Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan nasional yang dilakukan Bangsa Indonesia membutuhkan biaya yang sangat besar, apalagi adanya dampak krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 masih dirasakan sampai sekarang. Pada tahun-tahun yang lalu, di mana sumber daya alam saat itu masih berlimpah, penerimaan negara masih dominan berasal dari sumber daya tersebut. Seiring dengan pemanfaatan sumber daya alam secara terus-menerus, Bangsa Indonesia tidak dapat lagi hanya bergantung dari sumber daya alam yang makin lama makin berkurang.Pada saat ini, akibat penerimaan dari sumber daya alam semakin berkurang maka penerimaan negara dari sektor pajak sudah menjadi primadona. Sebagai salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan maka pemerintah terus menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak terus dilakukan pemerintah, demikian Pula perbaikan dan perubahan Undang-Undang Perpajakan terus dilakukan seperti amandemen Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000 lalu, termasuk Undang-Undang Pajak Penghasilan. Adapun arah dan tujuan penyempurnaan Undang - Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000 adalah :Dalam rangka meningkatkan keadilan pengenaan pajak maka dilakukan perluasan Subjek Pajak dan Objek Pajak. Untuk lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, system.self assessment tetap dipertahankan namun dengan penerapan yang terus menerus di perbaiki . Dalam rangka mendorong investasi langsung di Indonesia, diatur kembali bentuk-bentuk insentif Pajak Penghasilan yang dapat diberikan. Namun demikian, perlu perhatian pemerintah bahwa fasilitas perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu, seperti tercantum dalam Pasal 31A Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000,belum ada implementasinya sampai saat ini.Mengenai sistem perpajakan harus diakui bahwa usaha Direktorat Jenderal Pajak untuk mengembangkan dan menegakkan sistem yang baik secara konsekuen dan konsisten tidaklah mudah, kendala yang dihadapi sangat dipengaruhi situasi umum dan sangat banyak.Peranan pajak yang dominan saat ini karena pajak merupakan sumber yang pasti bagi pembiayaan Negara. Dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 1981/1982 sampai dengan tahun 2003, perkembangan peranan pajak dalam APBN sangat fenomenal. APBN yang sejak 1981/1982 lebih bertumpu pada penerimaan sektor minyak dan gas (migas)."

"Studi ini dilakukan bertolak dari suatu anggapan bahwa masyarakat termasuk perempuan direpresentasikan dengan menggunakan perspektif patriarkal. Selain itu, untuk menjawab persoalan representasi perempuan yang dilukiskan dalam trilogi karya Y. B. Mangunwijaya, apakah cenderung mengukuhkan, mereinterpretasi, atau bersifat ambivalen terhadap ideologi yang berlaku dalam masyarakat Indonesia pada masa '80-an?Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah reading as a woman ("membaca sebagai perempuan"). Pendekatan ini dipilih untuk membongkar prasangka dan ideologi patriarkal yang sampai sekarang diasumsikan masih mendorninasi penulisan dan pembacaan karya sastra. Selain itu, sosiologi sastra (berperspektif perempuan)' pun digunakan untuk memberi makna terhadap karya sastra, Suatu karya sastra, tentunya tidak bertolak dari kekosongan budaya. Pandangan, sikap, serta nilai yang tertuang dalam karya sastra pada dasarnya ditimba dari tata kemasyarakatan yang berlaku dalam suatu masyarakat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi perempuan yang ditampilkan dalam teks novel Roro Mendut (RM), Genduk Duku (GD), dan Lusi Lindri (LL) mereinterpretasi ideologi jender yang dianut oleh masyarakat Indonesia pada masa '80-an, yang telah merepresentasikan perempuan sebagai yang lain (other). Sementara itu, perempuan dalam ketiga teks novel itu ditampilkan sebagai subjek (self), yang marnpu mengenal dirinya, ikut menamakan, dan menemukan dunia untuk menentukan dirinya sendiri dalam dunianya."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi kedudukan Pemerintah Kecamatan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia. Menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dinyatakan bahwa pemerintah kecamatan merupakan perangkat pemerintah kabupaten dan atau pemerintah kota, sehingga dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah kecamatan mendapat pelimpahan tugas, fungsi dan kewenangan yang luas dari pemerintah kabupaten. Akan tetapi, pelimpahan tersebut tidak disertai dengan perbaikan sumber daya baik secara suprastruktur maupun infrastruktur. Apalagi karakteristik wilayah Kecamatan Majalaya yang merupakan wilayah pengembangan industri di Kabupaten Bandung, sehingga pemerintah harus dikondisikan untuk menjadi bagian dalam proses industrialisasi. Salah satu tuntutan dalam proses industrialisasi adalah melakukan upaya modernisasi politik pada sistem pemerintah kecamatan.Dalam penelitian itu digunakan metode deskriptif untuk menggambarkan Modernisasai Politik Sistem Pemerintah Kecamatan Majalaya dengan menggunakan aspek/kategori yang tercakup dalam variabel modernisasi politik tersebut; sebagaimana dikemukakan Samuel P Huntington yaitu aspek rasionalisasi kewenangan, aspek diferensiasi struktur/fungsi dan aspek peran serta politik massa. Dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan label frekuensi dengan pendekatan kualitatif.Penemuan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan Majalaya sesungguhnya memiliki kesiapan suprastruktur dalam proses modernisasi politik. Akan tetapi dari segi kesiapan infrastruktur, Kecamatan Majalaya belum mengalami modernisasi politik, karena pemberdayaan masyarakat melalui Ormas/LSM belum dimanfaatkan oleh Ormas/LSM, pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Adapun partisipasi masyarakat dalam melakukan aktiviras-aktivitas politik terutama terkait dengan keberadaan partai politik cukup memadai sebagai syarat modernisasi politik.

---

This research is performed due to the current condition of the position of Sub-district Government in the implementation of governmental system in Indonesia. According to the Regulation No: 22, 1999 regarding Local Government Autonomy stipulating that the Sub-district Government constitutes part of Regency Government or City Government. Therefore in the implementation of Local Government autonomy, the Sub-district Government will have governmental task delegation, wider function, and authorities from the Regency Government. Nevertheless, the authorities delegation is not accompanied by the improvement of the resources of suprastructure and infrastructure. Moreover the characteristic of the Sub-district Majalaya is the area in the Regency of Bandung which is developed as an Industrial area, therefore the Government has to be conditioned as part of industrilization process. One of the important demands in process of industrilization is to make effort to modernize political and Sub-district governmental system.

This research is applying description method to picture the modenization of political system of the Government of Sub-district Majalaya which is using categories included in political modernization variables from Samuel P Huntington: authority rationalization aspect, structural/functional differential aspect, and society political role aspect. In analyzing the data collected, the author is using frequency chart under qualitative approach.

The outcome of the research reveals that the Sub-district Government of Majalaya actually has the suprastructural readiness to implement political modernization. But in terms of infrastructure readiness, the Sub-district Majalaya has not performed political modernization yet, this is due to the society empowerment trough the non-governmental organization is not yet taken advantage of by those non-governmental organization, by the government or by society themselves. The participation of the society in the implementation of the political activities is still related to the existing of political parties which is considered adequate as condition for the political modernization."

"Isu hangat yang terus diperdebatkan saat ini adalah ketimpangan ekonomi yang semakin tinggi karena tidak meratanya kesempatan berusaha dan makin melebarnya kesenjangan pendapatan. Sebagai upaya untuk mengatasi ketimpangan yang dihadapi oleh sebagian lapisan masyarakat dan sebagai antisipasi munculnya masalah yang sama di masa mendatang, kemitraan usaha merupakan solusi untuk mengurangi masalah ketimpangan tersebut.Dalam hal ini peran pemerlntah menjadi begitu penting terutama dalam menciptakan lingkungan, iklim, kondisi dan nuansa yang kondusif untuk terciptanya kemitraan yang harmonis dengan penyusunan regulasi dan deregulasi, menyediakan fasilitas sarana dan prasarana permodalan, manajemen, teknologi, dan rekayasa rancang bangun kemitraan sehingga dimanfaatkan dan digunakan dalam membangun dan mewujudkan kemitraan. Berbagai upaya yang dilakukan berbagai pihak untuk mewujudkan kemitraan antara lain dengan lahirnya Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan PP No. 44 Tahun 1997 yang khusus mengatur tentang Kemitraan.Kegagalan yang terjadi pada kemitraan usaha sering disebabkan oleh fondasi kemitraan yang kurang kuat dan hanya didasari oleh belas kasihan semata atau atas dmr paksaan pihak lain, bukan atas kebutuhan untuk maju dan berkembang bersama dari pihak-pihak yang bermitra. Hasil survey Yayasan Dharma Bakti Astra (Bisnis Indonesia, 2003) menyebutkan bahwa program kemitraan antara pengusaha besar dengan usaha kecil menengah selama ini dinilai belum berjalan secara memadai.Peraturan pemerintah tentang kemitraan dikeluarkan tahun 1997 dan belum pernah dilakukan evaluasi bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Dengan bertitik tolak dari hal-hal tersebut di atas, penulis mencoba menggali apakah PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan Usaha diimplementasikan dengan baik oleh Yayasan Dharma Bakti Astra.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan populasi usaha kecil dan menengah yang bemmitra dengan Astra Group. Dalam penelitian ini digunakan Analisis Rentang Kriteria untuk melihat kondisi dari variabel atau indikator-indikator dari variabel bebas maupun tak bebas sehingga dapat menjawab pertanyaan permasalahan penelitian.Dari kuesioner yang telah disebarkan, diketahui bahwa implementasi kebijakan kemitraan dengan studi kasus kemitraan pada Yayasan Dharma Bakti Astra sudah berjalan ?Cukup Baik?. Kemitraan yang terjadi pada Astra adalah kemitraan dengan prinsip saling membutuhkan dan menguntungkan. Variabel sumberdaya dan komunikasi cukup baikdalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan kemitraan., sementara itu variabel kepatuhan sudah baik dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan kemitraan antara UKM dengan YDBA. Hal yang kelihatannya klasik bagi kita adalah masalah koordinasi antar instansi terkait. Selama ini, kemitraan berjalan tanpa adanya lembaga koordinasi yang rnenangani masalah kemitraan.Kebijakan pemerintah tentang kemitraan usaha perlu mendapat dukungan dari pemerintah. Pemerintah melalui departemen-departemen terkait dengan masalah kemitraan usaha, seharusnya menetapkan kemitraan usaha sebagai suatu program nasional bukan hanya sekedar proyek pemerintah. Menteri Negara Koperasi dan UKM seharusnya merealisasikan terbentuknya Lembaga Kemitraan Nasional sebagai lembaga yang melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan kemitraan usaha.

---

Current news that is discussed continuously today is the economic imbalance which is getting wider because there is no opportunity to make effort in doing business as well as the income imbalance which becomes wider.In this matter, the role of government becomes very important especially in creating the conducive enviromnent, atmosphere, condition and nuance to form a harmonious partnership by making the regulation and deregulation, providing means and infrastructures, capital, management, technology, and partnership invention so that they can be made use and utilized to establish and realize the partnership. Many efforts have done by various parties to create partnership, among others through the Law No. 9 Year 1995 concerning the Small-scale Business and Regulation No. 44 Year 1997 which particularly regulates the Partnership.Failure in establishing the business partnership is frequently caused by the weak foundation of partnership and the partnership is merely based on the pity or under the other party?s pressure, not because of the need to make progress and develop together with parties in the partnership. Result of the survey toward Dharma Bakti Astra (Bisnis Indonesia, 2003) shows that partnership program between the big-scale and the small-scale businessman so far is considered insufficient.The government regulation concerning the partnership is issued in 1997 and the evaluation of its implementation in the field hasn?t been carried out yet. Basing on the matters mentioned above, the writer tries to discover whether the Regulation No. 44 Year 1997 concerning the Business Partnership is well implemented by Dharma Bakti Astra Foundation.Method that is utilized in this research is a survey with the population of small-scale and middle-scale business having partnership with Astra Group. This research uses Criteria Range Analysis to see the condition of variables or indicators of the independent or dependent variables to be able to answer the questions of the research.From the questionnaire distributed it is known that implementation of the partnership policy with the case study of the partnership at Dharma Bakti Astra Foundation has well enough done. Partnership carried out in Astra is the partnership with symbiosis mutualism principle. The variable of resource and communication are well enough support the success of partnership policy implementation between Small-scale and Middle-scale Business and Dharma Bakti Astra Foundation.Something that we consider classical is the coordination between the relevant institutions. So far, the partnership runs without any coordination of the institution which handles the partnership matter.Govemrnent policy concerning the business partnership needs to be supported by the government. The government through its departments related to the business partnership matter has to detemtine the business partnership as a national program not merely a government project. The State Minister of Cooperative and Middle-small scale Business has to realize the establishment of a National Partnership Institution as an institution that coordinates with the implementation of the business pannership."

"ABSTRAKKetidakseimbangan termoregulasi berisiko terjadi pada Bayi Berat Lahir Rendah secarastruktur tubuh masih belum matang. Tujuan penulisan karya ilmiah akhir ini adalahmemberikan gambaran tentang bagaimana penerapan model konservasi Levine dalamproses asuhan keperawatan pada bayi berat lahir rendah untuk mencegahketidakseimbangan termoregulasi, juga memberikan gambaran langkah pencegahannyaselama transport BBLR intra hospital. Pada lima kasus kelolaan, masalah termoregulasiyang terjadi meliputi inefektif termoregulasi, risiko inefektif termoregulasi, hipotermiadan hipertermia. Pendekatan teori Konservasi Levine menggunakan prinsip konservasienergi, konservasi integritas struktural, konservasi integritas personal dan konservasiintegritas sosial dilakukan sebagai intervensi keperawatan dalam mengatasi masalahtermoregulasi. Evaluasi yang didapatkan, masalah ketidakseimbangan termoregulasidapat teratasi selama perawatan. Selanjutnya langkah pencegahan ketidakseimbangantermoregulasi pada BBLR yang baru lahir selama transportasi intra hospital dilakukandengan penyusunan Standar Prosedur Operasional Transportasi BBLR Intra hospitaldengan Kangaroo Care berdasarkan model konservasi Levine.

---

Thermoregulatory imbalances are at risk for Low Birth Weight Infants, the bodystructure is still immature. The purpose of writing this final scientific paper is toprovide an overview of how the application of the Levine conservation model in thenursing care process in low birth weight infants to prevent thermoregulatoryimbalance, as well as provide an overview of its preventive measures during intrahospital LBW transport. In five cases of management, thermoregulation problemsthat occurred include ineffective thermoregulation, thermoregulatory ineffectiverisks, hypothermia and hyperthermia. The Levine Conservation theory approachuses the principles of energy conservation, conservation of structural integrity,conservation of personal integrity and conservation of social integrity carried out asnursing interventions in overcoming the problem of thermoregulation. Evaluationobtained, the problem of thermoregulation imbalance can be resolved duringtreatment. The next step is to prevent thermoregulation imbalance in newborn LBWduring intra-hospital transportation by preparing Standard Operating Proceduresfor LBW Intra-hospital Transportation with Kangaroo Care based on the Levineconservation model."

"Rumah Sakit Haji Jakarta telah melakukan kegiatan pemasaran. Namun selama tahun 2008 terjadi penurunan kunjungan pasien rawat jalan. Sehingga perlu dilakukan evaluasi kegiatan pemasaran. Tujuan penelitian adalah mengetahui karakteristik pasien, persepsi pasien mengenai bauran pemasaran dan hubungan bauran pemasaran dengan keputusan memilih berobat di Sub Bagian Rawat Jalan Rumah Sakit Haji Jakarta tahun 2009. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan penelitian cross sectional. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara produk, promosi, tempat dan layanan pelanggan terhadap keputusan memilih berobat di Sub Bagian Rawat Jalan Rumah Sakit Haji Jakarta dan tidak ada hubungan antara harga, sumber daya manusia, bukti fisik dan proses terhadap keputusan memilih berobat di Sub Bagian Rawat Jalan Rumah Sakit Haji Jakarta.

---

Jakarta Hajj Hospital have been already do marketing activities. In other hand, over the 2008 year, there was a decline number of outpatient. So, the marketing evaluation is important to do. The purpose of this research are to identify patient's caracteristics, patient's perception on marketing mix in Jakarta Hajj Hospital and the relatioship between maketing mix and purchase decision in ambulatory service Jakarta Hajj Hospital in 2009. This research is quantitative approach with cross sectional desaign.

The results of this research are there is a relationship between product, promotion, place, and customer service with purchase decision, and there is no relationship between price, people, physical evidence, and process with purchase decision."

"Selama oogenesis, oosit tumbuh dalam ukuran dan memperoleh kompetensi pematangannya. Kompetensi pematangan oosit sangat diperlukan untuk mendukung terjadinya fertilisasi dan perkembangan embrio berkualitas baik. Ketidakmampuan untuk menentukan oosit yang berpotensi menghasilkan embrio yang viable masih menjadi kendala utama pada proses Fertilisasi In Vitro (FIV). Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah ukuran diameter oosit bisa menjadi prediktor kualitas oosit dan embrio. Penelitian ini menggunakan desain penelitian prospektif cohort. Metode penelitian untuk pengukuran diameter oosit menggunakan aplikasi Image J, setiap oosit dan sel granulosa dikelompokkan sesuai ukuran diameter oosit, oosit dilakukan fertilisasi dengan teknik ICSI/IMSI kemudian diikuti perkembangan embrio sampai hari ke-5. Pemeriksaan ELISA dipakai untuk mengkonfirmasi kualitas oosit dengan melihat kadar protein Akt dan total Akt pada sel granulosa kumulus oosit, sedangkan untuk mengkonfirmasi kualitas embrio adalah dengan melihat parameter morfokinetik embrio, pencapaian blastokista dan frekuensi abnormalitas pembelahan. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan (P>0,05) pada kadar protein p-Akt dan total Akt sel granulosa kumulus antara ketiga kelompok. Selain itu pengamatan morfokinetik embrio menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan (P>0.05) kecuali parameter S2, begitu pula dengan pencapaian blastokista serta frekuensi abnormalitas pembelahan kecuali parameter reverse cleavage (RC). Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah ukuran diameter oosit tidak mempengaruhi kualitas oosit dan embrio. Ukuran diameter oosit tidak bisa menjadi prediktor kualitas oosit dan embrio, karena tidak ada perbedaan signifikan pada kualitas oosit dan embrio ketiga kelompok. Oosit dengan ukuran diameter kecil memiliki potensi untuk menjadi embrio dengan kualitas baik.

---

During oogenesis, oocytes grow in size and acquire maturation competence. Oocyte maturation competence is necessary to support fertilization and the development of good quality embryos. The inability to determine which oocytes have the potential to produce viable embryos remains a major obstacle in the In Vitro Fertilization (IVF). This study aims to determine whether oocyte diameter can be a predictor of oocyte and embryo quality. This study used a prospective cohort research design. The method used for measuring oocyte diameter using Image J application. Each oocyte and cumulus granulosa cells is grouped according to the size of oocyte diameter, oocyte are fertilized with ICSI/IMSI techniques and then followed by embryo development until day 5. ELISA examination is used to confirm oocyte quality by looking at p-Akt and Akt total protein levels in oocyte cumulus granulosa cells, while to confirm embryo quality by looking at the morphokinetic embryo, blastocyst achievement and frequency of cleavage abnormalities. The results showed no significant difference (P>0.05) in p-Akt and Akt total protein levels in cumulus granulosa cells between the three groups. In addition, morphokinetic observation of embryos showed no significant difference (P>0.05) except S2 parameter, as well as the achievement of blastocyst and the frequency of cleavage abnormalities except the reverse cleavage (RC) parameter. The conclusion obtained from this study is that the size of the oocyte diameter does not affect the quality of oocytes and embryos. Oocytes diameter size can not be a predictor of oocyte and embryo quality, because there is no significant difference in the quality of oocytes and embryos of the three groups. Oocytes with a small diameter size have the potential to become embryos with good quality."

"Skripsi ini memaparkan perlakuan akuntansi atas aktivitas eksplorasi dan pengembangan oleh perusahaan yang bergerak di industri tambang batubara, dalam kasus ini ialah PT ABC. Perlakuan akuntansi yang dibahas atas biaya eksplorasi dan pengembangan tangguhan pada PT ABC berdasarkan pada PSAK 33 (1994): Akuntansi Pertambangan Umum. Skripsi ini juga berkaitan dengan prosedur audit dalam menilai kewajaran akun biaya eksplorasi dan pengembangan tangguhan.This thesis was describes about accounting treatment of exploration and development activities by companies engaged in coal mining industry, in this case is PT ABC. Accounting treatment for costs of exploration and development expenditures on PT ABC based onPSAK 33 (1994): Accounting for The General Mining Industry. This thesis is also related to the audit procedures in assessing the reasonableness of accounts deffered exploration and development cost."

"Tesis ini membahas tentang peran Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dan partisipasi masyarakat Desa Cisantana dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Ciremai, serta persepsi masyarakat terhadap pengelolaan TNGC dikaitkan dengan ketahanan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah BTNGC telah melaksanakan tugas dan program kegiatan yang melibatkan masyarakat Desa Cisantana dengan optimal. Sementara itu, masyarakat Desa Cisantana merasa belum dilibatkan sepenuhnya dalam pengelolaan TNGC sehingga belum merasakan manfaat dari keberadaan TNGC. Perbedaan persepsi antara masyarakat Desa Cisantana dan pemerintah/BTNGC, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan sehingga akan menggangu ketahanan daerah. Karena itu pemerintah perlu mengambil kebijakan yang dapat menyatukan persepsi keberadaan TNGC dan mencari solusi pengelolaan partisipatif bagi masyarakat yang terkena dampak penetapan kawasan TNGC.

---

This thesis discusses the role of the National Park of Mount Ciremai and the participation of Cisantana community in the management of the Ciremai Mountain National Park, also the perception of community on TNGC management associated with regional resilience. This study used a qualitative approach. The result obtained from this study is BTNGC has undertaken an optimal task and program activities involving Cisantana community. Meanwhile, Cisantana community has not been fully involved in the TNGC management, so it has not felt any benefit from the presence of TNGC. The difference perception between Cisantana community and the government/BTNGC, has the potential to create conflict of interest that would interfere with regional resilience. Therefore, the government needs to adopt policies that can unify the perception of the existence of TNGC and look for participatory management solutions for communities affected by the determination of TNGC region"

"Skripsi ini membahas tentang wacana homoseksualitas yang terdapat pada film Freier Fall 2013 yang berkaitan dengan konsep heteroseksualitas dan maskulinitas. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif berdasarkan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya konsep heteroseksualitas sebagai konsep yang benar menimbulkan pembagian peran di masyarakat. Konsep pembagian peran ini membentuk perilaku seseorang dalam memainkan peranannya yang sesuai di masyarakat. Hal tersebut menyebabkan homoseksualitas yang berada di luar konsep heteroseksualitas dan maskulinitas dianggap sebagai sesuatu yang salah. Film ini memperlihatkan bagaimana stereotip-stereotip negatif tentang kaum gay terus dipertahankan terutama pada lingkungan yang didefinisikan sebagai zona lingkungan laki-laki maskulin seperti kepolisian. Hal tersebut menyebabkan timbulnya homofobia dan diskriminasi terhadap kaum gay.

---

This thesis discusses the discourses of homosexuality in the film Freier Fall (2013) in relation with the concept of heterosexuality and masculinity. This research used descriptive analysis based from literature studies. The results from this study showed that the concept of heterosexuality as the right concept creates the division of roles in society. This division of roles shapes the person?s behavior in order to play his appropriated role in society. This causes homosexuality, that lie beyond the concept of heterosexuality and masculinity viewed as something wrong. The film displayed how the negative stereotypes about gays have been maintained especially in environments that identified as masculine male?s zone like law enforcement. These stereotypes created the causes of homophobia and lead to discrimination against gays."