Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar Belakang Kombinasi penggunaan antikoagulan dan antiplatelet mengurangi kejadian kardiovaskular mayor pada pasien dengan sindroma konorer akut. Oleh karena itu kami membandingkan dua anti koagulan enoxaparin atau fondaparinux dalam menurunkan KKM pada pasien NSTEMI pengamatan 1 tahun. Metode Kami, meneliti secara konsekutif pada pasien NSTEMI, dari registri sindroma konorer akut januari 2008 hingga desember 2009. Sebanyak 450 pasien NSTEMI yang mendapat enoxaparin ( 60 mg, 2x sehari) atau fondaparinux (2,5 mg 1 x sehari ), dimana sebanyak 388 masuk kriteria inklusi dan dilakukan pengamatan dilakukan pengamatan sampai dengan 1 tahun. Hasil 388 pasien yang memenuhi kriteria inklusi, pasien yang mendapat enoxaparin sebanyak 168 dan yang mendapat fondaparinux 220 pasien yang mengalami kejadian kardiovaskular mayor setara kedua kelompok ( 40 dengan enoxaparin (23.1%) vs 42 dengan fondaparinux (19.1%); HR 0.76 (0.49-1.19; P=0.222 ). Kesimpulan Tidak ada perbedaan dalam kejadian kardiovaskular mayor pada pasien NSTEMI yang mendapat enoxaparin atau fondaparinux pada pengamatan 1 tahun.

---

Background Combination use of anticoagulant and antiplatelet reduce major cardiovascular events in patients with acute coronary syndrome. Therefore, we compared two anti-coagulant enoxaparin or fondaparinux in reducing MACE in NSTEMI patients for 1 year of observation. Method We, examining consecutive NSTEMI patients from acute coronary Syndrome Registry in january 2008- December 2009. A total of 450 patients with NSTEMI who received enoxaparin (60 mg, twice daily) or fondaparinux (2.5 mg daily), where the total of 388 entered the inclusion criteria and were examined conducted observations up to 1 year. Results From 388 patients that matched the inclucion criteria, 168 patiens were given enoxaparin while 220 patients were given fondaparinux. The number of patients undergoing major cardiovascular events equivalent to-2 groups ( 40 with enoxaparin (23 .1 %) vs 42 with fondaparinux (19.1 %) ; Hazard Ratio 0.76 ( 0.49-1.19 ; P=0.222 ). Conclusion There was no difference in major cardiovascular events in patients with NSTEMI who received enoxaparin or fondaparinux on the observation of 1 year."

"Informed consent merupakan persetujuan dari pasien terhadap tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap dirinya, setelah pasien diberikan penjelasan yang lengkap tentang tindakan kedokteran tersebut, termasuk melakukan tindakan medis berupa perluasan operasi. Persetujuan dalam tindakan perluasan operasi sebaiknya dilakukan secara tertulis karena informed consent berperan untuk melindungi dokter dan pasien. Informed consent harus memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUHPerdata yaitu: cakap, sepakat, hal tertentu, sebab yang halal. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa informed consent yang digunakan RSUD Dr. Abdul Moeloek pada tindakan operasi atau perluasan operasi adalah informed consent secara tertulis dan tidak tertulis. Dalam keadaan gawat darurat informed consent tidak diprioritaskan, karena prioritas utama adalah keselamatan jiwa pasien.

---

Informed consent is an agreement from the patient for performing medical actions towards him, after the patient is being given a complete explanation about it, including medical action of operations expansion. Approval of the act of expanding operations should be done in written informed consent in order to protect doctors and patients. Informed consent must meet the elements of Article 1320 of Indonesia Civil Code, such as: competent, agreed, certain things, and legal. The results of this study concluded that informed consent which is applied in Dr. H. Abdul Moeloek Hospital for surgery or expanding operations is written and unwritten form. In emergency situations, informed consent is not a priority, because the priority is the safety of patients' lives."

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana tanggung jawab notaris terhadap pembatalan wasiat yang merugikan ahli waris dan akibat hukumnya dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 52/PDT.G/2020/PN.Bogor. Pewarisan dapat diberikan melalui 2 (dua) cara, yaitu secara ab instetato dan testamentair. Pewarisan secara testamentair yaitu warisan yang diberikan berdasarkan wasiat, khususnya kepada pihak ketiga. Wasiat merupakan suatu pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Subjek hukum yang berhak mendapatkan wasiat yaitu orang perorangan dan badan hukum. Namun, berdasarkan Pasal 899 KUHPerdata untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada pada saat pewaris meninggal. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum doktrinal, dengan meneliti unsur dan asas-asas yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Tipologi penelitian ini yaitu eksplanatoris. Metode perolehan data dalam penelitian ini didapatkan dengan jenis data sekunder. Pengumpulan data digunakan melalui studi dokumen. Hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh simpulan bahwa dalam Putusan Pengadilan No. 52/PDT.G/2020/PN.Bogor Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya terkait dengan pelaksanaan tugasnya dalam pembuatan akta secara administratif dalam hal ini Notaris membuat suatu produk hukum yaitu akat wasiat merugikan pihak lain. Notaris juga dapat dikenakan sanksi secara perdata apabila perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan pihak lain mengalami kerugian karena tindakan kesalahannya membuat orang lain rugi maka kepadanya dituntut untuk mengganti kerugian tersebut. Simpulan yang kedua akibat hukum terhadap akta wasiat yang melanggar ketentuan mengenai (Legitime Portie) yang diatur dalam KUHPerdata.

---

This study discusses the responsibility of a notary regarding the annulment of a will that disadvantages the heirs and its legal consequences in the case of the Bogor District Court Decision No. 52/PDT.G/2020/PN. Bogor. Inheritance can be given in 2 (two) ways, namely ab instetato and testamentary. Testamentary inheritance refers to a bequest given based on a will, particularly to a third party. A will is a statement made by an individual about their wishes after their death and can be revoked by them. The legal subjects entitled to receive a will are individuals and legal entities. However, based on Article 899 of the Civil Code, in order to be able to take the benefits of something based on a will, a person must already exist at the time of the testator’s death. The method used in this study was doctrinal legal research, by examining the elements and principles existing in legislation and regulations. The typology of this research is explanatory. The data collection method used in this study was obtained by secondary data types. The data collection was conducted through a document study. The results of the research conclude that in Court Decision No.52/PDT.G/2020/PN. Bogor, the notary can be held accountable for their duties in the administrative preparation of the deed, in this case, creating a legal document, namely a will that disadvantages another party. The notary can also be subject to civil sanctions if their unlawful actions cause harm to another party due to their action, leading to a claim for compensation. The second conclusion relates to the legal consequences of a will that violates the provisions regarding the rightful portion (Legitime Portie) as regulated in the Civil Code."

"Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Bekasi menampilkan beragam program yang tersebar merata di wilayah pesisir dan kawasan industri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya CSR yang terfokus pada kebutuhan mendasar masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada wilayah pesisir, program-program CSR disesuaikan dengan tantangan khusus, terutama perlindungan pantai dari abrasi dan banjir rob. Upaya penghijauan melalui penanaman mangrove menjadi bagian penting dalam pelestarian lingkungan pesisir. Selain itu, program CSR juga melibatkan peningkatan aspek ekonomi melalui pelatihan dan infrastruktur dasar. Di kawasan industri, CSR merespons berbagai kebutuhan yang beragam, mulai dari perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan hingga infrastruktur jalan. Namun, dampak implementasi CSR masih belum merata. Lokasi geografis mempengaruhi sejauh mana CSR dapat dirasakan, dengan wilayah yang lebih dekat pusat industri cenderung mendapatkan bantuan CSR yang lebih komprehensif. Meskipun telah memberikan dampak positif pada bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan, implementasi CSR masih menghadapi beberapa kendala. Program CSR belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara signifikan. Selain itu, implementasi ini belum mempengaruhi secara menyeluruh pola ruang di wilayah-wilayah tersebut. Adanya perbedaan dalam penerimaan dan dampak CSR dipengaruhi oleh lokasi geografis dan tingkat keterlibatan perseroan di wilayah tersebut.

---

The implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in Bekasi Regency features a variety of programs spread evenly across coastal areas and industrial areas. This research aims to analyze CSR efforts that focus on the basic needs of local communities. The research results show that in coastal areas, CSR programs are adapted to special challenges, especially coastal protection from abrasion and tidal flooding. Reforestation efforts through planting mangroves are an important part of preserving the coastal environment. Apart from that, the CSR program also involves improving economic aspects through training and basic infrastructure. In industrial areas, CSR responds to a variety of needs, from improving education and health facilities to road infrastructure. However, the impact of CSR implementation is still uneven. Geographic location influences the extent to which CSR can be felt, with areas closer to industrial centers tending to receive more comprehensive CSR assistance. Even though it has had a positive impact on the economic, social and environmental fields, CSR implementation still faces several obstacles. CSR programs have not been able to significantly improve the quality of life of the community. Apart from that, this implementation has not yet completely affected the spatial patterns in these areas. Differences in the acceptance and impact of CSR are influenced by geographic location and the level of company involvement in the region.

"

"Skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum internasional atas konflik bersenjata, dengan studi kasus konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina. Piagam PBB melalui Pasal 2 ayat (4) mengatur bahwa seluruh negara dilarang untuk mengancam atau menggunakan kekuatan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan negara lain atau dengan cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan dari PBB. Dalam hukum internasional larangan tersebut tidak bersifat mutlak dan dikecualikan dalam keadaan-keadaan tertentu. Pada tanggal 24 Februari 2022, Presiden Rusia mengumumkan ‘special military operation’ di Ukraina dan memerintahkan pasukan militer Rusia untuk memasuki wilayah Ukraina. Tindakan yang dilakukan oleh Rusia telah melibatkan penggunaan kekuatan sebagaimana dilarang dalam Piagam PBB. Penggunaan kekuatan oleh Rusia dapat sah apabila tindakan tersebut sesuai dengan bentuk pengecualian atas larangan penggunaan kekuatan dalam hukum internasional. Dengan mengacu pada berbagai sumber hukum internasional, penelitian skripsi ini akan membahas bagaimana hukum internasional mengatur larangan penggunaan kekuatan, bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam kasus operasi militer khusus Rusia di Ukraina, serta bagaimana legalitas dari operasi militer khusus oleh Rusia di Ukraina menurut hukum internasional. Berdasarkan penelitian hukum normatif yang dilakukan, ditemukan kesimpulan bahwa penggunaan kekuatan oleh Rusia di Ukraina dalam bentuk operasi militer khusus tidak sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan Rusia telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB.

---

This thesis discusses the review of international law on armed conflict, with a case study of the armed conflict between Russia and Ukraine. The UN Charter through Article 2 paragraph (4) stipulates that all countries are prohibited from threatening or using force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations. Under international law, this prohibition is not absolute and is excluded in certain circumstances. On February 24, 2022, the President of Russia announced a ‘special military operation’ in Ukraine and ordered Russian military forces to enter Ukrainian territory. The actions taken by Russia have involved the use of force as prohibited in the UN Charter. The use of force by Russia can be legal if the action is in accordance with the exceptions to the prohibition on the use of force in international law. With reference to various sources of international law, this thesis research will discuss how international law regulates the prohibition of the use of force, how these rules are applied in the case of a special Russian military operation in Ukraine, and how the legality of a special military operation by Russia in Ukraine according to international law. Based on the normative legal research conducted, it was concluded that the use of force by Russia in Ukraine in the form of a special military operation was not in accordance with the provisions of international law and Russia had violated the provisions of Article 2 paragraph (4) of the UN Charter."

"Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai yang diatur dalam PMK Nomor 23/PMK.03/2020 sebagaimana telah diubah dalam PMK Nomor 149/PMK.03/2021. Fasilitasini dapat dimanfaatkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan dan persyaratan tertentu sebagaimana yang sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam lampiran PMK, salah satunya PKP sektor konstruksi. Sektor konstruksi merupakan sektor yang mendominasi PDB nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan PPN untuk PKP Sektor Konstruksi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pengembalian Pendahuluan PPN cukup membantu cashflow PKP konstruksi karena restitusi hanya membutuhkan waktu selama 1 bulan, berbeda dengan restitusi normal yang membutuhkan waktu hingga 12 bulan. Selain itu, ketentuan dalam PMK Nomor 23/PMK.03/2020 mudah untuk dipahami oleh PKP konstruksi. Namun, kendalanya adalah tidak semua pihak memanfaatkan fasilitas ini serta masih banyak kendala dalam sistem serta sumber daya yang disediakan pemerintah dalam melayani pengajuan fasilitas pengembalian pendahuluan. Kemudian, masih ada potensi dilakukannya post-audit dan pengenaan sanksi apabila ditemukan kurang bayar PPN. Pengembalian Pendahuluan PPN ini juga berdampak pada penurunan penerimaan PPN di Indonesia. Untuk mengamankan penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak mengambil beberapa upaya dengan memaksimalkan potensi penerimaan PPN dan melakukan pengawasan dengan Compliance Risk Management

---

The Government of Indonesia issued a Preliminary Return of Excess Value Added Tax policy as regulated in PMK Number 23/PMK.03/2020 as amended in PMK Number 149/PMK.03/2021. This facility can be utilized by Taxable Entrepreneurs who carry out certain activities and requirements as in accordance with the criteria listed in the PMK attachment, one of which is PKP in the construction sector. The construction sector is a sector that dominates Indonesia's national GDP. This study aims to determine the implementation of the Preliminary Return of Excess VAT policy for PKP in the Construction Sector. The research was conducted using a qualitative approach with a descriptive type of research. Data collection was carried out in-depth interviews and literature studies. The results of the study show that the Preliminary Return of VAT policy is quite helpful for construction PKP cashflow because restitution only takes 1 month, in contrast to normal restitution which takes up to 12 months. In addition, the provisions in PMK Number 23/PMK.03/2020 are easy for construction PKPs to understand. However, the problem is that not all parties take advantage of this facility and there are still many obstacles in the system and resources provided by the government in serving the application for the initial return facility. Then, there is still the potential for a post-audit and the imposition of sanctions if a VAT underpayment is found. This Preliminary VAT refund also has an impact on reducing VAT receipts in Indonesia. To secure revenue, the Directorate General of Taxes takes several efforts by maximizing the potential for VAT receipts and conducting supervision with Compliance Risk Management."