Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan ini membahas mengenai proporsionalitas penghukuman dalam kasus korupsi di Indonesia. Korupsi merupakan pelanggaran hak asasi berupa hak sosial dan ekonomimasyarakat. Sehingga korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukanpenanganan secara luar biasa pula. Penanganan yang diharapkan adalah hukuman yangdirasa adil. Dalam kasus korupsi, keadilan tersebut diharapkan dapat dirasakan olehmasyarakat karena pelaku korupsi telah merugikan negara dan dampak dari korupsidapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Untukdapat mendapatkan hukuman yang adil maka hukuman tersebut seharusnyaproporsional. Penulis mengambil data dari laporan yang dibuat ICW yangmenunjukkan bahwa penghukuman dalam kasus korupsi masih belum proporsionalkarena masih banyak terdapat disparitas pemidanaan. Penulis menggunakan dua konsepdalam menentukan hukuman yang proporsional yaitu faktor keseriusan kejahatan danfaktor individu pelaku. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukumanyang seharusnya diterapkan agar hukuman tersebut proporsional melalui dua konseptersebut dan masyarakat merasakan keadilan.

---

This writing discusses the proportionality of punishment on corruption cases inIndonesia. Corruption i a violation of human rights in the form of social and economicrights of society. Because of that, corruption is seen as a extraordinary crime thatrequires extraordinary handling as well. The expected treatment is a punishment that isfair. In the case of corruption, justice is expected to be perceived by the society becauseof the perpetrators of corruption have been detetrimental to the State and the impacts ofcorruption could be felt directly and or indirectly by the community. To be able to get afair punishment then the punishment should be proportionate. The author retrieve datafrom a report by ICW that shows the punishment on corruption cases is still notproportional because there are still many dsiparities in punishment. The author uses twoconcepts in determining the punishment that is proportional to the seriousness of crimeand individual factors of the perpetrator. This writing aims to find out how thepunishment should be applied so that the punishment is proportional through the twoconcepts and the public can feel justice through a proportional punishment."

"ABSTRAKRumah idaman merupakan impian dan kebutuhan dari tiap-tiap manusia. Untukmewujudkannya, pemerintah menawarkan standar sebagai acuan untuk parapembangun rumah. Pada hakekatnya, rumah tetaplah sebuah hunian yang diisioleh manusia dengan aktivitas dan kebutuhannya yang kompleks. Lalu, timbullahpertanyaan apakah sebuah rumah kecil dapat mengakomodir kebutuhan tersebut.Isu ini lalu dikupas dengan membahas esensi dari rumah serta esensi dari standaritu sendiri, dengan tujuan mengetahui bagaimana sebuah rumah kecil yang sesuaistandar dapat mengakomodir kehidupan manusia. Pada akhirnya, standarisasi mautidak mau akan menjadi bagian dari pengadaan rumah sederhana. Penggunaannyasendiri akan berhasil jika seluruh ketentuan diikuti dengan baik.ABSTRAK

---

An ideal home is everybody's need and hope. To accomplish this needs, thegovernment set some standards to be a reference for some builders. A home is stilla place to live, a place where people settle to fulfill their complex needs. Then, itbecomes an issue whether a small house can accommodate that needs. The contentof this study will be discussing about the definition of house, and also thedefinition of the standard itself. The purpose of this study is to understand howsmall houses, with standardized unit, could accommodate it dwellers. In the end,standard always be a part of small house's development. It will be succeed if allthe clause is completed."

"Pesatnya akses internet di Indonesia membuka kesempatan masyarakat untuk mengeksplorasi dan menikmatiberbagai topik dan minat. Eksposur dinamis media digital melalui algoritme ini menciptakan penggemar yangmempraktikkan budaya fandom. Sementara penelitian sebelumnya berfokus pada bagaimana sosok budayapartisipatif melalui para penggemarnya bekerja pada budaya fandom, Liang dan Shen (2016) secara unikmeneliti lebih lanjut peran budaya fandom pada model bisnis bagi publik yang mereka minati secara signifikan;Fan Economy. Di sini, penelitian ini akan secara eksplisit mengkaji fenomena sukses besar dan terbaru daripenggemar dan pemasaran di Indonesia, yaitu penjualan BTS Meal, yaitu menu kolaborasi antara Bangtan Boys(BTS) dan McDonald. Penelitian ini ingin melihat efektivitas budaya penggemar dengan mengikuti bagaimanaFan Economy mengiringi konsumen atau perjalanan pembelian penggemar melalui Model Perkembangan dariHierarki Efek. Metodologi yang digunakan ada analisa kuantitatif dari hasil survey.

---

The rapid accessibility of the internet in Indonesia exposed the public to explore and enjoy various subjects

and interests. This dynamic exposure of the digital media through algorithms creates fans that are

practising fandom culture. While previous research focuses on how the figure of participatory culture

through its fans labour on fandom culture, Liang and Shen (2016) uniquely further examining the role of

fandom culture on the business model for the public they have significant interest; fan economy. Here, the

research will explicitly examine the latest and massive success of fan and marketing phenomenon in

Indonesia, which is the sale of BTS Meal, i.e. the collaboration menu between Bangtan Boys (BTS) and

McDonald. The research would like to see the effectiveness of fan culture by following how the fan

economy accompanies the consumer or the fan buying journey through the Developed Hierarchy of effect

model. The methodology of collecting data will involve analysis of quantitative research from survey responds."

"The rapid accessibility of the internet in Indonesia exposed the public to explore and enjoy various subjects and interests. This dynamic exposure of the digital media through algorithms creates fans that are practising fandom culture. While previous research focuses on how the figure of participatory culture through its fans labour on fandom culture, Liang and Shen (2016) uniquely further examining the role of fandom culture on the business model for the public they have significant interest; fan economy. Here, the research will explicitly examine the latest and massive success of fan and marketing phenomenon in Indonesia, which is the sale of BTS Meal, i.e. the collaboration menu between Bangtan Boys (BTS) and McDonald. The research would like to see the effectiveness of fan culture by following how the fan economy accompanies the consumer or the fan buying journey through the Developed Hierarchy of effect model. The methodology of collecting data will involve analysis of quantitative research from survey responds.

---

Pesatnya akses internet di Indonesia membuka kesempatan masyarakat untuk mengeksplorasi dan menikmati berbagai topik dan minat. Eksposur dinamis media digital melalui algoritme ini menciptakan penggemar yang mempraktikkan budaya fandom. Sementara penelitian sebelumnya berfokus pada bagaimana sosok budaya partisipatif melalui para penggemarnya bekerja pada budaya fandom, Liang dan Shen (2016) secara unik meneliti lebih lanjut peran budaya fandom pada model bisnis bagi publik yang mereka minati secara signifikan; Fan Economy. Di sini, penelitian ini akan secara eksplisit mengkaji fenomena sukses besar dan terbaru dari penggemar dan pemasaran di Indonesia, yaitu penjualan BTS Meal, yaitu menu kolaborasi antara Bangtan Boys (BTS) dan McDonald. Penelitian ini ingin melihat efektivitas budaya penggemar dengan mengikuti bagaimana Fan Economy mengiringi konsumen atau perjalanan pembelian penggemar melalui Model Perkembangan dari Hierarki Efek. Metodologi yang digunakan ada analisa kuantitatif dari hasil survey."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh relasi keluarga terhadap intensi memiliki anak pada mahasiswa di Jabodetabek, dengan status perkawinan orang tua sebagai variabel kontrol. Studi terdahulu tentang faktor-faktor yang memengaruhi intensi memiliki anak dapat dibagi ke dalam dua kelompok. Pertama, faktor eksternal yang terkait kondisi sosial-ekonomi dan pengaruh lingkungan. Kedua, faktor internal seperti sikap, kepercayaan, dan preferensi pribadi. Untuk memperkaya studi sebelumnya, penelitian ini menggunakan variabel relasi keluarga yang dinilai dapat mengakomodasi perpaduan antara kedua faktor tersebut dalam menjelaskan hubungannya terhadap intensi memiliki anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui penyebaran survei secara daring. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Total sampel penelitian berjumlah 202 responden dengan kriteria mahasiswa berusia 20-25 tahun dan berdomisili di Jabodetabek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara relasi keluarhga terhadap intensi memiliki anak, dengan arah hubungan positif dan kekuatan hubungan yang lemah. Kekuatan hubungan yang lemah menunjukkan bahwa kemungkinan terdapat faktor lain yang lebih kuat dalam memengaruhi intensi memiliki anak, seperti status ekonomi dan kondisi psikologis sebagaimana yang ditunjukkan dari hasil analisis penelitian. Setelah dikontrol menggunakan variabel status perkawinan orang tua, kelompok responden orang tua tidak utuh menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan arah hubungan positif dan kekuatan hubungan yang cukup kuat. Kelompok responden orang tua utuh menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara kedua variabel penelitian.

---

This study aims to analyze the influence of family relationships on the intentions to have children among university students in greater Jakarta area (Jabodetabek), with parental marital status as a control variable. Previous studies on the factors that influence the intention to have children can be divided into two groups. First, external factors related to socio-economic conditions and environmental influences. Second, internal factors such as attitudes, beliefs, and personal preferences. To enrich previous studies, this study uses the variable family relationships which is considered to accommodate the combination of these two factors in explaining its relationship to the intentions to have children. This research uses a quantitative approach by collecting data through online survey distribution, with purposive sampling technique. The total research sample is 202 respondents with the criteria of university students aged 20-25 years and domiciled in Jabodetabek. The results showed that there is a significant association between family relationships and intention to have children, with a positive relationship direction and weak relationship strength. The weak strength of the association indicates that there may be other factors that are stronger in influencing the intention to have children, such as economic status and psychological conditions as shown from the results of the research analysis. After controlling for the variable of parental marital status, respondents in the divorced parent group showed a significant influence with a positive relationship direction and a moderately strong relationship strength. The intact group respondents showed no significant influence between the two research variables. "

"Teknologi finansial peer-to-peer lending atau awam dikenal sebagai pinjaman online, yang diselenggarakan di Indonesia secara resmi dengan istilah Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, merupakan industri teknologi keuangan yang sedang pesat perkembangannya dalam masyarakat ekonomi digital. Masifnya perkembangan tersebut membuat perusahaan pinjaman online kian menjamur, baik yang diawasi maupun tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Munculnya teknologi keuangan yang menawarkan fasilitas pinjaman seperti layaknya bank, memposisikan teknologi finansial peer-to-peer lending sebagai salah satu teknologi keuangan yang paling rentan untuk disalahgunakan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat risiko pinjaman online yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, yakni LPBBTI, terhadap kemungkinan tindak pidana pencucian uang. Di samping itu, penelitian ini juga akan mencari tahu metode-metode apa yang digunakan oleh pelaku dalam menyalahgunakan LPBBTI sebagai maksud dan tujuan pencucian uang–baik oleh Pemberi Dana, Penerima Dana, maupun Penyelenggara. Selain mempelajari metode-metode yang dapat dilakukan oleh pelaku, penelitian ini akan menjabarkan upaya pencegahan yang sejauh ini diterapkan, baik secara kelembagaan maupun melalui penerapan Program Anti Pencucian Uang di Sektor Jasa Keuangan. Terakhir, untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan penerapan Program Anti Pencucian Uang di Indonesia, Peneliti melakukan analisis perbandingan kepatuhan penerapan antara Indonesia dan Selandia Baru sebagaimana Rekomendasi Financial Action Task Force.

---

Fintech peer-to-peer lending, which is held in Indonesia under the official term of Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi or LPBBTI (Information Technology-Based Joint Funding Services), is a financial technology industry that is currently developing rapidly in the digital economic society. This massive development has increased peer-to-peer lending fintech companies in quantity, whether they are supervised or not supervised by the Financial Services Authority. The emergence of financial technology that offers loan facilities like conventional banks has positioned fintech peer-to-peer lending as one of the financial technologies most vulnerable to misuse as a means of money laundering crimes. This research was conducted to analyze the risk level of LPBBTI as fintech peer-to-peer lending whose operations are supervised by the Financial Services Authority in Indonesia, in regards of the possibility of money laundering crimes. In addition, this research will also find out what methods are used by perpetrators to misuse LPBBTI for the purposes and objectives of money laundering – by Lender, Borrower and the Company itself. Apart from that, this research will describe the prevention efforts that have been implemented so far, both institutionally and through the implementation of the Anti-Money Laundering Program in the Financial Services Sector. Finally, to identify the occuring implementation of the Anti-Money Laundering Program in Indonesia, this research conducts a comparative analysis of implementation compliance between Indonesia and New Zealand as per the Financial Action Task Force recommendations."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana para Majelis Hakim dalam Putusan PT Kupang Nomor 14/PDT/2023/PT KPG dan Putusan PN Subang Nomor 45/PDT.G/2019/PN SNG memutus gugatan ganti kerugian immateriil dalam perkara ingkar janji untuk mengawini sebagai perbuatan melawan hukum. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam KUHPerdata, janji untuk mengawini diatur dalam Pasal 58 yang mengatur bahwa tidak dapat dituntut untuk dilaksanakannya perkawinan maupun penggantian biaya, kerugian, atau bunga terhadap suatu janji untuk mengawini, kecuali jika janji untuk mengawini tersebut telah diikuti oleh suatu pengumuman. Janji untuk mengawini yang belum diikuti oleh pengumuman namun diingkari oleh pemberi janji dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum, dengan syarat telah terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam perbuatan tersebut. Perbuatan ingkar janji untuk mengawini dapat menimbulkan kerugian materiil maupun kerugian immateriil. Dalam hukum positif Indonesia, landasan dan penghitungan gugatan ganti kerugian immateriil pada suatu perkara perbuatan melawan hukum diserahkan sepenuhnya pada subjektivitas hakim dengan prinsip ex aequo et bono. Pada Putusan PT Kupang Nomor 14/PDT/2023/PT KPG dan Putusan PN Subang Nomor 45/PDT.G/2019/PN SNG, para Majelis Hakim memiliki perbedaan pertimbangan mengenai gugatan ganti kerugian immateriil dalam perkara ingkar janji untuk mengawini yang dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Pada hasil penelitian penulisan ini, Penulis setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim PN Subang yang mengabulkan sebagian gugatan ganti kerugian immateriil meskipun belum terdapat pengaturannya yang jelas dalam hukum positif Indonesia. Majelis Hakim PN Subang mempertimbangkan yurisprudensi terkait dan fakta-fakta dalam persidangan untuk mewujudkan bentuk pertanggungjawaban Tergugat atas kerugian immateriil yang ditimbulkan dari perbuatannya. Berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim PT Kupang yang menolak gugatan ganti kerugian immateriil sepenuhnya tanpa mempertimbangkan yurisprudensi terkait dan fakta-fakta dalam persidangan, telah memperlihatkan bahwa Majelis Hakim PT Kupang belum menerapkan prinsip ex aequo et bono dengan baik guna mewujudkan keadilan.

---

This paper analyzes the decision of the Kupang High Court Decision Number 14/PDT/2023/PT KPG and the Subang District Court Decision Number 45/PDT.G/2019/PN SNG on the claim for immaterial compensation in cases of false promises upon marriage as acts of tort. The study is conducted using the doctrinal research method. In the Indonesian Civil Code, a promise to marry is regulated in Article 58 which states that no claim can be made for the performance of the marriage or compensation for costs, losses, or interest on a promise to marry unless the promise has been followed by an announcement. A promise to marry that has not been followed by an announcement but is denied by the promisee can be sued as an act of tort, provided that the elements of an act of tort in the act have been fulfilled. False promises upon marriage can result in material or immaterial losses. The basis and calculation of claims for immaterial compensation in acts of tort are left to the judge's subjectivity with the principle of ex aequo et bono. The author agrees with The Subang District Court Panel of Judges that granted some claims for immaterial compensation, considering the related jurisprudence and facts in the trial to realize the defendant's form of responsibility for immaterial losses arising from their actions. In contrast, the Kupang High Court Panel of Judges rejected the claim for immaterial compensation completely without considering the relevant jurisprudence and facts in the trial. The study demonstrates that the Kupang High Court Panel of Judges has not properly applied the ex aequo et bono principle to achieve justice."

"Penggunaan hidrogel berbasis biopolimer sebagai pembalut luka menjadi salah satu solusi masalah karena bersifat biodegadable, non-toksisitas, dan sebagai antibakteri. Pada penelitian ini, telah berhasil sintesis hidrogel nanokomposit menggunakan biopolimer kitosan (CS) diperkuat dengan biopolimer sintesis polivinil alkohol (PVA) yang dimodifikasi dengan nanopartikel perak (AgNP) sebagai agent antibakteri dan didukung dengan karakterisasi FTIR, UV-Vis, XRD, SEM, AAS, TGA dan uji sifat mekanik. Kapasitas swelling maksimum hidrogel nanokomposit CS–PVA/AgNP dalam medium aquadest didapatkan perbandingan rasio massa terbaik (1:1) dengan konsentrasi AgNP 0,04% yakni sebesar 2522,22 (%) selama 1500 menit, dan diperoleh kapasitas release maksimum ion Ag+ sebesar 99,05%. Hidrogel nanokomposit CS–PVA/AgNP memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri gam positif Staphylococcus aureus dan bakteri gam negatif Escherichia coli diperoleh zona hambat untuk hidrogel nanokomposit yang terbaik adalah CS–PVA/AgNP (1:1), AgNP 0,24% sebesar 7,33 mm (S.aureus) dan 8,33 mm (E.coli). Kinetika laju swelling air mengikuti pseudo orde pertama dengan nilai konstanta laju untuk hidrogel CS–PVA (0,1293/menit) lebih besar dibandingkan hidrogel nanokomposit CS–PVA/AgNP (0,1219/menit), hal ini menunjukkan bahwa CS–PVA/AgNP memiliki slow-release yang baik. Pengembangan hidrogel nanokomposit berbasis biopolimer CS–PVA modifikasi dengan AgNP menjanjikan untuk material baru untuk pembalut luka karena ramah lingkungan dan mudah diperoleh.

---

The use of biopolymer-based hydrogel as a wound dressing is one of the solutions to the problem because it is biodegadable, non-toxic, and acts as an antibacterial. In this study, the synthesis of a nanocomposite hydrogel using a wound chitosan (CS) biopolymer with a synthetic polyvinyl alcohol (PVA) biopolymer controlled with silver nanoparticles (AgNP) as an antibacterial agent for dressing applications has been supported, and supported by the characterization of FTIR, UV-Vis, XRD, SEM, AAS, TGA and mechanical properties test. The maximum swelling capacity of the CS–PVA/AgNP nanocomposite hydrogel in aquadest medium obtained the best mass ratio (1:1) with a concentration of 0,04% AgNP which was 2522,22 (%) for 1500 minutes. The maximum Ag+ ion release capacity showed the large increase in AgNP concentration in the CS–PVA/AgNP nanocomposite hydrogel, and the maximum Ag + ion release capacity was 99,05%. The CS–PVA/AgNP nanocomposite hydrogel had antibacterial activity against gam-positive Staphylococcus aureus and gam-negative bacteria Escherichia coli. The best zone of inhibition for the nanocomposite hydrogel was CS–PVA/AgNP (1:1), AgNP 0,24% of 7, 33 mm (S. aureus) and 8,33 mm (E. coli). Air swelling rate kinetics followed pseudo first order with a constant rate for CS–PVA hydrogel (0,1293/min) which was geater than that for CS–PVA/AgNP nanocomposite hydrogel (0,1219/min), this indicates that CS–PVA/AgNP has a good slow release. The development of nanocomposite hydrogel based on modified CS–PVA biopolymer with AgNP promises to be a new material for wound dressings because it is environmentally friendly and easy to obtain."