Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDemokrasi sebagai sistem politik dalam praktiknya tidak bisa dipisahkan dari komunikasi. Pemerintah sebagai institui eksekutif memiliki peranan dalam menciptakan proses demokrasi agar berjalan sesuai tatanannya. Namun, dalam konteks hubungan pemerintah pusat dan daerah yang demokratis terdapat indikasi ketidakharmonisan. Wujud ketidakharmonisan terlihat dari adanya polemik bahkan penolakan politik terjadap kebijakan publik pemerintaj pusat di tingkat daerah. Selain itu dalam menyusun regulaso kedserahan serijg sekali tidak memiliki konsiderasi atau merujuk pada regulasi di tingkat pusat sehingga menciptakan kerancuan kebijakan publik. Implementasi kebijakan pusat di daerah juga todal terintegrasi dalam program lerja daerah tetapi diperlakukan sebagai salah satu bentuk perlakuan proyel tahunan terhad stakeholder yang parsial. Oleh karena itu tulisan ini mendiskuikan temuan-temuan yang diharapkan mampu menginisoaso model komunikasi politik antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan menggunalan konsep komunikasi politik deliberatif, mediatisasi politik, komunikasi multikultur, komunikasi konsensus, dan komunikasi organisasi unggu, studi ini mengeksplorasi berbagai model dalam pendekatan kualitatif melalui diskusi kelompok terfokus dan wawancara mendalam di tiga daerah terpilih. Hasil koneptual studi ini memperlihatkan pentingnya aparatur pemerintah pusat dan daerah terlibat dapam suatu kegiatan bersama yang menggunakan model komunikasi deliberatif, mediatif, multikultural, konsensu, dan unggul.Sehingga pada saat proses hingga pengaplikasian dari kelima model ini, aparatur pemerintah pusat dan daerah dapat menjadi politisi, profesional dan relawan. Kemudian baik pemerintah pusat dan daerah dapat menempatkan aparatusnya sebagai political communication liasion officer yang mampu menjembatani kepentingan masing-masing.

---

ABSTRACTDemocracy as politic system in its practice was unseparable of communication. Government as executive institution had important role in creating of democracy process so that running streamlined appropriate the order. However in relation context central and local government were democracy which obtained disharmony indication. Being disharmony viewed from existence of polemi even declination of politic toward central government public policy in local level. Furthermore, in arranging regional regulation had not often considerarion or refer to regulation in central level so that creating confusion of public policy. Implementation of central policy in local also unintegrated in local working program but treated one of annual treatment project to stakeholder was parcial. Therefore, this paper discussed findings expected which capable initiated political communication model between central and local government. By using concept of political communication were deliberative, political mediation, multiculture communication, consensus communication, and supreme orgamization communication, this study explored kind of model in qualitative method through groupmdiscussion that focused and in-depth intervewed in three selected area. Result of this study conceptual described importance apparatus of central and local governement involved in joint activity that used political communication modelmof deliberative, mediative, multicultural, consensus, and supreme. That in the processing until applicarion of five model, apparatus of central and regional government could be politicians, professional, and volunteers. Then both central and regional governement could give position its apparatus as political communicatiom liasion officer which capable related each of consideration."

"ABSTRAKUU No. 32 Tahun 2002 mengamanatkan pentingnya pemanfaatan frekuensi spektrum elektromagnetik yang digunakan untuk kepetingan publik. Menjelang pesta demokrasi Indonesia, muncul fenomena pemanfaatan frekuensi dan optimalisasi konten televisi untuk kepentingan pemenangan pemilu 2014 oleh beberapa tokoh dan partai politik. Padahal televisi perlu menjaga netralitas dan independensi dalam penyampaian konten, terutama berita. Untuk itu penelitian ini berusaha melakukan monitoring terhadap berita politik di televisi. Hal ini dilakukan untuk memperlihatkan pelanggaran kampanye di tayangan program berita televisi sebelum masa kampanye yangbtelah ditentukannoleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan menggunakan metode analiais isis yang populer dilakukan untuk memantau konten televisi, maka dipilihlah tentang siaran sebagai populasi dari tanggal 16 November 2013-15 Desember 2013 pada empat stasiun telwvisi (DAAI TV, Indosiar, TVOne dan TVRI). Hasilnya, dari 602 item siaran berita televisi dalam sampel tujuh hari dan empat stasiun televisi, terdapat indikasi masuknya kampanye politik (4,7%). Walaupun persentase terlihat kecil , namun hal ink memperlihatkan adanya muatan kampanye dalam siaran berita yang memiliki unsur politik di luar dari masa kampanye yang telah ditentukan oleh KPU. Pemantauan ini juga memperlihatkan keberadaan berita politik yanh mengandung kampanye politik cenderung muncul pada stasiun televisi yang diduga berafiliasi dengan partai politik.

---

ABSTRACTThe Statute Number 32 Year 2013 mandated the important of spectrum electromagnetic utilization frequency used television to public consideration. Get on Indonesia democration party, appeared utilization frequency phenomenon and content television utilization to winnings election interest 2014 by some actors and politik party. Meanwhile television needed to preserve content, especially the news. Therefore, this paper attempted to commit monitoring to the politic news in television. This thing conducted to show the campaign violation in the screen program television news before campaign time has been assigned by Commision of Election. By using content analysis method was popular conducted for monitoring television content, if selected broadcast range as population in November 16, 2013 - December 15, 2013 on four television station (DAAI TV, Indosiar, TVOne, and TVRI). The result is from 602 items of television news with sampling seven days and four television station, obtained indication politic campaign (4,7%). Although the presentation was low, but this thing showed politic element outside of campaign time has been assigned by Comission of Election. The monitoring also showed existence of politic news which contained politic campaign tend appeared television station that suspected affiliation with politic party."