Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan anggaran, partisipasi anggaran, dan informasi asimetris terhadap kesenjangan anggaran dalam anggaran belanja daerah di Indonesia, baik secara parsial maupun bersama-sama. Objek penelitian berupa besaran anggaran dan realisasi belanja daerah pada 33 provinsi dalam kurun waktu 2008 sampai 2016. Dalam penelitian ini, pertumbuhan anggaran diukur melalui selisih antara pagu anggaran belanja daerah dalam tahun tertentu yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya dalam satuan persentase. Sementara itu, partisipasi anggaran diukur dengan menggunakan besaran anggaran belanja pegawai pada tiap-tiap provinsi dan informasi asimetris diukur dengan menggunakan besaran anggaran belanja yang dialokasikan pada tiap-tiap provinsi. Metode statistika yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistika inferensia parametrik dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pertumbuhan anggaran maupun partisipasi anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesenjangan anggaran, sedangkan informasi asimetris berpengaruh secara signifikan terhadap kesenjangan anggaran. Namun demikian, secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan anggaran. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya terjadi fenomena kesenjangan anggaran atau budgetary slackpada anggaran belanja pemerintah daerah pada kurun waktu 2008 sampai 2016. Fenomena ini dipengaruhi secara bersama-sama oleh pertumbuhan anggaran, partisipasi anggaran, dan informasi asimetris yang mampu menjelaskan fenomena kesenjangan anggaran yang terjadi sebesar 72,7%."

"ABSTRAKThis research aims to identify the most significant problems of Directorate General of Customs and Excise (DJBC) Financial Reporting and formulate recommendations to resolve the issue. This research is conducted by the soft system methodology (SSM) and the contingency theory approach. This research finds four significant problems of DJBC Financial Reporting that lack of DJBC attention and commitment, unclear direction of DJBC application development, lack of interest of employees in the duties and functions of financial reporting, and lack of internal controls in the management of receipts and receivables. This research recommends DJBC to enhance the role of the DJBC Financial Statements, prioritize the development of applications that support the services DJBC accounting system, personnel management related to financial reporting, and optimize the role of the related units."

"Ketimpangan pendapatan yang tinggi di Jawa Timur adalah salah satu masalah ekonomi yang harus dipecahkan oleh pemerintah sebagai fungsi distribusi maupun stabilisasi. Instrumen kebijakan fiskal yang efektif, melalui belanja Kementerian/Lembaga maupun belanja daerah, diharapkan dapat menurunkan kertimpangan pendapatan di daerah. Belanja modal pemerintah menjadi instrumen yang spesial karena karakteristik barang yang diperoleh bisa memberikan manfaat dalam jangka panjang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh belanja modal Kementerian/ Lembaga, belanja modal APBD, serta kontribusi sektor ekonomi utama pada ketimpangan pendapatan di Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan adalah model regresi data panel pada populasi 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 2010-2015.Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal K/L cenderung mengurangi ketimpangan pendapatan, sedangkan belanja modal APBD cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan. Perkembangan sektor pertanian tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan perkembangan sektor industri cenderung menurunkan ketimpangan pendapatan, dan perkembangan sektor perdagangan cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan."

"ABSTRAKMinister of Finance has authority to manage state finances covering cash and securities. To increase Non-Tax State Revenue and reduce the cost of funding, the Directorate General of Treasury build Treasury Dealing Room (TDR). The Budget for information system/information technology (IS/IT) is 74% of the total project budget. This study aims to analyze economic benefits of TDR system investment. Generic IS/IT business value table is used to identify the benefits for the organization and digital prosperity framework for the country. Systems dynamics is used to analyze the interrelationship between business benefits to obtain key business benefits. Quantification is based on IT metrics and assumptions on calculating the value of TDR funds. This research also identifies risks using COSO Enterprise Risk Management-Integrated Framework. Thematic analysis is used to process qualitative data. The results show that investment of TDR systems can reduce the cost of money (RCO-09), increasing revenue caused by increasing business capacity (IRE-01) and widening market segment (IRE-04). The total value of benefits for five years amounted to Rp655.294.873.957. The benefits for the country are increasing efficiency and a larger and more efficient market. Eleven potential risks covering regulatory, coordination, technology, and human resources aspects are obtained."

"Setelah reformasi, Pemerintah Indonesia menetapkan sektor pendidikan sebagai dalam hal yang paling diprioritaskan dalam kebijakan fiskal dengan adanya mandatory spending pada sektor sebesar 20% dari total APBN. Prioritas pertama kebijakan pendidikan adalah meningkatkan school enrollment ratio di Indonesia dengan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam menunjang program wajib belajar sembilan tahun. Studi ini bertujuan untuk mengukur efisiensi anggaran BOS terhadap indikator yang merupakan tujuan dari penganggaran tersebut. Dalam mengukur efisiensi, penulis menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan output untuk anggaran BOS adalah Angka Partisipasi Murni (APM), nilai Ujian Nasional, angka putus sekolah, angka transisi ke jenjang berikutnya, dan persentase ruang kelas dengan kondisi baik. Studi ini juga melihat determinan dari efisiensi tersebut dengan menggunakan Tobit Estimation Technique serta variabel pertumbuhan PDRB, kualitas guru, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan cakupan sekolah sebagai determinan. Dengan menggunakan data 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2014 sampai 2017, studi ini menemukan bahwa kualitas guru, IPM, dan tingkat kemiskinan memiliki pengaruh terhadap efisiensi pengunaan dana BOS."

"Penelitian ini menginvestigasi pengaruh jumlah peserta pemilihan pada tahap evaluasi terakhir sebelum penetapan pemenang terhadap rasio harga penawaran pemenang dan HPS pada paket tender dan seleksi pada kementerian/lembaga di Indonesia. Penelitian ini menggunakan 82,560 data cross-sectionpaket tender dan seleksi yang diperoleh dengan menggunakan teknik website scrapingpada 49 website LPSE Kementerian/Lembaga di Indonesia pada tahun 2008 sampai dengan bulan Maret 2020. Untuk mengetahui pengaruh tersebut, penelitian ini menggunakan metode OLS dan metode IV-2SLS untuk mengurangi potensi bias akibat endogeneity. Penelitian ini menemukan adanya pengaruh dari jumlah peserta pemilihan tahap evaluasi terakhir terhadap rasio harga penawaran pemenang dan HPS, yang mana akan mengurangi rasio sebesar 0.0335 satuanatau menghemat belanja pengadaan melalui tender atau seleksi sebesar 3.35 persenterhadap nilai HPS. Selain itu, kami juga menemukan adanya pengaruh tidak langsung dari nilai paket pengadaan, metode prakualifikasi dan pola evaluasi terhadap jumlah peserta pemilihan pada tahap evaluasi terakhir sebelum penetapan pemenang."

"Slow back-loaded pattern highlights challenges and raises a specific concern over the quality of state budget (APBN) implementation in West Sumatera Province. This study aims to investigate factors constraining state budget (APBN) absorption in 2017 which directly causes the existence of such a pattern. A set of questionnaires were used to collect primary data. Exploratory Factor Analysis (EFA) was utilized to identify latent variables underlying the scale and SPSS.22 was employed to test questionnaires from 200 working units that involved in this research. The findings explain that six main factors influencing state budget absorption in West Sumatera were a. Goods and Services Procurement, b. Internal Policy Changes, c. Budget Planning, d. Financial Officers, e.Changes on Government Policy and f. Document Verification Process on Budget Execution. This study recommends that working units should prepare for early procurement to expedite the budget absorption."

"ABSTRACTTujuan penelitian ini untuk mengetahui di antara keempat jalur transmisi kebijakan moneter, yaitu jalur moneter langsung, jalur suku bunga, jalur kredit, dan jalur nilai tukar yang lebih efektif dalam implementasi kebijakan moneter dengan sasaran tunggal inflasi di Indonesia dan mengetahui variabel yang paling cocok digunakan sebagai sasaran operasional pada jalur yang paling efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis Vector Autoaggresion (VAR). Penelitian ini merupakan studi kasus untuk Indonesia periode tahun 2000 triwulan I samppai tahun 2013 triwulan III. Data bersumber dari statistik ekonomi dan keuangan Indonesia (SEKI), laporan tahunan Bank Indonesia, IMF finance Statistics, dan publikasi Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jalur suku bunga merupakan jalur yang paling efektif dibanding dengan jalur jalur lainnya. Analisis yang dilakukan melalui uji impulse response dan uji variance decompotition menggambarkan kendalan penggunaan jalur suku bunga dalam mencapai sasaran akhir inflasi, terlihat dari respon yang diberikan oleh inflasi dan varians dari variabel-variabel yang terlibat dalam jalur ini. Pengujian pada jalur suku bunga menunjukkan bahwa shoc RPUAB mendapat respon yang kuat dan juga cepat dari inflasi sehingga cocok digunakan sebagai sasaran operasional dalam mencapai sasaran akhr inflasi."

"ABSTRACTPenelitian ini merupakan studi empiris untuk menganalisis peristiwa internasional dan dampaknya terhadappasar modal indonesia. peristiwa internasional yang diteliti adalah pengumuman kebijakan moneter ekspansif yang dikeluarkan oleh Bank Sentral amerika Serikat, yaitu quantitative easing yang dilakukan dalam tiga tahapan pengumuman pada tanggal 26 november 2008, 4 november 2010 dan 14 september 2012 (hari perdagangan bursa di Indonesia). Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis abnormal return dan trading volume activity yang terjadi di setiap periode peristiwa. Penelitian menggunakan periode pengamatan yang terdiri dari120 hari periode sesimasi dan 11 hari periode peristiwa disetiap tahapan pengumuman quantitative easing. Analisis studi peristiwa dilakukan pada pasar modal Indonesia yang diwakili oleh 127 saham yang pernah masuk dalam indeks kategori LQ45 dan secara akti diperdagangkan disetiap periode peristiwa. Asumsi bahwa pasar modal Indonesia terkointegrasi dengan pasar modal internasional internasional menyebabkan pengumuman kebijakan quantitative easing dapat menjadi informsai yang positif bagi pemodal di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa terjadi abnormal return positif yang signifikan di sekitar tanggal peristiwa dan peningkatan setelah peristiwa pengumuman kebijakan quantitative easing. HAsil pengujian efesiensi pasar menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia efesien secara informasi dalam bentuk setengah kuat sehinnga pemodal tidak dapat menggunakan informasi yang dipublikasikan untuk mendapatkan keuntungan (abnormal return positif) dalam jangka waktu yang lama (hanya di sekitar tanggal peristiwa)."

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia. Analisis desentralisasi fiskal menggunakan indikator pendapatan, indikator belanja, dan indikator otonomi serta menggunakan variabel pengendali yang terdiri dari pertumbuhan populasi, rasio investasi domestik terhadap PDRB, dan tingkat inflasi daerahh. Studi ini menggunakan data panel 33 provinsi di Indonesia periode 2008-2012 dengan metode Random Effect Model (REM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak terbukti signifikan meningkatkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi. atas dasar tersebut, diperlukan peninjauan kembali kebijakan fiskal daerah terkait perencanaan dan penganggaran, serta penetapan skala prioritas pembangunan daerah. sebagai konsekuensi, perlu adanya upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas aparatur daerah di bidang kebijakan fiskal dan kebijakan publik."