Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penanganan Covid-19 membutuhkan kerjasama antara Pemerintah, Polri dan seluruh lapisan masyarakat, guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia. Untuk itu Pemerintah dan Polri harus mengefektifkan kerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat agar program penanganan covid-19 berjalan sukses. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan trust, resistansi dan empati pada masyarakat dalam menanggapi pandemi Covid-19 serta meneliti faktor yang mempengaruhi trust, resistansi dan empati terkait penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, mengunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data dengan tahapan sebagai berikut: menelaah seluruh data, mengkategorikan data, menyusun deskripsi trust, resistansi dan empati kemudian menghubungkan dengan landasan teori, serta menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan faktor yang mempengaruhi trust, resistansi dan empati pada masyarakat adalah perbedaan penerapan standar kebijakan pembatasan, model pendekatan yang digunakan aparat dalam penegakan protokol kesehatan, desakan kebutuhan sehari-hari, berita yang tidak valid dan Hoax s"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat komitmen organisasional pegawai biro Logistik Polda Jateng. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu persepsi keadilan dan beban kerja. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah komitmen organisasional dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan kuisioner untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Sample terdiri dari 100 pegawai Biro Logistik Polda Jateng. Pada penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis Regresi dengan menggunakan aplikasi SPSS 23. Analisis yang digunakan meliputi, uji instrument penelitian, koefisien determinasi, uji hipotesis dan uji sobel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi keadilan berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasional sementara beban kerja tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasional. Kepuasan kerja terbukti dapat memediasi pengaruh persepsi keadilan terhadap komitmen organisasional."

"An adoption of body-worn cameras by police institutions would need a sufficient preliminary study. This article aims to provide a literature review for police managers in considering their decision to implement body-worn cameras on field officers. The use of body-worn cameras have yield mixed results from police institutions worldwide. Cameras, in theory, would serve as an accountability measure in making sure that procedures are being followed. On the other hand, the presence of a camera may limit discretionary action and slow down an officer’s decision-making. Evidences from previous research showed that BWCs promotes behavioral change, but their direct effectiveness in reducing public complaints remain arguable. It is then proposed that police institutions should carefully consider their policies regarding the implementation of BWCs due to their high cost and debatable efficacy."

"Penelitian ini diharap dapat menjadi informasi tentang evaluasi distribusi BBM di lingkungan Polri dalam mendukung pelaksanaan tugas operasional guna mewujudkan penguatan pengawasan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan sistem perencanaan dan pengadaan BBM di lingkungan Polri, pelaksanaan distribusi BBM, dan sistem pengawasan distribusi BBM saat ini, serta merumuskan tata kelola BBM yang tepat di lingkungan Polri. Penelitian ini menggunakan metode campuran antara metode kuantitatif yang didukung dengan metode kualitatif. Responden menjawab kuesioner melalui handphone secara online. Selanjutnya, data kualitatif yaitu berupa narasi yang mendeskripsikan suatu realitas atau keadaan tertentu dari ruang lingkup penelitian. Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan cara FGD dengan peserta yang terdiri dari pejabat utama dan anggota Polri yang menjadi responden. Dalam pendistribusian BBM, masih terdapat beberapa kendala seperti kesamaan dokumen perencanaan dari tahun sebelumnya dan sertifikasi personel yang minim. Diharapkan tata Kelola pendistribusian ke depannya dapat lebih efektif dan efisien dan pengalihan penggunaan bentuk kertas pada"

"Crowd violence endangers human lives and has proximity to crime-related problems. This study discusses the crowd violence handling of the Magelang City district police. Participatory research, action research, and document analysis are applied to unearth the phenomena. The crowd violence in Magelangcan be analysed using the two relevant theories: 1) psychological and 2) environmental criminology perspectives. Nevertheless, their application has not yet been detailly explained in this study. Cooperation with relevant parties is needed to endeavour more law-abiding adolescents. Moreover, the crowd violence prevention strategies the at district police level shall be established and reviewed periodically to find better and more appropriate methods. Hence, crowd violence may be reduced and prevented for the advantage of broader society."

"Penelitian ini membahas tentang Program Electronic Traffic Law Enforcement dan menganalisis mekanisme serta sanksi hukum program Electronic Traffic Law Enforcement dalam rangka menciptakan Kamseltibcarlantas di wilayah Kota Serang. Sebagai ibu kota Provinsi Banten, Kota Serang memiliki mobilitas yang cukup tinggi, Direktorat LaluLintas memiliki tantangan untuk menciptakan lalu lintas yang Aman, selamat, tertib dan lancar kepada seluruh masyarakat Kota Serang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif. Keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) merupakan tujuan yang diinginkan setiap pengguna jalan. Perilaku pengguna jalan sangat berpengaruh terhadap terwujud atau tidaknya Kamseltibcarlantas. Penelitian ini menemukan bahwa kehadiran Electronic Traffic Law Enforcementdi Kota Serang ini sebetulnya mampu untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk semakin meningkatkan kesadaran hukum akan tertib lalu lintas. Akan tetapi, dalam praktik di lapangan masih belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan beberapa faktor kendala, yaitu Sumber Daya Manusia, anggaran, sarana/ prasarana, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya perbaikan dan evaluasi terkait dengan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement agar lebih maksimal dalam penerapannya."

"Penelitian tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri tahun 2021 ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri di bidang fungsi operasional kepolisian, yakni Binmas, Intelkam, Lantas, Reskrim dan Sabhara.. Penelitian ini menggunakan mix method yang merupakan gabungan dari kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif yang digunakan adalah survei dengan jumlah responden sebanyak 44.516 orang yang tersebar di 185 Polres di 34 Polda dengan margin error yang ditolerir sebesar 5%. Adapun metode kualitatif yang digunakan adalah Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam (in-depth interview). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Indeks Kepercayaan Masyarakat (IKM) Polri pada tahun 2021 sebesar 83,14 dengan kategori Sangat Baik. Skor IKM Polri pada masing-masing fungsi operasional, yaitu fungsi Binmas 85,25; fungsi Intelkam 80,99; fungsi Lantas 83,53; fungsi Reskrim 82,97; dan fungsi Sabhara 82,94. Berdasarkan hasil regresi pada data kuesioner maka faktor yang berpengaruh terhadap IKM Polri pada masing-masing fungsi operasional dikategorikan menjadi; a) layanan unggulan, b) layanan perlu peningkatan, c) layanan perlu pembenahan. Adapun persepsi dan ekspektasi masyarakat juga beragam yang menunjukkan bahwa masyarakat sangat antusias terhadap program-program layanan yang diberikan kepolisian, seperti: pola pendekatan Bhabinkamtibmas dengan basis keagamaan dan kultral, peningkatan sarana dan prasarana teknologi di bidang pelayanan, peningkatan kemampuan penyidikan kejahatan siber di era digital, dan patroli di tempat-tempat rawan. Sementara itu, perspektif internal kepolisian juga telah melakukan terobosan dan inovasi layanan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, seperti: optimalisasi keberadaan polisi di lingkungan tempat tinggal, penerapan teknologi di bidang layanan operasional, dan pembentukan tim-tim khusus untuk penanggulangan kejahatan. Namun demikian, masih ada kendala personil Polri di dalam memberikan layanan prima kepada masyarakat, seperti terbatasnya jumlah personil, keterbatasan sarana dan prasarana teknologi yang tidak merata di wilayah, minimnya budaya tertib lalu lintas masyarakat, serta terbatasnya kualitas SDM penyidik. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan disesuaikan dari hasil uji regresi di masing-masing fungsi, yakni 1) melakukan langkah-langkah untuk mempertahankan layanan kategori unggulan, 2) melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan layanan kategori perlu ditingkatkan, dan 3) melakukan langkah-langkah untuk revitalisasi layanan yang perlu pembenahan."

"Sumber Daya Manusia Polri (SDM Polri) memiliki banyak fungsi dalam kegiatannya, salah satu diantaranya yakni konsultasi mengenai anak-anak anggota. Dalam penelitian ini didapatkan anak anggota yang memiliki kebutuhan khusus (ABK). Anak Berkebutuhan Khusus merupakan individu yang kurang mampu untuk mengatur dan melakukan kegiatan tertentu pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan ketidak mampuan mental, emosi dan fisik tertentu. Macam-macam ABK yang ada diantaranya Disleksia, ADHD, Autisme, Down Sydrome dll. Disleksia merupakan kesulitan membaca, mengeja, menulis dan kesulitan dalam mengartikan atau mengenali struktur kata-kata yang memberikan efek terhadap proses belajar atau gangguan belajar. Penyebab dari disleksia adalah gangguan neurologis dan genetik. Pada penelitian ini subjek yang diteliti oleh peneliti diberikan asesmen berupa wawancara, observasi, WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children), SPM (Standard Progressive Matrices), VSMS (Vineland Social Maturity Scale), dan tes informal membaca dan didapatkan bahwa subjek memiliki gangguan disleksia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif. Peneliti memberikan intervensi berupa cara mengajar dengan metode Fernald, metode ini merupakan pendekatan multisensori untuk pengajaran membaca, menulis dan mengeja pada anak. Hasil dari intervensi yang dilakukan sebanyak 10 sesi (pretest dan postes) dan didapatkan bahwa metode ini efektif digunakan untuk anak disleksia."

"Dilakukan penelitian dengan latar belakang bahwa perlu mengetahui kondisi bangunan Polsek dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan menunjang kinerja Polri sekaligus bertujuan untuk mengetahui kondisi riil bangunan Mako Polsek saat ini dan memberikan rekomendasi peningkatan kelayakan mutu bangunan Polsek yang sesuai standar. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif serta pendekatan Teori Evaluasi dan Pelayanan Prima. Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode FGD, pengisian kuesioner secara online, wawancara dan observasi. Lokasi, responden dan informan penelitian di 10 (sepuluh) Polda dan 1 (satu) Polsek untuk masing-masing Polres. Obyek penelitian berupa struktur dan non struktur bangunan Polsek (aspek fasum dan fasos). Penelitian dilakukan tanggal 8 Februari s/d 11 Maret 2021 dengan melibatkan Peneliti Puslitbang Polri dan Konsultan yaitu Slog Polri, Universitas Indonesia (UI), Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT) dan PT. Rekacipta Kreasindo. Hasil penelitian ini ditemukan beberapa kendala terkait struktur dan non struktur bangunan Mako Polsek yang kurang selaras dengan standar dan kelayakan mutu bangunan. Selanjutnya dirumuskan beberapa rekomendasi untuk peningkatan mutu dan standar bangunan. Berdasarkan temuan dari sampel uji petik terlihat bahwa mayoritas bangunan Mako Polsek yang dikunjungi tidak memenuhi persyaratan konstruksi yang aman, terutama pada Polsek yang dibangun 15 tahun lalu atau sebelumnya. Bangunan Polsek yang lama tersebut juga banyak yang tidak memiliki sertifikat dan IMB. Kondisi fasilitas umum dan sosial terlihat sudah cukup memadai, namun dapat ditingkatkan lagi misalnya dengan lebih memperhatikan fasilitas untuk warga dengan disabilitas. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah standardisasi pemasangan CCTV dan jaringan internet, serta penyesuaian anggaran Harwat untuk pemeliharaan rutin bangunan."