Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rencana tata ruang dan wilayah Provinsi perlu sinkron dengan karakteristik kompenen air tanah yaitu letak daerah recharge dan daerah dischargenya. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan sebuah peta spasial yang berisikan informasi mengenai daerah recharge-discharge pada Cekungan Air Tanah (CAT) Jakarta, melakukan analisa sensitifitas pada pemodelan, melakukan rekomendasi berdasarkan peta spasial yang didapatkan dan menguji hasil simulasi numerik SEEP2D dalam menemukan batas recharge-discharge sebuah CAT. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah adalah review, pengumpulan data tanah, pemilihan data tanah, korelasi litologi, kalibrasi model, pemodelan, membuat peta kontur air tanah, validasi model, membuat peta spasial daerah recharge discharge dan terakhir rekomendasi serta kesimpulan. Berbagai hasil penelitian sebelumnya mengenai CAT Jakarta digunakan untuk pemodelan spasial ini baik nilai parameter, konsep maupun sebagai pembanding. Berdasarkan hasil korelasi litologi, 15 Cross Section (CS) digunakan untuk pemodelan dengan menggunakan perangkat lunak SEEP2D. Nilai head beserta letak koordinat berdasarkan hasil simulasi numerik SEEP2D dijadikan peta kontur air tanah pada CAT Jakarta. Proses validasi menentukan peta kontur yang paling tepat untuk penetapan batas daerah recharge-discharge pada CAT Jakarta. Tahap akhir dari pemodelan spasial ini adalah sebuah peta spasial yang berisikan batas daerah recharge-discharge CAT Jakarta. Luas daerah recharge pada CAT Jakarta adalah 715 km2 sedangkan luas daerah discharge adalah 741 km2. Analisa sensitifitas pada model menunjukkan terdapat 5 paramater yang memiliki kerentanan terhadap model yaitu penempatan Flux Boundary Condition, Ketebalan lapisan akuifer 1, besaran nilai hidraulik konduktifitas arah horisontal dan vertikal, penempatan Exit Face, dan penempatan Vertical Boundary Condition. Berdasarkan peta spasial recharge-discharge CAT Jakarta, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang Selatan dan sebagian besar Kota Jakarta Selatan merupakan daerah recharge. Sementara itu, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi dan Jakarta Utara merupakan derah discharge. RTRW masing-masing daerah juga sudah mempertimbangkan kehadiran air tanah namun belum selaras dengan karakteristik recharge maupun discharge daerahnya. Selain itu, belum tampak implementasi datail yang akan dikembangkan mengenai pemeliharaan dan pengembangan air tanah pada CAT Jakarta.

---

Provincial spatial plans and regions need to be in sync with the characteristics of groundwater components, namely the location of recharge areas and discharges. The purpose of this study is to produce a spatial map containing information on recharge-discharge areas in the Jakarta Groundwater Basin (CAT), make recommendations based on the spatial map obtained at the previous destination and conduct sensitivity analysis on the modeling. The methodology used in this study is a review, collection of soil data, selection of soil data, lithological correlations, model calibration, modeling, making groundwater contour maps, model validation, making spatial maps of recharge discharge areas and finally recommendations and conclusions. Various previous research results on the Jakarta CAT were used for this spatial modeling both parameter values, concepts and as a comparison. The results of lithology correlation are 15 Cross Sections (CS) that are used for modeling using SEEP2D software. The head value and the location of the coordinates based on the SEEP2D results can be made a groundwater contour map on CAT Jakarta. The validation process determines the most appropriate contour map for determining the recharge-discharge area boundary in the CAT Jakata. The final stage of spatial modeling is a spatial map containing the boundaries of the CAT Jakarta recharge-discharge area. The recharge area in CAT Jakarta is 715 km2 while the discharge area is 741 km2. Sensitivity analysis on model showed 5 parameters that has vulnerability to changes the model which are Flux Boundary Condition placement, Unconfined akuifer thickness, value of horizontal dan vertical Hydraulic Conductivity, Exit Face placement, dan Vertical Boundary Condition. Depok City, Bogor Regency, South Tangerang City and most of South Jakarta City are recharge areas. Tangerang Regency, Bekasi Regency and North Jakarta are discharge areas. There are several suitability of area designation with the characteristics of recharge and groundwater discharge. The RTRW of each region has also considered the presence of groundwater but the implementation has not yet been seen."

"Latar Belakang: Bertambahnya jumlah penderita miopia di dunia menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah pengguna Lensa Kontak Lunak (LKL). Di Indonesia, prevalensi miopia sebesar 26.1% pada tahun 2002 dan diperkirakan akan meningkat setiap tahunnya. Pemaikaian LKL memiliki efek samping berupa terjadinya inflamasi pada kornea dan konjungtiva, yang ditandai oleh peningkatan kadar Interleukin-6 (IL-6) pada air mata. Tujuan: Mengevaluasi peningkatan kadar IL-6 pada air mata pada pengguna LKL harian tipe hidrogel konvensional dan LKL mingguan tipe silikon hidrogel serta meninjau korelasinya dengan tingkat inflamasi konjungtiva. Metodologi (Method): Penelitian ini merupakan suatu uji eksperimental randomisasi acak terkontrol dengan desain dua kelompok paralel, yaitu satu subjek miopia yang diterapi menggunakan LKL Hydrogel Nefilcon-A harian di satu mata, dan menggunakan LKL Silicone Hydrogel Lotrafilcon-B mingguan di mata lainnya, selama 14 hari. Tindakan foto konjungtiva, dan pengambilan sampel air mata untuk IL-6 dilakukan sesaat sebelum pemakaian LKL dan 14 hari setelah pemakaian LKL. Hasil: Seratus mata dari 50 pasien dilibatkan dalam penelitian ini. Dari seluruh subjek tersebut, 80,8% adalah perempuan dan 18,2% laki-laki dengan usia rata-rata 22,18±1,79 tahun. Median delta IL-6 sebelum dan setelah penggunaan LKL adalah 6,37 (0,05 — 1115,80) pg / mL untuk silikon hidrogel dan 4,46 (0,01 - 685,40) pg / mL untuk hidrogel konvensional. Tidak didapatkan perbedaan bermakna antara kadar IL-6 pra dan pasca LKL pada kedua grup (p=0,117). Kesimpulan: Kadar IL-6 pada air mata mengalami peningkatan signifikan setelah 14 hari penggunaan LKL pada kedua kelompok. Tetapi peningkatan kadar IL-6 pada air mata tersebut tidak disertai dengan peningkatan hiperemia konjungtiva.

---

Background: The increasing number of myopia patient in the world, causes growth in Soft Contact Lenses (SCL) users. In Indonesia, the prevalence of myopia was 26.1% in 2002 and is expected to increase every year. SCL usage has proven to increase cytokine production, especially Interleukin-6 (IL-6) which accompanied by inflammation of the ocular surface such as conjunctival hyperemia. Objective: Comparing IL-6 tear levels and their correlation with conjunctival inflammation scale between overnight wear silicone hydrogel SCL and daily wear hydrogel SCL. Methods: This study is a randomized controlled trial between two parallel groups. A myopia subject, who has never used SCL before, being treated using daily Hydrogel (Nefilcon-A) SCL in one eye, and overnight Silicone Hydrogel (Lotrafilcon-B) SCL in the other eye, for 14 days. The slit lamp examination, conjunctival photographs, and tear sampling for IL-6 were done before and 14 days after SCL usage. Results: One hundred eyes from 50 patients were included in this study. Of those patients, 80,8% were female and 18,2% male with mean age 22,18±1,79 years old. Median of IL-6 delta (pre-post) SCL usage was 6,37 (0,05 — 1115,80) pg / mL for silicon hydrogel and 4,46 (0,01 - 685,40) pg / mL for conventional hydrogel (p = 0,117). There were no significant difference between the initial and final conjunctival hyperemia scales in both groups (p=1,000). The correlation between IL-6 tear levels and conjunctival hyperemia was not significant (p = 0.234). Conclusion: There were a significant increase of IL-6 tear levels after 14 days of SCL usage in both groups. But the marked escalation of tear IL-6 levels was not accompanied by increasing scales of azconjunctival hyperemia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Among Raga dalam mengamankan Asian Games 2018 dan dampaknya terhadap tingkat kejahatan di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya. Pendekatan penelitian ini menggunakan “mixed method”, untuk menjawab dua pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian tentang bagaimana implementasi program Among Raga digunakan pendekatan kualitatif dengan metode dekriptif analisis. Sedangkan, untuk menjawab bagaimana dampak program Among Raga terhadap tingkat kejahatan digunakan uji t statistik. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi program Among Raga yang dianalisis dengan empat dimensi (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi) telah berjalan efektif. Selanjutnya, hasil penelitian juga menunjukan signifikansi dampak program Among Raga terhadap penurunan tingkat kejahatan 3C di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya (p<0,05). Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi program Among Raga terhadap pengamanan Asian Games 2018 telah memberikan manfaat penyebaran pengawasan kejahatan (diffusion crime control enefit) sebagai strategi pencegahan kejahatan di berbagai wilayah Polres jajaran Polda Metro Jaya.

---

The purpose of this research was to analyze Among Raga implementation program towards the security of The Asian Games 2018 and it's impact through crime rates at Jakarta Metropolitan Regional Police. This research used mixed method to answer two research questions. Research question regarding how was the effectiveness of program implementation, answered using qualitative approach was employed. While, to answer research question regarding how the impact of Among Raga program through crime rates, the use of t test statistic analysis was applied.

Research found that Among Raga program which cover four dimensions (communication, resources, disposition, and bureaucracy structural) has been effectively implemented. Furthermore, the finding also showed the signifinance impact of Among Raga program on reducing crime rates in Jakarta Metropolitan Regional Police Juridiction. It could be concluded that the Among Raga implementation program towards the security of The Asian Games 2018 contribute diffusion crime control benefit as crime prevention strategy within Polda Metro Jaya Juridiction."

"Perjanjian hibah dilakukan dengan menggunakan akta autentik. Akta autentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta hibah yang memiliki kekuatan hukum sempurna dalam perjanjian hibah pun tidak luput dari permasalahan hukum. Terbukti dari pelaksanaannya yang terjadi di masyarakat seringkali ditemui akta hibah yang harus dibatalkan oleh pengadilan karena terbukti cacat hukum sehingga dalam pelaksanaannya pun harus dibatalkan misalnya saja pada pembuatan akta hibah antara suami-istri selama masa perkawinan. Penulis bermaksud mengkaji tentang keabsahan dari akta perjanjian (untuk melakukan) hibah yang dilakukan antara suami-istri beda kewarganegaraan yang mempunyai perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 91 PK/Pdt/2017 serta akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian secara deskriptif analitis dan dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa akta perjanjian (untuk melakukan) hibah yang dilakukan antara suami-istri beda kewarganegaraan yang mempunyai perjanjian perkawinan terbukti melanggar Pasal 1678 KUHPerdata sehingga akta menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Akibat hukumnya yaitu akta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi suami istri maupun pihak ketiga setelah adanya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 91 PK/Pdt/2017.

---

Grant agreements are carried out using authentic deeds. Authentic deeds are perfect evidence for both parties and their heirs and all people who have the rights from them about what is contained in the deed. The grant deed that has perfect legal force in the grant agreement is not immune from legal problems. Evident from the implementation that occurred in the community often found a deed of donation that must be canceled by the court because it proved to be legally flawed so that in its implementation it must also be canceled, for example in making a grant deed between husband and wife during the marriage. The author intends to examine the validity of the treaty deed (to do) the grant made between husband and wife of citizenship who have a marriage agreement based on the Supreme Court's Judicial Review Number 91 PK / Pdt / 2017 and its legal consequences. This study uses a normative juridical method with descriptive research typology analytical and analyzed qualitatively. From the results of this study, it is known that the agreement deed (to do) a grant made between husband and wife of different nationalities who have a marriage agreement is proven to violate Article 1678 of the Civil Code so that the deed becomes invalid and null and void. The legal consequence is that the deed does not have binding legal powers for the husband and wife or third parties after the Supreme Court Judicial Review Number 91 PK/Pdt/ 2017."

"

Latar Belakang: Perawatan karies dengan minimal intervensi, yaitu dengan membuang infected dentin, dan meninggalkan affected dentin, kemudian dilakukan remineralisasi pada affected dentin. Pada affected dentin masih terdapat ikatan silang kolagen. Remineralisasi dentin lebih kompleks karena pada karies dentin sudah tidak ada sisa kristal mineral. Untuk terjadinya remineralisasi ekstrafibrilar dan intrafibrilar pada dentin, maka dibutuhkan dentin matrix protein 1 (DMP 1)  yang merupakan protein non-kolagen. Proses polymer-induced liquid precursor (PILP) merupakan metode Guided Tissue Remineralization yang bertujuan untuk remineralisasi dentin secara intrafibrilar dan ekstrafibrilar dengan penambahan polimer sebagai analog DMP1. Salah satu material analog protein non kolagen adalah asam poliaspartik.

Tujuan: Mengevaluasi remineralisasi dentin pada permukaan demineralized dentin setelah perendaman dengan larutan remineralisasi yang mengandung asam poliaspartik sebagai analog protein non kolagen.

Metode: Empat kelompok dilakukan demineralisasi buatan. Setelah itu, tiga kelompok dilakukan perendaman dengan larutan remineralisasi yang mengandung asam poliaspartik, sedaangkan satu kelompok tidak dilakukan perendaman larutan remineralisasi asam poliaspartik. Evaluasi remineralisasi dengan Micro-CT.

Hasil: Terlihat remineralisasi pada permukaan demineralized dentin yang ditandai dengan penurunan kedalaman lesi demineralized dentin yang ditandai dengan peningkatan grey scale index setelah dilakukan perendaman dengan larutan remineralisasi asam poliaspartik. Perbandingan rerata empat kelompok menunjukkan perbedaan bermakna.

Kesimpulan: Asam poliaspartik memiliki potensi untuk meremineralisasi demineralized dentin.

---

 

 

---

Background: Caries treatment with minimal intervention, namely by removing infected dentine, and leaving affected dentine, then remineralization of affected dentine. In the affected dentine there are still have collagen cross bonds. Dentin remineralization is more complex because there is no residual mineral crystals in dentinal caries. For extrafibrillary and intrafibrillary remineralization in dentine, dentin matrix protein 1 (DMP 1) is a non-collagen protein. The polymer-induced liquid precursor (PILP) process is a Guided Tissue Remineralization method which aims to remineralize intrafibrilar and extafibrilar dentine by adding polymers as analogous to DMP1. One of the non collagen protein analog material is polyacpartic acid.

Objective: To evaluate remineralization of dentine on the demineralized dentin surface after immersion with remineralization solutions containing polyacpartic acid as a non-collagen protein analog.

Method: Four groups carried out artificial demineralization. After that, three groups were immersed with remineralization solution containing polypartic acid, while one group was not immersed in polyacpartic acid remineralization solution. Remineralization evaluation with Micro-CT.

Results: It appears remineralization on the demineralized dentin surface which is characterized by a decrease in the depth of demineralized dentin lesions which is characterized by an increase in gray scale index after immersion with polyacpartic acid remineralization solution. The comparison of the mean of the four groups showed significant differences.

Conclusion: Polyacpartic acid has the potential to remineralize for demineralized dentine.

 

 

"

"Anak usia 6-23 bulan sedang dalam masa emas atau golden age, pada masa tersebut anak mengalami perkembangan kognitif, yang muncul dan berkembang pesat. Sekitar 50% potensi kognitif terbentuk pada 4 tahun pertama kehidupan. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui karakteristik individu dan faktor gizi dengan perkembangan kognitif anak usia 6-23 bulan. Penelitian ini merupakan penelitian analisis lanjut dengan menggunakan data sekunder yang telah dilakukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Binawan tahun 2016. Jumlah sampel diambil semua anak usia 6-23 bulan yang tersedia di data sekunder sebanyak 83 anak. Perkembangan kognitif diukur menggunakan instrument Battelle Developmental Inventory (BDI). Hasil penelitian menunjukan anak usia 6-23 bulan dengan kognitif meragukan 47%. Uji korelasi spearman menyatakan bahwa faktor yang berhubungan dengan perkembangan kognitif adalah umur (p=0,027) dan jenis kelamin (p=0,014). Berdasarkan hasil analisis regresi logistik linier, menyatakan bahwa jenis kelamin merupakan faktor dominan dalam perkembangan kognitif dan dapat disimpulkan pengaruh jenis kelamin dengan perkembangan kognitif sebesar 4,7% dengan probabilitas 0,018 < 0,05. Untuk itu, orang tua harus senantiasa memperhatikan perkembangan anak dimulai dari masa kehamilan sampai 2 tahun pertama kehidupan dan mengikuti kegiatan yang diadakan di Posyandu dan Puskesmas terutama dalam hal memantau pertumbuhan dan perkembangan anak.

---

Children aged 6 to 23 months were on their golden age, during this time children undergoned cognitive development, which emerged and thrived rapidly. About 50% of cognitive potential was formed in the first 4 years of life. The purpose of this study was to determine individual characteristics and nutritional factors with cognitive development of children aged 6-23 months. This research was a further analysis study using secondary data that has been carried out by the Binawan Health Sciences College in 2016. The total sample was taken by all children aged 6-23 months available in secondary data as many as 83 children. Cognitive development was measured using the Battelle Developmental Inventory (BDI) instrument.

The results showed that children aged 6-23 months with cognitive doubts were 47%. The Spearman correlation test suggested that the factors associated with cognitive development were age (p = 0.027) and gender (p = 0.014). Based on linear logistic regression analysis, suggested that gender was the dominant factor of cognitive development and it could be concluded that the influence of sex on cognitive development was 4.7% with a probability of 0.018 (p<0.05). For this reason, parents must always pay attention to children's development starting from pregnancy until the first 2 years of life and participating in activities held at Posyandu and Puskesmas, especially in terms of monitoring the growth and development of children."

"Salah satu bentuk perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah pemberlakuan sistem pembayaran non tunai pada semua pintu tol di seluruh Indonesia pada tahun 2017, dimana seluruh gerbang tol tak lagi melayani transaksi tunai. Selain untuk mengurangi antrean, pelayanan transaksi elektronik di semua gerbang tol bertujuan untuk meningkatkan cashless society. Upaya yang dilakukan pemerintah sehubungan dengan akan diterapkannya transaksi non tunai di jalan tol adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Non Tunai di Jalan Tol. Menarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai efektivitas pengaturan dan perlindungan hukum terhadap pengguna jalan tol sehubungan dengan terjadinya perubahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan tersebut tidak sepenuhnya berlaku efektif karena hanya berhasil menjalankan sebagian dari ketentuannya saja. Hal ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna jalan tol adalah dengan dilaksanakannya seluruh ketentuan hukum dalam Peraturan Menteri tersebut yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi, juga adanya jaminan tersedianya uang elektronik yang didukung dengan fasilitas top up/isi ulang, kemudian perlindungan hukum diberikan dengan adanya jaminan peningkatan pelayanan di jalan tol sesuai SPM Jalan tol, beserta ditegakannya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait lainnya dengan memperhatikan kejelasan tata cara penangan masalah/komplain yang dihadapi pengguna jalan tol dan jugaperlindungan hukum dari kemungkinan terjadinya suatu keadaan memaksa yaitu kedaruratan, kealpaan hingga terjadi suatu keadaan yang menyebabkan kerusakan/error pada mesin pembaca uang elektronik, yang dapat merugikan pengguna tol tersebut, sehingga tetap perlu dibuka jalur khusus yang menerima pemnbayaran tunai.

---

One form of change made by the Government of Indonesia is the implementation of a non-cash payment system on all toll gates throughout Indonesia in 2017, where all toll gates no longer serve cash transactions. In addition to reducing the queue, electronic transaction services at all toll gates aim to increase the cashless society. The efforts made by the government in connection with the implementation of non-cash transactions on toll roads are by issuing Minister of Public Works and Public Housing Regulation No. 16/PRT/M/2017 concerning Non-Cash Transactions on Toll Roads. It is interesting to examine further the effectiveness of legal arrangements and protection of toll road users in connection with the occurrence of these changes. This study uses normative legal research methods. The results of the study indicate that the regulation does not fully apply because it only succeeded in running part of the provisions. This has caused legal uncertainty. Legal protection provided to toll road users is the implementation of all legal provisions in the Ministerial Regulation which are carried out by conducting socialization and education, as well as guaranteeing the availability of electronic money supported by top up/refill facilities, then legal protection is provided with guaranteed increase services on toll roads in accordance with toll road SPM, along with the enforcement of the provisions in other relevant laws and regulations with due regard to the clarity of procedures for handling problems/complaints faced by toll road users and also legal protection from the possibility of a forceful situation namely emergency, negligence until a situation occurs which causes damage/error in the electronic money reader machine, which can be detrimental to the toll user, so it still needs to be opened a special line that accepts cash payments."

"Keberadaan green hospital sangat diperlukan untuk mengatasi perubahan iklim yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan manusia dan lingkungan, karena rumah sakit merupakan salah satu penyumbang polusi. RSUD R. Syamsudin, SH menjadi anggota Global Green and Healthy Hospital serta berkomitmen untuk melaksanakan sepuluh agenda yaitu kepemimpinan, bahan kimia, limbah, energi, air, transportasi, makanan, farmasi, gedung, dan pembelian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi green hospital dengan Kriteria Kerangka Kinerja Ekselen Malcolm Baldrige. Kerangka Kinerja Ekselen Malcolm Baldrige mengevaluasi berdasarkan tujuh kriteria yaitu kepemimpinan, strategi, pelanggan, pengukuran, analisis, dan manajemen pengetahuan, tenaga kerja, operasi serta hasil. Desain penelitian ini adalah kualitatif dengan mengumpulkan informasi melalui wawancara mendalam, kuesioner, dan telaah dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan green hospital RSUD R. Syamsudin, SH mendapatkan skor 620.1 dari 1000 (skor maksimal) sehingga diposisikan pada emerging industry leader. Kriteria Kepemimpinan mendapatkan poin tertinggi, sedangkan poin terendah adalah Kriteria Pelanggan. Dapat disimpulkan, RSUD R. Syamsudin, SH berada di posisi menengah dalam implementasi green hospital, artinya sudah memiliki beberapa keunggulan tetapi masih ada beberapa faktor yang dapat ditingkatkan lagi agar pelaksanaan green hospital dapat lebih optimal. Untuk itu, direkomendasikan kepada RSUD R. Syamsudin, SH agar melakukan evaluasi rutin, mempromosikan green hospital lebih gencar, melakukan optimalisasi SIM RS, serta penguatan anggaran agar pencapaian sepuluh agenda lebih optimal.

---

The existence of green hospital is very necessary to overcome climate change which can cause disruption to human health and the environment, because hospitals are one of the contributors to pollution. RSUD R. Syamsudin, SH became a member of the Global Green and Healthy Hospital and is committed to implementing ten agendas, namely leadership, chemicals, waste, energy, water, transportation, food, pharmacy, buildings, and purchasing. Aim of this study is to analyze the implementation of green hospital with the Malcolm Baldrige Criteria Framework for Excellence Performance. Malcolm Baldrige Criteria evaluates based on seven criteria which isleadership, strategy, customer, measurement, analysis, and management of knowledge, labor, operations and results. The design of this study is qualitative by gathering information through in-depth interviews, questionnaires, and document review.

Based on the results of research, the implementation of the green hospital in R. Syamsudin Hospital, SH received a score of 620.1 out of 1000 (maximum score) so that it was positioned in emerging industry leaders. The Leadership Criteria get the highest points, while the lowest points are the Customer Criteria. It can be concluded, RSUD R. Syamsudin, SH is in the average position in implementing green hospital, meaning that it already has several advantages but there are still several factors that can be improved so that the implementation of green hospital can be more optimal. For this reason, it was recommended to RSUD R. Syamsudin, SH to carry out routine evaluations, promote green hospital more aggressively, optimize hospital management information system, and strengthen the budget so that the achievement of ten agendas more optimized."

"Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) adalah elemen informatika kesehatan yang berfokus terutama pada kebutuhan administrasi rumah sakit. Penggunaan SIMRS dalam operasi rumah sakit harus dapat memberikan kenyamanan, untuk mengatasi layanan dan kendala administrasi, dan untuk meningkatkan produktivitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi sistem informasi terhadap produktivitas pengeluaran kas / unit bank di rumah sakit Subjek dan Metode: Ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan di pusat kardiovaskular nasional Harapan Kita, Jakarta. Variabel dependen adalah produktivitas. Variabel independen adalah implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Data dikumpulkan dengan wawancara dan review dokumen. Hasil: Sistem manual pada pengeluaran administratif unit kas / bank menghasilkan beberapa masalah, seperti kesalahan perhitungan, kesalahan penulisan, duplikasi data, dan waktu pemrosesan yang lama. Penerapan aplikasi verifikasi pengeluaran meningkatkan akurasi perhitungan hingga 100%, menghilangkan duplikasi data, dan mempersingkat waktu pemrosesan Kesimpulan: Penerapan aplikasi verifikasi pengeluaran meningkatkan produktivitas di unit kas/bank pengeluaran dengan meningkatkan akurasi perhitungan, menghilangkan duplikasi data, dan mempersingkat waktu pemrosesan.

---

Health Management Information Systems (HMIS) is an element of health informatics that focuses mainly on the administrational needs of hospitals. The use of HMIS in a hospital operation must be able to provide convenience, to overcome service and to administrative constraints, and to increase productivity. This study aimed to analyze the impact of information system implementation on the productivity of the expenditure cash/ bank unit in a hospital. Subjects and Method: This was a descriptive qualitative study conducted at national cardiovascular center Harapan Kita, Jakarta. The dependent variable was performance. The independent variable was Health Management Information Systems (HMIS) implementation. The data were collected by interview and document review. Results: The manual system at the administrative expenditure cash/ bank unit yielded several issues, such as calculation error, writing error, data duplication, and long processing time. The implementation of verification aplication improved calculation accuracy up to 100%, eliminated data duplication, and shortened processing time Conclusion: The implementation of verification aplication improves productivity of the expenditure cash/ bank unit in a hospital by increasing calculation accuracy, eliminating data duplication, and shortening processing time."

"ABSTRAKPenelitian ini berupa business coaching yang dilaksanakan di UMKM Panca Permata Wira Nusa yang berlokasi di PIK Pulogadung, Jakarta Timur. Tujuan dari pelaksanaan business coaching ini adalah pembuatan company profile dan juga website sebagai saluran promosi Panca Permata Wira Nusa. Pengumpulan data yang dilakukan dengan Teknik wawancara kemudian dianalisis menggunakan analisis SWOT, STP, Business Model Canvas, Value chain analysis, Marketing Mix, Porter's 5 Forces, gap analysis, dan pareto analysis. Temuan menunjukkan bahwa terdapat dua masalah utama yang dihadapi UMKM, yaitu: 1) Perusahaan tidak memiliki profil perusahan. 2) Belum ada saluran pemasaran secara digital. Proses business coaching ini diharapakan dapat membantu Panca Permata Wira Nusa dan UMKM lainnya untuk meningkatkan kinerjanya.

---

ABSTRACTThis research is in the form of business coaching conducted at the Panca Permata Wira Nusa UMKM located in PIK Pulogadung, East Jakarta. The purpose of implementing this business coaching is the creation of a company profile and also a website as a promotional channel for Panca Permata Wira Nusa. Data collection conducted with interview techniques then analyzed using SWOT, STP, Business Model Canvas, Value chain analysis, Marketing Mix, Porter's 5 Forces, gap analysis, and pareto analysis. The findings indicate that there are two main problems faced by MSMEs, namely: 1) The company does not have a company profile. 2) There is no digital marketing channel. The business coaching process is expected to be able to help Panca Permata Wira Nusa and other MSMEs to improve their performance."