Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dana Alokasi Umum merupakan transfer pemerintah pusat kepada daerah bersifat "Block Grant" yang berarti kepada daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai persoalan yang mengakibatkan DAU belum secara efektif mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah. Secara teoritis transfer fiskal mempunyai fungsi ekualisasi kemampuan keuangan antar daerah, penelitian ini akan menjawab apakah kebijakan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang dilaksanakan selama TA 2001 sampai dengan TA- 2005-telah mampu mengurangi horizontal fiscal-imbalance-antar-kabupaten kota di Indonesia. Selama periode tahun 2001 - 2005, peranan DAU pada masing -masing kabupatenikota secara konsisten relatif tetap yaitu berkisar 70%. Hal ini membuktikan bahwa telah terjadi ketergantungan yang sangat besar di hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia terhadap transfer fiskal terutama DAU. Hasil analisis koefisien variasi selama periode 2001 - 2005 menunjukkan bahwa angka koefisien variasi cenderung meningkat sampai dengan tahun 2003, namun kembali mengecil sampai dengan tahun 2005. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan fiskal semakin meningkat sampai dengan tahun 2003 namun kemudian mengecil. Keadaan ini berhubungan dengan perubahan porsi Alokasi Minimum (AM) yang semakin mengecil dari tahun ke tahun. Hasil analisis lndeks Williamson juga menunjukan kecenderungan yang sama dengan koefisien variasi namun cenderung konstan. Artinya alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan selama tahun 2001 - 2005 belum mampu secara signifikan mempengaruhi kesenjangan fiskal kabupaten/kota di Indonesia.

---

General Allocation Fund (DAU) is the transfer of central government to local government has the character of ?Block Grant" meaning to local government given by facility in its use as according to priority and requirement of local government as a mean to balance interregional fiscal ability. But, in the execution of there were various problem resulting DAU not yet effectively lessened interregional fiscal disparities. This research would answer how the allocation of General Allocation Fund (DAU) during FY 2001 up to FY 2005 had been able to lessen horizontal fiscal imbalance across districts and municipalities in Indonesia. During period of fiscal year 2001 - 2005, role of DAU of municipaties/districts consistently is gyrating 70%. This matter prove that have happened a high depended to fiscal transfer especially DAU, in entire municipaties/districts in Indonesia The Result of analysis of coefficient variation during period FY 2001 - 2005 indicated that coefficient variation number tend to increase up to year 2003, but again minimize up to FY 2005. This matter indicated that fiscal disparities progressively mount up to year 2003 but later then minimize. This situation relate to change of Minimum Allocation (AM) portion which progressively minimize. The result of analysis with Index Williamson also tendency equal to coefficient variation analysis but tend to constantly. Its mean the allocation of General Allocation Fund (DAU) during FY 2001 - 2005 not yet can influence fiscal disparity of municipalities/districts in Indonesia.

Abstrak :
Directorate General of Monitoring and Controlling Marine Resources and Fishery, Ministry of Marine and Fishery since 2004 had developed Vessel Monitoring System (VMS) aiming at supporting the monitoring and controlling towards illegal fishing that violated the prevailing rules of laws of sea territorial or Exclusive Economic Zones in a state. The Policy Implementation of VMS should be done in line with the Law Number 3 year 2004 and the Minister's Decree that had been enforced, i.e., the form of monitoring system in fishing using stipulated VMS. To view the implementation of successive policies, the Hierarchy of Broomley Policies with their influential factprs based on implementation theory of Edward III policy was used. The policy was observed since at its policy, organizational and operational level: Just it was-at its operational level; the policy was measured. The development of VMS was done to improve the management of fishery resources through implementing monitoring and controlling towards fishing vessel activities as well as increasing the management of the fishery industry done by fishery companies and particularly to raise the law-abiding fishing vessel that fished and/or transported the fish towards the prevailing rules and regulations of managing the preserved, sustainable and accountable fishery. The research of the success of the implementation of VMS was conducted to evaluate the policy implementation and to know the extent to its impacts towards the accomplishments of VMS policy implementation using VMS method. It was done by taking the object of the implementation in Fishery Harbour of Samudera Nizam Zachman Jakarta. The method of the research used was survey method to 48 fishing vessel industries as the respondents. As for the data analysis, the regression analysis method was adopted and the adopted application to analyse the data was SPSS (Statistical Package for Social Science). The aspects used to evaluate the policy implementation were policy effectiveness, fairness, responsiveness, and procedure; whereas the policy accomplishments were measured with three aspects, i.e., obedience, goals accomplishments and efficiency. Based on the findings of the research, the policy implementation of the fishing vessel monitoring system with the VMS method had well been performed, and the aspects that obtained the highest score was the procedure aspects, meaning that procedurally the policy implementation had been well carried out. It went the same for the accomplishment of the policy implementation, i.e., the efficiency aspect which was the most successful aspect. Statistically, the application of the policy of fishing vessel monitoring system with the adoption of VMS method gave significant impacts towards the accomplishments of the policy. The implementation aspect that had the biggest impacts towards the accomplishments of the policy was the effectiveness aspects. It mean that, the policy application of the fishing vessel monitoring system with the adoption of VMS method that could be implemented effectively had great impacts towards the accomplishments of such policy. The conclusion of the research findings was the fact that the VMS was found effective in surveying the fishing activities in the Exclusive Economic Zone in the sea areas in Indonesia in creating the preservation of the fishery resources. By the result of the research, it was suggested the procedural implementation of the fishing vessel monitoring system had been properly applied, but this aspect gave no significant implication upon the accomplishment of the policy, the government should make an evaluation toward aspect of implementation that had significant influence toward the implication of the policy.

Abstrak :
Dalam menjalankan tugas pemerintahan di bawah Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diserahi dua tugas penting. Pertama, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas untuk menghimpun penerimaan negara melalui pengumpulan pajak di bidang perdagangan internasional (Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Lainnya (PDRI) dan cukai. Kedxa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas untuk mengawasi lalu lintas barang dari dan keluar daerah pabean Indonesia terutarna untuk pemasukan barang-barang impor berbahaya seperti narkoba dan pornografi yang dapat membahayakan masa depan generasi muda serta pemasukan barang-barang impor secara ilegal dengan cara penyelundupan dan pelanggaran yang dilakukan importir baik sengaja maupun tidak seperti mernberitahukan harga, jumlah dan jenis barang, dan tarif yang tidak sebenarnya yang mengakibatkan hilangnya penerimaan Negara yang seharusnya diterima. Audit kepabeanan adalah satu dari tiga pilar utama pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Audit kepabeanan adalah kegiatan penegakan hukum, agar peraturan yang diberlakukan di bidang kepabeanan dilaksanakan dengan baik oleh penggunajasa di bidang kepabeanan dalarn hal ini khususnya importir. Audit kepabeanan dilaksanakan untuk menguji kepatuhan importir terhadap peraturan perundangan-undangan yang mengikatnya sebagai pelaku dalam dunia perdagangan internasional. Audit kepabeanan dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap Pemberitahuan impor Barang (PiB) yang dihiwng. diisi. dibayar dan diberitahukan sendiri oieh importir (self assessment system). dibandingkan dengan pembukuan, catatan, laporan dan data lainnya yang dianggap penting importir. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan audit kepabeanan di Kanwil IV DJBC Jakarta, dan apakah audit kepabeanan sudah efektif menjalankan tugas pengawasan di bidang kepabeanan, serta bagaimanakah audit kepabeanan dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu alat pengawasan di bidang kepabeanan dapat mengamankan penerimaan Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan teknik studi kasus dan pendekalan kualitatif karena penelitian ini tidak melakukan pengujian hipotesa tetapi hanya untuk mcngetahui keadaan atau gambaran yang jelas mengenai audit kepabeanan sebagai salah satu alat pengawasan di bidang kepabeanan pada Kanwil IV DJBC Jakarta dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta. Dart penelitian ini, dapat diketahui bahwa jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan kepabeanan di Kanwil IV DJBC Jakarta sebanyak 11531 perusahaan. Sementara jumlah Tim Audit pada Kanwil IV DJBC Jakarta adalah sebanyak 42 tim dengan jumlah auditor keseluruhan sebanyak 135 orang. Dengan sumber daya manusia yang ada tersebut, dalam tiga tahun (2002-2004) jumlah perusahaan yang diaudit sebanyak 1.447 perusahaan atau rata-rata pertahun sebanyak 482 perusahaan. Dari jumlah tersebut yang dapat diselesaikan auditnya sebanyak 1.087 surat tugas atau rata-rata 363 surat tugas. Dari audit kepabeanan yang dapat diselesaikan tersebut, diperoleh temuan hasil audit berupa tagihan bea masuk, PDRI, denda dan bunga, dengan total sebesar Rp. 511.901.093.129,-. Ternuan hasil audit menunjukan penurunan dari tahun ke tahun. Dari Laporan Tahunan Kanwil IV DJBC Jakarta dan DJBC secara nasional dart tahun kc tahun terlihat peningkalan realisasi penerimaan khususnya bea masuk yaitu sebesar 6,68% dari tahun 2002 ke tahun 2004. Kedua hal tersebut di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kepabeanan sebagai salah satu alat pengawasan sudah berjalan dengan baik karena dapat disimpulkan bahwa sernakin kecil temuan hasil audit maka semakin patuh importir dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepabeanan yang ditandai Pula dengan meningkatnya realisasi penerimaan bea masuk Kanwil IV DJBC Jakarta. Adanya temuan hasil audit berupa tagihan bea masuk, PDRI, denda dan bunga menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kepabeanan dapat menyelamatkan potensi penerimaan Negara yang bisa saja hilang jika tidak dilakukan audit kepabeanan. Beberapa saran yang dapat diberikan anlara lain, menambah jumlah auditor, peningkatan kualilas dan kelrampilan auditor, melakukan pembinaan langsung kepada para importir pada saat dilaksanakan audit kepabeanan dan untuk menindaklanjuti temuan hasil audit dengan sesegera mungkin melakukan penagihan kepada perusahaan bersangkutan.

Abstrak :
Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan publik terapi dan rehabilitasi penyalahguna narkoba maka kemampuan pegawai dituntut semakin kompeten. Kemampuan pegawai merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pada mutu pelayanan yang diberikan. Bertitik tolak dari hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh kompetensi pegawai terhadap kualitas pelayanan terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Balai Kasih Sayang Pamardi Siwi. Pada penelitian ini indikator kompetensi mengacu pada pendapat kompetesi generik pekerja dari Spencer yang menyatakan sebagai karakter sikap dan perilaku atau kemampuan pekerja yang relatif bersifat stabil ketika menghadapi suatu situasi di tempat kerja yang terbentuk dari sinergi antara watak, konsep diri, motivasi internal serta kapasitas pengetahuan kontekstual yang dijabarkan dalam tiga variabel kompetensi yaitu kompetensi intelektual, kompetensi emosional, dan kompetensi sosial. Sedangkan kualitas pelayanan mengacu dari Parasuraman yang terdiri dari 5 (lima) dimensi yaitu bukti langsung (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati (emphaty). Dalam penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara survai dengan menggunakan kuesioner sebagai data primer, data sekunder dan observasi. Data primer (kuesioner kompetensi pegawai) disebarkan kepada 69 orang pegawai dan kuesioner kualitas pelayanan kepada 69 orang residen di BKS Pamardi Siwi (sensus). Data sekunder meliputi dokumen kepegawaian yang diperoleh di BKS Pamardi Siwi. Skoring kuesioner menggunakan skala Likert. Sebelum analisis, terlebih dahulu instrument diuji validitas dan reliabilitasnya. Pengujian validitas menggunakan teknik construct validity dengan rumus Product Moment dari Pearson. Dimana setiap butir pemyataan dapat dikatakan valid jika mempunyai dukungan yang kuat terhadap skor total. Karena semua item untuk ke dua variabel telah valid, sehingga untuk pengujian reliabilitas semua item diikutsertakan. Pengujian reliabilitas menggunakan reIiabilitas Alpha Cronbach. Selanjutnya setelah semua item dinyatakan valid dan reliabel, maka dilanjutkan analisis data. Analisis pertama dilakukan dengan menganalisis distribusi frekuansi dari masing-masing variabel dengan cara menghitung frekuensi dan prosentasi variabel secara manual berdasarkan tabulasi matriks data, Dari hasil distribusi frekuensi variabel kompetensi pegawai berdasarkan persepsi yang dirasakan oleh para pegawai relatif mendukung, dengan hampir setengah dari responden menyatakan sering dengan skor tinggi, serta seperempat lebih pegawai menyatakan selalu dengan merespon sangat tinggi untuk melakukan kemampuannya guna pelaksanaan tugas. Keadaan ini menunjukkan bahwa kompetensi pegawai BKS Pamardi Siwi berkontribusi tinggi dalam pemenuhan kualitas pelayanan terhadap para residen. Sedangkan distribusi frekuensi variabel kualitas pelayanan berdasarkan persepsi yang dirasakan oleh para residen relatif kurang mendukung, hal ini terlihat dari tidak adanya responden yang merespon skor sangat tinggi dan hampir setengah responden lebih banyak merespon skor sedang. Keadaan ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang dirasakan oleh residen masih belum maksimal. Tentang ada tidaknya hubungan dan besarnya pengaruh diperoleh melalui analisis korelasi dengan metode koefisien korelasi Product Moment dari Pearson dan regresi tinier. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara kompetensi pegawai terhadap kualitas pelayanan sebesar + 0.703. Ini berarti arah korelasi positif atau makin tinggi kompetensi pegawai maka kualitas pelayanan cenderung meningkat. Besar korelasi tersebut apabila dikonsultasikan pada pedoman interprestasi koefisien korelasi berarti kompetensi pegawai berhubungan kuat terhadap kualitas pelayanan. Sedangkan besarnya pengaruh kompetensi pegawai terhadap kualitas pelayanan sebesar 49,5 % yang menunjukkan bahwa variabilitas dalam kualitas pelayanan dapat dijelaskan oleh kompetensi pegawai, sedangkan variabilitas selebihnya tidak dapat diterangkan oleh kompetensi pegawai. Di mana dari masing-masing kompetensi pegawai tersebut memberikan sumbangan efektif yang bervariasi terhadap kualitas pelayanan terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di BKS Pamardi Siwi. Oleh karena itu disatu sisi peningkatan kompetensi pegawai perlu dilaksanakan terhadap seluruh bidang tugas pelayanan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di BKS Pamardi Siwi serta pengembangan faktor lain yang akan dapat meningkatkan mutu dari pelayanan BKS Pamardi Siwi.

---

In the efforts to conduct public service therapy and rehabilitation of narcotics abuser, employees are expected to improve their competence. The employees' competence is one of the factors that influences service quality. In consideration of the above, the writer is interested in conducting research on the influence of the employees' competence on the therapy service and rehabilitation of narcotics abusers at the Balai Kasih Sayang Pamardi Siwi. In this research, competence indicator refers to the Spencer?s worker generic competence stating the attitude character and behavior or relatively stables worker capability when facing a situation at work arising out of synergy, character, personal concept, internal motivation and contextual knowledge capacity described in three variables of competence namely intellectual competence, emotional competence and social competence. Whereas service quality according to ?Parasuraman? consisting of 5 (five) dimensions namely tangibles, reliability, responsiveness, assurance and empathy. In this quantitative descriptive research, technique of data collection is conducted through survey by using questionnaire as primary data, secondary data and observation. Primary data (questionnaire of employee competency) is distributed to 69 employees and questionnaire of service quality to 69 residents at Pamardi Siwi (census). Secondary data consists of document obtained at BKS Pamardi Siwi. Questionnaire scoring uses Likert scale. Prior to analyses, instrument is tested on its validity and reliability. Validity test uses Product Moment of Pearson. Because all items of both variables are valid, the reliability test is applied on all items. Reliability test is conducted by using Alpha Cronbach. Next step is, when all the items are declared valid and reliable, it is then followed by data analyses. A first analysis is conducted by analyzing frequency distribution of each of variables and by manually computing frequency and percentage of variable by using data matrix tabulation. Based on the perception the employees felt, the result of the employees competence variable frequency distribution appeared to provide a relative support where almost half of the respondents stated to be frequent with high score, and more than one-fourth of the employees always give extremely high response to perform their task. This situation shows that competency of BKS Pamardi Siwi's employees provides high contribution to fulfill the service quality of residents. Whereas service quality variable frequency distribution in term of perception felt by the residents provides a relatively less support as shown by the absence of respondent who gave an extremely high score and almost half of the respondents gave average score. The condition shows that service quality felt by the resident is not maximal yet. The absence of relation and the grade of influence received through correlation analysis by method of correlation coefficient of Product Moment of Pearson and linier regression. The result of research shows that there is a relation between employee competence and service quality by +0,703. It means a direction of positive correlations or the higher the employee competence, the better service quality the inclination shows. If the grade of the correlation is consulted with the con-elation coefficient inter-performance, it means the employee competence has a close relation to service quality. Whereas the grade of employee competence influence on service quality by 49,5% showing that variability in service quality can be explained by employee competence, and the remaining variability cannot be explained by employee competence where each of said employee competence provides varied effective contribution on therapy service quality and rehabilitation of narcotic abusers at BKS Pamardi Siwi. Therefore the improvement of employee competence needs to be carried out on all areas of duties in providing rehabilitation service for narcotic abuser at BKS Parmadi Siwi and improvement of other factor to improve BKS Parmadi Siwi's service quality.

Abstrak :
Pendidikan dan Pelatihan Instruktur Penyuluh Narkoba Untuk Guru seringkali dinyatakan kurang efektif dalam menciptakan sekolah bersih dari Narkoba. Oleh karena itu perlu mengevaluasi keefektivan pendidikan dan pelatihan guru tentang narkoba dalam menciptakan sekolah bersih dari Narkoba. Dalam mengevaluasi keefektifan pendidikan dan pelatihan guru tersebut populasi pelatihan ini meliputi SMA 7, 30, 70 dan 95 di Jakarta yang pernah dilatih Pusat Dukungan Pencegahan Lakhar BNN Tahun 2003 dan sebagai sampelnya adalah Guru dan Siswa. Berdasarkan empat tingkat evaluasi Kirkpatrick menyebutkan mengenai Reaksi, Pembelajaran, Perilaku dan Hasi1 Dimana dari hasil pengujian korelasi Product Moment karl Pearson dalam mengukur hubungan efektivitas Diktat Guru mengenai narkoba dalam menciptakan sekolah bersih narkoba dengan program SPSS Versi 11 for window diperoleh nilai r sebesar + 0, 740 dengan signifikansi (p) = 0, 000. Artinya terdapat hubungan positif yang kuat dan signifikan antara Diklat Guru mengenai narkoba dalam menciptakan sekolah bersih narkoba. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui pengujian statistik sebagaimana telah diuraikan, maka saran-saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: 1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menyertakan variabel-variabel lain yang diduga berpengaruh dalam menciptakan sekolah bebas narkoba, misalnya variabel kompetensi Guru, kondisi lingkungan sekolah, dan sebagainya. 2. Kepada Manajemen BNN selaku pelaksana Diktat Guru mengenai narkoba perlu melakukan peningkatan kualitas pelaksanaan diktat dengan memperhatikan aspek-aspek terkait misalnya, kesesuaian materi diktat dengan profesi peserta, kompetensi instruktur dalam menyampaikan materi, rancangan waktu pemberian materi yang memadai, pelaksanaan keefektifan evaluasi termasuk pelaksanaan program diktat secara berkala. 3. Kepada pihak sekolah khususnya para Guru peserta diktat mengenai narkoba disarankan sebagai berikut: a. Berperan aktif melakukan berbagai upaya dan aplikasi Ilmu pengetahuan yang diperoleh dari diktat tersebut dalam menciptakan sekolah bebas narkoba. b. Lebih luas lagi para Guru peserta diktat mengenai narkoba diharapkan dapat menjadi penggerak dan motivator bagi komponen sekolah lainnya dengan cara membagi dan menularkan pengetahuan yang diperolehnya kepada Guru lain. 4. Berdasarkan jawaban responden dalam kuesioner sekolah bebas narkoba terungkap beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan, yaitu: a. Berupaya meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba kepada siswa tidak hanya melaiui penyuluhan tetapi melalui tindakan-tindakan yang lebih tegas. b. Berupaya meningkatkan ketaatan siswa dalam mematuhi peraturan tata tertib sekolah dengan meningkatkan kedisiplinan dan pemberian sanksi yang tegas serta konsisten, dengan demikian lingkungan sekolah dan siswa yang bersih dan narkoba akan dapat terwujud.

---

Training and Education of Drugs Instructor Counselor for Teachers is often stated not effective in creating the school clean of Drugs. So it is necessary to evaluate the effectiveness of teacher's training and education on drugs in creating the school clean of Drugs. We include the population of SMA 7, 30, 70 and 95 in Jakarta who have been trained by The Prevention Center of National Narcotics Board in 2003, and as the samples are the teachers and students, in evaluating the effectiveness of teacher's training and education. Based on the four level of evaluation Kirkpatrick mentions about Reaction, Learning, Attitude, and Result. The result of examination correlation of Product Moment Karl Person in measuring the effectiveness correlation of Teacher's Training and Education on drugs in creating the school clean of Drugs with SPSS 11 Version windows programmer, found that r is + 0.740 with significance is (p)= 0.000. It means that there is significant and strong positive correlation between Teacher's Training and Education on drugs in creating the school clean of Drugs. Based on the research found through statistic examination as stated above, we will submit some suggestions as follows: 1. It is necessary to do further research by including other variables which is estimated can affect in creating the schools free of Drugs, for example Teachers competence, the condition of school environment, etc. 2. For NNB management as the implementer of the Teacher's Training and Education on drugs needs to improve the quality of the implementation of training and education by considering related aspects such as the coherence of the training material and the participants profession, the instructor competence in presenting the material, enough time of the material presentation, effective implementation including the implementation of training program periodically. 3. For the schools especially teachers as the participants of training and education on drugs, we suggest that: a. Be active in doing any efforts and applying the knowledge got from the training and education in creating school free of drugs. b. Widely, teachers as the participants of training and education on drugs hoped to be able to support and motivate the other school components by sharing the knowledge got from other teacher. 4. Based on the respondents? answers of the questioner on the school free of drugs, we found some matters that still need to be improved, namely: a. Try to improve the students' awareness of dangerous drugs not only through training but also through stern measures. b. Try to improve the loyalty of students to obey the school regulation by improving the disciplines and giving stern and consistent sanction, so that the school environment and student clean of drugs can be created.

Abstrak :
Dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sebenarnya zakat merupakan potensi yang sangat besar pemberdayaan ekonomi umat. Namun, selama ini potensi ini belum dimanfaatkan secara terpadu dan optimal. Potensi ini akan bertambah besar dan dahsyat jika tidak hanya zakat yang dikelola secara baik, tetapi juga infak dan shadaqah. Pokok permasalahan yang diketengahkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang sudah berjalan selama 4 tahun, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Tujuan dari penelitian ini adalah: Menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang telah berjalan hingga saat ini dan memberikan alternatif kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) agar dapat melaksanakantogas-tugasnya dengan baik pada masa datang demi tercapainya tujuan BAZNAS. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu suatu tipe penelitian yang berusaha melukiskan realitas sosial yang kompleks melalui penyederhanaan dan klasifikasi dengan memanfaatkan konsep-konsep yang bisa menjelaskan suatu gejala sosial secara analitis. Karena tujuan penelitian adalah menyederhanakan realitas sosial yang kompleks, maka penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan tanpa uji hipotesis. Teori yang digunakan adalah teori-teori kebijakan publik, yang menerangkan tentang implementasi kebijakan publik serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan BAZNAS berjalan kurang optimal. Jika dilihat dari laporan pelaksanaan kegiatan BAZNAS selama tahun 2001 - 2003 secara umum telah menunjukan perkembangan yang menggembirakan. Namun, jika dilihat untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat dengan ruang lingkup secara nasional, BAZNAS belum dapat bergerak secara optimal untuk menjalankan fungsi koordinatif, konsultatif dan inforrnatifnya. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam melaksanakan kegiatannya yaitu: 1. Kurang optimalnya peran anggota BAZNAS, hal ini disebabkan sebagian besar anggota BAZNAS para tokoh muslim yang mempunyai aktivitas yang sibuk. 2. Terbatasnya Dana operasional 3. Sumber Daya Manusia yang masih minim jumlahnya dan pengalaman dalam mengurus manajemen zakat 4. Tidak adanya aturan yang jelas dan tegas yang mengatur fungsi dan wewenang BAZNAS. Oleh karena itu, guna mengoptimalkan pengelolaan zakat di Indonesia melalui BAZNAS dengan ini kami mengusulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Dapat di realisasikannya APBN untuk BAZNAS. 2. Pemantapan posisi BAZNAS sebagai pengalola Zakat Tingkat Nasional Sebagai mana badan-badan yang di bentuk pemerintah dengan Keputusan Presiden. 3. Adanya peraturan pemerintah yang mempertegas fungsi koordinatif dan informatif BAZNAS dengan BAZDA dan LAZ.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Pusat menurut persepsi tahanan dan narapidana. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kuantitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner SERVQUAL yang terdiri dari lima dimensi, yaitu reliability, assurance, tangibles, empathy dan responsiveness. Sampel yang diambil sebanyak 99 responden yang diambil dengan teknik acak sederhana. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan distribusi frekuensi, analisis kesenjangan (gap), pembobotan skor (WSC), dan analisis tingkat kepentingan dimensi pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat secara umum tergolong rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa petugas Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat belum mampu memenuhi harapan-harapan tahanan dan narapidana atas atribut-atribut pelayanan yang tercakup dalam dimensi keandalan, kepastian, bukti fisik, empati dan daya tanggap. Dimensi pelayanan yang dianggap paling penting oleh tahanan dan narapidana Rumah Tahanan Jakarta Pusat adalah dimensi ketanggapan, diikuti dimensi keandalan, kepastian, bukti fisik dan empati. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka pihak Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Pusat perlu meningkatkan kinerja pelayannya dengan mengacu pada skala prioritas berdasarkan nilai WSC, yaitu dengan memprioritaskan dimensi ketanggapan. Prioritas perbaikan selanjutnya yang harus dilakukan oleh Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Pusat secara berturut-turut adalah dimensi kepastian, bukti fisik, keandalan, dan terakhir dimensi empati. Para petugas rumah tahanan juga perlu mengubah sudut pandang terhadap para narapidana, yaitu dengan melihat bahwa narapidana juga merupakan warga negara yang memiliki hak-hak untuk diperhatikan dan dipenuhi, sehingga tidak akan ada perlakuan yang sewenang-wenang dari petugas terhadap narapidana. Selain itu, juga prlu dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan di Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Pusat.

---

This research aimed to analyzing the service quality at First Grade State House Arrest of Central Jakarta according to arrest?s and prisoner?s perceptions. Desctiptive-quantitative method used in this research. Data collected with SERVQUAL questionnaire that includes reliability, assurance, tangibles, empathy dan responsiveness. The amount of sample are 99 respondents that taken with simple random sampling technique. Data analysis using descriptive with using frequency distribution, gap analysis, weighted score, and analysis of importance level on service dimensions. The result of research show that in generally service quality at First Grade State House Arrest of Central Jakarta still low according to arrest?s and prisoner?s perceptions. This result show that the officer of First Grade State House Arrest of Central Jakarta can?t to fulfill the expectation of arrest and prisoner for the service quality atributes that covered in reliability, assurance, tangibles, empathy and responsivenes dimensions. The most importance service quality dimensions perceived by arrest and prisoner is responsiveness, followed by reliability, assurance, tangibles, and empathy. Based on this research, then the First Grade State House Arrest of Central Jakarta need to improving the service quality with refer to priority scale based on WSC?s score, that is with prior responsiveness dimension. The next priority improvement that must be done by First Grade State House Arrest of Central Jakarta continually are assurance, tangibles, reliability, and finally empathy dimension. The officer of state house also need to change the viewpoint toward arrest and prisoner, that is with viewed that arrest and prisoner also the citizen that have the rights that must to attended. Besides that, also need to obtained the further research with using quantitative approach to knowing the factors that influencing service quality at First Grade State House Arrest of Central Jakarta. Keywords: ;This research aimed to analyzing the service quality at First Grade State House Arrest of Central Jakarta according to arrest?s and prisoner?s perceptions. Desctiptive-quantitative method used in this research. Data collected with SERVQUAL questionnaire that includes reliability, assurance, tangibles, empathy dan responsiveness. The amount of sample are 99 respondents that taken with simple random sampling technique. Data analysis using descriptive with using frequency distribution, gap analysis, weighted score, and analysis of importance level on service dimensions. The result of research show that in generally service quality at First Grade State House Arrest of Central Jakarta still low according to arrest?s and prisoner?s perceptions. This result show that the officer of First Grade State House Arrest of Central Jakarta can?t to fulfill the expectation of arrest and prisoner for the service quality atributes that covered in reliability, assurance, tangibles, empathy and responsivenes dimensions. The most importance service quality dimensions perceived by arrest and prisoner is responsiveness, followed by reliability, assurance, tangibles, and empathy. Based on this research, then the First Grade State House Arrest of Central Jakarta need to improving the service quality with refer to priority scale based on WSC?s score, that is with prior responsiveness dimension. The next priority improvement that must be done by First Grade State House Arrest of Central Jakarta continually are assurance, tangibles, reliability, and finally empathy dimension. The officer of state house also need to change the viewpoint toward arrest and prisoner, that is with viewed that arrest and prisoner also the citizen that have the rights that must to attended. Besides that, also need to obtained the further research with using quantitative approach to knowing the factors that influencing service quality at First Grade State House Arrest of Central Jakarta.

Abstrak :
Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara strategi, struktur, sistem, gaya kepemimpinan, staf, dan ketrampilan terhadap nilai bersama di Ditjen HAM. Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai pembuktian ilmiah dalam menjelaskan hubungan antara elemen strategi, sistem, struktur, gaya kepemimpinan, staf, dan ketrampilan terhadap nilai bersama di Ditjen HAM ditinjau dari dimensi 7S McKinsey. Dalam kerangka kerja 7S McKinsey, organisasi dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari 7 elemen dasar yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi yaitu Strategi, Sistem, Struktur, Shared Values (Nilai Bersama), Style (Gaya Kepemimpinan), Staf, dan Skill (Ketrampilan). Ketujuh elemen tersebut saling terkait satu sama lain dengan elemen nilai bersama sebagai inti dari ketujuh elemen tersebut. Keberadaan nilai bersama yang berada di tengah-tengah ini menunjukkan pentingnya peranan nilai bersama dalam suatu organisasi. Nilai bersama ini merupakan nilai-nilai yang dimiliki dan dibagi secara bersama di antara anggota organisasi, atau yang dikenal sebagai budaya organisasi. Penelitian ini dilaksanakan di Direktorat Jenderal HAM, Departemen Hukum dan HAM RI. Penelitian ini merupakan penelitian sensus dengan menjadikan subyek data sebagai sumber data. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner mengenai ketujuh elemen dalam kerangka 7s McKinsey. Analisis data dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi sederhana dan korelasi parsial dan dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 16. Pada penelitian ini, disimpulkan bahwa Variabel "gaya kepemimpinan", "staf", "ketrampilan", "sistem" dan "strategi" memiliki hubungan yang signifikan terhadap nilai bersama yang dimiliki pegawai di Ditjen HAM. Hanya variabel "struktur" yang tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap "nilai bersama" yang dimiliki oleh pegawai di Ditjen HAM. Secara parsial, variabel "gaya kepemimpinan", "staf", dan "strategi" memiliki hubungan yang signifikan dengan nilai bersama yang dimiliki pegawai di Ditjen HAM, sedangkan tiga variabel independen lainnya, yaitu variabel "ketrampilan", "sistem", dan "struktur" tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel "nilai bersama". Kata Kunci :

---

ABSTRACT
The main question in this research is how is the relation between style of leadership, staff, skill, system, structure, and strategy towards shared values in the Directorate General of Human Rights. Based on that main question, the aims of this research is to find out the relationship between style of leadership, staff, skill, system, structure, and strategy towards shared values in the Directorate General of Human Rights seen in the 7S McKinsey Framework. In the 7s McKinsey Framework, organization is seen as a system that consist of seven elements that influence the performance of the organization. Those seven elements are shared values, style of leadership, staff, skill, system, structure, and strategy. They are interrelated each other with the element of shared values as the central of the interrelation. The position of shared values in the middle of the seven elements shows the important of the shared values in the organization. Shared values are values that owned by and shared among members of the organization, which also known as organization culture. This research was held in Directorate General of Human Rights, Departmen of Law and Human Rights. This research is a sensus study with the subject of the data is the resource of the data. The data collection was carried out using questionaire about the seven elements in 7S McKinsey Framework. The analysis of the data carried out using the formulation of bivariate correlation and partial correlation by application of SPSS version 16. Based on the results of this research, it is concluded that the variables of "style", "staff", "skill", "system", and "strategy" have a significant corrrelation with the variable of "shared values". Only variable of "structure" that do not have a significant correlation with the variable of "shared values". Partially, the variables of "style", "staff", and "strategy" have a significant corrrelation with the variable of "shared values". The other three variables, those are "skill", "system", and "structure" do not have a significant correlation with the variable of "shared values".

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang organisasi pembelajar yang memungkinkan organisasi dapat beradaptasi lebih baik dan lebih cepat terhadap perubahan lingkungan yang begitu cepat terjadi. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana peta potensi Learning Organization (yang mencakup kelima sub-sistem menurut Marquardt : Learning, Organization, People, Knowledge dan Technology) di BPSDM Hukum dan HAM dan strategi apa yang harus dilakukan untuk membangun Learning Organization tersebut, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai peta potensi Learning Organization di BPSDM Hukum dan HAM dan untuk mengetahui strategi yang harus dilakukan untuk membangun Learning Organization tersebut. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif. Secara metodologis, berdasarkan tujuannya jenis penelitian ini adalah deskriptif yang menggunakan satu variabel. Populasi penelitian adalah seluruh pegawai BPSDM Hukum dan HAM, dengan teknik pengambilan sampelnya adalah purposive sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 109 orang. Adapun instrumen yang digunakan adalah kuesioner tentang Learning Organization Profile yang dikembangkan oleh Marquardt dalam bukunya "Building the Learning Organization : A System Approach to Quantum Improvement and Global Success". Hasil analisis data dapat diketahui bahwa peta potensi learning organization di BPSDM Hukum dan HAM diperoleh nilai rata-rata untuk setiap sub-sistem adalah (1) Learning : 23,82; (2) Organization : 25,06; (3) People : 24,95; (4) Knowledge : 22,95 dan (5) Technology : 24,64. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa di BPSDM Hukum dan HAM memungkinkan untuk dapat dibangun learning organization jika dilakukan usaha keras untuk perbaikan-perbaikan yang significant, karena peta potensinya masih tergolong tidak kuat dan skor rata-ratanya berada di bawah 30 (masih dibawah yang direkomendasikan oleh Marquardt). Maka dari itu harus dibangun strategi-strategi yang significant dari setiap sub-sistem yang ada. Yang terpenting adalah harus ada komitmen terlebih dahulu dari pimpinan, terutama level tertinggi untuk memahami dan menerapkan learning organization itu

---

The thesis discusses a learning organization which enables an organization to make a better and faster adaptation of an environment change which happens so rapidly. The problems of the research are what potential map of the learning organization (which covers Marquardt?s five sub-systems: Learning, Organization, People, Knowledge, and Technology) occurs at the Agency of Human Resources Development of Law and Human Rights and what strategy that should be applied to build the learning organization. Therefore, this research aims to elaborate the description of the potential map of the learning organization at the Agency of Human Resources Development of Law and Human Rights and to find out the right strategies that should be applied to build the learning organization. This research utilizes a quantitative approach. Methodologically, in accordance with its aims, the type of this research is descriptive using one variable. The population of this research is all employees of the Agency of Human Resources Development of Law and Human Rights and it employs a purposive sampling as the technique of sample taking with a total sample 109 people. While the instrument used is a questioner of the Learning Organization Profile developed by Marquardt in his book "Building the Learning Organization: A System Approach to Quantum Improvement and Global Success". The data analysis results show that according to the potential map of the learning organization at the Agency of Human Resources Development of Law and Human Rights, it is learnt that the average scores of the five sub-systems are (1) Learning: 23,82; (2) Organization: 25,06; (3) People: 24,95; (4) Knowledge: 22,95; and (5) Technology: 24,64. On the basis of the results, the research reaches a conclusion that at the Agency of Human Resources Development of Law and Human Rights it is possible to build the learning organization if great efforts are conducted in order to obtain significant improvements because the potential map is still regarded weak. Moreover, the average scores are below 30 (still lower than recommended by Marquardt). Therefore, it is necessary to establish significant strategies of each sub-system. The most important point is there should be commitment had by the head of the agency, especially those holding the highest positions, to comprehend and implement the learning organization.

Abstrak :
Tesis ini membahas evaluasi terhadap implementasi kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi MK dalam mendukung persidangan MK. Sebagai lembaga peradilan yang memiliki visi dan misi menjadi peradilan yang modern dan terpercaya, penelitian ini berusaha untuk menilai sejauh mana dukungan kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi (STI) MK telah menjadi solusi dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses persidangan MK. Kemudahan akses tersebut antara lain informasi jadwal sidang, risalah persidangan, putusan persidangan, permohonan perkara online, dan persidangan jarak jauh dengan teknologi video conference. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menekankan pengkajian terhadap 6 (enam) indikator penelitian dari William N. Dunn (2003: 429-438) yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan ketepatan. Narasumber yang berhasil diwawancara adalah pejabat dan staf MK yaitu Sekretaris Jenderal MK, Kepala Biro Humas dan Protokol, Ketua Unit Layanan Pengadaan MK, dan staf IT MK. Dengan menggali kebenaran informasi baik melalui wawancara maupun data sekunder serta dokumentasi media cetak, dan media online, maka diperoleh simpulan bahwa Implementasi Kebijakan Penyediaan STI MK sudah dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat waktu. Wujud kebijakan penyediaan STI MK telah memenuhi aspek kecukupan dari kebutuhan persidangan MK. Kebijakan penyediaan STI MK telah meningkatkan pelayanan publik dalam hal kemudahan akses masyarakat dalam persidangan MK, dan kebijakan penyediaan STI MK telah direspon oleh masyakarat melalui 22 (dua puluh dua) pendaftaran perkara online dan 17 (tujuh belas) persidangan jarak jauh dalam persidangan sengketa pemilu 2009 di MK. Saran yang dapat diberikan dalam evaluasi implementasi kebijakan penyediaan STI MK adalah bahwa implementasi kebijakan tersebut saat ini telah menjadi solusi terutama dalam kemudahan akses masyarakat dalam persidangan MK. Dukungan STI MK tersebut secara konsisten dilaksanakan dan disosialisasikan kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik, website MK, MK Program Televisi, MK Program Radio. Saran lebih lanjut, agar selalu ditingkatkan kompetensi pegawai yang membidangi STI MK, pemeliharaan perangkat STI yang mendukung persidangan MK serta selalu melakukan penyesuaian terhadap perubahan STI dunia, sehingga dukungan implementasi kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi MK senantiasa dapat mendukung kemudahan akses masyarakat dalam menjangkau peradilan Mahkamah Konstitusi yang modern dan terpercaya.