Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu isu hangat di Indonesia saat ini terutama dalam sektor public adalah program reformas birokrasi. Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 menegaskan keseriusan mereka dengan membuat Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Terdapat delapan area perubahan birokrasi yang dikehendaki yaitu organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, akuntabilitas, pelayanan pubik, mental aparatur dan pengawasan. Lembaga Administrasi Negara (LAN) merupakan salah satu aktor utama dalam program Reformasi Birokrasi nasional. Sebagai instansi yang bertanggung jawab di bidang pengembangan kompetensi ASN, LAN memiliki peran yang vital dalam mewujudkan visi Reformasi Birokrasi yaitu mewujudkan pemerintahan kelas dunia pada 2025, terutama pada area perubahan sumber daya manusia aparatur. Pemerintahan kelas dunia yang dicita-citakan tersebut membutuhkan adanya ASN yang kompeten sebagai salah satu prasyarat utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaa reformasi di LAN tahun 2018 berdasarkan delapan area perubahan yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan metode kualitatif melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan kombinasi dari teori Reinventing Government milik David Osborne dan teori Crowdsourcing dari Helen K Liu. Hasil dari penelitian ini adalah area organisasi, akuntabilitas dan sumber daya manusia merupakan area yang paling berpengaruh dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di LAN"

"Skripsi ini membahas implementasi strategi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman bagi UMKM kerajinan bambu untuk menghadapi kompetitor-kompetitor daerah produksi produk kerajinan bambu yang ada di Indonesia. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumen. Teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini di antaranya teori pemerintah daerah, strategi, manajemen strategi, dan implementasi strategi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi yang dilakukan, yang tertuang dalam 7 program yang dibedakan menjadi strategi internal dan eksternal, 5 dari 7 program yaitu program pemberian pelatihan usaha dan produksi, penyediaan bahan baku, keikutsertaan pameran, pembangunan jaringan, dan kerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sleman dapat membantu UMKM kerajinan bambu Sleman untuk menghadapi kompetitornya. Sedangkan 2 program yaitu program penguatan modal dan pemberian bantuan alat kurang membantu UMKM kerajinan bambu Sleman untuk menghadapi kompetitornya.

---

This thesis discusses the implementation of the strategy by the Department of Industry, Trade and Cooperative Sleman District for SMEs bamboo crafts to face competitors of bamboo craft products in Indonesia. This research was conducted using qualitative approach with data collection techniques with in-depth interviews and document study. The theory used in this analysis is the local government theory, strategy, management strategy, and implementation strategies.

The results showed that the implementation of the strategy, contained in seven programs which can be divided into strategic internal and external, 5 of 7 program is a program providing business and production training, supply of raw materials, the participation of the exhibition, network development, and cooperation with the Department of Tourism and Culture of Sleman District can help SMEs bamboo crafts to face competitors. While the two programs, the capital strengthening program and giving less aid to help SMEs bamboo craft Sleman to face competitors."

"Penelitian ini menganalisis manajemen pengaduan pada aplikasi Jakarta Lapor (JakLapor), yang menjadi salah satu kanal pengaduan pelayanan publik di Provinsi DKI Jakarta. Fokus utama adalah pada efektivitas aplikasi dalam menangani keluhan masyarakat dan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya, JakLapor merupakan kanal pelaporan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dan berhasil mendapatkan umpan balik yang positif. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui faktor-faktor yang membuat manajemen pengaduan JakLapor berhasil. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme, teknik pengumpulan data primer dengan wawancara mendalam serta data sekunder melalui studi literatur, analisis melalui teknik triangulasi data, serta menggunakan teori utama Best Practice Complaint Management oleh Johnston dan Mehra (2002). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi JakLapor berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengaduan dan memberikan feedback yang cepat dan efektif kepada pengguna. Akan tetapi, terdapat beberapa tantangan dalam operasionalisasi sistem ini, termasuk kebutuhan untuk peningkatan integrasi pelaporan terpusat dan terdesentralisasi serta pelatihan bagi petugas yang menangani pengaduan. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan lebih lanjut pada sistem pengaduan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan aduan masyarakat.

---

This study analyzes the complaint management within the Jakarta Lapor (JakLapor) application, a primary public service complaint channel in DKI Jakarta Province. It focuses on the application's effectiveness in handling public grievances and its contribution to enhancing public service quality. JakLapor, being the most utilized reporting channel by the public, has received positive feedback. This research aims to identify the factors contributing to JakLapor's complaint management success. Employing a post-positivism approach, primary data was gathered through in-depth interviews, and secondary data through literature review. Data triangulation techniques were used for analysis, alongside the primary theory of Best Practice Complaint Management by Johnston and Mehra (2002). The findings reveal JakLapor's success in increasing public participation in the complaint process and providing quick and effective feedback. However, challenges exist, including the need for better centralized and decentralized reporting integration and training for complaint handlers. The study recommends further development of the complaint system to ensure its effectiveness and efficiency in managing public complaints."

"Berawal dari program One Agency, One Innovation yang diusung oleh Kementerian PANRB guna meningkatkan optimalisasi pelayanan publik melalui inovasi maka dari itu dibentuklah program Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) untuk meningkatkan daya saing pemerintah dalam menciptakan inovasi. Dari banyaknya proposal inovasi yang masuk ke Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) belum ada pengawasan lebih lanjut mengenai keberlangsungan inovasi setelah berhasil mendapatkan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. Dari banyaknya proposal inovasi, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis komponen inovasi pelayanan publik guna mengetahui arah perkembangan bangsa selanjutnya dengan menggunakan teori framework public service innovation dari Pratama (2019). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis faktor keberlanjutan inovasi pelayanan publik dengan menggunakan teori sustainability innovation oleh Pradana, Susanto, dan Kumorotomo (2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, data sekunder, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa komponen inovasi pelayanan publik terdiri dari Inovator, Kategori Inovasi, Hasil Inovasi, Sektor Kebijakan, dan Perspektif Geografis. Serta pada faktor keberlanjutan inovasi menunjukkan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberlanjutan, yaitu faktor konteks politik, manajemen publik, karakteristik inovasi, dan lingkungan eksternal. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan lebih lanjut mengenai dampak yang dihasilkan inovasi terhadap keberlanjutannya.

---

Starting from the One Agency, One Innovation program promoted by the Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform to increase the optimization of public services through innovation, the Public Service Innovation Competition (KIPP) program was formed to increase the government's competitiveness in creating innovation. Of the many innovation proposals submitted to the Public Service Innovation System (SINOVIK), there has been no further monitoring regarding the sustainability of the innovation after successfully obtaining the Top 99 Public Service Innovations. Of the many innovation proposals, the aim of this research is to analyze the components of public service innovation in order to determine the direction of the nation's further development using the public service innovation framework theory from Pratama (2019). Apart from that, this research also aims to analyze the sustainability factors of public service innovation using the theory of sustainable innovation by Pradana, Susanto, and Kumorotomo (2022). This research uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews, secondary data and literature study. The results of this research show that the public service innovation component consists of Innovators, Innovation Category, Innovation Results, Policy Sector, and Geographical Perspective. And the innovation sustainability factor shows that there are 4 factors that influence sustainability, namely political context factors, public management, innovation characteristics, and the external environment. Therefore, there needs to be further consideration regarding the impact that innovation has on its sustainability."

"Direktorat Jenderal Imigrasi tertanggal 17 November 2017 menerapkan Aplikasi Pendaftaran Antrean Permohonan Paspor Secara Online (APAPO) di kantor imigrasi seluruh Indonesia, serta secara resmi menghapuskan antrean permohonan paspor secara konvensional. Setelah diimplementasikan, pada laman LAPOR! masih terdapat keluhan masyarakat terkait antrean permohonan paspor secara online pada kantor imigrasi yang ada di seluruh Indonesia. Hal tersebut melatarbelakangi penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis akses pelayanan antrean permohonan paspor secara online di kantor imigrasi, khususnya di wilayah Jabodetabek. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed methods melalui survei, wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Akses menurut Penchansky & Thomas (1981). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses pelayanan antrean permohonan paspor secara online di kantor imigrasi wilayah Jabodetabek masuk ke dalam kategori buruk. Hal tersebut berdasarkan 3 dimensi akses yang masuk ke dalam kategori buruk yaitu availability (ketersediaan), accessibility (aksesibilitas), dan accomodation (akomodasi), sedangkan 2 dimensi akses lainnya yaitu affordability (keterjangkauan) dan acceptability (penerimaaan) masuk ke dalam kategori baik.The Directorate General of Immigration dated 17 November 2017 implemented Application for Online Passport Application Queue Registration (APAPO) at immigration offices throughout Indonesia, as well as officially eliminating the conventional passport application queue. Once implemented, on the LAPOR! there are still public complaints regarding the queue for online passport applications at immigration offices throughout Indonesia. This is the background of this study which aims to analyze access to online passport application queue services at the immigration office, especially in the Jabodetabek area. This study uses a quantitative approach with mixed methods data collection techniques through surveys, in-depth interviews and studies literature. The main theory used in this research is Access theory according to Penchansky & Thomas (1981). The results showed that access to online passport application queue services at the Jabodetabek immigration office was in the bad category. This is based on 3 dimensions of access that fall into the bad category, namely availability (availability), accessibility (accessibility), and accommodation (accommodation), while 2 dimensions Other accesses, namely affordability and acceptability, fall into the good category."

"Pemerintah Kota Pematangsiantar merupakan daerah hinterland sebagai pusat distribusi dan pembangunan untuk daerah disekitarnya. Pemeratan pembangunan dan pemberdayaan potensi Kota Pematangsiantar yang mantap, maju dan jaya merupakan tema RKPD kota ini. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kota Pematangsiantar adalah kurangnya kinerja apatur pemerintah dan kerjasama lintas sektoral antar pemerintah, SKPD dengan masyarakat. Hal ini berakibat pada keterlambatan pembuatan rencana strategis pembangunan dan rencana tindakan yang akan dilakukan. Penelitian ini dilakukan mengetahui bagimana perencanaan strategis dan target capaian program pembangunan, serta mengetahui apa saja faktor penghambat program pembangunan di Kota Pematangsiantar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif murni dan menggunakan wawancara mendalam dengan informan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Kota Pematangsiantar menyusun rencana strategis program pembangunan dalam tujuh prioritas strategi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi yaitu seperti kurangnya koordinasi dan kesadaran Pemerintah, SKPD dan masyarakat dalam mempersiapkan perencanaan strategis yang akan disusun sehingga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.

---

Pematangsiantar City Government is a hinterland area as a distribution and development center for the surrounding area. Equalization of the development and potential empowerment of Pematangsiantar City to be great, advanced and, victorious is the theme of this city's RKPD. The problems faced in the development of Pematangsiantar City are the lack of performance of the civil servant and cross-sectoral cooperation between governments, SKPD and, the community. This results in delays in the preparation of strategic development plans and action plans to be carried out.

This research was conducted to find out how strategic planning and the target achievement of development programs, as well as knowing what are the inhibiting factors for development programs in Pematangsiantar City. This research is purely qualitative and uses in-depth interviews with informants.

The results of this study prove that Pematangsiantar City has prepared a strategic plan for its development programs in seven strategic priorities as the basis for implementing regional development. The problems faced are such as the lack of coordination and awareness of the Government, SKPD and, the community in preparing strategic planning that will be compiled so that it will affect the implementation of regional development."

"SP4N-LAPOR! merupakan salah satu kanal pengaduan di Indonesia yang bertujuan untuk menerima dan mengintegrasikan seluruh aduan masyarakat secara nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pengaduan di SP4N-LAPOR, untuk mengetahui proses manajemen pengaduan di SP4N-LAPOR!, peneliti menggunakan empat dimensi teori yaitu Complaint-Soliciting Culture, Easily Understood and Accesed Complaint, Process Simplicity, dan Systematic Follow-up yang dikemukakan oleh Robert Johnston dan Sandy Mehra (2002). Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivist. Data dalam penelitian ini, diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dan didukung oleh data sekunder. Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa manajemen pengaduan SP4N-LAPOR! sudah baik. Terlihat dari terpenuhinya mekanisme bagi staf untuk menyampaikan aduan, terdapat informasi mengenai progres penanganan aduan, terdapat tim analisis aduan, tersedianya fitur rating, dan satu titik kontak dalam menyampaikan aduan. Namun masih terdapat tantangan dan kendala dalam mengelola aduan di SP4N-LAPOR! seperti persepsi pemimpin akan suatu aduan, komitmen pemimpin, dan stabilitas internet.

---

SP4N-LAPOR!! is one of the grievance channels in Indonesia that aims to receive and integrate all public complaints nationally. This research aims to analyze the management of complaints in SP4N-LAPOR, to find out the process of complaint management in SP4N-LAPOR !, researchers use four dimensions of theory namely Complaint- Soliciting Culture, Easily Understood and Accessed Complaint, Process Simplicity, and Systematic Follow-up proposed by Robert Johnston and Sandy Mehra (2002). This study uses a postpositivist approach. Data in this study were obtained through in-depth interviews with related parties and supported by secondary data. From this study it can be seen that the complaint management of SP4N-LAPOR! already well. Seen from the fulfillment of mechanisms for staff to submit complaints, there is information about the progress of complaint handling, there is a complaint analysis team, the availability of rating features, and one point of contact in submitting complaints. But there are still challenges and obstacles in managing complaints in SP4N-LAPOR! such as leader's perceptions of complaints, leader commitment, and internet stability."

"Latar belakang dari penelitian ini ialah adanya dugaan penyelewangan pada proyek infrastruktur PT Mass Rapid Transit Jakarta yang merupakan BUMD tergolong baru, namun juga memiliki beberapa prestasi yang berkaitan dengan penerapan sistem GCG yang dianut oleh Perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good corporate governance di PT Mass Rapid Transit Jakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan post-positivism dengan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan beberapa pihak dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan adalah Good Corporate Governance, Prinsip-prinsip Good Corporate Governance, State-Owned Enterprise. Hasil penelitian dari  penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT Mass Rapid Transit Jakarta dapat dikatakan baik, PT MRT Jakarta telah menerapkan sistem GCG dengan komitmen dan tanggung jawab yang kuat pada perusahaan. Hal tersebut didukung dengan penetapan Code of Corporate Governance oleh PT MRT Jakarta. Meski demikian dari lima dimensi yang diteliti, terdapat satu dimensi yaitu prinsip independensi yang menunjukkan hasil cukup baik. Empat dimensi dari prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang diterapkan yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas serta kewajaran dan kesetaraan menunjukkan hasil baik.

---

The background of this research is the alleged deviations in the infrastructure project of PT Mass Rapid Transit Jakarta, which is a relatively new BUMD, but also has several achievements related to the implementation of the GCG system adopted by the Company. This study aims to analyze the application of the principles of Good Corporate Governance in PT Mass Rapid Transit Jakarta. The research approach used is post-positivis, with qualitative research methods. Data collection is done through in-depth interviews with several parties and literature study. The theory used is Good Corporate Governance, Good Corporate Governance Principles, State-Owned Enterprise. The results showed that the application of the principles of Good Corporate Governance at PT Mass Rapid Transit Jakarta are the four dimensions of the principles of Good Corporate Governance applied show that the results of the principles of transparency, accountability, responsibility and fairness and equality are good, one dimension is the principle of independence shows quite good results."

"Isu kemacetan merupakan permasalahan umum yang kerap terjadi pada setiap wilayah. Kemacetan tidak hanya dimaknai sebagai fenomena penumpukan kendaraan tetapi juga berdampak multidimensional kepada sektor ekonomi, sosial, dan lainnya sehingga perlu segera diatasi. Kota Tangerang merupakan salah satu daerah yang terdampak oleh kemacetan lalu lintas dengan 18 titik kemacetan dan jumlah kendaraan yang melintas setiap harinya mencapai 1 juta kendaraan. Salah satu solusi dari persoalan kemacetan adalah dengan menyediakan layanan transportasi publik yang berkualitas di mata pengguna untuk menjadi pilihan utama dibanding penggunaan kendaraan pribadi. Pemerintah Kota Tangerang dalam hal ini mengeluarkan inovasi transportasi publik di Kota Tangerang dengan merevitalisasi angkutan kota (angkot) konvensional menjadi angkot modern yang dikenal dengan Angkot Si Benteng. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas layanan angkot 'Si Benteng' sebagai inovasi transportasi publik di Kota Tangerang dari sisi pengguna. Dalam melakukan analisis kualitas layanan pada penelitian ini menggunakan Transit Capacity and Quality of Service Manual Third Edition (2013) yang terdiri dari 2 dimensi, yaitu Availability (keterediaan) & Comfort and Convenience (Keamanan dan Kenyamanan) yang terdiri dari 11 subdimensi yang mengusung kedua dimensi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data campuran yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner terhadap 100 responden dengan kriteria yang telah ditentukan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Layanan Angkot Si Benteng berada dalam kategori memadai.

---

The traffic issue has been a common problem which occurs everywhere. Traffic isn?t only intepreted as the phenomenon of crammed transportation, but also its multidimensional impacts on economics which urgently needs to be solved. Tangerang is one of these city that affected with traffic congsestion with reflected by its 18 congestion spots and approximately one million vehicle passing though Tangerang daily. One of the solution of this traffic issue is to provide a good quality public transportation service which can be the prioritized option other than individual transportation. The Government of The City of Tangerang, in this case, has made an innovation for public transportation in Tangerang by revitalizing the conventional Angkutan Kota (Angkot) to the modernized Angkot as known as Angkot 'Si Benteng'. This research aims to analyze the Service Quality of Si Benteng as a public transportation innovation in Tangerang. In order to analyze the service quality, this research uses Transit Capacity and Quality of Service Manual Thirds Edition (2013) which consists of 2 dimensions, Availability and Comfort and Convenience. The 2 dimensions has other 11 sub-dimensions which support the 2 main dimensions. The approach of this research uses the quantitative approach with mixed-data analyzing methods which is done by spreading relevant questioners to 100 respondents with specific criteria that has been determined with in-depth interview. The result of this research shows that the service quality of Angkot si Benteng is categorized as adequate the whole dimensional from the standardization of a good public transportation service."

"KRL Access merupakan aplikasi yang diluncurkan PT KCI pada tahun 2014 yang berfungsi untuk membantu pengguna KRL agar dapat mengetahui jadwal dan posisi KRL secara real time. Walaupun KRL Access sudah diluncurkan sejak lama, namun hal tersebut tidak membuat para pengguna KRL Access merasa puas terhadap performas aplikasi tersebut. Hal itu dikarenakan masih terdapat beberapa permasalahan didalamnya seperti informasi yang dihasilkan tidak akurat, error pada aplikasi, desain yang monoton dan lain-lain. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepuasan masyarakat jabodetabek terhadap aplikasi krl access dengan metode End User Computing Satisfaction (EUCS). Adapun pendekatan penelitian pada penelitian ini yaitu kuantitatif dengan teknik pengambilan data mix method yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif melalui survei, wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis kepuasan masyarakat jabodetabek terhadap aplikasi krl access dengan metode End User Computing Satisfaction (EUCS) tergolong dalam kategori puas dengan jumlah penilaian puas diberikan oleh 93 responden (90,54%). Hal tersebut terbukti dari lima dimensi EUCS yang semuanya tergolong dalam kategori puas, meliputi dimensi Content, Accuracy, Format, Ease of Use, dan Timeliness.

---

KRL Access is an application launched by PT KCI in 2014 that functions to help KRL users know the KRL schedule and position in real-time. Even though KRL Access was launched for years, this did not make KRL Access users feel satisfied with the application’s performance. That’s because there are still some problems in it such as inaccurate information generated, errors in applications, monotonous designs, and others. Therefore, this study aims to analyze the satisfaction of the Jabodetabek community with the KRL Access application using the End User Computing Satisfaction (EUCS) method. The research approach In this stud” is ’uantitative with mixed method data collection techniques that combine quantitative and qualitative methods through surveys, in-depth interviews, and literature studies. The results of this study indicate that the analysis of Jabodetabek community satisfaction with the KRL Access application using the End User Computing Satisfaction (EUCS) method belongs to the satisfied category with the number of satisfied ratings given by 93 respondents (90.54%). This is evident from the five EUCS dimensions, all of which fall into the satisfied category, including the dimensions of Content, Accuracy, Format, Ease of Use, and Timeliness."