Hasil Pencarian

Ditemukan 29 dokumen yang sesuai dengan query

Yeni Rosdianti, author

Pemenuhan hak atas keadilan melalui putusan pengadilan administrasi dalam sengketa administrasi di Indonesia = The fulfillment of right to justice through execution of administrative court's decision on official dispute in Indonesia

Ketentuan mengenai peradilan administrasi dijabarkan melalui UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya UU tersebut mengalami perubahan beberapa ketentuan di dalamnya. Perubahan tersebut dituangkan di dalam UU No 9 tahun 2004 tentang Perubahan terhadap UU Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN. Keberadaan peradilan administrasi/TUN di Indonesia...

Depok: Universitas Indonesia, 2008

T24403

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Titik Daryani, author

Perwujudan hak asasi manusia dalam pelaksanaan hak-hak tersangka dan terdakwa menurut KUHAP dalam konteks negara hukum (studi tentang perlindungan hak asasi manusia bagi tahanan di rutan Salemba dalam perspektif hukum tata negara) / Titik Daryani

ABSTRAK
Hak-hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP sejalan dengan pengakuan hak asasi manusia (HAM). Berdasarkan demikian seorang tersangka dan terdakwa tidak dapat dianggap bersalah sebelum dinyatakan oleh keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti. Perlindungan tersangka dan terdakwa dari kesewenangan penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus dapat dilaksanakan dalam peradilan pidana. Namun kesenjangan hak tersangka dan terdakwa dapat...

2005

T36940

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ariyanti, author

Pelaksanaan persetujuan trade related aspect of intellectual property raights (TRIPS) dalam UU desain industri bagi pembangunan hukum di Indonesia (kajian mengenai UU No. 31 tahun 2000)

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T36228

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ria Indriyani, author

Legal standing warga negara asing dalam perkara pengujian undang-undang (juducial review) di Mahkamah Konstitusi Indonesia (studi kasus perkara nomor 2-3/PUV-V/2007/tentang pengujian UU narkotika) / Ria Indriyani

ABSTRAK
Menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang N omor 24 Tahun 2003 yang berhak untuk menjadi Pemohon adalah pihak yang menganggap h ak dan/atau kewenangan konsitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, salah satunya adalah perorangan warga negara Indonesia. Dalam perkara Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang pengujian Undang-Undang Narkotika, 3 dari 5 orang Pemohonannya adalah warga n eg a ra...

2009

T37378

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Heny Widyawati, author

Perlindungan hukum bagi pekerja waktu tertentu : Studi kasus pekerja kebersihan

Masalah perlindungan hukum bagi pekerja di Indonesia selalu menjadi masalah yang belum terpecahkan sampai saat ini. demontrasi yang dilakukan oleh para pekerja akhir-akhir ini membuktikan bahwa masih banyaknya permasalahan yang belum terpecahkan. Pengusaha menginginkan kegiatan usaha yang efektif, efisien dan produktif. Dengan alasan ini pengusaha sering kali melanggar hak-hak normatif...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16629

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sukamta, author

Implementasi rencana aksi nasional hak asasi manusia di daerah : Studi kasus di Propinsi Banten

Hak Asasi Manusia yang telah manjadi komitmen pemerintah untuk dihormati, dipenuhi, dimajukan dan dilindungi guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera, pelaksanaannya memerlukan mekanisme kerja yang melibatkan semua elemen dalam bentuk Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Rencana Aksi NasionaI Hak Asasi Manusia merupakan panduan dan rencana umum...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16630

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Agus Riyanto, author

Eksistensi profesi advokat dalam implementasi jasa hukum dan perbandingan dengan advokat asing di Indonesia, peranan negara dalam pengaturan profesi

Eksistensi profesi Advokat secara praktek telah dikenal dari sejak jaman pemerintah Hindia Belanda sampai masa kemerdekaan hingga pemerintah Orde Baru berkuasa. Akan tetapi eksistensi profesi Advokat tersebut tidak diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri melainkan hanya terdapat pada pasal-pasal pada peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang bantuan hukum....

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16644

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Baby Mariaty, author

Pelaksanaan paten oleh untuk produk farmasi pada penyakit HIV/AIDS ditinjau dari hak asasi manusia

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pengakuan perlindungan Paten dan Hak Kekayaan Intelektual umumnya di Indionesia didasarkan pada Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, walaupun ketentuan tersebut belum dijadikan dasar pertimbangan pembentukan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, namun jelas hak tersebut dijamin perlindungannya oleh Negara. Keberadaan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16633

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dian Nugraha, author

Tinjauan yuridis Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek terhadap perlindungan indikasi geografis

Perlindungan indikasi geografis diatur dalam Persetujuan TRIPs Pasal 22, 23, dan 24 yang mewajibkan negara-negara anggota untuk menyusun peraturan tentang indikasi geografis guna memberikan perlindungan hukum bagi produk-produk indikasi geografis dari praktek atau tindakan persaingan curang. Semenjak Indonesia meratifikasi Persetujuan TRIPs tersebut maka hal tersebut dituangkan dalam Undang-undang Nomor 14...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16638

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rudi Rochmansyah, author

Pergeseran kekuasaan legislasi menurut perubahan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 : Analisis yuridis normatif dan studi mengenai peran DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislasi, pada periode keanggotaan DPR RI tahun 1999-2004 dan periode keanggotaan DPR RI tahun 2004-2009

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945, yang diawali dengan Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat, secara fundamental telah mengubah format kelembagaan negara dan pergeseran kekuasaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Perubahan yang mendasar juga menandakan terjadinya perubahan sistem kekuasaan negara yang dianut dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yaitu dari paradigma dengan...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T18222

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian