Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian Camp David yang ditandatangani oleh Mesir dan Israel menyebabkan terjadinya perubahan kondisi politik di kawasan Timur Tengah. Negara-negara Arab yang tidak menyetujui perjanjian tersebut memboikot dan memutuskan hubungannya dengan Mesir. Mesir yang mengharapkan bahwa dengan perjanjian damainya dengan Israel dapat menciptakan stabilitas politik di kawasan ini melalui kesediaan Israel untuk mengembalikan wilayah-wilayah Arab yang didudukinya, sampai saat ini belum terwujud. Permasalahan yang dihadapi oleh Mesir untuk melanjutkan proses perdamaian khususnya setelah perjanjian tersebut adalah mengembalikan kepercayaan bangsa-bangsa di kawasan yang rawan konflik ini terhadap Mesir, di samping menjalin hubungan dengan negara-negara besar Iainnya seperti Amerika Serikat dan Uni Sovyet. Dengan menggunakan teori Willian D Coplin yang menyatakan bahwa politik luar negeri ditentukan oleh konteks internasional,perilaku pengambil keputusan, dampak kondisi ekonomi dan militer terhadap suatu negara dan peran politik dalam negeri dan teori dari Dale J.Hekhuis dkk yang menyatakan bahwa terdapat dua indikator menyangkut stabilitas yaitu pecahnya perang dengan daya hancur yang tinggi dan penaklukan atas orang-orang yang telah merdeka, serta pendapat dari Robert Gilpin yang menyatakan bahwa jika variabel kualitatif dalam determinan domestik berubah maka kepentingan dan kekuatan negara tersebut juga berubah, maka dengan menggunakan metode eksplanatif, penulis ingin mengetahui bagaimana peran Mesir di Timur Tengah sebagai upaya untuk mewujudkan stabilitas politik di kawasan. Proses perdamaian yang tidak mengalami kemajuan khususnya selama tahun 1980-an, menuntut Mesir untuk lebih banyak mengarahkan politik Iuar negerinya ke negara-negara di kawasan Timur Tengah di samping tetap mempertahankan hubungan baiknya dengan Amerika. Sedangkan selama tahun 1990-an, Mesir aktif sebagai mediator dan fasilitator dengan terlibat Iangsung sebagai "Full Partner" dalam berbagai perundingan di tingkat bilateral dan multilateral. Amerika Serikat sebagai mitra Mesir masih mempunyai peran yang dominan dalam membantu kelangsungan proses perdamaian. Sementara Israel yang berkonflik dengan negara-negara Arab, kerap kali dapat mempengaruhi kebijaksanaan luar negeri AS terhadap negara-negara di Timur Tengah yang cenderung merugikan. Oleh karena itu, agar Mesir tetap berperan dalam proses perdamaian untuk mewujudkan stabilitas politik di Timur Tengah maka Mesir harus menggali potensi (ekonomi) dalam negeri sendiri disamping dari luar negeri kecuali AS, dan tetap menjaga hubungan baiknya dengan negara-negara tetangga. "

"Penulisan ini akan memfokuskan perhatian pada perbandingan kebijakan Bush dan Clinton periode 1989-1996 yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal seperti institusional setting (kelembagaan bail( Presiden maupun Badan Eksekutif), Kongres, lingkup sosial, media massa dan faktor ideologi dan munculnya masalah-masalah dalam domestik Cina seperti HAM, Ekonomi (defisit perdagangan dan hak cipta), Taiwan maupun militer.Pembahasan perbandingan kebijakan Bush dan Clinton pada dasarnya bermuara pada hubungan antara AS dan RRC yang timbul sebagai akibat dari strategic triangle yang dibentuk oleh Presiden Nixon melalui kunjungan bersejarah ke Beijing dan Moskwa tahun 1973. Hubungan AS-RRC berkembang menjadi suatu kemitraan strategis yang terbina oleh ketakutan bersama terhadap kekuatan Siviet pada masa Brezhnev. Belakangan kemitraan tersebut pecah karena hilangnya ancaman Soviet, terjadi peristiwa Tiannanmen dan munculnya Cina sebagai negara adidaya yang potensial.Kerangka pemikiran penulisan tesis ini adalah bagaimana kebijakan kedua pemimpin tersebut dipengaruhi oleh kondisi internal AS sendiri dan pada saat yang sama juga sebagai respon terhadap kebijakan-kebijakan internasional (faktor eksternal RRC).Kondisi internal yang meliputi lingkungan sosial, lembaga-lembaga/institusi, dan karakteristik pengambilan keputusan menurut Kegley dan Witkoft merupakan input bagi proses pengambilan kebijakan luar negeri Bush dan Clinton dan seluruh proses tersebut mengubah input menjadi kebijakan terhadap lingkungan eksternal yang menjadi landasan bagi para pengambil kebijakan dalam mencapai tujuan nasionalnya.Masalah-masalah HAM, ekonomi, Taiwan, dan militer Cina merupakan masalah luar negeri yang paling sulit ditanggulangi oleh pemerintah AS khususnya pada masa Clinton dan Bush karena berkaitan erat dengan persepsi-persepsi yang tumbuh di dalam negeri AS sendiri baik itu dari kelembagaan pemerintahan AS maupun persepsi lingkungan Sosial (opini publik yang dituangkan dalam media massa).Terlihat bahwa dalam menetapkan kebijakan luar negerinya, baik Bush maupun Clinton menggunakan instrumen/alat seperti kebijakan yang berasal dari pengaruh social environment dan institusional setting yang meliputi opini publik, Kongres, maupun perbedaan ideologi (Partai Republik - kubu Bush dan Partai Demokrat - kubu Clinton) yang dituangkan dalam pemberitaan media massa cetak maupun elektronik turut mempengaruhi langkah kebijakan yang diambil kedua pemimpin tersebut. Kebijakan Bush maupun Clinton dalam banyak hal seringkali mengkaitkan isu-isu HAM, dan demokrasi maupun isu Taiwan dalam masalah domestik negeri tirai bambu tersebut untuk menekan Cina dalam mencapai apa yang menjadi tujuan Polugri AS."

"Upaya panjang mencari penyelesaian damai konflik di Filipina Selatan melibatkan intervensi dua negara yang berbeda, Libya dan Indonesia, yang berperan sebagai mediator, dalam kerangka Organisasi Konferensi Islam. Namun dalam menjalankan perannya kedua negara tersebut memiliki keberhasilan yang berbeda. Hal ini menarik untuk ditelaah lebih jauh terutama memahami apa yang menjadi pembeda keberhasilan antara Indonesia dan Libya sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian konflik antara Pemerintah Filipina dan MNLF di Filipina Selatan, dan bagaimana perbedaan itu dapat terjadi.Dalam penelitian ini dipergunakan konsep Oran Young dan Marvin Ott bahwa keberhasilan mediasi dalam resolusi konflik antara lain tergantung pada kapabilitas mediator yaitu ketidakberpihakan, independensi dan leverage.Konsep lain yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah konsep Brian Frederking, Andrea Pyatt dan Shaun Randol yaitu, peran jenis aktoraktor regional (Indonesia) dan ekstra-regional (Libya)-dalam upaya mediasi. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai mengenai keberhasilan peran pihak ketiga dalam resolusi konflik, dengan mengambil kasus mediasi Libya dan Indonesia dalam penyelesaian konflik di Filipina Selatan.Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis.Unit analisis penelitian ini adalah negara.Hasil penelitian mengindikasikan bahwa perbedaan kapabilitas antara Indonesia dan Libya memiliki hubungan terhadap resolusi konflik di Filipina Selatan, terutama faktor persepsi keberpihakan atau ketidakberpihakan, ketergantungan, penerimaan dan leverage kedua negara oleh aktor yang memiliki kemampuan menentukan dalam konflik, dalam kasus ini Pemerintah Filipina.Lebih jauh ini mengindikasikan bahwa efektifitas peran pihak ketiga sebagai mediator dalam konflik ditentukan oleh sifat konflik (internalminoritas) dan distribusi kekuatan (power) antara pihak-pihak yang bertikai."

"Tesis ini membahas mengenai aspek pertahanan dan keamanan dart kebijakan luar negeri AS terhadap Irak dengan fokus pada upaya pencegahan pengembangan Weapons of Mass Destruction atau yang dikenal dengan senjata pemusnah massal pada periode tahun 1991-2000.Pada tesis ini penulis menggunakan negara sebagai unit analisa. Adapun yang menarik bagi penulis adalah mekanisme dan kebijakan AS terhadap pengembangan WMD Irak dan tanggapan masyarakat international atas mekanisme kebijakan AS tersebut yang berupa penggunaan kekuatan militer.Secara konsisten, kebijakan AS terhadap Irak berfokus pada tiga area utama, yaitu : 1) upaya untuk menghadapi tantangan dari rezim Saddam Hussein yang menurut AS melanggar dasar HAM terhadap suku syiah dan kurdi. 2) masalah tantangan terhadap kebijakan AS pada sistem keamanan regional dan gelombang supplai minyak. 3) masalah tantangan AS pads upaya pencegahan pengembangan WMD yang dilakukan Irak. AS melihat potensi pengembangan WMD di Irak sebagai sebuah ancaman yang cukup serius. Irak dianggap AS sebagai salah satu negara yang memiliki potensi besar bagi pengembangan dan penggunaan WMD. Hal ini nampak dari kepemilikan Irak atas unsur-unsur yang berkaitan dengan pembuatan dan pengembangan WMDnya yang melebihi batas-batas yang ditentukan oleh aturan international.Dalam upaya meneegah pengembangan WMD Irak ini, AS menggunakan media antara lain : sanksi ekonomi berupa penghentian ekspor minyak Irak dan isolasi diplomatik yang sejauh ini dianggap kurang efektif, sehingga kebijakan AS pun terus berkembang sampai pada penggunaan kekuatan militer yang dilakukan secara berkala.Metode penelitian yang digunakan adalah desciptive research dengan memaparkan data-data yang ada dan menganalisa data-data tersebut melalui pendekatan kualitatif. Adapun kerangka pemikiran menggunakan pendapat antara lain dari Crabb, yang membagi kebijakan luar negeri menjadi dua elemen yaitu : tujuan nasional dan cara-cara mencapainya, teori Rosseau mengenai variabel yang mempengaruhi fondasi politik luar negeri, Kegley dan Wittkopft serta Holsti mengenai komponen kebijakan luar negeri. Ditambahkan dengan konsep Hartman dan Wendzel mengenai mengukur ancaman, Russet mengenai pengaruh belief system pada kebijakan luar negeri, serta teori propaganda yang dikemukakan oleh Qualter dan Young.Hasil dari penulisan ini adalah bahwa upaya penggunaan kekuatan militer yang dilakukan AS terhadap Irak dalam isu WMD pada tiga fase kepemimpinannya yaitu: George Bush (senior), Clinton I dan Clinton II memiliki tingkat kesuksesan sebagai berikut penyerangan yang dilakukan AS dapat dikatakan sukses hanya pada tingkatan jangka pendek, yakni penggunaan kekuatan militer tersebut mampu membuat Irak berjanji untuk mau bekerja sama dengan UNSCOM dan mematuhi resolusi yang ditetapkan oleh PBB, walaupun kemudian Irak selalu mengingkari janjinya tersebut, namun untuk jangka panjang belum bisa dikatakan sukses, melihat tujuan AS yang utama adalah menurunkan rezim Saddam Hussein karena dianggap sebagai ujung dari hapusnya potensi WMD Irak.Adapun tanggapan yang datang baik dari negara-negara besar maupun negara-negara tetangga Irak sendiri sedikit unik. Negara-negara tersebut berpedoman bahwa isu terpenting di Irak adalah bagaimana menghilangkan potensi ancaman WMD yang ada di Irak. Namun pada penggunaan kekuatan militer yang dilakukan AS secara berkala itu, membuat negara-negara tersebut merasa bahwa penggunaan kekuatan militer tersebut tidak membuahkan hasil yang sesungguhnya tetapi hanya merupakan usaha propaganda bagi pemenuhan kepentingan nasional AS sendiri, yaitu penurunan rezim Saddam Hussein dan penggunaan minyak di Irak."

"ABSTRAKTesis ini membahas konflik India-Pakistan dengan memfokuskan pada sengketa wilayah Kashmir tahun 1972-1998. Periode tersebut dipilih karena konflik Kashmir memasuki babak baru setelah ditandatangani Perjanjian Simla pada tahun 1972 dan tahun 1998 kedua negara melakukan uji coba nuklir sehingga membuat konflik Kashmir menjadi Iebih kompleks. Pada awalnya konflik tersebut muncul ketika Inggris memutuskan untuk meninggalkan subkontinen pada tahun 1947, sekaligus membagi subkontinen tersebut menjadi dua negara yaitu India dan Pakistan sehingga kedua negara tersebut merdeka. Faktor utama penyebab dari konflik tersebut adalah faktor primordial yaitu faktor agama yang rekomendasikan oleh Inggris dalam pembagian subkontinen. Yang kemudian diperburuk dengan keterlibatan aktor internasional. Sengketa ,,,tersebut telah menyebabkan kedua negara terlibat dua kali peperangan pada tahun 1947 dan 1955. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah apa yang memicu kedua negara tersebut bersengketa dalam masalah Kashmir ?. Kedua, mengapa konflik tersebut cenderung terus berlarut ?. Ketiga, apa peranan aktor internasional dalam hal ini AS, Rusia dan China dalam konflik tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan konflik Kashmir dan meneliti mengapa masalah Kashmir sulit untuk diselesaikan meskipun kedua negara telah terlibat dua kali peperangan. Kerangka pemikiran yang digunakan untuk menelaah konflik ini adalah pemikiran yang diberikan oleh Clifford Geertz mengenai primordial, dan pemikiran K.J. Holsti dan Werner Levi yang berkaitan dengan konflik. Metode penelitian tesis ini bersifat deskriptif analistis dengan menggunakah metode penelitian kepustakaan. Berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan namun sangat sulit mencari penyelesaian konflik karena begitu kompleksnya permasalahan. Faktor primordial menyebabkan masing-masing pihak cendrung bersikap irasional, apalagi konflik tersebut diperburuk dengan campur tangan negara-negara besar seperti AS, China dan Rusia yang kepentingannya bertolak belakang bagi penyelesaian konflik tersebut. Meskipun demikian, beberapa proporsal yang bersifat kompromistis yang mungkin. -dapat dipakai dalam penyelesaian konflik tersebut antara lain referendum, partisi, kemerdekaan, kondominium, trusteeship, dan statusquo. Yang paling realitis dan pragmatis diantaranya adalah kondominium karena melibatkan semua pihak yang bertikai. Namun demikian yang terpenting dalam konflik tersebut adalah adanya political will dari masing-masing pihak dengan mengenyampingkan sikap kebencian dan permusuhan."

"Hubungan Indonesia - Australia sejak masa kemerdekaan Indonesia sampai saat ini selalu mengalami pasang surut. Ditambah lagi ketika Timor Timur bergabung dengan Indonesia, Australia melihatnya sebagai perwujudan nafsu ekspansionisme dari Indonesia. Pers-pun banyak memberikan liputan berita yang bernada negatif tentang Indonesia. Apalagi ketika lima wartawan Australia tewas pada pertemuan di Balibo Sejak itu liputan pars selalu menyudutkan posisi Indonesia. Peran Pers dalam memberikan input bagi para pengambil kebijakan di Australia sangatlah besar, terutama berkaitan dengan masalah Indonesia. Dalam melihat sejauh mana Faktor Pers Dalam Politik Luar Negeri Australia Terhadap Indonesia Dalam kasus Timor Timur Pasca Jajak Pendapat, penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut : 1). Bagaimana liputan pers Australia tentang masalah Timor Timur pasca jajak pendapat ? 2). Bagaimana pengaruh liputan pers tersebut pada kebijakan politik luar negeri Australia terhadap Indonesia ? Penelitian ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana pandangan pers Australia terhadap kasus Timor Timur pasca jajak pendapat, dan menjelaskan bahwa pers memiliki pesan dalam Hubungan Intemasional serta memaparkan peranan pers dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam tesis ini adalah model aktor rasional yang di ajukan oleh Graham Allison, proses pembuatan kebijakan luar negeri Australia dari Mediansky serta pendapat Cohen bahwa pers juga mempengaruhi kebijakan luar negeri dari input-input yang di terima oleh para pengambil kebijakan. Adapun metode yang di pakai dalam tesis ini adalah melalui analisis isi berita dari surat kabar The Australian dan The Canberra Times yang terbit dari tanggal 30 Agustus yaitu Pasca Jajak Pendapat di Timor Timur sampai dengan tanggal 16 September 1999 sebagai tanda pemutusan kerjasama keamanan Indonesia -- Australia yang menandakan hubungan bilateral yang terendah antara kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah berita yang begitu banyak , letak berita dan isi berita serta tema dan artikel banyak memberikan input bagi para pangambil kebijakan luar negeri Australia khususnya Perdana Menteri (eksekutif). Begitu juga dari analisis jenis imbauan pesan yang diungkapkan oleh Jalaluddin Raahmat, artikel yang terdapat di kedua surat kabar tersebut banyak menggunakan imbauan motivasional dan imbauan emosional yang memberikan input kepada pengambil kebijakan untuk mengeluarkan kebijakan tentang pengiriman pasukan dan pemberian bantuan kemanusiaan keapada Timor Timur. Dengan demikian apa yang di ungkapkan oleh Perdana Menteri Australia sendiri, kemudian oleh Harold Crouch, mantan Duta Besar Indonesia untuk Australia Wirjono dan Kim Beazley serta Derek Manangka bahwa para ikut memanasi dan mempengaruhi hubungan Indonesia - Australia dapat di tunjukkan melalui penelitian ini."

"Perkembangan ilmu hubungan internasional semakin mengetengahkan isu-isu yang dianggap baru dan non-konvensional (low politics) untuk dijadikan sorotan. Tesis ini membahas mengenai diplomasi yang dilakukan Korea Utara sebagai upaya untuk mengatasi krisis pangannya; dengan fokus pembatasan waktu dari tahun 1995 yang dianggap sebagai awal terjadinya krisis, pangan, hingga tahun 2006. Pada pertengahan dekade 1990an akibat runtuhnya Uni Soviet dan sistem perdagangan sosialis, serangkaian kebijakan pemerintahan yang buruk, serta bencana alam, Korea Utara ditimpa krisis pangan dan kelaparan yang diestimasikan telah memakan korban jiwa hingga 1,5 juta dari penduduknya. Penelitian dilakukan secara kuantitatif, dengan menggunakan desain penulisan secara deskriptif-analitis. Adapun data yang diproses diperoleh melalui riset kepustakaan, maupun interaksi (melalui wawancara langsung ataupun korespondensi melalui email) dengan sejumlah narasumber.Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi yang dipraktekkan secara multi-jalur merupakan suatu strategi yang dibutuhkan untuk mengatasi krisis pangan dan kelaparan di Korea Utara. Adapun jalur-jalur diplomasi yang ditempuh oleh Korea Utara dalam pengatasan krisis tersebut yakni jalur-satu (pemerintahan), jalur-tiga (bisnis), dan jalur-sembilan (media massa). Masing-masing jalur memiliki keunggulannya dalam penanganan dan pengatasan krisis pangan dan kelaparan. Meskipun pengatasan secara tuntas belum tercapai hingga tahun 2006, telah terbukti bahwa diplomasi multi-jalur menjadi suatu langkah yang telah diterapkan secara de facto oleh Korea Utara untuk menangani masalah krisis pangan dan kelaparannya; hingga semakin mencapai tujuan pengatasannya pula secara tuntas.

---

The growth of international relations studies has surfaced such issues which has been considered new and non-conventional issues (low politics). The focus of this thesis is to discuss the diplomacy that has been carried out by North Korea as an effort to solve its food crisis, with a time flame focus from the year 1995, where the crisis supposedly began, until 2006. In the mid-1990s initiated by the fail of the Soviet Union and the socialist trade route, a series of bad government policy, and natural disasters, North Korea suffered a food crisis and famine which has resulted in the death of an estimated 1,5 million of its people. The research is carried out through a quantitative approach, with a research report designed in a descriptive-analytical marmer Data’s processed are acquired through library research, as well as interaction (through direct interview and email correspondents) with a number of sourccs.

Result of the study has shown that diplomacy canied out in a multi-track manner is a strategy that is needed to solve the food crisis and famine in North Korea. The different tracks of diplomacy carried out by North Korea, in its effort to solve its crisis, includes track-one (government), track-three (business), and track-nine (mass media). Each track has shown its ability in dealing and solving the problems of food crisis and famine. Although the goal of long term solution has yet to be reached by the end of the year of analysis of 2006, it has been proven that a multi-track diplomacy has been a de facto strategy and policy carried out by North Korea in order to handle its current food crisis and famine problem; until it reaches its final goal of long term solution to food crisis and famine."

"Thesis ini membahas bagaimanakah kebijakan Presiden Megawati selama 4 tahun ( 2001 0 2004 ), khususnya dalam upayanya yang ?tetap konsisten? terhadap reformasi militer/ TNI yang mendukung kehidupan demokrasi politik "yang lengkap" dan, bagaimana pula kebijakan pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri dalam menanggapi reaksi AS umumnya terhadap perkembangan domestic 2001-04 tersebut. Penelitian ini berada di antara 2 model praetorian dan guardian. Intinya, peran TNI dalam politik tidak seluruhnya berada di luar arena politik nasional, di samping itu peran politiknya juga bukan satu-satunya aktor yang paling menentukan dan dominan. Hasil akhir dari thesis ini adalah Presiden Megawati yang secara konsisten tetap melakukan proses reformasi TNI/Polri dengan disiplin yang dapat dipertanggungjawabkan secara positif umumnya serta Kebijakan Luar Negeri Pemerintahan Megawati dengan AS yaitu terlihat dengan dibukanya latihann bersama militer dengan Amerika Serikat.

---

This thesis discusses how the policies of President Megawati during 4 years (2001-2004), especially in its efforts to 'stay consistent' reform of the military / Army that supports the democratic political life 'complete' and how the policy of the government of President Megawati Sukarnoputri in response to the U.S. reaction generally for domestic developments 2001-04.

This Thesis use under two model praetorian and guardian. Praetorian and the guardian. In substance, the role of TNI in politics is not entirely outside of the national political arena, in addition to its political role is not the only actor of the most crucial and dominant.

The end result of this thesis is a President, Megawati held constantly personal military or police by discipline which can be accounted for the generally positive and foreign policy with the US Government of Megawati reform process is visible opening latihann jointly with the United States Army."

"Pasca Perang Dunia II, banyak negara yang sebelumnya mengalami penjajahan mendapatkan kemerdekaan. Tulisan ini mencoba melihat bagaimana kemudian proses yang terjadi pada negara-negara yang baru merdeka tersebut, yang kemudian dikenal dengan proses nation-formation. Berangkat dari kritik postmodern terhadap ilmu Hubungan Internasional terkait konsep nation state sebagai sesuatu yang given, tulisan ini menggunakan pendekatan postcolonialism dalam melihat proses nation-formation di negara yang baru merdeka. Negara yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah Indonesia dengan unit analisis Sukarno. Dalam analisis akan digunakan konsep postcolonial anxiety dari Sankaran Khrisna untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi Sukarno dalam proses di atas.

---

After the World War II, there are many countries that previously experienced colonialism that gained their independence. This writing attempts to see how the process occurred in those newly independent countries, that known as process of nation formation. Starts from postmodern criticsm to International Relations study especially the concept of nation-state, this writing uses postcolonialism approach in analyzing the nation-formation process. The country that will be analyzed in this writing is Indonesia, with Sukarno as the unit of analysis. Sankaran Khrisna?s postcolonial anxiety will be used to understand what factors that influenced Sukarno in the process explained earlier."

"ABSTRAKKerja sama sub-kawasan merupakan bentuk kerja sama yang semakin berkembang dalam era kontemporer. Singapore ndash; Johor ndash; Riau Growth Triangle SIJORI merupakan kerja sama sub-kawasan yang mencakup tiga entitas di kawasan Asia Tenggara. Meskipun Johor dan Riau memiliki karakteristik entitas serta sejarah relasi hubungan ekonomi dengan Singapura yang serupa di tahun 1990 hingga 2003, namun keduanya ternyata memiliki tingkat perkembangan yang berbeda; di mana Singapura ndash; Johor mampu lebih berkembang ketimbang Singapura ndash; Riau. Maka dari itu, penelitian ini meneliti alasan mengapa kerja sama sub-kawasan Singapura ndash; Johor menjadi lebih berkembang dengan menganalisis empat variabel; 1 Jarak Geografis Geographical Proximity ; 2 Economic Complementarity dan Infrastruktur; 3 Komitmen Politik dan Partisipasi Sektor Swasta; 4 Keberadaan Katalis. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan analisis komparatif melalui wawancara dan studi pustaka. Dari hasil penelitian, ditermukan bahwa bahwa alasan hubungan Singapura ndash; Johor lebih berkembang daripada hubungan Singapura ndash; Riau pasca 2004 disebabkan karena empat poin. Pertama, Singapura ndash; Johor memiliki kedekatan geografis dan konektivitas yang lebih baik daripada Singapura ndash; Riau. Kedua, Singapura ndash; Johor memiliki komplementaritas yang lebih unggul dalam aspek modal, tenaga kerja, dan lahan yang juga ditunjang dengan pembangunan infrastruktur. Ketiga, Singapura ndash; Johor memiliki komitmen politik yang lebih kuat yang tercermin dari koordinasi antarlevel pemerintah dan kejelasan birokrasi. Keempat, Singapura ndash; Johor memiliki Pemerintah Federal Malaysia sebagai katalis hubungan, sedangkan Singapura ndash; Riau belum memiliki katalisator pada pihak Riau. Dengan demikian, penelitian ini mampu menjawab pertanyaan penelitian melalui analisis komparatif antara keberhasilan hubungan Singapura ndash; Johor dengan Singapura ndash; Riau.

---

ABSTRACTSub regional cooperation is a growing form of cooperation in the contemporary era. Singapore ndash Johor ndash Riau Growth Triangle SIJORI is a sub regional cooperation that includes three entities in Southeast Asia. Although Johor and Riau have similar characteristics and historical relations to Singapore in terms of economic between 1990 to 2003, but they they have different trajectory after 2003 in which Singapore ndash Johor is able to develop more than Singapore ndash Riau. Therefore, this study investigates the reasons why the sub regional cooperation of Singapore ndash Johor is able to be more developed by analyzing four variables 1 Geographical proximity 2 Economic complementarity and infrastructure 3 Political commitment and private sector participation and 4 Catalyst. This study uses qualitative method through comparative analysis using interview and literature. Based on the findings, it can be concluded that the reason why Singapore ndash Johor is able to be more developed than Singapore Riau after 2004 was due to four points. First, Singapore ndash Johor has better geographical proximity and connectivity than Singapore ndash Riau. Second, Singapore ndash Johor has a better complementarity in terms of capital, labor, and land aspects that are also supported by infrastructure development. Third, Singapore ndash Johor has a stronger political commitment as reflected by multilevel governmental coordination and bureaucratic clarity. Fourth, Singapore ndash Johor has the Federal Government of Malaysia as a catalyst of relations, while the catalyts from Riau side in Singapore ndash Riau has not yet to be seen. Thus, this study is able to answer research question through a comparative analysis of the development of the Singapore ndash Johor and Singapore ndash Riau."