Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjudian adalah salah satu permasalahan sosial dan merupakan penyakit masyarakat yang selalu hadir dalam kehidupan masyarakat. Berbagai bentuk perjudian muncul, mulai dari yang dimainkan secara tradisionil maupun dengan menggunakan atau memanfaatkan tehnologi. Ada yang dikelola secara perorangan, namun ada juga yang diorganisir dengan rapi. Walaupun petugas keamanan berulangkali menindak mereka, tetapi nyatanya masalah perjudian, yang sebagian telah dikemas sebagai suatu bentuk bisnis, masih tetap dapat beroperasi, khususnya di kota Jakarta. Tesis ini mencoba membahas salah satu organisasi judi yang ada di Jakarta. Permasalahan yang di kemukakan adalah organisasi "Arkan Malik" dalam pengelolaan judi di kelurahan " X" Jakarta. Organisasi perjudian "Arkan Malik" sudah beroperasi selama kurang lebih delapan belas tahun, dan sampai sekarang masih tetap bertahan. Pertanyaan yang muncul dari permasalahan yang dikemukakan, adalah bagaimana strategi yang di tempuh organisasi perjudian "Arkan Malik" sehingga mampu bertahan menjalankan kegiatannya.Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk memperoleh gambaran, bagaimana suatu organisasi judi, melakukan kegiatan-kegiatannya. Bagaimana mereka mengorganisir anggota-anggotanya, agar organisasi tetap langgeng menjalankan kegiatannya. Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini adalah untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkompoten, khususnya kepada aparat pemerintah dan aparat keamanan, dalam mencari solusi yang terbaik terhadap permasalahan yang dikemukakan di atas. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan, wawancara terstruktur, dan pengamatan terlibat.Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, organisasi perjudian "Arkan Malik" bukanlah hanya sekedar masalah pelanggaran hukum, tetapi dibalik hal tersebut, ditemukan permasalahan sosial lain. Organisasi perjudian "Arkan Malik", telah menjadi pusat penampungan pemuda pengangguran, yang kemudian dipekerjakan sebagai karyawan. Anak-anak jalanan selama ini "berkeliaran" di wilayah Jakarta, ditampung di organisasinya, termasuk juga beberapa mantan residivis dart karyawan pabrik yang menjadi korban PHK karena situasi perekonomian yang terus memburuk. Agar aktivitas organisasinya dapat berjalan dengan balk, "Arkan Malik" menjalin hubungan baik dengan aparat keamanan maupun dengan aparat pemerintah daerah. Bagi aparat keamanan, menindak organisasi perjudian "Arkan Malik" adalah suatu hal yang dilematis. Walaupun organisasi ini menjalankan kegiatan yang bertentangan dengan hukum, namun organisasinya telah turut membantu polisi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban, khususnya disekitar lokasi perjudian. Dengan °mengurus" anak-anak jalanan yang tidak memiliki keterampilan tersebut, berarti mencegah mereka turun ke jalan jalan, melakukan tindak-tindak kejahatan, sebagai altematif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.Penyelesaian makalah perjudian seperti organisasi yang dijalankan °Arkan Malik" memerlukan pemecahan yang tepat, untuk mencegah timbulnya gejolak sosial.Daftar Kepustakaan: 25 buku1 dokumen 1 makalah 1 Artikel"

"Tesis ini tentang pengamanan kawasan Ancol Jakarta Utara. Perhatian utama tesis ini adalah pengamanan kawasan Ancol Jakarta Utara, khususnya pada Taman Impian Jaya Ancol dengan fokus manajemen pengamanan. Dalam kajian tesis ini, pengamanan dilihat dari rangkaian tindakan dalam proses kegiatan dan pengamanan melalui pendekatan manajemen.Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara dengan pedoman dan pengamatan terlibat untuk mengungkapkan perbagai kegiatan yang dilakukan oleh Pos Polisi Binaria Ancol dan Bid. Kamtib PT. Pembangunan Jaya Ancol dalam melaksanakan pengamanan kepada warga masyarakat sebagai wujud pemberian pelayanan keamanan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa di daftar proses kegiatan pengamanan, Pos Polisi Binaria Ancol dan Bidang Keamanan Ketertiban PT. Pembangunan Jaya Ancol melaksanakan pendekatan manajemen pengamanan, yang diterapkan melalui fungsi-fungsi organik administrasi dan manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pemotivasian, dan pengendalian yang bersifat formal. Kebijaksanaan Direksi/Manajemen PT. Pembangunan Jaya Ancol untuk menyatukan kedua instansi pengamanan tersebut dalam satu struktur organisasi Bidang Keamanan Ketertiban, belum menciptakan pengelolaan pengamanan yang terintegrasi seperti diharapkan. Walaupun berada dalam satu struktur organisasi, penerapan manajemen pengamanan tidak terlihat sebagai satu sistem pengamanan terpadu, yang disebabkan oleh adanya dua kewenangan sekaligus komando yang berjalan sendiri-sendiri diantara para petugas pengamanan, sehingga pelaksanaannya sangat tergantung pada situasi dan kondisi di lapangan, yang menimbulkan kemungkinan terjadinya konfiik kepentingan.Pengamanan Kawasan Ancol Jakarta Utara, khususnya Taman lmpian Jaya Ancol, dilakukan oleh anggota Pos Pol Binaria Ancol dan petugas satpam Bid Kamtib PT. Pembangunan Jaya Ancol, yang secara rutin dilaksanakan melalui kegiatan penjagaan, pengaduan arus lalu lintas, pengawalan, patroli, tindakan pertama di tempat kejadian, maupun penerimaan laporan dan atau pengaduan dari warga masyarakat. Obyek/ sasaran pengamanan fisik lebih diutamakan oleh Bid Kamtib dengan tanggung jawab penugasan ada pads petugas satpam di unit-unit kerja, sedangkan anggota Pos Pol lebih banyak bersifat membantu.Di dalam melaksanakan kegiatan pengamanan, para petugas satpam dan anggota Pos Pol melakukan hubungan sosial dengan warga masyarakat dan menunjukkan adanya usaha untuk membantu atau melayani warga masyarakat, yang tidak hanya dilakukan melalui komunikasi dan kontak sosial secara Iangsung, tapi juga dilakukan melalui perbuatan atau tindakan daiam rangka pemenuhan kebutuhan warga masyarakat akan keamanan, ketertiban, keselamatan dan kenyamanan beraktivitas di Kawasan Ancol, khususnya Taman Impian Jaya Ancol.Implikasi kajian tesis ini adalah perlunya pengkajian yang lebih mendalam tentang pengelolaan keamanan oleh suatu manajemen perusahaan yang melibatkan struktur organisasi tingkat kewliayahan Poiri dan pejabatnya sebagai bagian dari struktur organisasi perusahaan secara keseluruhan. Hal inl dikarenakan Polri, berdasarkan pasal 14 huruf f Undang-Undang No. 2 tahun 2002, bertugas melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.E. Daftar Kepustakaan: 32 buku + 9 dokumen"

"ABSTRAKPenelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa bentuk pengelolaan Satuan Pengamanan dapat terpola secara terorganisasi dan berada di dalam struktur ataupun dapat pula terpola di luar struktur organisasi suatu organisasi perusahaan. Namun kemudian, lingkup dan sifat pengelolaan perusahaan yang otonom yang ditentukan oleh keinginan, kepentingan dan kebutuhan perusahaan sangat mempengaruhi pola pengelolaan dan penggunaan Satpam. Hal ini karena fungsi pengamanan yang diwadahi dalam organisasi perusahaan ditentukan oleh visi, interprestasi serta pemahaman fihak pengelola terhadap masalah keamanan, penggunaan sumber-sumber serta cara pengelolaan yang dipilih.Permasalahan yang pertama dalam penelitian ini adalah mengenali dan memahami sejauh mana pengaruh pola dan dinamika organisasi perusahaan terhadap fungsi-fungsi pengamanan. Kemudian, masyarakat juga turut membentuk pola penyelenggaraan yang kini diterapkan. Minat, sikap dan pendapat masyarakat turut berperan dalam membentuk pola pengelolaan Satuan Pengamanan, Permasalahan yang kedua adalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sikap dan pendapat masyarakat yang menjadi target pengamanan atas pola pengelolaan Satuan Pengamanan yang diterapkan. Permasalahan yang ketiga adalah berhubungan dengan keterkaitan antara penyelenggaraan pengamanan swakarsa, dalam hal ini penyelenggaraan Satuan Pengamanan dengan peran-peran aparat negara dalam pelaksanaan fungsi pemolisian. Permasalahan yang ketiga ini mencakup bagaimana pola hubungan kerja antara pengelola Satuan Pengamanan dengan pihak-pihak terkait.Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian kualitatif. Namun demikian, data tertentu diliput dengan kuesioner. Analisis atas data yang dihimpun dengan kuesioner diolah secara manual dan dianalisis pada tingkat analisis persentase. Data mengenai perilaku manajemen dihimpun dengan metoda observasi dan wawancara tidak berstruktur.Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam suatu gabungan usaha atau corporate group seperti PT. Jaya Real Property, pengelolaan keamanan tidak terwadahi dengan benar. Kemudian, terdapat kecenderungan bahwa fungsi pengamanan lebih diarahkan untuk pengamanan objek-objek yang menjadi milik perusahaan seperti apartemen-apartemen, pertokoan/ swalayanlplaza, lingkungan perkantoran dan perhotelan sebagai hasil produksinya. Terdapat pula kecenderungan mereduksi fungsi pengamanan yang kemudian hanya diarahkan untuk pengaturan keamanan, ketertiban serta kelancaran lalu lintas. Hal ini nampaknya dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam rangka menjaga citra hunian demi kepentingan bisnis perusahaan. Kecenderungan bahwa penetapan dan penekanan kebijakan pengamanan terhadap public area kurang mencerminkan konsepsi pengamanan terpadu.Selanjutnya ditemukan bahwa lingkup dan kewenangan koordinator keamanan masih bersifat terbatas, hanya meliputi pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana dan prasarana keamanan serta prosedur keamanan. Pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan mutu Satpam yang diperlukan tidak atau belum terprogramkan secara jelas.Pengelolaan keamanan dan pendayagunaan Satuan Pengamanan di lingkungan PT. Jaya Real Property, pada hakekatnya bersifat non struktural. Manajemen PT. Jaya Real Property menempatkan pengelolaan keamanan di kawasan Taman Bintaro Jaya berada di luar struktur organisasi PT. Jaya Real Property. Kebijakan manajemen PT_ Jaya Real Property ditandai dengan fungsi dari departemen atau organisasi yang dibebani tugas keamanan di PT. Jaya Real Property tersebut, tidak berkemampuan untuk menjalankan fungsi keamanan karena keterbatasan kewenangannya. Pola pengamanan yang non struktural ini telah menimbulkan in-efisiensi, kurang berkembangnya manajemen keamanan, serta sulitnya mengerahkan potensi perusahaan bilamana diperlukan untuk pengerahan dan penggerakan mendadak.Masyarakat juga turut membentuk pola penyelenggaraan yang kini diterapkan. Artinya, sikap dan pendapat masyarakat turut berperan dalam membentuk pola pengelolaan Satuan Pengamanan. Ditemukan bahwa sikap dan pendapat masyarakat (yang menjadi target pengamanan) atas pola pengelolaan Satuan Pengamanan telah mempengaruhi bentukbentuk pengelolaan Satuan Pengamanan.Dalam rangka peningkatan layanan kwalitas pengamanan untuk warga tidak terdapat realisasi kebijaksanaan perusahaan yang bertujuan untuk tetap memperhatikan kebutuhan pelanggan akan keamanan lingkungan. Sehingga telah menimbulkan tuntutan terbuka dari warga dan dari pelanggan terhadap inkonsistensi mutu pelayanan keamanan.Hubungan antara pengelolaan keamanan dan pendayagunaan Satpam dengan fihak pelanggan atau konsumennya (para penghuni kawasan sektor-sektor, proyek-proyek pengembangan baru dan para pengusaha) ditandai dengan masih rendahnya pemahaman dan pendalaman kedua belah pihak akan pentingnya komunikasi dan tukar-menukar informasi.Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara pola penyelenggaraan pengamanan swakarsa, dalam hal ini penyelenggaraan Satuan Pengamanan dengan partai-partai aparat negara dalam pelaksanaan fungsi pemolisian. Pola hubungan kerja antara pengelola Satuan Pengamanan di lingkungan pemukiman Bintaro dengan pihak-pihak terkait lainnya, seperti dengan satuan Marinir dan Kodam masih ditandai dengan ketidak-jelasan hubungan kerja. Hubungan-hubungan kerja tersebut cenderung berubah-ubah sesuai tuntutan keadaan. Akibatnya adalah timbulnya sejumlah kesalahfahaman tatkala mengatasi kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei 1998 lalu.Disarankan agar Polri memantapkan fungsi pembinaan Satpam ini. Di antaranya adalah memberikan bobot keberlakuan secara sosiologis dan psikologis, agar para pengelolalpengguna Satpam merasakan bahwa pembinaan Polri itu juga sebagai suatu kebutuhannya sendiri. Upaya berlanjut, sistematis dan metodis untuk mengenali dan memahami lebih obyektif dan realistis tentang bagaimana dan sejauhmana tuntutan kebutuhan akan keamanan serta pengelolaan/penggunaan Satpam yang berkembang di masyarakat, sehingga jabaran dan penerapan program pembinaan Satpam seperti yang ditugasi oleh Undang-Undang No. 28 tahun 1997 itu tidak hanya terbatas dan sebatas pada perumusan prinsip-prinsip umum pembinaan saja, akan tetapi secara lebih spesifik mencakup operasionalisasi pembinaan Satpam. Pendayagunaan Satuan Pengamanan memberikan penelusuran yang lebih jauh, sebagai upaya meningkatkan mutu pengamanan swakarsa di lingkungan pemukimanpemukiman dan kawasan terpadu dengan mengintegrasikan koordinator pengamanan dalam suatu manajemen kawasan masyarakat swakarsa, dipandang perlu untuk memahami dan mengenali pola-pola pengamanan yang cenderung bersifat spesifik dengan memahami sikap dan pandangan dari obyek dan subyek yang akan dibina. Sebab, pengelolaan sistim pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat swakarsa, sangat mengandalkan pemahaman dan pengenalan atas pola pengamanan keamanan yang berlangsung di masyarakatt. Kemudian, dalam hubungan-hubungan kerja dengan instansi terkait, khususnya di dalam rangka memelihara hubungan antara manajemen kawasan pemukiman dengan pihak-pihak terkait maka perlu dibentuk "Consultative Group" dan "Traffic Board" Pola kemitraan ini secara khusus akan bermanfaat untuk menangani kasus-kasus kejahatan ataupun penanggulangan kasus-kasus laka lintas."

"Diskresi kepolisian adalah konsep otoritas polisi yang diberikan oleh hukum untuk melakukan tindakan sesuai dengan pertimbangan hati nurani petugas maupun institusi. Otoritas tersebut sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah penegakan hukum dan ketertiban masyarakat yang sangat luas. Masalahnya adalah pengunaan diskresi tersebut potensial disalahgunakan.Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui corak diskresi dalam penyidikan tindak pidana narkotika dan obat-obat berbahaya di Polda Metro Jaya. Dengan metode etnografi, peneliti ini ingin memotret gambaran yang sesungguhnya dari praktek penyidikan dan diskresi macam apa yang dikembangkan para penyidik narkoba. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi institusi kepolisian untuk menentukan kebijakan yang diperlukan, utamanya dalam mengendalikan diskresi, sehingga hukum dapat ditegakkan secara etis.Temuan penelitian ini mematahkan anggapan sebagian anggota polisi yang menyatakan tidak ada diskresi dalam penyidikan narkotika. Hasil penelitian ini justru menampakkan corak diskresi yang beragam. Diskresi dilakukan atas dasar pertimbangan kualitas kasus, prioritas kegiatan karena keterbatasan sumber daya, perbedaan dalam memandang pemakai narkoba apakah sebagai korban ataukah sebagai pelaku kejahatan, dan keselamatan anggota. Faktor sosial ekonomi dan lama tugas juga mempengaruhi keputusan petugas menggunakan diskresi.Dalam penyidikan kasus narkoba, terdapat 21 corak diskresi yang mendasarkan pada asas kewajiban hukum; ada juga yang koruptif. Peneliti juga menemukan sejumlah penyalahgunaan wewenang non-diskresi dalam bentuk tindak kekerasan sebagai efek negatif dari sistem kepolisian yang bercorak militeristik.Keinginan institusi agar polisi bertindak etis tidak dibarengi dengan langkah serius memberantas korupsi, karena pimpinan dan anggota polisi memberikan toleransi tindakan koruptif tersebut dengan dalih tidak ada dana operasional.Dalam konteks penegakan hukum, Polri harus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja polisi agar korupsi tidak tumbuh subur, antara lain dengan mengembangkan budaya polisi yang etis. Langkah lain adalah merumuskan pedoman pelaksanaan diskresi agar terhindar dari kesalahan dalam memutuskan tindakan diskresif dan pelatihan menggunakan kewenangan diskresi.Kepustakaan : 43 buku (1974-2000), 6 Undang-undang, 5 Peraturan Kepolisian 6 artikel, 13 berita."

"Dalam kajian antropologi, hubungan antar suku bangsa menempati posisi yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya kajian-kajian yang dilakukan oleh para ilmuwan yang mengkonsentrasikan pada masalah ini, di antaranya yang dilakukan oieh Prof. DR. Parsudi Suparlan, Ph.D yang mengkonsentrasikan ilmunya dalam kajian hubungan antar suku bangsa.Dalam hubungan antar suku bangsa terdapat batas-batas sosial yang berfungsi untuk menunjukkan antara mereka yang tergolong dalam satu suku bangsa yang sama dengan, mereka yang tergolong dalam satu suku bangsa yang lain.Hal itu dikarenakan adanya perbedaan sosial budaya dari masing-masing suku bangsa yang berbeda tersebut, yang antara lain dapat dibagi atas perbedaan pengungkapan, struktur sosial serta pandangan dunia luar yang berhubungan dengan pengungkapan, dan adanya pengenalan diri dari satu kelompok terhadap kelompok lain maupun penerimaan terhadap kelompoknya.Karena itu penulis mencoba menggambarkan pola atau corak yang terjadi dalam hubungan antar suku bangsa yang terjadi pada masyarakat di permukiman nelayan Muara Baru, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, terutama yang terjadi di tempat-tempat umum seperti pasar, jalan raya, dan tempat-tempat bertemunya para warga dalam menjalankan aktivitas dan dinamika sosial mereka sehingga tercipta suatu keteraturan hubungan antar warga yang saling menguntungkan, baik yang bersifat relatif stabil maupun ketika terjadi konflik yang perlu diselesaikan.Dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif, penulis berusaha untuk terlihat langsung dalam kehidupan masyarakat Muara Baru yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda.Berangkat dari hal tersebut diharapkan akan terkumpul banyak informasi dari beberapa pihak yang terkait sehingga dapat terlihat gejala-gejala sosial dalam masyarakat sesuai makna yang diberikan atau dipahami oleh para warga di lingkungan Muara Baru.Dari hasil penelitian ini, penulis menemukan beberapa hal yang cukup signifikan berkaitan dengan objek penelitian. Di sekitar permukiman nelayan Muara Baru, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, penulis menemukan bahwa hubungan antar suku bangsa terlihat dari kegiatan ekonomi mereka di pasar lkan Muara Baru, serta di dalam kehidupan kemasyarakatannya sendiri. Di antaranya terlihat dari kegiatan ekonomi dan kemasyarakatan yang stabil karena atribut atau jati diri kesukuan diredupkan dengan sendirinya oleh warga yang berasal dari suku bangsa-suku bangsa berbeda, di samping adanya peran yang besar dari pihak Polsek Metro Penjaringan dalam rangka memantapkan kestabilan hubungan di antara warga Muara Baru.Kestabilan hubungan warga yang berasal dari suku bangsa-suku bangsa itu terwujud dalam corak kehidupan yang terjadi dalam hubungan antar suku bangsa dan dalam keteraturan hubungan sosial yang ada.Sedangkan peranan besar petugas Polsek Metro Penjaringan terlihat dari proses penegakkan hukum yang berlaku berkaitan dengan tugas pokok POLRI baik dalam situasi konflik, situasi normal, serta dalam penanganan kasus yang terjadi di wilayah Muara Baru, di samping peranan dari tokoh masyarakat, Pam Swakarsa, aparat Pemda Kotamadya Jakarta Utara, serta warga Muara Baru sendiri."

"Penyidikan tindak pidana merek sangat khas apabila dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, karena Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek menganut sistem delik aduan.Tindak pidana merek seringkali terjadi karena harga barang dengan merek terkenal sangat mahal, pelaku tindak pidana merek dapat meraih keuntungan dengan mudah, tidak peril] ijin serta tidak perlu mengeluarkan biaya promosi. Tindak pidana merek menimbulkan banyak kerugian kepada pemegang hak atas merek yang sah, masyarakat selaku konsumen dan negara dari sektor pajak. Penyidik dari Satuan Indag Polda Metro Jaya dalam menangani tindak pidana merek masih terbatas pada perbuatan-perbuatan tanpa hak atas merek sesuai dengan UU No. 15 tahun 2001 penggunaan merek yang sama pada keseluruhannya dan sama pada pokoknya dengan milik orang lain yang sudah terdaftar untuk barang atau jasa sejenis serta memperdagangkan barang atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil dari suatu kejahatan. Perbuatan tindak pidana merek mengenai indikasi geografis maupun indikasi asal sampai saat ini belum ditemukan oleh penyidik Satuan Indag Polda Metro Jaya. Namun demikian bersamaan dengan terjadinya tindak pidana merek tersebut seringkali juga ditemukan pelanggaran terhadap UU. Perlindungan Konsumen dan Undang-undang lainnya.Penyidikan tindak pidana merek dipengaruhi oleh faktor hukumnya; faktor penegak hukum; faktor dana, sarana atau fasilitas; faktor masyarakat ; dan faktor kebudayaan. Penyimpangan yang terjadi dalam proses penyidikan oleh penyidik antara lain berbentuk meminta bantuan dana penyidikan; uang jaminan penyidikan; penggelapan barang bukti; meringankan sangkaan; menunda pengiriman SPDP; diskriminasi penyidikan; setoran bulanan; intervensi kasus.Pengorganisasian penyidikan sudah dilaksanakan, namun pada tahap perencanaan dan tahap pengawasan belum dilaksanakan dengan baik."

"Tesis ini menguraikan tentang tindakan kepolisian dalam mencegah kebakaran tempat pegeringan tembakau di wilayah Polsek Kebonarum, Polres Klaten. Fokus dari tesis ini adalah tindakan-tindakan kepolisian didalam manajemen pencegahan kebakaran tempat pengeringan tembakau.Dalam kasus kebakaran tempat pengeringan tembakau ini yang menjadi penyebabnya adalah perbedaan luas lahan yang dikelola oleh mandor dan sinder yang bisa menyebabkan terjadinya persaingan dan perselisihan, karena dalam praktek pengolahan tanaman tembakau ini ada praktek-praktek korupsi yang dilakukan oleh mandor dan sinder, sistem pengamanan tempat pengeringan tembakau yang tidak efektif, dan letak tempat pengeringan tembakau yang berada di pinggir jalan yang memungkinkan orang-orang tidak bertanggung jawab melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya kebakaran.Berdasarkan fungsi, peranan, tugas pokok dan tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Kepolisian Negara Indonesia mempunyai tanggung jawab di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Tanggung jawab ini telah dijaiankan oleh Polsek Kebonarum, namun tanggung jawab yang dijalankan belum mencapai hasil yang efektif dan efisien.Ketidakefektifan dan ketidakefisienan tindakan yang dilaksanakan dalam pencegahan kebakaran tempat tembakau ini terlihat pada pelaksanaan tugas oleh anggota Polsek Kebonarum dimana tindakan yang dilaksanakan oleh anggota polisi belum mengacu pada teori community policing yang dapat diartikan sebagai cara pemolisian dimana polisi bekerja sama dengan masyarakat setempat (tempat ia bertugas) untuk mengidentifikasi, menyelesaikan masalah-masalah sosial dalam masyarakat dan polisi sebagai katalisator yang mendukung masyarakat untuk membangun atau menjaga keamanan di lingkungannya. Sehingga hasil yang dicapai belum efektif dan efisien.Didalam melaksanakan tindakan-tindakan tersebut di atas, polisi perlu menjaga hubunganya dengan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan pencegahan kebakaran tempat pengeringan tembakau Polri tidak hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuannya sendiri."

"Tesis ini merupakan upaya untuk mengkaji Kebijakan Penugasan Personel Polri di Luar Organisasi Polri sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kapolri Nomor Pol.: Kep/0211/2001, Tentang Ketentuan Penugasan Anggota Polri di Luar Jabatan Struktural/Fungsional Organisasi Polri.Hasil pengkajian ini mengungkapkan bahwa Kebijakan Penugasan Personel Polri di Luar Organisasi Polri, ternyata belum berjalan secara efektif. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab, mengapa kebijakan tersebut tidak berjalan seperti yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut.Pertama, ketentuan pada pasal 2 ayat (a) dalam Keputusan Kapolri di atas yang menetapkan bahwa penugasan anggota Polri di luar jabatan struktural/fungsional organisasi Polri dengan keharusan beralih status menjadi PNS atau pensiun, serta ketentuan yang "meniadakan keharusan beralih status atau pensiun tersebut" sebagaimana terdapat pada ketentuan pasal 2 ayat (b); ternyata tidak selalu sinkron dengan ketentuan-ketentuan dalam beberapa peraturan hukum dan perundangan-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.Kedua, adanya kendala hukum dan perundang-undangan di atas, pada gilirannya juga berdampak pada ketidaksinkronan dalam kebijakan tentang ketentuan alih status menjadi PNS atau pensiun di antara yang berlaku di lingkungan organisasi polri dengan yang berlaku pada instansiinstansi di luar organisasi Polri, sehingga pelaksanaan ketentuan tersebut tidak dapat diproses dengan mudah.Ketiga, dalam berbagai kasus yang terungkap melalui penelitian ini, kondisi tersebut cenderung merugikan bagi anggota Polri yang bertugas di instansi lain di luar organisasi Polri, sehingga mereka bersikap hati-hati dan menungggu perkembangan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut, dan tidak terburu-buru untuk mengajukan permohonan alih status menjadi PNS atau permohonan pensiun dari dinas Polri.KEPUSTAKAAN: 35 (1961-2002)."

"Pemberitaan kejahatan akhir-akhir ini marak disiarkan di beberapa media massa balk cetak maupun elektronik, dalam pemberitaan kejahatan ini tidak dapat dilepaskan dari peran polisi dan pers. Tesis ini bertujuan untuk menunjukkan pola hubungan yang dilakukan oleh polisi dengan pers dalam pemberitaan kejahatan. Metode penelitian kualitatif dipilih dalam penelitian ini untuk mempermudah dilakukannya pengumpulan data dengan tehnik pengamatan terlibat. Penelitian dilakukan pada Bidang Humas Polda Metro Jaya, pengamatan terlibat difokuskan pada kegiatan hubungan polisi dengan pers yang terkait dengan pemberitaan kejahatan. Pengamatan terhadap kegiatan polisi dan pers yang berada di Bidang Humas Polda Metro Jaya adalah untuk menemukan pola hubungan antara polisi dengan pers dalam pencarian, pengumpulan, penyiaran berita kejahatan. Informan kunci ditentukan berdasarkan gejala bukan karena kedekatan dengan peneliti.Hasil penelitian dalam tesis ini memperlihatkan bahwa hubungan kerjasama antara polisi dengan pers merupakan sarana dapat terlaksananya pencarian, pengumpulan dan pemberitaan kejahatan sehingga kelangsungan atas pemberitaan di media massa ini ditentukan oleh hubungan kerjasama tersebut. Hubungan kerjasama ini terjadi didasari adanya dua kepentingan yang sama baik polisi maupun pihak pers, dengan munculnya kepentingan ini terdapat beberapa aturan yang dilanggar. terkait dengan dilanggarnya asas praduga tidak bersalah dan menimbulkan efek imitasi (imitation crime model) pada masyarakat dan efek labelling terhadap tersangka atau keluarganya yang diberitakan secara terbuka melalui media massa.Kepustakaan : 19 buku + 8 dokumen + koran"

"Pendampingan tersangka oleh pengacara adalah suatu proses yang sesuai dengan hukum yang berlaku, terutama terhadap tindak pidana yang ancaman hukuman lima tahun atau lebih.Permasalahannya adalah pendampingan tersebut digunakan untuk melakukan penyimpangan. Tesis ini bertujuan untuk menunjukkan praktek penyimpangan yang dilakukan oleh polisi, pengacara dan tersangka. Metode penelitian kualitatif dipilih dalam penelitian ini untuk mempermudah dilakukannya pengumpulan data dengan tehnik pengamatan terlibat. Penelitian dilakukan di Polres Metro Jakarta Barat, pengamatan terilbat difokuskan pada kegiatan hubungan pengacara, penyidik dan tersangka yang terkait dengan penyimpangan dengan menggunakan kewenangan dan profesi mereka. Informan kunci ditentukan berdasarkan gejala, bukan karena kedekatan dengan peneliti. Hasil penelitian dalam tesis ini menunjukan bahwa telah terjadi kerja sama - dalam pengertian menyimpang - antara penyidik, pengacara, dan tersangka dalam menyetesaikan perkara tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka dengan menggunakan sarana (celah) hukum dan mengabaikan ketentuan hukum itu sendiri. Latar belakang terjadinya penyimpangan tersebut yang terbesar adalah masalah ekonomi, kemudian mempertahankan kedudukan yang berkaitan dengan adanya kepentingan pimpinan.Kepustakaan : 36 buku + dokumen + jurnal + majalah"