Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang proses pelaksanaan kegiatan pembinaan pengembangan bagi industri mebel, yang dilaksanakan oleh Dinas perindustrian perdagangan, dan Koperasi kabupaten Musi Rawas, dan hambatan yang dihadapi oleh industri mebel dalam mengembangkan usahanya, serta upaya yang telah dilakukan oleh dinas dalam membantu mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini penting, mengingat industri mebel telah memberikan sumbangan terhadap peningkatan pendapatan bagi Kabupaten Musi Rawas. Selain itu dengan berkembangnya industri mebel, dapat membuka lapangan kerja bagi para pengrajin yang tinggal di sekitar lingkungan sentra industri tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif, yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, observasi, dan studi kepustakaan. Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive sampling, dengan terlebih dahulu menetapkan sumber yang dapat memberikan informasi yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian secara tepat dan mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan yang diikuti oleh para pengrajin, telah mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sehingga dapat membantu didalam proses produksi pada sentra industri tempat mereka bekerja. Sementara pengusaha sentra industri mebel sendiri, belum mampu menetapkan hasil pelatihan yang diikuti dalam mengelola usahanya. Selain itu pengusaha belum mau mencoba melakukan diversifikasi usaha, untuk meningkatkan nilai tambah sentra industri tersebut. Adapun hambatan yang dihadapi oleh industri mebel, terutama sentra industri Erlangga dan Aneka Rotan yang menjadi lokasi penelitian, dalam mengembangkan usahanya, antara lain : Pertama, pengusaha kesulitan mendapatkan tambahan permodalan, terutama menyangkut agunan yang harus diberikan kepada pihak bank. Dinas Perindagkop belum mampu membantu pengusaha dalam mendapatkan pinjaman modal usaha, dari lembaga keuangan lainnya, yang tidak meminta agunan. Dinas hanya memberikan pinjaman modal bergulir, untuk membantu pengusaha di bidang permodalan, yang jumlahnya relatif kecil. Kedua, menyangkut pemasaran produk. Kedua sentra industri membel ini, dalam memasarkan produknya hanya terbatas pada wilayah Kabupaten Musi Rawas. Untuk itu dinas, telah mengikutsertakan pengusaha dalam kegiatan festival di Kota Palembang. Akan tetapi kegiatan tersebut belum membuahkan hasil. Ketiga, pengelolaan usaha kedua sentra industri ini masih masih menyatukan antara keuangan usaha dengan keuangan rumah tangga. Dinas telah meberikan pelatihan manajemen sederhana untuk pengusaha, tetapi hasilnya masih tetap sama. Kenyataan ini disebabkan kedua sentra industri ini merupakan usaha keluarga, yang dimiliki secara perorangan, sehingga pengusaha dapat mengambil uang dari keuangan usahanya, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Berdasarkan kondisi tersebut, ada beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan masukan dalam rangka mengembangkan sentra industri mebel, antara lain : Pemerintah Daerah kabupaten Musi Rawas, diharapkan dapat mengalokasikan dana dalam APBD untuk pengembangan industri mebel. Tersedianya dana untuk pelatihan, dan biaya operasional bagi pembina agar dapat menjalankan tugasnya. Dinas Perindagkop Kabupaten Musi Rawas, dapat menfasilitasi suatu hubungan kerja (kemitraan), antara pengusaha lokal dengan pengusaha di luar daerah, sebagai upaya untuk pengembangan industri mebel. Pengusaha mulai mengembangkan usahanya, dengan lebih berorientasi eksport. Dengan mencari informasi pasar, seperti kualitas produk, dan jenis desain yang sedang digemari oleh konsumen.

Abstrak :
Apapun bentuk program dan proyek pembangunan yang digulirkan ke desa, hendaknya melibatkan masyarakat di dalam proses pembangunan untuk mewujudkan suatu perubahan terencana untuk mencapai kemajuan masyarakat lokal. Karena ditujukan untuk merubah masyarakat itulah, sudah sewajarnya masyarakat dijadikan sebagai pemilik program dan proyek pembangunan. Perubahan yang dituju adalah suatu tahapan pembangunan yang hasilnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Wacana mengenai pembangunan desa tidak terlepas dari dua model perencanaan pembangunan top down planning dan bottom up planning. Pada dasarnya setiap program pemerintah senantiasa mencerminkan kedua model tersebut, hanya intensitasnya yang berbeda. Sesuai dengan tuntutan paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (people centered development), sudah semestinya pendekatan bottom up planning diperbesar dan menjadi inti proses pembangunan yang memberdayakan masyarakat. Tesis ini meneliti tentang suatu dimensi yang lebih khusus yaitu kajian tentang perencanaan pembangunan di tingkat lokal dalam desain progam dan proyek pembangunan yang aktual dan bersifat lokal, yaitu Program Dana Bantuan Pembangunan Nagori/Kelurahan (BPN/K), Program Pengembangan Prsarana Perdesaan (P2D) dan Proyek Pemberdayaan Kecamatan Terpadu (P2KT). Implementasi desain tersebut berupa keterlibatan masyarakat dalam local planning sebagai perwujudan proses pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini berlokasi pada desa-desa (istilah desa adalah interchangeable dengan istilah Nagori sebagai sebutan lokal) di Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat masih rendah dalam perencanaan pembangunan. Tanpa disadari peranan pemerintah masih lebih besar, meskipun tidak secara fisik, akan tetapi dalam wujud regulasi yang kurang memberikan keleluasaan bagi masyarakat. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa ucapan orang-orang serta fenomena sosial yang dapat diamati. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan dan kajian secara langsung, selain wawancara yang tidak terstruktur dan mendalam untuk memperoleh data tentang keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat lokal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada tataran desain, keterlibatan masyarakat sudah diadopsi dalam desain program dan proyek pembangunan yang digulirkan, sedangkan dalam tataran implementasi, keterlibatan masyarakat sudah baik dalam program BPN/K dan P2D, dibandingkan dalam proyek P2KT yang masih didominasi oleh birokrat kecamatan. Masyarakat sebenarnya antusias dan mempunyai respon yang tinggi dalam proses perencanaan pembangunan yang memang berkenaan langsung dengan kebutuhan lokal. Keterlibatan dalam proses pelaksanaan saja sudah dianggap baik, akan tetapi akan sangat lebih baik terlibat sejak dari perencanaan, namun banyak kepentingan yang menjadi tantangannya, sehingga tidak serta merta terwujud pada program dan proyek yang ada. Masyarakat banyak yang tidak mengerti tentang mekanisme dan segala aspek-aspeknya, akan tetapi mereka secara sederhana memahaminya kalau mereka disertakan dan klop dengan solusi permasalahan yang dihadapi.