Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Meskipun TNI telah berubah dengan melakukan redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi peran serta merumuskan paradigma barunya, tetapi (sebagian) masyarakat masih banyak yang belum memahaminya. Benarkah perubahan tersebut telah membuat TNI lebih fungsional ? Permasalahan tersebut penulis pandang penting untuk diteiliti karena persamaan visi dan persepsi antara masyarakat dan TNI. Tentang peran TNI adalah merupakan aspek penting dalam tata kehidupan nasional. Ditinjau dari aspek fungsional, fenomena tuntutan terhadap penghapusan Dwifungsi ABRI dapat dikatakan sebagai tuntutan agar ABRI dapat kembali Iebih fungsional. Oleh karena itu analisa fungsional akan digunakan untuk memahami permasalahan tuntutan pembubaran Dwifungsi ABRI dan konsepsi serta implementasi Paradigma Baru/ Reformasi Internal TNI. Dalam hal ini penulis bependapat bahwa teori fungsionalisme Robert K. Merton dan Niklas Luhmann merupakan teori yang tepat untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data penelitian seperti yang dimaksudkan, ditetapkan 10 orang informan yang terdiri dari para pengamat/ pakar dengan 2 Surat Kabar Harian sebagai subyek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik : wawancara mendalam (depth interview), content analisis dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisa secara kuantitatif dengan bantuan tabel-tabel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas informan (80% lebih) yang terdiri dari para pakar/ pengamat menilai bahwa baik konsepsi maupun implementasi Paradigms Baru/ Reformasi Internal TNI adalah langkah dan proses perubahan internal TNI yang sangat positif. langkah-Iangkah perubahan dalam Reformasi internal TNI tersebut dipandang sebagai Iangkah nyata yang responsif dan akomodatif terhadap tuntutan perkembengan yang ada. Tentang pemberitaan media massa, Secara umum media massa telah memberikan perhatian terhadap Paradigma Baru/ Reformasi Internal TNI. Nilai pemberitaan pada dua media massa ibukota menunjukkan bahwa 48,7% benilai positif (informatif positif). Lainnya sebanyak 32,2% bernilai negatif (kritik negatif). Sedang sebagian kecil (19%) pemberitaannya bersifat netral (kritik positif). Dari data yang ada menunjukkan bahwa secara prinsip tidak ada gap persepsi antara pandangan pakar dengan konsepsi maupun implementasi Pradigma Baru TNI, Seluruh informan menilai proses perumusan konsepsi dan penyusunan program implementasi Pradigma Baru/ Reformasi Internal TNI telah memperhatikan dan mengakomodasi aspirasi dan pandangan publik. Kesenjangan terjadi antara nilai pandangan para pakar dan nilai pemberitaan pada media massa. Hal ini bisa terjadi karena para pakar memiliki konsistensi dalam pengamatan intensif terhadap proses Reformasi Internal TNI. sementara media massa cenderung mengangkat fenomena-fenomena yang muncul khususnya yang bernuansa polemis. Ditinjau dari aspek fungsional, berdasarkan fakta yang ada menunjukkan bahwa mayoritas informan (80%) menilai (bahwa setelah melakukan Reformasi internal dan meninggalkan Dwifungsinya, keadaan TNI dipandang menjadi mergarah pada keadaan yang lebih fungsional yang demikian ini karena TNI telah meninggalkan peran Sospol yang implementasinya dimasa lalu dipandang telah menimbulkan ekses dan bias-bias yang merusak netralitas dan profesionalisme TNI. Ada beberapa indikasi penting yang dipandang para pakar telah mengarah pada proses pembentukan TNI lebih fungsional. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah, bahwa upaya-upaya TNI merumuskan dan mengimplementasikan Paradigma Baru/Reformasi Internalnya telah menunjukkan adanya perubahan signifikan yang mengarah pada peningkatan profesionalisme dan meningkatkan perannya yang iebih fungsional.

Abstrak :
Program perbaikan kampung yang telah dilakukan sejauh penulis amati, selalu memberikan prioritas kepada pembangunan sarana infrastruktur kampung, dan kurang memberikan pertalian pada sektor sosial ekonomi masyarakat. Hal tersebut kerap kali terjadi, karena pemerintah selalu menyeragamkan bentuk kegiatan program pada setiap kampung, padahal masing-masing kampung memiliki karakteristik, masalah dan pontensi yang berbeda. Untuk itulah penulis bertujuan mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat yang bisa dikembangkan untuk pelaksanaan program perbaikan kampung tersebut. Konsep yang menjiwai penelitian ini adalah bahwa kaum marjinal yang miskin sekalipun, memiliki potensi yang bisa dikembangkan untuk perbaikan kondisi kehidupan masyarakat sendiri. Terutama pada kampung di perkotaan yang mengalami proses marjinalisasi, dari perkembangan lingkungan sekitarnya yang menjadi sebuah kota. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan realitas yang ada di Kampung Bulakambing. Populasi pada penelitian ini adalah kepala keluarga yang ada di Kampung Bulakambing, dengan mengambil 60 kepala keluarga sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan kombinasi data kuantitatif dan data kualitalif. Data kuantitatif didapatkan dari hasil menyebarkan kuesioner, sedangkan data kualitatif didapatkan berdasarkan hasil observasi serta wawancara mendalam terhadap 9 orang informan, yaitu 7 orang dari masyarakat Kampung Bulakambing serta 2 orang pejabat Pemerintah Kota Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi sosial masyarakat kampung Bulakambing yang dapat dijadikan aset bagi pelaksanaan program perbaikan kampung, dapat terlihat dari homogenitas masyarakatnya, kuantitas usia produktif, bentuk masyarakat yang masih gemeinschaft, yang masih memiliki solidaritas diantara warga masyarakat yang cukup kuat serta hubungan sosial dan kerja sama yang baik diantara warga masyarakat. Temuan lain memperlihatkan bahwa, potensi masyarakat amat rendah pada aspek tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, jenis keterampilan, serta pendapatan, sehingga hal tersebut merupakan masalah yang harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program perbaikan kampung. Akan tetapi pada tataran implementasi justru aspek tersebut, kurang serius dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tangerang. Besarnya dominasi pemerintah daerah yang tidak menyerap aspirasi masyarakat mewarnai pelaksanaan program perbaikan kampung di kampung Bulakambing tersebut. Sebagai rekomendasi, penulis menyarankan untuk pelaksanaan program perbaikan kampung hendaknya dilakukan dengan pendekatan partisipasi masyarakat, dad mulal identifikasi masalah dan potensi yang ada pada masyarakat, pengembangan program, sosialisasi program, implementasi program, sosialisasi implementasi program serta evaluasi program. Tentu saja pelaksanaan program tersebut melibatkan pemerntah daerah, masyarakat setempat serta stake holder lain. Adapun program pengembangan potensi sosial ekonomi masyarakat hams menempati prioritas utama dad pelaksanaan program perbaikan kampung tersebut.

Abstrak :
Studi tentang pola adaptasi dan strategi pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan industri merupakan salah satu studi dalam kajian sosiologi industri. Studi ini menjadi menarik untuk ditelaah berkenaan dengan perkembangan industri di Indonesia dalam tiga dasawarsa terakhir sebagai salah satu sektor utama dalam pembangunan, di antaranya adalah kawasan industri di Kabupaten Bekasi. Beberapa kajian masih lebih memfokuskan meneliti pola hubungan industri dan masyarakat, tanggung jawab sosial industri terhadap lingkungan sekitar, dan hubungan internal industri, tetapi kajian mengenai bagaimanakah pola adaptasi dan strategi pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan industri dan implikasi kebijakan pemberdayaan masyarakat masih perlu dikaji secara mendalam. Penelitian ini melihat bagaimana pola adaptasi dan strategi pemberdayaan masyarakat dilakukan (Dusun Sempu, Desa Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi) di sekitar kawasan Industri Cikarang-Jababeka. Kajian ini menjadi sangat menarik untuk diteliti dengan karakteristik yang memerlukan pendekatan yang khusus dalam membuat kerangka analisa penelitian. Analisa pola adaptasi menggunakan teori perubahan sosial, strategi adaptasi, tipe adaptasi dan pola adaptasi serta analisis SWOT dan strategi pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang dimulai melalui pemetaan sosial (social mapping) dengan langkah pengumpulan data, observasi dan studi pustaka. Pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara mendalam dengan memilih informan kunci (key informan) berdasarkan kategori informan yang dibangun, yang terdiri atas bekas keluarga pemilik lahan luas, bekas keluarga pemilik lahan sempit dan bekas kuli tani/lio serta masyarakat pendatang. Hal ini berkaitan erat dengan pola kepemilikan tanah dan kondisi setelah pembebasan lahan industri yang berimbas terhadap strategi adaptasi masyarakat, tipe adaptasi dan pola yang dilakukan masyarakat sekitar kawasan industri. Perubahan sosial yang terjadi di lokasi penelitian tidak terlepas dari dinamika pertumbuhan kawasan Industri (khususnya Kawasan industri Cikarang-Jababeka). Dampak industri terhadap masyarakat desa di antaranya adalah semakin menipisnya lahan dan perubahan struktur ekonomi, yang mempengaruhi produktivitas ekonomi masyarakat tersebut sehingga termarginalisasi. Masyarakat kemudian memilih strategi adaptasi untuk dapat bertahan di lingkungannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan kategori bekas keluarga pemilik lahan luas, keluarga pemilik lahan sempit dan keluarga pekerja tani/lio dan masyarakat pendatang memiliki strategi adaptasi dan pola adaptasi yang khas. Strategi yang dilakukan meliputi: (a) masyarakat desa mengandalkan bentuk-bentuk usaha swadaya (self help) yang bersifat subsisten absolut; (b) beralih ke sektor non-pertanian dan batubata (Non-farm-subsisten); (c) mengandalkan bantuan dari luar; (d) memasuki pola ekonomi industri, dan mengikuti perilaku ekonomi industri di antaranya bergerak di bidang home-industry (industry group) dan (e) masyarakat desa yang tetap bertahan dengan pola ekonomi lama (pertanian dan batubata) dan mencari usaha lain yang bersifat komersial (komersial relatif). Di sisi lain, sebagian masyarakat pendatang ada yang bersifat subsisten, di sisi lain ada pula yang bersifat komersial dengan ikatan kedaerahan yang tinggi. Berdasarkan strategi dan pola adaptasi yang berkembang, maka dikaji berdasarkan analisis SWOT sebagai dasar strategi pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan industri. Berdasarkan tipologi tersebut, kemudian dirancang strategi perencanaan pembangunan sosial yang sesuai dengan pola adaptasi masyarakat sekitar kawasan industri. Oleh sebab itu, strategi perencanaan sosial melalui program pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan komunitas sekitarnya. Dengan demikian, melalui program-program pemberdayaan masyarakat tersebut diharapkan kehadiran industri di suatu daerah justru tidak memarjinalkan masyarakat, tetapi dapat berkembang bersama-sama dengan masyarakat di sekitarnya. Selain itu, perlu juga ditunjang dengan berbagai kebijakan dan program-program baik dari pemerintah daerah maupun pihak pengelola kawasan industri.

Abstrak :
Program IDT adalah salah satu pogram pembangunan yang berorientasi pada usaha pemberdayaan kemampuan masyarakat yang bertujuan untuk menumbuhkan dan memperkuat kemampuan masyarakat miskin dalam meningkatkan taraf hidupnya dengan membuka dan mengembangkan berbagai usaha ekonomis produktif yang sesuai dengan kemampuannya. Orientasi program ini mengarah kepada kemandirian dan otonomi masyarakat dalam mengembangkan usahanya melalui kelompok. Di dalam kelompok tersebut diharapkan mereka dapat menghidupkan modal-modal sosial yang telah dimilikinya guna mengembangkan modal usaha yang telah diberikan. Hal tersebut sesuai dengan paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat atau juga dapat dikatakan pembangunan yang berorientasi pada "bottom up policy". Tulisan ini mempelajari aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin lewat bantuan modal usaha yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah Khusus ibukota Jakarta melalui program Impres Desa Tertinggal Non Regular In Gub di kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat dengan unit analisanya yaitu individu-individu penerima bantuan modal usaha yang tergabung didalam kelompok usaha yang` dinamakan pokmas (kelompok masyarakat). Konsep teoritik utama yang mendasari penelitian ini adalah konsep pemberdayaan (empowerment) yang menekankan pada kemandirian, kemampuan dan potensi masyarakat pelaksana program. Dalam proses ini kelompok masyarakat (pokmas) diberi "power" untuk dapat menggunakan potensi dirinya dalam mengembangkan modal usaha yang diberikan. Mereka dipacu, diberi motivasi melalui pendampingan yang intensif, dibina dan dididik untuk keluar dari lilitan kemiskinan. Berbagai modal sosial yang mereka miliki digunakan secara intensif dalam bentuk kerja sama yang sehat, kreatif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian menitikberatkan pada dua kelompok masyarakat pelaksana program yakni kelompok masyarakat yang berhasil dan kelompok masyarakat yang tidak berhasil. Indikatornya adalah perubahan gaya hidup periode sebelum program dan sesudah dlaksanakannya program. Dari wawancara dan pengamatan secara intensif dan terus menerus terhadap kegiatan kedua kelompok ini diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat dapat memberdayakan dirinya apabla diberi kesempatan yang luas untuk mengembangkan potensinya. Program pembangunan direkomendasikan agar tidak lagi bersifat "top down policy", tetapi sudah harus bersifat "bottom up policy".

Abstrak :
Dinamika perkembangan organisasi lokal, menunjukkan fenomena yang menarik untuk melihat bagaimana organisasi lokal tersebut dapat melakukan interaksi sosial yang saling mempengaruhi dengan lingkungannya. Karang Taruna sebagai salah satu organisasi yang telah lama ada di tingkat grassroot (desa/kelurahan) pada perkembangannya menunjukkan peran dalam penanganan masalah sosial yang ada di lingkungannya. Perhatian berbagai pihak terhadap Karang Taruna masih cukup besar dimana pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial RI memberikan dukungan dalam rangka meningkatkan kinerja Karang Taruna melalui Program Pemberdayaan Karang Taruna. Program pemberdayaan Karang Taruna dengan dukungan dana APBN tersebut pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Propinsi melalui Instansi Sosial. Secara fisik program pemberdayaan Karang Taruna dapat dilaksanakan dengan baik, namun secara fungsional keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan Karang Taruna tersebut masih menjadi pertanyaan besar sehingga sangat memerlukan kajian mendalam. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui dampak pelaksanaan program pemberdayaan Karang Taruna melalui studi kasus terhadap salah satu Karang Taruna sasaran program pemberdayaan Karang Taruna, dengan melakukan kajian mendalam terhadap beberapa komponen kegiatan yang penting bagi keberlangsungan Karang Taruna. Komponen kegiatan dimaksud mencakup : a) kegiatan manajemen organisasi; b) kegiatan usaha ekonomi produktif; c) usaha kesejahteraan sosial; d) hubungan eksternal dan internal Karang Taruna. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah: a) Mengetahui dampak pelaksanaan program pemberdayaan terhadap perkembangan kegiatan Karang Taruna Pemuda Harapan sebagai fokus penelitian; baik kegiatan manajemen organisasi, usaha kesejahteraan sosial, usaha ekonomis produktif, dan hubungan Karang Taruna; b) Mengetahui bagaimana kemampuan Karang Taruna Pemuda Harapan dalam memberdayakan berbagai sumber daya internal organisasi dan lingkungannya, serta pengaruh lingkungan terhadap keberadaan Karang Taruna; c) Mengetahui pelaksanaan pemberdayaan terhadap Karang Taruna Pemuda Harapan Desa Kertawangi, jika dikaitkan dengan konsep pemberdayaan dimana Karang Taruna sebagai sasaran program diberi kewenangan dan keleluasaan dalam merencanakan, melaksanakan maupun menilai kegiatan pemberdayaan yang diterimanya. Unit analisa yang peneliti gunakan adalah Karang Taruna Pemuda Harapan Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung, dengan menggunakan informan sebagai sumber data primer yaitu pengurus dan warga Karang Taruna, aparat pemerintah desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi, para tokoh masyarakat, pengusaha lokal, dan akademisi. Jumlah keseluruhan informan yang diwawancarai adalah 26 orang. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara langsung dan mendalam (indepth interview) dengan menggunakan panduan wawancara. Selain itu, sebagai bahan penunjang dilakukan penelusuran data sekunder yang diperoleh dari catatan, dokumen, data-data geografis dan demografis lokasi studi. Terdapat empat aspek kegiatan dan indikatornya, yaitu: 1) aspek usaha ekonomis produktif dilihat dari dimensi program kerja, pengorganisaian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan; 2) aspek manajamen organisasi dilihat dari dimensi program kerja dan sarana prasarana organisasi; 3) aspek usaha kesejahteraan sosial dilihat dari dimensi program kerja, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan; 4) aspek hubungan mencakup dimensi hubungan internal dan eksternal; 5) aspek program pemberdayaan Karang Taruan mencakup dimensi substansi program, proses penyusunan program, dan pelaksanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pelaksanaan pemberdayaan Karang Taruna mempunyai pengaruh terhadap terj adinya peningkatan kegiatan Karang Taruna, khususnya pada kegiatan usaha ekonomis produktif, namun tidak memberikan dampak positif terhadap bidang kegiatan lainnya. Keberadaan Karang Taruna Pemuda Harapan sangat dipengaruhi faktor lingkungan seperti : pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten, Badan Perwakilan Desa (BPD), tokoh masyarakat dan kelompok pengusaha. Program pemberdayaan Karang Taruna yang disusun masih bersifat top down, belum melibatkan berbagai kalangan maupun Karang Taruna. Sehingga program tersebut belum sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan Karang Taruna. Berdasarkan hasil penelitian, dirancang suatu strategi perencanaan pembangunan sosial yang sesuai dengan karakteristik Karang Taruna dan kondisi wilayahnya. Program yang ditawarkan adalah Model Pemberdayaan Karang Taruna Melalui Pendampingan. Model ini merupakan paduan antara pendekatan perencanaan sosial dengan pengembangan komunitas lokal, dimana program pemberdayaan Karang Taruna disusun melalui proses perencanaan sosial yang pelaksanaannya mengutamakan partisipasi Karang Taruna dan masyarakat, dengan menempatkan pendamping sebagai mitra dalam pelaksanaannya.