Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pelaksanaan otonomi daerah yang hingga saat ini telah memasuki tahun kelima memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya. Pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya. Pemerintah daerah harus mampu melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerahnya sebagai sumber dana potensial guna mendukung biaya operasional pemerintah daerah. Oleh karena itu, penerimaan asli daerah mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah untuk mengurangi ketergantungan subsidi dari pemerintah pusat. Sumber penerimaan asli daerah Provinsi DKI Jakarta sampai dengan tahun 2002 masih didominasi oleh pajak daerah (82%), retribusi daerah (7%) dan penerimaan lain-lain (10%), sedangkan untuk penerimaan laba dari instansi yang membidangi masalah pengelolaan aset (yaitu perusahaan daerah/BUMD, Sekretaris Daerah, dan Lembaga Teknis) masih sangat kecil (1%). Fakta ini menunjukkan lemahnya kinerja dan sistem organisasi tata kerja instansi/unit kerja pemerintah yang membidangi pengelolaan aset kota daiam melakukan pemberdayaan aset kota melalui program restrukturisasi, profitisasi dan privatisasi. Besarnya nilai dan jumlah aset kota Jakarta, yaitu sebesar hampir 75 trilyun rupiah banyak diperoleh dari bidang tanah dan bangunan. Kondisi aset tanah dan bangunan yang pada umumnya memiliki potensi dan produktifilas tinggi ini belum dioplimalkan oleh Pemerintah. Akibatnya, beban biaya (anggaran) pemeliharaan terhadap aset tersebut terus bertambah, karena sifat biaya pemeliharaan aset untuk tanah dan bangunan adalah fixed cost, artinya biaya tersebut akan tetap ada meskipun tidak digunakan atau dimanfaatkan. Aset kota Jakarta berupa tanah dan bangunan yang belum dimanfaatkan dapat dikembangkan dengan melibatkan partisipasi dari pihak ketiga (masyarakat, yayasan sosial maupun sektor swasta). Keterlibatan unsur pihak ketiga ini selain mengurangi beban biaya anggaran juga membantu Pemerintah dalam meningkatkan sumber penerimaan daerah sebagai dasar pelaksanaan pembangunan kota Jakarta dan mensejahterakan warga kota Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan strategi yang tepat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola aset Kota, terutama di bidang tanah dan bangunan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperkenalkan konsep Balanced Scorecard (BSC) unluk diterapkan pada Unit/Satuan Kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membidangi pengelolaan aset kota. Teori yang dipakai sebagai dasar penelitian adalah kombinasi ilmu manajemen, yaitu manajemen perkotaan, manajemen aset, manajemen strategis dan berbagai teori yang mendukung pemilihan strategi. Penentuan alternatif strategi yang digunakan adalah analisis SWOT, sedangkan penentuan strateginya dilakukan dengan menggunakan analisis tata olah hirarki (analisis AHP) dengan menggunakan perangkat lunak expert choice. Berdasarkan penetapan alternatif strategi pengelolaan aset kota dengan menggunakan metode matriks SWOT, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada pada posisi kuadran III, artinya bahwa Pemerintah memiliki potensi dan peluang pasar yang sangat besar, namun di lain pihak, instansi ini dihadapkan pada beberapa kendala/kelemahan di sektor internal organisasi. Maka berdasarkan tahapan strategi, akan lebih tepat bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pembenahan masalah internal organisasi. Dan berbagai pilihan stategis untuk melakukan pembenahan, strategi yang paling tepat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah dengan strategi pembenahan progresif, dan pelaku yang diprioritaskan untuk menerapkan Balanced Scorecard adalah Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta.

Abstrak :
Kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu terletak 45 km sebelah utara Kota Jakarta. Jumlah keseluruhan pulau sebanyak 76 pulau yang terbagi dalam empat zona yaitu zona inti, zona perlindungan, zona pemanfaatan (intensif dan tradisional) dan zona penyangga. Zonasi diberlakukan dengan pertimbangan perairan disekitar pulau memiliki kekayaan sumberdaya alam seperti terumbu karang dan biota laut lainnya. Zona pemanfaatan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan wisata dan permukinian dengan mempertimbangkan konservasi lingkungan. Dalam realitanya, terjadi penyimpangan pemanfaatan pulau, bangunan-bangunan yang berada di zona pemanfaatan dan aktivitas wisata yang dijalankan di Pulau Putri dan Pulau Matahari tidak sesuai dengan strategi konservasi sesuai amanat UU No 5 Tahun 1990 dan PP No 18 Tahun 1994. Hal ini terjadi karena pemanfaatan pulau jauh lebih berkembang dibandingkan peraturan yang muncul belakangan. Tumpang tindihnya kewenangan dalam hal pengembangan pulau antara Pemda DKI dan Departemen Kehutanan, membuat rendahnya penegakan peraturan (law enforment). Pihak swasta selama ini hanya mengacu kepada peraturan yang dikeluarkan oleh DKI Jakarta yaitu SK Gubenur 1814 Tahun 1989 dan Perda No 11 Tahun 1992. Dengan kondisi tersebut, pengembangan pulau wisata di zona pemanfaatan intensif, berdasarkan SWOT analisis harus dilakukan reorentasi pengembangan. Pola pengembangan yang dijalankan selama ini cenderung memberikan ancaman terutama dalam kerusakan alam. Namun, pulau-pulau wisata memiliki kekuatan (strength) untuk bisa dikembangkan, terutama dalam hal potensi yang dimiliki. Langkah yang bisa dilakukana adalah melakukan diversifikasi jenis pariwisata yang telah dijalankan selama ini. Jika diversifikasi dijalankan, maka arah pemanfaatan pulau akan lebih memberikan manfaat bagi pulau itu sendiri maupun stakeholder lain yaitu masyarakat dan pemerintah baik untuk masa sekarang maupun masa mendatang. Diversifikasi yang bisa dilakukan terhadap pemanfaatan pulau adalah reorientasi jenis pariwisata yaitu, diantaranya adalah ekowisata, suatu perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi Iingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Konsep ekowisata sepenuhnya bisa dijalankan sepenuhnya, bagi pulau-pulau yang belum (operasional) berjalan. Sementara untuk pulau-pulau yang sudah dimanfaatkan, secara bertahap di alihkan konsepnya sebagai ekowisata. Dengan konsep ekowisata, maka ancaman berupa kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktifitas pengembangan dan wisata dapat diminimalisir. Karena pada hakekatnya ekowisata merupakan bentuk wisata yang dikelola dengan pendekatan konservasi. Ekowisata lebih mempergunakan pendekatan pelestarian dibandingkan pemanfaatan.

---

Thousand Islands National Park region is situated 45 km Northern Jakarta. The number of Islands consist of 76 islands which are divided into 4 zones. They are core zone, protection zone utilization zone (intensive and traditional) and support zone. Zonation is implemented considering the oceans along the islands contain natural resources; such as coral and other creature of sea. The utilization zone can be called upon the tourism interests and dwelling with consideration of environment conservation. In reality, there are deviations of the Island utilization; buildings placed in the utilization zone and tourism activities carried out in Putri Island and Matahari Island are compatible with the conservation strategy that is act no 5 ! 1990 and government law no 8 ! 1994. These happen because the making use of the islands develop faster than the regulations that come later. The over laping authority in developing the islands between Pemda DKI and Forestry Department causes the weakness of law enforcement. So far, private sectors have just referred to the regulations issued by Jakarta Local District, Governor's decree 1814 1989 and Perda no 11/1992. Under such circumstances and based on SWOT analysis, the development of tourism islands in the intensive utilisation zone extremely needs a development reorientation. The pattern of the development which has been carried on so far prone to give threats specifically in the nature destruction . But tourism islands own strength to be exploited especially in their potentials. Diversifying types of tourism which have been performed so far can be a good step to be implemented. if it works, the make use of the islands will give more benefit to either the islands themselves or other stakeholders, they are the community and the government for either today or future. Diversification that is possible to be applied is reorienting types of tourism among others; ecotourism; a tourism trip to natural areas intended to the environment conservation, life preservation and local community welfare. Ecotourism consept is fully accessible to be implemented to the operationally not in progress island. In the meantime, by steps, the concept of the in progress islands can be shit 0d to be ecotourism one. Throught this concept all kinds of threats such as environment destruction caused by the activities of developing and tours can be minimized. Basically, otourism is a form of tourism which is managed through the conservation approach. Ecotourism put to use more preservation than utilization.

Abstrak :
Dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1999 mengenai RT/RW DKI Jakarta, pada Pasal 10 ditetapkan wilayah Selatan Jakarta Selatan sebagai daerah resapan air. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan daerah tersebut sebagai resapan air, maka pengembangan wilayah dibatasi dengan ketentuan KDB rendah, serta intensitas pengembangan sangat rendah. Untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan maka dilakukan penelitian terhadap penerapan peraturan KDB rendah dan menjadikan Kecamatan Jagakarsa sebagai studi kasus. Dilihat bagaimana penerapan KDB rendah pada wilayah perumahan. Dipilihnya wilayah perumahan karena berdasarkan tata guna lahan di wilayah ini, ternyata penggunaan utamanya adalah untuk perumahan (64%). Dalam ketentuan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan Jagakarsa, pada bagian Rencana Intensitas Bangunan ditetapkan KDB maksimal 20% untuk wisma (perumahan). Untuk mengetahui apakah penerapan peraturan KDB pada wilayah perumahan sesuai dengan ketentuan atau justru sudah terjadi pelanggaran, dapat dilihat dari hasil nilai KDB. Sedangkan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan peraturan tersebut, maka dilakukan observasi lapangan, wawancara dengan menggunakan kueisioner dan wawancara berpedoman. Sumber informasinya adalah dari pihak pejabat pemerintah setempat, pihak pengembang perumahan, tokoh rnasyarakat dan warga di lingkungan tersebut. Hasil analisis menunjukkan rata rata nilai KDB pada wilayah perumahan pada tahun 2003 sudah berada pada klasifikasi KDB tinggi, dengan demikian penerapannya sudah tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Selain itu, diketahui hampir sebagian besar warga tidak mengetahui peraturan yang ada, hal ini disebabkan penyampaian informasi mengenai peraturan kurang optimal. Pihak pemerintah daerah setempat ternyata tidak konsekwen dalam menerapkan peraturan ini, dimana dalam pelaksanaannya mereka memberikan izin kepada warga unutk membangun rumah dengan nilai KDB yang lebih tinggi dari peraturan yang telah direncanakan (KDB maksimal 20%). Beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan KDB (nilai KDB) yaitu pemahaman terhadap peraturan KDB rendah, kesediaan dalam penerapan peraturan, tingkat pendidikan, pekerjaan, serta alasan bermukim. Dengan demikian, beberapa faktor tersebut, perlu diperhatikan dalam upaya pencapaian KDB rendah. Disarankan sosialisasi peraturan KDB perlu dtingkatkan melalui brosur dan pengumuman langsung ke warga, atau melalui media cetak dan elektronik yang mudah diakses oleh mereka. Kepastian izin penerapan KDB harus jelas sehingga antara penerapan dan peraturan dapat konsekwen. Lahan yang diperuntukkan sebagai RTH sebaiknya menjadi milik negara (dibebaskan). Karena kondisi penerapan KDB pada wilayah perumahan sudah tidak memungkinkan (tidak sesuai dengan ketentuan), rnaka untuk pengendalian lebih lanjut dapat dilakukan pada tingkat kawasan.

Abstrak :
Prasarana jalan umum, termasuk ruas utama jalan lokal di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, merupakan barang publik (public goods) yang harus tetap berlangsung (viable) untuk menjaga produktivitas dan sustainabilitas perkembangan wilayah tersebut. Pada saat ini, pembangunan ruas utama jalan lokal tersebut bermasalah karena keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten Tangerang, disamping kurangnya keterlibatan para stakeholder lainnya. Penelitian yang merupakan studi kasus ini, bertujuan untuk menggali partisipasi aktif para stakeholder dalam pembangunan ruas utama jalan lokal tersebut. Tahapan dalam proses pembangunan prasarana jalan umum disimulasikan dengan peran masing-masing stakeholder pada setiap tahapan dalam kondisi saat ini. Menilai dan menganalisis dampak-dampak, utamanya yang negatif sebagai kelemahan (weakness), yang akan menjadi rumusan sasaran-sasaran (targets) dalam membangun kapasitas dan membangkitkan ketertarikan, sebagai dasar strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi para stakeholder dalam pembangunan ruas utama jalan lokal tersebut. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kemampuan tahunan pemerintah daerah dalam anggaran pembangunan prasarana jalan umum hanya mencapai kurang lebih setengahnya saja. Keterlibatan para stakeholder dalam pentahapan pembangunan ruas utama jalan lokal tersebut, masih di dominasi oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Proses penganggaran pembangunan daerah belum mengakomodasikan keterlibatan para stakeholder, sehingga partisipasi masyarakat lokal dan swasta masih rendah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa strategi peningkatan partisipasi dalam pembangunan ruas utama jalan lokal tersebut, dilakukan dengan membangun kapasitas dan membangkitkan ketertarikan masing-masing stakeholder. Peningkatan partisipasi pemerintah daerah, lebih ditujukan kepada pengembangan kapasitas dalam 3 (tiga) dimensi: sistim, entitas, dan individu. Peningkatan partisipasi swasta, dilakukan melalui beberapa pra-kondisi yang menyangkut aspek ekonomi, sebagai kompensasi tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam kontribusinya. Peningkatan partisipasi masyarakat dilakukan melalui prosedur yang sistimatis dan menerus, mengikuti pentahapan pembangunan prasarana jalan umum, didampingi pihak kredibel sebagai katalisator pembangunan, yang membantu memberdayakan masyarakat agar tidak kehilangan momentum pembangunannya. Peningkatan partisipasi stakeholder harus dilakukan dalam suatu proses koordinasi bersama-sama, karena satu dengan lainnya saling berhubungan dan saling ketergantungan (interdependence). Untuk ke depan, proses penganggaran pembangunan prasarana jalan umum, sebaiknya di dasari Program Jangka Menengah (PJM). Beberapa hal yang menjadi aturan dasar dalam aspek penganggaran pembangunan sebelumnya, harus mendapat fleksibilitas untuk dievaluasi kembali secara sistimatis agar dapat mendorong partisipasi masyarakat dan swasta. Pembangunan prasarana jalan umum sebaiknya juga dilakukan dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dengan wilayah sekitarnya_ Dalam pandangan pembangunan yang lebih luas, peran stakeholder-stakeholder yang lainpun dan masih berhubungan, dapat turut serta membantu keberlangsungan prasarana jalan umum.

---

Stakeholders Participation in Public Road Development (Case Study: Main Internodes of Local Road in Tigaraksa Sub district, Tangerang Regency)Public road, inclusive of main internodes of local road in Tigaraksa Sub district, Tangerang Regency, representing public goods which must remain to viable to take care of productivity and sustainability of the regional growth. At the moment, development of main internodes of the local road a period of because limitation of Governmental budget of Tangerang Regency, beside the lack of involvement of all other stakeholder. Research representing this case study, aim to explore active stakeholders? participation in main internodes development of the local road. Step in course of public road development is simulation with role of each stakeholder in each step in a condition of this time. Assessing and analyzing impacts, the core important which are negative as weakness, to become targets formula in capacities develop and interest awaken, as strategy base which must be conducted to increase participate of all stakeholder in main internodes of the local road development. Result of research show that annual ability of local government in public road development budget only reaches more or less just the half. Stakeholders Involvement in main internodes of the local road development phasing, still in domination by Tangerang Regency Government. Process area development budgeting not yet accommodated involvement of all stakeholders, so that participate local society and the private sector still lower. Conclusion from this research is that strategy of participation improvement in main internodes of the local road development, conducted by capacities develops and interest awakens of each stakeholder. Improvement of local government participation, more addressed to development of capacities in three dimensions: systems, entities, and individual. Improvement of private sector participation, conducted through some preconditions which is concerning economic aspect, as compensation of environmental and social responsibility in their contribution. Improvement of local society participation conducted through systematic and continuum procedure, following phasing of public road development. Consorted by credible party as development catalyst, assisting local society powered in order not to loss of development momentum. Improvement of stakeholders participation must be done in co-ordinate process, because one another interact and interdependence. To forwards, budgeting process of public road development, better be constituted by Mid-Term Program (Program Jangka Menengah-PJM). Several things becoming elementary order in budgeting aspect of previous development have to get flexibility to be re-evaluated by systematic in order to push local society and the private sector participation. Public road development is also better conducted with more integrated approach regionally. In the eyes of broader development, role of other stakeholders which still correlate, earn to have a share to assist taking place of public road.

Abstrak :
Dalam tesis ini telah saya tunjukkan adanya perubahan makna pada bangunan-bangunan bersejarah bagi masyarakat Cina di kelurahan Roa Malaka Jakarta dengan bukti-bukti pada lima bangunan yang berfungsi sebagai rumah tinggal (1 bangunan), hunian dan usaha (2 bangunan) serta tempat usaha/jasa saja (2 bangunan). Perubahan makna tersebut ditunjukkan oleh: hilangnya ruang khusus yang menjadi inti pada bangunan Cina yaitu ruang pemujaan leluhur atau penggabungan ruang pemujaan tersebut dengan ruang yang lain yaitu ruang keluarga atau ruang tidur. Tidak adanya ruang khusus untuk pemujaan leluhur ini karena ruang dalam hunian mereka lebih didominasi dengan ruang untuk usaha. Dalam tesis ini juga saya tunjukkan kurangnya upaya-upaya pelestarian dari masyarakat Cina kelurahan Roa Malaka dalam hal merawat bangunan-bangunan bersejarahnya. Tiga dari bangunan yang diteliti telah berubah menjadi bangunan modern, sementara dua bangunan lainnya masih dalam bentuk asli tetapi dalam kondisi yang tidak terawat. Perubahan-perubahan yang terjadi pada bangunan-bangunan bersejarah tersebut adalah karena pola pikir masyarakat Cina di kelurahan Roa Malaka yang berubah karena pengaruh faktor pendidikan, faktor politik keagamaan, perkembangan kota Jakarta serta motivasi ekonomi dalam mengantisipasi perkembangan kota tersebut. Apa yang akan dijawab dalam tesis ini didasarkan pada pertanyaan apa makna bangunan bersejarah bagi masyarakat Cina di kelurahan Roa Malaka Jakarta dan bagaimana upaya pelestarian masyarakat Cina di kelurahan Roa Malaka terhadap bangunan-bangunan bersejarahnya tersebut.

---

Chinese Community in Roa Malaka Jakarta and Conservation Effort for Their Historical BuildingsRoa Malaka is one of the Chinese historical districts that play a role in the growth of Jakarta City. As an area that has many traditional Chinese buildings, the local Government through department of conservation tries to conserve the buildings in order to vitalize tourism. In this thesis, I have shown the changes of meaning of historical buildings to Chinese society in Roa Malaka Jakarta through five buildings that built around 1895 until 1945. The change of the meaning in that buildings shown by: loss of special room which become the core of Chinese building that is for ancestor worship or join it with family room or bedroom. The inexistence of special Room for the ancestor worship is because of the most rooms in their dwelling are used predominately for trading. In this thesis, I also show the lack of efforts of Chinese society in Roa Malaka in the case of taking care of their historical buildings. Three of the buildings have turned into modem building, whereas two other buildings still in the genuine form but in a poor condition (not maintained well). The changes that happened in those historical buildings are because of the mindset of Chinese people in Roa Malaka have changed. The change of their mindsets influenced by education factor, religious political factor, and the growth of Jakarta that cause destruction of the original buildings. This thesis attempts to answer two questions: 1) what is the meaning of historical building to Chinese society in Roa Malaka Jakarta and 2) how is their effort conserve their historical buildings.

Abstrak :
Visi Kota Jakarta sebagai kota bisnis (service city) adalah peningkatan pelayanan. Salah satu misinya adalah pelayanan parkir. Upaya tersebut perlu didukung oleh masyarakat agar terjadi proses partisipasi opini publik (umpan balik) bagi perbaikan pelayanan parkir. Untuk dapat melibatkan masyarakat dalam sistem pengelolaan perparkiran, maka perlu diketahui opini masyarakat melalui pilihan kebijakan yang diharapkannya. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan studi literatur dan penjajakan terhadap opini para stakeholder, analisis karakteristik lokasi parkir, analisis karakteristik pengguna jasa parkir, analisis harapan pengguna jasa parkir, analisis data diskrit, analisis utilitas dan pembentukan model multinomial logic. Penelitian dilakukan secara bertahap, setiap tahapan menghasilkan suatu temuan. Tahapan analisis opini para stakeholder menghasilkan temuan terhadap variabelvariabel yang perlu diperhatikan dan hubungan antar variabel tersebut, sehingga dapat dibentuk struktur pertanyaan dalam kuesioner. Tahapan observasi visual menghasilkan keputusan dalam penentuan titik awal surveyor mencari responden, dan pengecekan ulang terhadap kondisi karakteristik lokasi. Tahapan analisis data deskriptif menghasilkan gambaran saat ini mengenai karakteristik kondisi parkir, kondisi PJP, harapan PJP, dan preferensi terhadap kebijakan parkir yang ditawarkan. Tahapan pembentukan model menghasilkan suatu perkiraan permintaan pelayanan parkir publik pada masa depan melalui identifikasi tipologi dan faktor-faktor yang mempengaruhi probabilitas pilihan yang diminati PJP sesuai dengan analisis utilitasnya. Strategi jitu dalam upaya peningkatan pelayanan parkir atas dasar permintaan PJP adalah dengan memberi perhatian pada tipologi dan faktor-faktor yang terkait dengan tipologi yang sesuai. Perhatian yang diberikan dapat bersifat positif, maupun negatif. Strategi jitu dalam pelaksanaannya perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan parkir. Oleh karena kebijakan yang dihasilkan mengacu pada permintaan masyarakat, maka kebijakan yang dihasilkan akan dapat diterima oleh masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang dapat diterima diharapkan dapat mendatangkan dukungan masyarakat dalam proses implementasinya. ......Estimation of Future Demand for Public Services to Determine Parking Policies (Case Study: Jakarta City)Jakarta City as a service city has a vision to improve its services. One of its missions is parking service. The mission has to be supported by community, so public opinion (as a feed back) process will be involved in improving parking service. To involve the community in parking management system, it is important to explore public opinion through their own choice. The method of this study is literature study and stakeholders opinion survey, parking location analysis, customer characteristic analysis, customers preference, descret data analysis, utility analysis and to find logit multinomial model. This study has been conducted done phase by phase. Every phase have a result. Stakeholder analysis phase find some variables and the relationship among variables. The analysis will construct the structure of the question in the questionnaire. Visual observation result is a decision in determining first location for surveyor to find the respondent. This phase is useful to verify the location characteristic condition. Descriptive data analysis phase describe about parking condition characteristic, customer characteristic, customer preference about the offering policies. Model finding phase result will lead us to estimate the future demand in public parking policies through its typology and some factor that influence the probability of their choice, that shown by its utility analysis. The needed strategy that can improve parking service base on customer demand is focusing on its typology and its factors in every typology. The attention can be positive or negative. The implementation of this strategy has to be supported by parking policies. Due to the policies result base on customer demand, so the policies result will be accepted by people. Hopefully, the accepted policies can create people support in its implementation.

Abstrak :
Fenomena yang berkembang di masyarakat Provinsi Gorontalo sekarang ini, menjadi alasan untuk meneliti tentang apa sebenarnya persepsi masyarakat terhadap program unggulan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Fenomena tersebut adalah adanya anggapan masyarakat terhadap belum maksimalnya program unggulan Provinsi Gorontalo menaikkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat, serta pada tingkat pelayanan. Fenomena lainnya secara positif memandang pembangunan Provinsi Gorontalo lewat Program Unggulan membawa dampak baik dan peningkatan kesejahteraan serta pelayanan. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat apa persepsi masyarakat terhadap program unggulan Provinsi Gorontalo yang terdiri dari program peningkatan sumber daya manusia (SDM), agropolitan dan etalase perikanan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Dengan pengumpulan data lewat cara : kuisioner pada masyarakat dan wawancara berpedoman atau focus discusion kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan LSM. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata tidak terdapat perbedaan persepsi dan pengetahuan terhadap program unggulan Provinsi Gorontalo pada masyarakat perkotaan dan perdesaan. Secara umum persepsi masyarakat terhadap program unggulan ini sangat bagus, karena 107 responden dari 201 responden atau 53,2% menyatakan dengan adanya program unggulan ini etos kerja masyarakat Provinsi Gorontalo meningkat dan 53 responden atau 26,4 % menyatakan etos kerja masyarakat jadi lebih baik. Namun di sisi lain pemahaman masyarakat terhadap konsep program unggulan masih sangat dangkal. Jika program ini akan terus dilakukan, maka sosialisasi program harus lebih mendalam pada tingkat konsep dan pencapaian ukuran/standar keberhasilan dan target program jangka pendek, menengah dan jangka panjang perlu disesuaikan antara masyarakat dan pemerintah, agar bisa mengakomodir kepentingan semua pihak, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo. Daftar Pustaka : 35 (1978-2003) ......There were growing perception in some part of Gorontalo communities that current leading programs of Gorontalo government did not live up to its expectation. The communities perceived that the prosperity and income of the people of Gorontalo were still in the lower side. In contrast, some other communities thought that these programs gave benefit and increase the service and wealthy. The aim of this study is to clear up that conflicting perception on those leading programs, which were developing human resource, agropolitan and fishery. The study used qualitative and quantitative methods. Data collected using questioner to the communities, government officials, staffs of non-government organization and the local legislative representatives. The study found that in our samples, there was no different perception and understanding to the Government program between urban and rural communities. Most of the people perceived that the program was in excellent shape. Half of them stated that the program could increase the mood of the people. One fourth of them said that community spirit became better. However, while the people understood on the program as the Gorontalo brand, the substances underlying the concept were not understood. The study recommends that to sustain the program, socialization of concept must be carried out. People should understand the concepts. Standard achievement should be clearly spelled for the short term, the middle term and the long-term period. Bibliography: 35 (1978-2003)

Abstrak :
Penyediaan air bersih merupakan salah satu komponen pelayanan perkotaan (urban services) yang seharusnya menjadi tugas pemerintah kota. Sejak tahun 1990, penyediaan air bersih melalui pipa distribusi di kota Bekasi belum menjangkau seluruh masyarakat. Kondisi ini mendorong pengelola perumahan Bumi Bekasi Baru dan Kemang Pratama untuk menyediakan air bersih di kawasan perumahan masing-masing. Berdasarkan kondisi tersebut permasalahan penelitian yang akan diangkat adalah membahas peran pengelola perumahan dalam penyediaan air bersih. Apakah ada kerjasama antara pemerintah kota dan pengelola perumahan, bagaimana pengaturan pemanfaatan sumber air barsih, dan bagaimana pengelolaan air bersih di setiap kawasan perumahan, mengapa pengelolaan air bersih di perumahan Kemang Pratama berlanjut sementara di perumahan Bumi Bekasi Baru tidak berlanjut. Berkaitan dengan penyediaan pelayanan perkotaan Savas menguraikan ada berbagai bentuk pengaturan. Dari berbagai model pengaturan, tampaknya model mekanisme pasar yang sesuai untuk menganalisis penyediaan air bersih di Kecamatan Rawalumbu. Dalam kerangka manajemen perkotaan, Proud'homme melihat keterlibatan swasta menyediakan pelayanan perkotaan termasuk dalam koordinasi internal. Savas kemudian membedakan bentuk tersebut ke dalam bentuk privatisasi dan kerjasama penyediaan pelayanan perkotaan. Varibel-variabel yang dianalisis adalah tentang bentuk pelayanan, pembiayaan penyediaan prasarana air bersih, tanggung jawab penentuan harga, perolehan hasil penyediaan air bersih, hubungan antara konsumen dan produsen. Untuk memfokuskan penelitian ini saya mengajukan proposisi bahwa penyediaan air bersih di kawasan perumahan akan terus berjalan apabila air bersih bermakna sebagai barang ekonomi dan barang privat. Penyediaan air bersih akan berfungsi sebagai investasi jangka panjang bila penyediaan air bersih merupakan bagian dari pelayanan publik. Untuk mengungkapkan masalah penyediaan air bersih di kawasan perumahan saya menggunakan strategi penelitian studi kasus Robert K Yin. Yin mengatakan bahwa metode studi kasus dapat mengungkap masalah di bidang kebijakan publik dan perencanaan kota dan wilayah. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penyediaan air bersih di kawasan perumahan di Kecamatan Rawalumbu diprakarsai dan dikelola oleo pengelola perumahan Bumi Bekasi Baru dan Kemang Pratama. Mekanisme pembiayaan penyediaan prasarana air bersih tercakup dalam komponen harga rumah dan lahan. Mereka membentuk unit pengelola air bersih sendiri, sehingga hubungan antara konsumen dan produsen bersifat langsung. Konsumen membayar langsung biaya pemakaian air bersih kepada pengelola perumahan dan penentuan harga air bersih lebih mempertimbangkan biaya operasional. Bukan hasil keputusan politik yang harus mendapat persetujuan dari lembaga legislatif dan eksekutif. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini antara lain tidak ada kerjasama antara pemerintah kota dan pengelola perumahan dalam penyediaan air bersih di kawasan perumahan di Kecamatan Rawalumbu. Pengelolaan air bersih cenderung bersifat ekslusif, hanya melayani warga perumahan Bumi Bekasi Baru dan Kemang Pratama saja. Pengelolaan air bersih di perumahan Kemang Pratama dapat terus berlangsung karena air bersih bermakna sebagai barang ekonomi dan barang privat. Sementara pengelolaan air bersih di perumahan Bumi Bekasi Baru tidak berlanjut karena peraturan pemerintah tidak mendukung. Pada masa mendatang penyediaan air bersih dapat diperluas ke berbagai perumahan di sekitar Kecamatan Rawalumbu apabila ada kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dan pengelola perumahan. Pemerintah Kota Bekasi berfungsi sebagai penyedia air bersih sementara pengelola perumahan berfungsi sebagai pengatur pelayanan air bersih. Daftar kepustakaan: 120 (1967 - 2003)

---

Water Supply At Housing Area Of Rawa Lumbu Sub District of Bekasi Municipality: Case Study at Bumi Bekasi Baru and Kemang Pratama Housing Water supply is one of urban service components municipal government should provide. Distribution of water supply through pipelines in Bekasi municipality, which has not reached all Bekasi communities since 1990, has encouraged the developers of Bumi Bekasi Baru and Kemang Pratama housing to provide water supply for their own housing. Based on such condition, the research will focus on roles of housing developers in providing water supply. Is there any cooperation the municipal government and the housing developer? How do they manage water supply in their own housing areas? Why is water supply management in Kemang Pratama still continuing and why is it not continuing in Bumi Bekasi Baru? Concerning urban services providing, Savas described several models of arrangement. Of various models of arrangement, market mechanism model seems to be fit to be used analyze water supply in Rawalumbu Sub-district. In the framework of urban management, Proud'homme sees that involvement of private sector in providing urban services is included internal coordination. Savas distinguishes such model into privatization and cooperation of urban service providing. Variables to be analyzed are forms of services, water infrastructure financing, price determination accountability, profit gained from water supply, and relationship between costumers and producers. To focus this research, I propose proposition that water supply at housing area will continue provided if that water supply is deemed economic and private goods. Water supply functions to be a long-term investment if water supply becomes a part of public service. To reveal the problem of water supply at housing areas, I use a research strategy of Robert K.Yin's case study. Yin said that case study method could be used to reveal problems in field of public policy and urban and regional planning. Research results show that water supply was launched and managed by Bumi Bekasi Baru and Kemang Pratama housing developers. Financing mechanism for supplying water is included in components of house and land price. They formed a unit to manage water supply, resulting in direct relationship between consumers and producers. Costumers pay for water supply directly to housing operator. And the price of water is determined under operational cost consideration. It is not based on a political decision which requiring approval from legislative and executive. From this research, it can be concluded that there is no cooperation between municipal government and housing developers in providing water supply in Rawalumbu Sub-district. Water supply management trends to be exclusive, supplying only resident of Bumi Bekasi Baru and Kemang Pratama housing. At the latter water supply is continuing because water supply is deemed to be economic and private goods, while at Bumi Bekasi Baru is not continuing because of governmental regulations are not supportive. In the future, the providing of water supply will reach larger areas, including other housings area in Rawalumbu Sub district, if there is cooperation between municipal government of Bekasi and housing developers. The former will function as water supply producer, while the latter will function as arranger the water supply. The number of references: 120 (1967-2003)

Abstrak :
Rumah di pusat kota memiliki suatu fungsi utama, memberikan kesempatan bagi penghuninya untuk bergerak pindah dan berkembang. Bergerak dalam pengertian mobilitas secara geografi untuk mencari dan meraih kemajuan tanpa terikat pada rumah dan berkembang dalam arti dapat pindah rumah bila anggota keluarga bertambah atau bila pendapatan bertambah atau ada tawaran pekerjaan yang lebih baik untuk menempati rumah yang sesuai. Dalam hal ini, rumah susun sewa yang disediakan oleh pemerintah bagi warganya yang berpenghasilan rendah seharusnya memiliki fungsi ini. Namun pada kenyataannya kecenderungan untuk bergerak pindah dan berkembang tersebut tidak terjadi pada penghuni rumah susun sewa Kemayoran. Penghuni yang telah bertambah jumlah anggota keluarganya tidak berpindah dari rumah susun sewa yang mereka huni. Sehingga luas ruang yang ada tidak sesuai atau tidak dapat lagi menampung anggota keluarganya. Sementara itu juga penghuni yang mengalami peningkatan pendapatan tidak berpindah dari rumah susun sewa yang mereka huni, bahkan mereka membuka usaha di unit usaha pada lantai bawah rumah susun. Tesis ini akan membahas mengenai bagaimana pengaruh pertambahan jumlah anggota dan pendapatan keluarga penghuni rumah susun sewa Kemayoran terbadap kehidupan ekonomi mereka?

---

Having a home of the heart of the city gives a chance for the low-income cities to be mobile and to develop themselves. Mobile in the sense of being able to grab the opportunity to move forward, without being tied down to their home. And develop them by increasing their economic levels. However, government owned-flat in Kemayoran is not functioning properly as home at the heart of the city. The increasing member of the families and the raise of income don't make the tenants move out of the flat in Kemayoran. Whereas the increasing member of the families affects the balance between the available space in a flat and the required space for a person. It raises the question concerning the raise of their income, the number in a family and how they affect the level of economy of tenants in government owned flat in Kemayoran? This thesis is an attempt to answer that question.

Abstrak :
Kota memiliki sejumlah fungsi-fungsi yang menjamin kesejahteraan hidup warganya dan warga masyarakat sekelilingnya. Efektivitas fungsi-fungsi kota merupakan cerminan fungsi-fungsi kota yang mantap yang terwujud dalam bentuk kebijaksanaan-kebijaksanaan umum dan khusus, yang dioperasionalkan melalui penataan ruang-ruang dalam kota. Ruang adalah ekstensi tiga dimensi dari dunia kita, sehingga kita tidak dapat menilai ruang semata-mata dari bentuk dan materinya, namun juga dari penataannya secara spatial. Penataan secara spatial merupakan aspek paling mendasar dari lingkungan buatan yang diciptakan manusia. Manusia dalam mengkonstruksikan ruang mereka secara sosial melakukannya berdasarkan hubungan sosial masyarakat yang tinggal di sana, kesan-kesan yang mereka miliki serta imaji dan penggunaan sehari-hari suatu ruang yang kemudian mereka terjemahkan ke dalam aktivitas dan kegiatan yang bermakna simbolis. Manusia/masyarakat merupakan aktor sosial yang menterjemahkan ruang dan maknanya berdasarkan ideologi dan kebudayaan mereka. Dalam hal ini, masyarakat Margonda merupakan aktor sosial yang menterjemahkan ruang dan makna jalan Margonda sekitar kawasan pendidikan dengan mengubah fungsi ruangnya. Mengapa mereka mengubah fungsi ruangnya dan bagaimana mereka menggunakan ruang mereka merupakan merupakan sesuatu yang dapat dilihat lebih lanjut dalam tesis ini.

---

---

A city has several functions to ensure the welfare of its citizens and the welfare of the people in its surrounding. When the functions are implemented effectively, they are shown in the form of policies (both general and the specific kinds). These policies are useful as a guidance in organizing the spaces within the city. Space is a three-dimensional extension of our world. We cannot judge it merely from its shape and matter, but also from the spatial organization. Spatial organization is the most basic aspect of man-made environment. In constructing their space socially, man regards the social relationship of the people who lives there, the images and perception that they perceive, and also the daily usage of the space. These considerations then translated into a series of action and activities , which actually have symbolic meanings. Man as a part of society is the actor who interpret space and its meaning based on their ideology and culture. In this case, the people of Margonda is the actor who interpret the space and the meaning of Margonda street and the campus within by changing the function of the space. Why they have done this and how do they use the space after the changes are something to ponder further in this thesis.