Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kebijakan Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Desa (P3SD) dengan pola Imbal swadaya dilaksanakan di Kabupaten Bogor sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penyediaan prasarana dan sarana desa yang dapat menunjang perekonomian desa dan membuka akses masyarakat terhadap pusat-pusat pelayanan. Program ini dilaksanakan dengan pendekatan Community management sebagai upaya mengembangkan masyarakat agar mampu mengelola pelaksanaan program dari tahap persiapan sampai pada pelestarian program atau tahap pemeliharaan dan pengembangan. Untuk maksud tersebut maka diperlukan proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara instensif. Penerapan model pengembangan masyarakat merupakan salah satu intervensi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam proses pemberdayaan masyarakat dengan mencoba mengembangkan inisiatif, partisipasi, dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan program P3SD Imbal Swadaya. Tesis ini meliputi Kebijakan Program P3SD secara umum dan penerapannya dalam model Pengembangan Masyarakat, terdiri dari tahapan pelaksanaan program dan faktor penghambat. Pengungkapan hal tersebut dilakukan dengan penelitian yang bersifat kualitatif terhadap pelaksanaan program dilapangan dan pengumpulan data dilakukan melalui Studi Kepustakaan, Wawancara dan Observasi. Dan hasil penelitian diperolah gambaran bahwa upaya pemberdayaan yang dilaksanakan sejak tahap persiapan sampai tahap pemeliharaan belum mencapai hasil yang optimal, karena masih terdapat kelemahan seperti masyarakat masih tergantung kepada petugas, tidak ada pembagian tugas yang jelas serta masih sulitnya masyarakat berpartisipasi dalam pemeliharaan. Maka dalam pelaksanaannya mengalami kesulitan, keterlibatan dan partisipasi masyarakat seperti yang diharapkan baru sampai pada tahap bekerja kearah perubahan atau hanya sampai pekerjaan konstruksi fisik selesai, sementara dalam tahap berikutnya, generalisasi dan stabilisasi keterlibatan belum ada. Adapun terminasi terjadi karena batas waktu untuk satu tahun anggaran sudah berakhir. Meskipun demikian ternyata dengan penerapan program yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat mampu memberikan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Khususnya bagi masyarakat dengan adanya prasarana tersebut secara ekonomi berhasil menunjang proses pemasaran hasil produksi khususnya pertanian, dan secara sosial bermanfaat bagi membuka keterisolasian masyarakat dan menimbulkan beberapa perubahan sikap seperti masyarakat sudah mulai berpikir untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Program ini selanjutnya terus dilaksanakan sekaligus dikembangkan secara bertahap dalam pelaksanaannya, dengan berupaya memperbaiki beberapa permasalahan seperti, meningkatkan pelaksana yaitu LPM dan aparat desa serta upaya pembagian tugas kerja, kompensasi yang lebih efektif dan seimbang.

Abstrak :
Untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pasca Sarjana FISIP Universitas Indonesia, penulis melakukan penelitian dengan judul sebagaimana tersebut di atas. Penelitian bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Gap Score antara Harapan (Expentancy) dan Kenyataan (Perception) para penerima pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh PD Kebersihan Bestari. Penelitian dilaksanakan dengan Teknik Analisis Kuantitatif Multiple-item scale yang dikembangkan dengan Teknik Analisis Kualitatif Untuk memperoleh data primer penulis mengambil 4 Informan dan 200 responden yang terdiri atas kalangan industri dan kalangan non industri di Kota Medan. Pengumpulan data menggunakan teknik Observasi, Studi Kepustakaan, Kuesioner dan Pedoman Wawancara. Penyusunan Kuesioner menggunakan Teknik Skala Likert. Obyek kajian penelitian ini meliputi dimensi Tangible, dimensi Reliability, dimensi Responsiveness, dimensi Assurance dan dimensi Empathy. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian : Perbedaan rata-rata skor harapan dan skor kenyataan dalam pengukuran dimensi Tangible menghasilkan gap score secara keseluruhan bernilai negatif -1,672. Kesimpulan : menurut pengukuran dimensi Tangible Keandalan PDK Bestari dalam memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat Kota Medan belum memenuhi harapan rata-rata responden. Perbedaan rata-rata skor harapan dan skor kenyataan dalam pengukuran dimensi Reliability menghasilkan gap score secara keseluruhan bernilai negatif - 1,549. Kesimpulan : menurut pengukuran dimensi Reliability keandalan PDK Bestari dalam memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat Kota Medan belum memenuhi harapan rata-rata responden. Perbedaan rata-rata skor harapan dan skor kenyataan dalam pengukuran dimensi responsiveness menghasilkan gap score secara keseluruhan bernilai negatif -1,533. Kesimpulan : menurut pengukuran dimensi responsiveness keandalan PDK Bestari dalam memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat Kota Medan belum memenuhi harapan rata-rata responden. Perbedaan rata-rata skor harapan dan skor kenyataan dalam pengukuran dimensi assurance menghasilkan gap score secara keseluruhan bernilai negatif - 1,634. Kesimpulan : menurut pengukuran dimensi assurance keandalan PDK Bestari dalam memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat Kota Medan belum memenuhi harapan rata-rata responden. Perbedaan rata-rata skor harapan dan skor kenyataan dalam pengukuran dimensi empathy menghasilkan gap score secara keseluruhan bernilai negatif - 1,645. Kesimpulan : menurut pengukuran dimensi Empathy keandalan PDK Kebersihan Bestari dalam memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat Kota Medan belum memenuhi harapan rata-rata responden. Berdasarkan pokok-pokok kesimpulan di atas, diperoleh kesimpulan umum bahwa PD Kebersihan Bestari, sebagai salah satu badan usaha Pemerintah Daerah Kota Medan yang bergerak dalam pelayanan publik, kurang berhasil dalam mengembangkan kinerja pelayanannya kepada masyarakat Kota Medan sehingga penanganan masalah sampah di Kota Medan masih belum memuaskan masyarakat Kota Medan. Secara faktual fenomena ini antara lain terlihat dari sebanyak 3.838 m3 produksi sampah setiap hari, namun sampah yang terangkut setiap hari hanya mencapai 2.360m3. Artinya : manajemen PD Kebersihan Bestari belum mampu memberikan pelayanan kebersihan yang prima kepada masyarakat Kota Medan. Dengan membandingkan kelima dimensi pengukuran kesenjangan tersebut, dapat diketahui bahwa temyata dimensi Tangible merupakan faktor yang paling menonjolkan kesenjangannya. Hasil penelitian ini mengandung-pengertian bahwa penyediaan sarana dan prasarana fisik, jumlah personil dan teknis pelayanan kebersihan sangat tidak memadai untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dengan demikian, kesenjangan antara harapan masyarakat Kota Medan terhadap kualitas pelayanan kebersihan dengan kenyataan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh PD Kebersihan Bestari menjadi kongkrit, kelemahannya terletak pads dimensi Tangible. Dan hasil perhitungan perbandingan gap score pada kelima dimensi yang diukur diketahui bahwa gap score terendah terjadi pads dimensi Responsiveness. Hal ini bisa terjadi karena sifat dan jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh PD Kebersihan Bestari tidak terlalu menuntut konsentrasi teknis seperti halnya pelayanan bank dan sebagainya. Namun demikian, hasil pengukuran tetap membuktikan bahwa kesungguhan untuk memahami berbagai keluhan dan atau keinginan masyarakat merupakan salah satu faktor yang turut menentukan citra pelayanan. Di samping itu, dapat diketahui juga bahwa nilai kepentingan rata-rata terbesar terjadi pada dimensi Tangible, baik pada posisi harapan maupun pada posisi kenyataan.

Abstrak :
Secara garis besar penelitian ini menjelaskan tentang migrasi yang terjadi di Kelurahan Pondok Cina. Migrasi yang terjadi di Kelurahan Pondok Cina sangat berdampak pada kehidupan sosial masyarakat setempat.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada kehidupan sosial masyarakat di Kota Depok, khususnya Kelurahan Pondok Cina. Oleh karena itu, dengan penelitian yang dilakukan ini diharapkan akan diperoleh gambaran dan pemahaman tentang terjadinya perubahan pola kehidupan sosial masyarakat di lingkungan Kelurahan Pondok Cina yang tidak terlepas dari kedatangan penduduk pendatang.

Untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi pada kehidupan sosial masyarakat di Kelurahan Pondok Cina tersebut, diperlukan data yang didapat dari beberapa kasus. Untuk memperoleh data tersebut, maka dilakukan wawancara kepada beberapa penduduk, baik itu penduduk asli Pondok Cina yaitu Betawi, maupun penduduk pendatang. Penduduk pendatang pada umumnya datang dari berbagai daerah di Indonesia, yang kemudian menetap di Kota Jakarta dan akhimya pindah ke wilayah Pondok Cina. Selain dari wawancara, penelitian ini juga mengambiI data melalui beberapa dokumentasi dan observasi.

Perubahan sosial yang terjadi di Kelurahan Pondok Cina dibatasi pada perubahan sosial di lapangan pekerjaan, perubahan sosial pada kehidupan keluarga, dan perubahan sosial pada pola gaya hidup.

Abstrak :
Tesis ini meneliti tentang Peranan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga sebagai suatu proses pelaksanaan Peningkatan pendapatan dan penghasilan melalui usaha memelihara unggas (ayam bukan ras) kepada kelompok wanita tani bina usaha di Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Propinsi Daerah Istirnewa Aceh. Program Peningkatan ekonomi keluarga bersumber dari biaya APBD Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 1998/1999 yaitu proyek pengembangan pemeliharaan unggas Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Besar.

Manfaat program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan penghasilan keluarga dari usaha memelihara unggas (ayam bukan ras) yang dulunya hanya berupa usaha konsumtif berubah menjadi usaha ekonomi produktif yang dapat menghasilkan tambahan pendapatan dan penghasilan keluarga atau yang dapat dijadikan sebagai surplus keluarga. Kegiatan program peningkatan ekonomi keluarga sebagai usaha ekonomi produktif yaitu memelihara unggas (ayam bukan ras). Modal pertama bantuan pemerintah sebagai dana bergulir kepada kelompok wanita tani bina usaha di Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar kepada petani miskin dan mempunyai potensi memelihara unggas (ayam bukan ras).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan kelompok masyarakat dalam proses pelaksanaan peningkatan ekonomi keluarga, kendala yang dihadapi kelompok masyarakat dalam proses pelaksanaan program dan upaya kelompok masyarakat untuk mengatasi kendala tersebut.

Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu-ilmu sosial yaitu pembangunan sosial yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Juga dimanfaatkan sebagai evaluasi program dengan melihat sejauhmana pelaksanaan program peningkatan ekonomi keluarga membawa manfaat kepada kelompok wanita tani bina usaha untuk peningkatan ekonomi keluarga dalam rangka meningkatkan kesejahteraanya. Kemudian sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan program berikutnya agar lebih baik dan bermanfaat kepada masyarakat sebagai sasaran program.

Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat deskritif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang pada akhirnya dapat menghasilkan data deskriftif teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, wawancara dan observasi langsung dilokasi penelitian yang sedang melaksanakan kegiatan pemeliharaan unggas (ayam bukan ras). Peneliti mengadakan wawancara tidak terstruktur dan studi dokumentasi, dengan mempelajari dokumen yang tersedia di perpustakaan. Informan yang dipilih adalah orang-orang yang mengetahui program peningkatan ekonomi keluarga, proses pelaksanaannya, kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Orang-orang tersebut berasal dari Penanggung jawab yaitu pejabat struktural dan fungsional dari Kabupaten sampai ke desa, pelaksana, petugas, tokoh masyarakat, PKK, pengurus dan anggota kelompok wanita tani bina usaha.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program peningkatan ekonomi keluarga melalui usaha ekonomi produktif memelihara unggas (ayam bukan ras) dapat tercapai yaitu adanya peningkatan pendapatan dan penghasilan (surplus) keluarga, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga kelompok wanita tani bina usaha. Usaha memelihara unggas bersifat sederhana dan tidak terlalu berat, tidak membutuhkan modal yang banyak dan pendidikan khusus, cocok sebagai usaha pendukung dan usaha pokok atau unggulan, sehingga memungkinkan untuk diberikan kepada kaum wanita atau ibu rumah tangga karena lokasi tempat usaha tidak jauh dari rumah. Pengembangan usaha adalah dari yang bersifat tradisional menjadi semi intensif atau intensif, artinya pemeliharaan unggas (ayam bukan ras) yang dilaksanakan menggunakan prisnsip sapta usaha pemeliharaan unggas. Hasil yang dicapai adalah sekitar 70 % anggota kelompok dinyatakan berhasil sedangkan yang lainnya kurang (20 %) dan tidak berhasil (10 %). Keberbasilan ini dapat dilihat dari perkembangan usaha yang dilaksanakan, peningkatan pendapatan dan penghasilan mereka semakin meningkat dan usaha tersebut dapat dikembangkan dan sebelumnya sebagai usaha pendukung keluarga menjadi usaha pokok dan unggulan keluarga. Dilaksanakan secara berkelanjutan dan dapat menampung tenaga kerja yang layak untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pembentukan kelompok dari masyarakat petani dan petemak yang sengaja dibentuk oleh Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Besar, yang seharusnya dibentuk berdasarkan kelompok masyarakat yang telah ada seperti kelompok pengajian (perwiridan) ataupun yang lainnya. Cost yang dikeluarkan sejak dari pembuatan kandang dengan benefit yang diperoleh sangat lumayan karena setiap anggota kelompok mendapat penghasilan dan pendapatan minimal Rp. 400.000,- perbulan. Sekitar 50 % dan penghasilan kotor dapat digunakan sebagai benefit dan surplus keluarga untuk peningkatan kesejahteraanya dari peningkatan perekonomian keluarganya.

Hambatan yang dihadapi yaitu unggas yang dipelihara sering sakit sehingga menghabiskan sampai 100 %, hilang karena diouri, kelangkaan vaksin, tempat usaha yang tidak cocok dan kemauan atau kemampuan melakukan usaha juga berbeda karena tidak mempuyai anggota keluarga yang dapat membantu usahanya. Untuk mengatasi hal tersebut, terutama dalam hal menanggulagi penyakit dan penyediaan obat, perlu penyediaan cadangan dari pengelola program dan secara berkala tenaga vaksinator melaksanakan vaksinasi unggas sesuai dengan jadwal. Pembentukan koperasi sebagai pengembangan usaha berikutnya, karena dengan adanya koperasi dianggap salah satu alternatif yang dapat memecahkan permasalahan tersebut. Memberikan peluang kepada anggota kelompok memelihara unggas yang lain sesuai dengan tempat usaha yang dimililanya, sehingga dapat berhasil seperti anggota yang lain yang telah berhasil.

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan industri kerajinan tenun lejo di Kecamatan Bengkalis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2002. Penelitian ini penting mengingat bahwa industri kecil mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan. Industri kecil yang dalam hal ini kerajinan tenun lejo dalam perkembangannya menghadapi masalah-masalah seperti rendahnya kualitas hasil tenunan yang disebabkan oleh keterbatasan modal serta teknologi alat produksi sehingga berpengaruh kepada tingkat pendapatan pengrajin, disamping itu rendahnya sumberdaya manusia pengrajin yang juga menjadi permasalahan sangat mendasar dalam pengembangan industri kerajinan tenun lejo. Mengingat strategisnya kebijakan PPIKT ini dalam upaya pemberdayaan industri kerajinan tenun lejo yang sekaligus merupakan strategi pemberdayaan usaha kecil/industri kecil yang dilakukan dengan suatu proses penyadaran akan potensi dan masalah, memotivasi dan menggerakkan partisipasi, serta pembentukkan kelembagaan dalam meningkatkan akses terhadap sumber daya, modal, pasar dan fasilitas non-ekonomi maka proses pelaksanaan kebijakan merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara dengan para informan penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan dengan menggunakan teknik purposive sampling (penarikan sampel secara sengaja), dimana informan dipilih berdasarkan informasi yang dibutuhkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis tahapan pelaksanaan kebijakan dan untuk mengetahui pencapaian tujuan setelah dilaksanakannya Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan lndustri Kerajinan Tenun lejo yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan industri kerajinan tenun lejo dilakukan dengan beberapa tahapan yang dimulai melalui pembentukan tim pelaksana, pengenalan dan sosialisasi kemudian untuk lebih memfokuskan dan lebih memudahkan pelaksanaan program maka dibentuk kelompok usaha pengrajin. Tahapan selanjutnya adalah pembinaan teknis dan manajemen usaha yang merupakan kegiatan pembinaan dengan proses pembelajaran dengan mengabungkan teori dan praktek, tahapan lainnya adalah proses penyusunan permohonan bantuan dan pengisian blangko proposal kelayakan usaha Kemudian permohonan bantuan proposal kelayakan usaha diseleksi dengan tujuan untuk menentukan usulan bantuan yang memang layak untuk mendapat bantuan balk secara teknis maupun kemampuan pengelolaan bantuan yang berupa modal dan peralatan produksi (ATBM). Tahapan terakhir dan pelaksanaan kebijakan adalah kegiatan pemantauan dan pelaporan yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan program terutama dalam pemanfaatan bantuan pinjaman modal bergulir. Namun dalam pelaksanaan kebijakan PPIKT dengan tahapan tahapan tersebut mengalami beberapa hambatan dan kendala seperti kurangnya pemahaman pengrajin terhadap proses pelaksanaan kebijakan, deviasi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis dan manajemen usaha seperti kehadiran petugas yang akan memberikan materi pembinaan serta perubahan format dan tempat pembinaan, rumit dan sulitnya pengisian format usulan bantuan serta banyaknya persyaratan serta tidak seimbangnya jumlah petugas dibandingkan dengan luasnya cakupan wilayah yang akan dipantau mengakibatkan pemantauan tidak dapat dilakukan secara optimal. Pencapaian tujuan dari pelaksanaan kebijakan PPIKT terlihat dari kebijakan ini dapat membantu para pengrajin tenun lejo yang pada umumnya menghadapi kondisi keterbatasan modal usaha. Sedangkan dari segi peningkatan kualitas dan kuantitas menenun terjadi peningkatan terhadap kuantitas dan kualitas kain tenun sehingga nilai jualnya pun lebih tingggi. Dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas hasil tenunan akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapat pengrajin. Dan pelaksanaan program pembinaan teknis dan manajemen usaha terlihat bahwa pengrajin mulai memahami bagaimana pentingnya pemasaran, promosi, manajemen usaha walaupun belum dapat melaksanakannya dengan baik namun setidaknya pengrajin sudah mulai berpikir dan memahami bahwa untuk mengembangkan usaha kerajinannya diperlukan suatu rangkaian kegiatan produksi yang saling mendukung yang selama ini tidak pernah terperhatikan oleh pengrajin serta diversifikasi produk sehingga pengrajin mampu menciptakan kreasikreasi terhadap kain lejo.

Abstrak :
Internally Displaced Persons adalah salah satu fenomena sosial yang klasik di Indonesia juga di dunia internasional. Namun sedihnya belum banyak mendapat perhatian publik maupun penanganan yang serius dari pemerintah Indonesia. Padahal, pengungsi internal telah ada sejak Negara Republik Indonesia ada. Sejak perang kemerdekaan 1945 - 1950, perang sipil 1965 - 1966, hingga era konflik etnis dan konflik vertikal 1989 - 2002, dan entah sampai kapan lagi. Sejak pertengahan tahun 90-an, Indonesia didera konflik internal baik yang berskala vertikal maupun horisontal. Mulai dari kasus DOM di Aceh 1989 -- 1998 yang berlanjut dengan perang TNI versus GAM tahun 2003, kemudian kasus Timor Leste, Papua Barat, sampai yang berskala horisontal seperti konflik etnis dan konflik agama di Maluku, Maluku Utara, Poso, Sampit dan Sambas. Khusus tentang konflik Sambas tahun 1999 yang terjadi antara etnis Melayu Sambas dengan Madura Sambas, disamping telah berakibat tewasnya ratusan jiwa dan hancurnya sekian ratus rumah dan harta warga Madura, juga telah menimbulkan gelombang pengungsian dari Kabupaten Sambas dan Bengkayang yang begitu besar. Tujuan utama pengungsian adalah mengungsi sementara di tempat yang cukup aman sebelum kembali ke tempat asal. Maka, para pengungsi-pun berlabuh di kota Pontianak. Tak dinyana, sampai sekian bulan bahkan berbilang tahun, pengungsi warga Madura tetap tidak dapat kembali ke tempat asal di Sambas karena warga Melayu Sambas belum dapat menerima mereka kembali. Alias, rekonsiliasi antar etnis masih gagal. Merespon fenomena tersebut, pemerintah pusat melalui Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP) yang dibentuk melalui Keppres No. 3 tahun 2001 dan pemerintah daerah Kalimantan Barat melalui Tim Gabungan Penanggulangan Pengungsi Paska Kerusuhan Sosial Sambas (TGPPPKSS) menelurkan program alternatif yang kemudian disebut sebagai relokasi. Relokasi adalah pemindahan pengungsi dari tempat penampungan sementara menuju pemukiman permanen yang dibangun pemerintah di sekitar Kabupaten Pontianak. Konsepnya nyaris mirip dengan transmigrasi, namun lebih bersifat darurat karena sifatnya sebagai alternatif penanganan pengungsi setelah pemulangan pengungsi gagal dilakukan. Karena sifat daruratnya, juga karena pemerintah Republik Indonesia belum cukup punya pengalaman menyelenggarakennya, relokasi ini mengundang sejumnlah masalah, baik dalam proses perumusan kebijakannya, proses implementasinya, maupun dampaknya terhadap kehidupan warga pengungsi Madura. Penelitian ini mengkaji kebijakan relokasi pengungsi Madura korban kerusuhan Sambas dengan meminjam paradigma kebijakan sosial model Gilbert dan menggunakan pisau analisis model Smith, Sabatier dan Mazmanian. Secara normatif, implementasi dan dampak kebijakan relokasi ini dikaji kesesuaiannya dengan the Guiding Principles on Internal Displacement 1998, Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Bakornas PBP tahun 2001 dan Kebijaksanaan Nasional Percepatan Penanganan Pengungsi di Indonesia. Analisis kebijakan dan analisis data lapangan mengasumsikan bahwa kebijakan relokasi ini adalah program darurat yang tak direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya seperti halnya program transmigrasi. Relokasi ini lahir karena gagalnya rekonsiliasi antara warga Melayu Sambas dengan warga pengungsi Madura. Artinya, rekonsiliasi yang dilanjutkan dengan pemulangan ke Sambas tetaplah menjadi pilihan utama. Maka, amatlah wajar apabila pelaksanaannya carut marut. Disamping, karena pemerintah pusat maupun daerah tak punya cukup pengalaman dalam menangani relokasi, juga karena masyarakat memiliki ekspektasi yang bertebihan tentang relokasi. Menurut Smith ada empat variabel yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan yaitu (1) Idealized policy (2) Target group (3) Implementing Organization dan (4) Environmental Factors . Sedangkan Sabatier dan Mazmanian mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan harus memperhatikan ; (1) karakteristik masalah (2) daya dukung peraturan (3) variabel non peraturan (4) dan proses implementasinya. Idealized policy, dalam kebijakan relokasi ini kurang terumuskan secara baik. Policy yang ada adalah tentang pembagian kerja. Akan halnya kerjanya apa itu sendiri tak terumuskan dengan baik. Sama halnya dengan policy di tingkat pusat yang cenderung mengatur mekanisme kerja namun cenderung bersifat umum dan tak bermuatan perlindungan terhadap hak-hak pengungsi itu sendiri. Implementing organization, yaitu Tim Gabungan Penanggulangan Kerusuhan Sosial Sambas, kurang menunjukkan koordinasi yang baik-baik. Ada saat-saat setiap instansi berjalan secara terkoordinasi, namun sering juga mereka berjalan sendiri-sendiri. Kemudian, kebijakan relokasi juga tidak terumus secara jelas. Tidak ada acuan yang jelas dari atas, juga tidak ada contoh yang dapat diacu dari pengalaman daerah lain. Environmental factors dan variabel non peraturan cukup berpengaruh dalam pelaksanaan relokasi ini. Relokasi dijadikan alternatif bukan karena sejak awal telah direncanakan, melainkan karena desakan dari pihak luar. Karena rekonsiliasi yang gagal tercipta antara warga Melayu dan Madura Sambas. Juga karena desakan dari penduduk di sekitar penampungan yang sudah agak 'gerah' dengan para pengungsi. Anehnya, pemerintah juga turut memberikan ultimatum, bahwa pengungsi harus segera direlokasi pada tanggal tertentu.

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pemimpin perempuan di Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang sebagai sebuah organisasi pelayanan masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan khususnya pendidikan untuk perempuan. Kepemimpinan perempuan di perguruan ini telah dimulai pada tahun 1923 sejak perguruan itu didirikan oleh seorang perempuan yang bernama Rahmah El Yunusiyyah dan sampai saat ini perguruan tersebut telah dipimpin oleh empat orang tokoh perempuan. Pemimpin perempuan di Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang telah memberikan motivasi terhadap perempuan dalam mengembangkan potensi diri dan memanfaatkan sumberdaya yang ada sehingga pendidikan perempuan dapat sejajar dengan pendidikan yang dimiliki oleh laki-laki. Melalui kegiatan memimpin yang telah dilakukan oleh ke-empat tokoh perempuan di perguruan Diniyyah Puteri tersebut, apakah dapat memberikan jawaban terhadap kiprah perempuan untuk mampu menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi. Untuk itu, perlu dilakukan suatu penelitian yang mendalam dengan mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kepemimpinan perempuan yang telah dilaksanakan di Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang, serta untuk mengetahui sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari keberadaan Perguruan tersebut terhadap masyarakat dan apa saja yang menjadi hambatan bagi pemimpin perempuan di perguruan itu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, memanfaatkan informasi dari informan dan observasi lapangan. Sedangkan jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 11 orang, mereka adalah orang yang terlibat secara langsung dan mengetahui tentang pemimpin perempuan di perguruan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ke empat tokoh pemimpin perempuan yang terdapat di Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan model pemimpin perpaduan antara pemimpin kharismatik dan pemimpin tradisional. Sedangkan bentuk pengkaderan pimpinan yang berlaku selama ini adalah pengkaderan yang berpola kepada sumberdaya yang tumbuh dalam organisasi itu sendiri dan tidak bisa diintervensi oleh pihak luar organisasi. Disamping itu dampak yang ditimbulkan dan keberadaan organisasi tersebut, adanya perubahan sosio kultur masyarakat, khususnya masyarakat perempuan serta perubahan berbagai aspek lainnya yang mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Namun keberhasilan yang dicapai oleh pemimpin perempuan dalam sebuah organisasi pelayanan masyarakat tersebut, tentunya tidak akan terlepas dari kendala yang dihadapi baik secara internal yakni hambatan dari diri perempuan itu sendiri, antara lain seperti keterbatasan pendidikan dan kemampuan yang dimiliki oleh perempuan, serta kendala eksternal pemimpin itu sendiri seperti lingkungan dan budaya yang berlaku. Keberhasilan pemimpin perempuan dalam sebuah organisasi khususnya Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang perlu mendapat dukungan oleh semua pihak terutama pihak pemerintah dan stakeholder lainnya. Oleh sebab itu perempuan perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya melalui pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya perempuan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, perempuan perlu menyadari bahwa dirinya memiliki potensi yang harus dikembangkan sehingga dapat meraih kesempatan yang tersedia, sedangkan perempuan tidak boleh mengabaikan faktor kendala/hambatan yang akan dihadapi, meskipun perempuan juga memiliki tugas-tugas domestik.