Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKebijakan pemerintah dalam mewujudkan Good Governance dengan komitmenpakta integritas sebagai landasan bekerja belum terlaksana dengan baik dikalangan instansi pemerintah. Salah satunya Kementerian Pemuda dan Olahragayang menghadapi tantangan ketahanan lembaga akibat pelanggaran paktaintegritas. Terjadinya operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsiterkait Suap Dana Hibah KONI pada tahun 2018 di Kemenpora, berdampak padacitra buruk instansi sekaligus menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadapintegritas Kemenpora. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis strategipemulihan citra yang diterapkan oleh Kemenpora pasca terjadinya OTT KPK,menentukan faktor-faktor yang menentukan strategi pemulihan citra, danmenganalisis efektivitas strategi-strategi yang dilakukan oleh Kemenpora dalampemulihan citra publik. Teori Pemulihan Citra oleh Benoit (1995) digunakansebagai landasan analisis strategi dengan metode campuran kualitatif-kuantitatifbertahap sebagai pendekatan untuk mencapai tujuan penelitian. Berdasarkan hasilpenelitian, pihak Kemenpora menggunakan Strategi Pemulihan Citra berupaReducing Offensiveness, Evading of Responsibility, Denial, Mortification,Corrective Action, dan satu temuan strategi berdasarkan hasil analisis faktor yaituStrategi Pencitraan Profesional dalam usaha pemulihan citra publik. Sedangkanhasil pengujian regresi linear berganda menunjukkan secara simultan keenamstrategi yang diterapkan oleh Kemenpora tersebut berpengaruh signifikanterhadap peningkatan kepercayaan publik pada citra Kemenpora. PihakKemenpora menggunakan Strategi utama Reducing Offensiveness sedangkanpenelitian kepada masyarakat, Strategi Evading of Responsibility yang palingefektif dan berpengaruh dalam pemulihan citra publik. Sementara itu, penerapanStrategi Pencitraan Profesional oleh Kemenpora justru berdampak buruk padakepercayaan publik.

---

ABSTRACTGovernment policies in realizing Good Governance with the commitment of theintegrity pact as the basis for work have not been well implemented amonggovernment institutions. One of them is the Ministry of Youth and Sports whichfaces the challenges of institutional resilience due to violations of the integritypact. The occurrence of sting operation by Komisi Pemberantasan Korupsi forKONI Grant Funding Bribery in 2018 at the Ministry of Youth and Sports, has animpact on the instituions bad image while reducing the level of public trust in theintegrity of the Ministry of Youth and Sports. This study aims to analyze theimage repair strategy adopted by the Ministry of Youth and Sport after the stingoperation by KPK, finding the factors that determine the image repair strategy,and analyze the effectiveness of the strategies carried out by the Ministry ofYouth and Sports in restoring public image. The Image Repair Theory by Benoit(1995) is used as the basis for strategy analysis with a qualitative-quantitativemixed method as an approach to achieving research objectives. The results, theMinistry of Youth and Sports uses the Image Repair Strategy such as ReducingOffensiveness, Evading of Responsibility, Denial, Mortification, CorrectiveAction, and one strategy finding based on the results of factor analysis, namelythe Professional Imaging Strategy in the effort to restore public image. While theresults of multiple linear regression testing show simultaneously the six strategiesimplemented by the Ministry of Youth and Sports have a significant effect onincreasing public trust in the Ministry of Youth and Sportss image. The Ministryof Youth and Sports uses Reducing Offensiveness as the main strategy whileresearch to the public, the most effective and influential strategy in restoringpublic image is Evading of Responsibility. Meanwhile, the application of theProfessional Imaging Strategy by the Ministry of Youth and Sports actually has anegative impact on public trust."

"Permasalahan siswa putus sekolah merupakan masalah pendidikan nasional yang masih terjadi di Indonesia. Fenomena tingkat siswa putus sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Bekasi masih terbilang tinggi, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Adapun tujuan penelitian ini adalah pertama, menganalisis perbandingan siswa putus sekolah dengan siswa yang aktif terhadap faktor demografi, karakteristik sekolah, sosio ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga. Kedua, menganalisis berapa besar pengaruh atau peluang faktor demografi, karakteristik sekolah, sosio ekonomi keluarga dalam mempengaruhi tingkat siswa putus sekolah di Kota Bekasi. Ketiga, menghitung dan menganalisis indeks ketahanan keluarga di Kota Bekasi. Metode yang digunakan yaitu uji komparatif atau uji beda, uji regresi logistik dan analisis faktor. Hasil uji komparatif atau uji beda menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang nyata atau signifikan antara siswa putus sekolah dengan siswa yang aktif jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Bekasi pada variabel jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, usia, jenis sekolah, rasio guru dan murid, jurusan, pendapatan keluarga, pendidikan ibu dan ketahanan keluarga. Hasil uji regresi logistik menunjukan variabel yang mempunyai pengaruh atau peluang untuk terjadinya siswa putus sekolah dan besarnya peluang dilihat dari nilai odds ratio (OR) yaitu pada variabel jenis kelamin sebesar 0,512, jumlah anggota keluarga sebesar 3,048, usia sebesar 29,156, jenis sekolah sebesar 0,476, rasio guru dan murid sebesar 38,498, pendapatan keluarga sebesar 0,074 dan pendidikan ibu sebesar 0,493. Hasil perhitungan nilai indek ketahanan keluarga di Kota Bekasi yaitu sebesar 23,51, yang berarti indeks katahanan keluarga di Kota Bekasi masuk kedalam golongan C atau masuk kedalam kategori ketahanan keluaraga Cukup. Nilai indek ketahanan keluarga pada keluarga siswa putus sekolah sebesar 17,86 yang berarti masuk kedalam golongan D atau masuk kedalam kategori ketahanan keluarga Rendah sedangkan pada keluarga siswa yang aktif, indeks ketahanan keluarga sebesar 25,93 yang berarti masuk kedalam golongan C atau masuk kedalam kategori ketahanan keluarga Cukup.

---

The issue of school drop-out is a problem of national educatioan that still happening in Indonesia. Due to many factors, this phenomenon also still high at vocational school level (Sekolah Menengah Kejuruan/SMK) in Bekasi City. This research aims to, first, analyze the comparison between school drop-out and schoolchild among all pupils against demographic factor, school characteristic, familys socio-economic, and family resilience. Second, analyze the magnitude of influence or opportunity of demographic factor, school characteristic, familys socio-economic in influencing school drop-out in Bekasi City. Third, count and analyze family resilience index in Bekasi City. The method used in this research are comparative analysis, logistic regression analysis, and factor analysis. The result from comparative analysis indicated there were significant difference between school drop-out and schoolchild on gender, number of family members, age, type of school, teacher and pupils ratio, majoring class, family income, mothers education and family resilience. The result from logistic regression analysis showed that the odds ratio (OR) against variables which influencing school drop-out are gender 0.512, the number of family members 3.048, age 29.156, type of school 0.476, teacher and pupils ratio 38.498, family income 0.074, and mothers education 0.493. The calculation result from family resilience index is 23.51, which means family resilience index in Bekasi City include in C Group or in other word categorized Cukup. Family resilience index in school drop-outs family is 17.86 that means D Group or categorized Rendah, while in schoolchild family is 25.93 that means C Group or categorized Cukup.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelayanan air bersih di Jakarta ditinjau dari perspektif water security/ketahanan air dan ketahanan nasional dengan studi kasus kebijakan dan pengelolaan air minum di Marunda-Kepu, Jakarta Utara. Jakarta adalah salah satu kota yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di dunia. Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah penduduk Jakarta mencapai 10,64 juta jiwa pada 2022. Namun cakupan layanan air di Jakarta tercatat baru tercapai 65,85% dari target 78,71% pada 2022. Pemerintah Jakarta telah memetakan sembilan titik wilayah krisis air bersih di Jakarta, salah satu titik wilayah yang terparah adalah di Kelurahan Marunda Kepu yang terletak di Kecamatan Cilincing. Kelurahan ini adalah salah satu wilayah di Jakarta Utara yang termasuk dalam pengelompokan wilayah dengan kelangkaan air. Adapun metode pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Kemudian dalam proses analisisnya, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif-analitik dengan dengan pendekatan konsep water security dan ketahanan nasional dalam bingkai kebijakan publik. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tiga elemen ketahanan air yaitu; aksesibilitas air, keamanan air, dan keterjangkauan air. Dalam konteks ketahanan air di Wilayah Marunda-Kepu, Jakarta Utara masih belum terpenuhi karena beberapa kendala yang ditemukan seperti masih adanya tekanan air yang kecil sehingga suplai air masih rendah, pengelolaan limbah yang buruk sehingga berpotensi mengganggu keamanan air, serta masih adanya aktivitas ilegal monopoli harga dari pihak ketiga yang mengakibatkan tingginya harga air. Pemerintah melalui Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta (PAM Jaya) telah mengambil langkah kebijakan yang bersifat inkremental dalam memenuhi pelayanan dan pengelolaan air, termasuk dalam mengantisipasi air baku dan mewujudkan ketahanan air yang berkelanjutan dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.

---

This study aims to see clean water services in Jakarta from the perspective of water security and national resilience with a case study of drinking water policy and management in Marunda-Kepu, North Jakarta. Jakarta is one of the cities that has a high population density in the world. The Central Statistics Agency noted that Jakarta's population reached 10.64 million people in 2022. However, water service coverage in Jakarta has only reached 65.85% of the target of 78.71% in 2022. The Government of Jakarta has mapped nine points of clean water crisis areas in Jakarta, one of the worst areas is in Marunda Kepu Village located in Cilincing. This village is one of the areas in North Jakarta that is included in the grouping of areas with water scarcity. The method in this study is a qualitative method using primary data sources and secondary data. Then in the analysis process, researchers use a type of descriptive-analytical research with an approach to the concept of water security and national resilience in the frame of public policy. The results of this study found that three elements of water resistance are; water accessibility, water security, and water affordability. In the context of water security in the Marunda-Kepu Area, North Jakarta is still not fulfilled due to several obstacles found such as the existence of small water pressure so that the water supply is still low, poor waste management that has the potential to disrupt water security, and the illegal activity of price monopoly from third parties which results in high water prices. The government through the Jakarta Regional Water Supply Company (PAM Jaya) has taken incremental policy steps in fulfilling water services and management, including in anticipating raw water and realizing sustainable water security in order to strengthen national resilience"

"Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang aktivitas terorismenya sangat dinamis walaupun perjanjian perdamaian Malino telah ditandatangani. Akar permasalahan konflik horizontal yang belum terselesaikan, menyebabkan aktivitas terorisme di Sulawesi Tengah masih terjadi. Yayasan Wisdom Institute yang berlokasi di Palu Sulawesi Tengah adalah sebuah lembaga yang fokus kegiatannya adalah melakukan pembinaan terhadap mantan narapidana terorisme yang berada di wilayah Sulawesi Tengah. Pembinaan dilakukan dengan tujuan untuk merubah pemahaman para mantan narapidana teroris yang berpaham Islam-Jihadis-Radikal menjadi Islam Washathiyah-Moderat. Selanjutnya Yayasan Wisdom Institute menggunakan konsep pembinaan 3H (Heart, Hand, Head), Yayasan Wisdom Institute juga mengajak para mantan narapidana teroris untuk menjadi pejuang perdamaian. Kafilah Pejuang Perdamaian adalah sebuah komunitas yang di bentuk sebagai wadah para mantan narapidana terorisme di Sulawesi Tengah untuk berkumpul dan menyuarakan perdamaian di Sulawesi Tengah. Untuk masyarakat umum, Yayasan Wisdom Institute mengadakan seminar-seminar kebangsaan dan melakukan kegiatan pembinaan mental spiritual. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis menggunakan teori peran (role theory dan SWOT Analysis (Strength, Weakness, Opportuniy, and Threat). Penelitian ini mendeskripsikan strategi Yayasan Kemanusiaan dalam hal ini Yayasan Wisdom Institute dalam upaya Counter Violent Extremism. Berubahnya peran mantan narapidana terorisme dari pelaku kejahatan menjadi pejuang perdamaian menunjukkan keberhasilan dari Yayasan Wisdom Institute. Dari istilah Pejuang Perdamaian yang merupakan identitas baru yang mereka maknai dan identifikasi sendiri setelah mengalami proses transformasi identitas maka lahirlah komunitas baru dengan nama Kafilah Pejuang Perdamaian (KPP). Untuk penelitian selanjutnya direkomendasikan perlu mendapatkan informasi yang utuh tentang karakter dan pergaulan kehidupan sehari-hari mantan narapidana teroris Poso (mantan Jihadis Poso) sebelum dan sesudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan sampai akhirnya bergabung dengan Kafilah Pejuang Perdamaian (KPP), dan perlu digali lebih mendalam lagi tentang nasib dan harapan masa depan para narapidana teroris (mantan Jihadis Poso) dan keluarganya.

---

Central Sulawesi is a province with very dynamic terrorism activities despite the signing of the Malino peace agreement. The root cause of the unresolved horizontal conflict has caused terrorism activities in Central Sulawesi to still occur. Wisdom Institute Foundation, located in Palu, Central Sulawesi, is an organisation that focuses its activities on fostering former terrorism prisoners in the Central Sulawesi region. Coaching is carried out with the aim of changing the understanding of former terrorist prisoners who hold the Islamic-Jihadist-Radical ideology into Washathiyah-Moderate Islam. Furthermore, the Wisdom Institute Foundation uses the concept of 3H coaching (Heart, Hand, Head), the Wisdom Institute Foundation also invites former terrorist prisoners to become peace fighters. The Caravan of Peace Fighters is a community formed as a forum for former terrorism prisoners in Central Sulawesi to gather and voice peace in Central Sulawesi. For the general public, the Wisdom Institute Foundation organises national seminars and conducts mental and spiritual development activities. This research is a type of qualitative research, with a descriptive approach. Data collection techniques used in this research are through in-depth interviews and documentation. Furthermore, it was analysed using role theory and SWOT Analysis (Strength, Weakness, Opportuniy, and Threat). This research describes the strategy of the Humanitarian Foundation, in this case the Wisdom Institute Foundation, in its Counter Violent Extremism efforts. The changing role of former terrorism prisoners from criminals to peace fighters shows the success of the Wisdom Institute Foundation. From the term Peace Fighter which is a new identity that they interpret and identify themselves after experiencing the identity transformation process, a new community was born under the name Kafilah Pejuang Perdamaian (KPP). For further research, it is recommended that it is necessary to obtain complete information about the character and daily life of former Poso terrorist prisoners (former Poso Jihadists) before and after leaving the Penitentiary until finally joining the Kafilah Pejuang Perdamaian (KPP), and it is necessary to explore more deeply the fate and hopes for the future of terrorist prisoners (former Poso Jihadists) and their families."

"Peran strategis Ketahanan pangan dalam pembangunan negara menunjukkan terdapat perbedaan hasil empiris dari riset terdahulu Hal ini berimplikasi terhadap belum jelasnya posisi ketahanan pangan dalam pembangunan dan ekonomi suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model terbaik yang menjelaskan pengaruh ketahanan pangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan dan sebaliknya sehingga diketahui posisi ketahanan pangan dalam pembangunan dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur dan regresi data panel terhadap 83 negara dari tahun 2012 s.d 2019. Penelitian dilakukan terhadap tiga model yang menjelaskan posisi ketahanan pangan yaitu: sebagai variabel independen, intervening dan dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi terbaik ketahanan pangan dalam pembangunan dan ekonomi adalah sebagai variabel intervening. Model ini menunjukkan bahwa secara langsung dan tidak langsung kemiskinan dan pertumbuhan populasi penduduk berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketahanan pangan yang diperkuat dengan status sebagai negara maju memiliki pengaruh signifikan secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Strategi kebijakan untuk mencapai pembangunan dan ekonomi adalah menurunkan tingkat kemiskinan, menurunkan pertumbuhan populasi penduduk dan meningkatkan ketahanan pangan. Langkah strategis dalam mencapai ketahanan pangan nasional untuk mendukung pembangunan adalah meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan keamanan pangan serta menjaga ketahanan sumber daya secara berkelanjutan.

---

The strategic role of food security in the country's development shows that there are differences in the results of empirical research by previous studies. This has implications for the unclear position of food security in the country's development and economy. This study aims to analyze the best model that explains the effect of food security on economic growth and poverty and vice versa so that the position of food security is known in development and the economy. This study uses path analysis and panel data regression methods for 83 countries from 2012 to 2019. The study was conducted on three models that explain the position of food security, namely: as an independent variable, intervening, and dependent. The results showed that the best position of food security in development and the economy was as an intervening. This model shows that directly and indirectly poverty and population growth have a significant effect on economic growth. Food security which is strengthened by its status as a developed country has a direct significant influence on economic growth. The policy strategy to achieve development and the economy is to reduce poverty, reduce population growth and increase food security. Strategic steps in achieving national food security to support development are to increase the availability, affordability, quality and safety of food and to maintain resource security in a sustainable manner."

"Pilkada Kabupaten Muara Enim tahun 2018 telah sukses dilaksanakan, namun demikian masih banyak juga pihak yang keberatan dengan hasil pilkada tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut tentang politik uang di Indonesia dengan secara khusus berfokus pada kasus pilkada Kabupaten Muara Enim tahun 2018, menggunakan analisis pendekatan intelijen serta dampaknya terhadap demokrasi dan ketahanan nasional. Adapun metode yang dipakai pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah politik uang yang dilakukan oleh  dengan paslon No. 4 Ahmad Yani – Juarsyah dalam proses pilkada Kabupaten Muara Enim tahun 2018, dengan modus menjadikan masyarakat sebagai relawan, yang terlebih dahulu didata dan kemudian diberikan sejumlah uang sebelum hari- H pencoblosan, agar masyarakat mau memilih paslon ini. Hal ini dalam teori intelijen sebagai bentuk penggalangan dengan pola persuasif/konstruktif dengan menggunakan uang sebagai sarana kontak serta merupakan metode persuasif propaganda. Kemudian pengaturan dana kampanye, baik dalam UU dan peraturan lainya belum secara mendetail mengatur tentang status relawan dan pendanaannya, sehingga celah inilah yang dimanfaatkan oleh paslon No. 4 Ahmad Yani-Juarsyah untuk melakukan politik uang. Dampak dari adanya politik uang di pilkada Kabupaten Muara Enim tahun 2018, dapat merusak demokrasi karena tidak sesuai dengan konsep dan prinsip pilkada dalam sistem demokrasi. Selain itu politik uang tersebut berdampak pula pada masyarakat Muara Enim yakni adanya gejolak sosial di masyarakat pasca pilkada dan kinerja yang kurang baik dari pemimpin terpilih hasil pilkada Kabupaten Muara Enim tahun 2018, yang ditandai dengan tingkat kemiskinan masyarakat dan tingkat pengangguran yang meningkat, serta paslon yang terpilih tersebut terlibat kasus korupsi. Hal ini berdampak terhadap ketahanan nasional, yang di dalamnya terdapat aspek kepemimpinan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sebagai upaya menggandakan ‘ketahanan’ nasional.

---

The regional elections for Muara Enim Regency in 2018 have been successfully carried out, however, there are still many parties who object to the results of the regional elections, especially for supporters of the candidate pairs who lost in the regional elections at that time. This study aims to further analyze money politics in Indonesia by specifically focusing on the case of the regional election Muara Enim Regency in 2018, using an analysis of the intelligence approach and its impact on democracy and national security. The method used in this research is descriptive qualitative research method. The result of this research is the money politics carried out by the candidate pair No. 4 Ahmad Yani – Juarsyah in the process of the regional election Muara Enim Regency in 2018, with the mode of making the community as volunteers, who are first recorded and then given a certain amount of money before the D-Day of voting, so that people will choose this candidate pair. This is in intelligence theory as a form of raising with a persuasive/constructive pattern by using money as a means of contact as well as a persuasive method of propaganda. Then the regulation of campaign funds, both in the law and other regulations, has not detailed the status of volunteers and their funding, so that this gap is exploited by Candidate No. 4 Ahmad Yani – Juarsyah to carry out money politics. The impact of money politics in the 2018 regional elections of Muara Enim Regency can damage democracy because it is not in accordance with the concepts and principles of regional elections in a democratic system. In addition, money politics also had an impact on the people of Muara Enim, namely the social unrest in the post-election community and the poor performance of the elected leaders from the regional election  Muara Enim Regency in 2018, which was marked by the poverty level of the community and an increasing unemployment rate, as well as the candidate pair who The chosen one is involved in a corruption case. This has an impact on national resilience, in which there is an aspect of leadership in good governance, as an effort to double national 'resilience'."

"Direktorat Jenderal Bea Cukai/DJBC sangat krusial dalam hal pengawasan dan pelayanan arus barang eskpor dan impor pada perdagangan internasional. Di saat yang sama, konteks intelijen ekonomi saat ini juga semakin mempunyai peran penting dalam mengamankan pendapatan negara dari berbagai ancaman. Pemetaan ancaman yang sesuai dengan kondisi terkini lingkungan DJBC, dapat membantu merumuskan kebutuhan adaptasi bagi unit intelijen dalam menghadapi ancaman yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methode), menggunakan dua sumber data yaitu kuantitatif dan kualitatif.  Secara kuantitatif, penggunaan data ditujukan untuk menganalisis sampel opini dari 400 anggota DJBC tentang ancaman yang dihadapi saat ini, dan opini mereka terkait kebutuhan organisasi atas unit intelijen. Sedangkan secara kualitatif, peneliti menggali dan menganalisis langkah adaptasi yang dibutuhkan DJBC dalam meningkatkan fungsi intelijen strategis. Hasil penelitian menunjukan ancaman utama saat ini berupa penyelundupan, trans-national organized crime, trade-based money laundering dan ancaman terkait perlawanan terhadap petugas DJBC. Sementara itu, dapat dikatakan unit atau divisi intelijen pada DJBC merupakan satu kesatuan tugas yang sangat vital dalam melakukan fungsi intelijen yaitu memberikan peringatan dini atas ancaman atau kemungkinan permasalahan yang terjadi dalam lingkup ekspor dan impor. Untuk meningkatkan fungsi intelijen yang ada, adaptasi yang diperlukan adalah restrukturisasi sebagai upaya memperluas fungsi unit intelijen dan merevitalisasi sumber daya intelijen baik manusia dan teknologi pendukung

---

Direktorat Jenderal Bea Cukai/DJBC is very crucial in terms of monitoring and servicing the flow of exported and imported goods in international trade. At the same time, the current context of economic intelligence also plays an increasingly important role in securing state revenues from various threats. Threat mapping in accordance with the current conditions of the DJBC environment, can help formulate adaptation needs for intelligence units in dealing with existing threats. This study uses a mixed method, using two sources of data, namely quantitative and qualitative. Quantitatively, the use of the data is intended to analyze a sample of opinions from 400 DJBC members about the threats they currently face, and their opinions regarding the organization's need for intelligence units. While qualitatively, the researcher explores and analyzes the adaptation steps needed by DJBC in improving the strategic intelligence function. The results of the study show that the current main threats are smuggling, trans-national organized crime, trade-based money laundering and threats related to resistance to DJBC officers. Meanwhile, it can be said that the intelligence unit or division at DJBC is a very vital task unit in carrying out the intelligence function, namely providing early warnings of threats or possible problems that occur in the scope of exports and imports. To improve the existing intelligence function, the adaptation required is restructuring as an effort to expand the function of the intelligence unit and revitalize intelligence resources, both human and supporting technology."

"Penelitian ini berangkat dari masalah perkembangan teknologi informasi khususnya bidang intelijen yang menjadi tantangan bagi kepemimpinan di dalam Badan Intelijen Negara (BIN). Tantangan yang dihadapi adalah mengubah secara “radikal” lingkungan kerja BIN yang mampu melahirkan inovasi dan mendukung kinerja permasalahan intelijen dalam era teknologi informasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja BIN saat ini yang mampu menjawab tasntangan teknologi informasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (single case). Data didapat dari wawancara sejumlah key informan penelitian yang merupakan pengambil keputusan di BIN. Penelitian ini menemukan bahwa kepemimpinan pada organisasi/lembaga/badan intelijen tidak ubahnya kepemimpinan pada umumnya, yang membutuhkan pengetahuan dan pengalaman khusus di bidangnya, kemampuan manajemen yang baik dalam tata kelola organisasi, visi dan misi yang jelas dalam menggerakan organisasi dan kemampuan komunikasi baik internal maupun eksternal yang sangat penting dalam melakukan adaptasi dengan perubahan kondisi lingkungan. Perbedaan penting pada kepemimpinan intelijen pada dasarnya terletak kemampuan menjalankan prinsip dasar intelijen yaitu kerahasiaan, namun tetap bisa menjalankan tata kelola organisasi yang baik. BIN menerapkan gaya kepemimpinan campuran yang menggabungkan beberapa prinsip yang menjadi ciri dari beberapa karakteristik gaya kepemimmpinan dengan tujuannya masing-masing. Pada dasarnya kepemimpinan yang diterapkan di BIN lebih menganut gaya kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan digital. Lingkungan kerja era kepemimpinan BIN saat ini merupakan momen transisi paradigma intelijen yang dijalankan organisasi. Untuk menciptakan lingkungan kerja digital BIN melakukan perubahan fisik dan non-fisik/perilaku.  Pengembangan fisik dilakukan BIN dengan membangun kemampuan teknologi intelijen, sementara perbaikan non-fisik dengan menciptakan paradigma baru pada elemen organisasi dengan pengembangan SDM berkapasitas digital.

---

This research departs from the problem of the development of information technology, especially in the field of intelligence which is a challenge for leadership within the State Intelligence Agency (BIN). The challenge faced is to "radically" change BIN's work environment that is able to generate innovation and support the performance of intelligence issues in the information technology era. The purpose of this study is to analyze how BIN's current leadership style and work environment are able to answer the information technology challenges. This research uses a qualitative approach with a case study method (single case). The data were obtained from interviews with a number of key research informants who are decision makers at BIN. This study found that leadership in organizations/institutions/intelligence agencies is like leadership in general, which requires special knowledge and experience in the field, good management skills in organizational governance, clear vision and mission in moving the organization and communication skills both internally and externally. which is very important in adapting to changing environmental conditions. The important difference in intelligence leadership basically lies in the ability to carry out the basic principle of intelligence, namely confidentiality, but still be able to carry out good organizational governance. BIN applies a mixed leadership style that combines several principles that characterize several leadership style characteristics with their respective goals. Basically, the leadership applied at BIN adheres to a transformational leadership style and digital leadership. The working environment of the current era of BIN's leadership is a moment of transition to the intelligence paradigm run by the organization. To create a digital work environment, BIN makes physical and non-physical/behavioral changes. Physical development is carried out by BIN by building intelligence technology capabilities, while non-physical improvements are carried out by creating a new paradigm in organizational elements by developing digital capacity of human resources."

"Penyelundupan manusia merupakan kejahatan transnasional yang memberikan dampak cukup signifikan bagi keamanan negara. Adapun ancaman yang muncul seperti keamanan bagi objek yang akan diselundupkan di pelabuhan yang sering menjadi sentra aktivitas penyelundupan manusia oleh pelaku kejahatan. Hal ini terjadi karena tidak adanya upaya regulasi keamanan yang dilakukan oleh pelaku penyelundupan manusia. Selain itu, meningkatnya jumlah pelaku penyelundupan manusia serta potensi masuknya paham atau aliran ekstrim yang dapat memengaruhi masyarakat secara luas dan menganggu kepentingan nasional. Kegiatan penyelundupan manusia tersebut dapat terjadi jika salah satunya dapat direalisasikan. Artinya bahwa imigran gelap akan berhasil dengan adanya kerjasama dari agen-agen penyelundup. Dalam melakukan penyelundupan suaru kelompok dapat dikatakan terorganisir jika memenuhi unsur organize crime, salah satunya memiliki struktur kerja dalam kejahatan. Dalam dinamika penyelundupan terdapat objek Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu orang yang diselundupkan secara non prosedural. Hal ini tentunya akan menyebabkan gangguan keamanan nansional khususnya di bidang keamanan. Adanya penggunaan pelabuhan ilegal yang dikuasi masyarakat sebagai lokasi yang strategis digunakan sebagai lokasi untuk mengelabui petugas keamanan. Pengawasan dan upaya cegah dini dari Kominda dan aparat terkait telah dilakukan dengan sarana dan prasaranan yang dimiliki, namun terdapat beberapa kendala yang dialami para petugas.<

---

People smuggling is a transnational crime that has a significant impact on state security.  As for the threats that arise, such as security for objects to be smuggled in ports, which are often centers of human smuggling activities by criminals.  This happens because there are no security regulation efforts made by people smugglers.  In addition, the increasing number of people smugglers as well as the potential for the entry of extreme ideologies or sects that can affect the wider community and disrupt national interests.  Human smuggling activities can occur if one of them can be realized.  This means that illegal immigrants will succeed with the cooperation of smuggling agents.  In carrying out smuggling, a group can be said to be organized if it meets the elements of organize crime, one of which has a work structure in crime.  In the dynamics of smuggling, there is an object of Indonesian Migrant Workers being one of the people who are smuggled in a non-procedural manner.  This of course will cause national security disturbances, especially in the security sector.  The use of illegal ports controlled by the community as a strategic location is used as a location to trick security officers.  Supervision and early prevention efforts from Kominda and related officials have been carried out with the facilities and infrastructure they have, but there are several obstacles experienced by the officers."

"Disertasi ini membahas tentang perkembangan kegiatan intelijen modern dengan menggunakan human intelligence dan techno intelligence, yang dilaksanakan oleh sejumlah jajaran intelijen kenegaraan di Indonesia. Bahwa kegiatan intelijen yang dilaksanakan oleh setiap lembaga intelijen meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, dengan sifat tertutup dalam operasi rahasia selama kurun waktu tertentu, yang menggunakan teknik, taktik dan strategi, terhadap sasaran perorangan maupun kelompok, melalui pelibatan unsur manusia dan teknologi secara simultan. Adanya kegiatan penyelidikan intelijen yang dilaksanakan oleh agen intelijen bersama satuan intelijen, sebagai operasi klandestin untuk mendeteksi sejumlah fenomena dan potensi gangguan yang menjadi ancaman terhadap keamanan, sebagai bentuk antisipasi untuk menjaga stabilitas keamanan di dalam negeri. Selain itu, kegiatan pengamanan intelijen menjadi bagian dalam upaya meniadakan segala bentuk ancaman, gangguan dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas organisasi, melalui sejumlah tindakan pengamanan terhadap personel, kegiatan, material dan bahan keterangan / informasi. Sedangkan kegiatan penggalangan intelijen, dilaksanakan untuk merubah emosi, sikap, tingkah laku, opini dan motivasi dari sasaran perorangan maupun kelompok, dengan menggunakan metode tertentu oleh satuan intelijen di daerah yang telah ditentukan. Oleh karena itu, disertasi ini menguraikan upaya rekonstruksi kegiatan intelijen yang secara teknis, taktis dan strategis menjadi model pelibatan human intelligence dan techno intelligence, menghadapi ancaman keamanan dalam negeri di Indonesia.

---

This dissertation discusses the development of modern intelligence activities using human intelligence and techno intelligence, which are carried out by a number of state intelligence agencies in Indonesia. That intelligence activities carried out by each intelligence agency include investigation, security and collection, with a closed nature in secret operations over a certain period of time, which uses techniques, tactics and strategies, against individual and group targets, through the simultaneous involvement of human and technological elements. There are intelligence investigation activities carried out by intelligence agents together with intelligence units, as clandestine operations to detect a number of phenomena and potential disturbances that pose a threat to security, as a form of anticipation to maintain security stability in the country. In addition, intelligence security activities are part of efforts to eliminate all forms of threats, interference and obstacles that occur in the implementation of organizational tasks, through a number of security measures for personnel, activities, materials and information/information. Meanwhile, intelligence gathering activities are carried out to change the emotions, attitudes, behavior, opinions and motivations of individual and group targets, using certain methods by intelligence units in predetermined areas. Therefore, this dissertation outlines efforts to reconstruct intelligence activities technically, tactically and strategically into a model involving human intelligence and techno intelligence, facing domestic security threats in Indonesia."