Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan ini berfokus pada fenomena kejahatan siber yaitu account takeover di suatu perusahaan berbasis teknologi di Indonesia, yang karena alasan konfidensialitas disamarkan namanya menjadi Perusahaan Teknologi XYZ. Peneliti mengambil studi kasus account takeover yang terjadi terhadap salah satu pengguna layanan jasa teknologi yang ditawarkan oleh perusahaan teknologi XYZ yang bergerak di sektor pariwisata. Dalam proses pengerjaan karya akhir ini, peneliti menggunakan metode studi kajian literatur dengan memakai data sekunder berupa dokumen investigasi dan referensi berupa studi-studi terdahulu. Dalam menjelaskan studi kasus yang diambil, peneliti menggunakan kerangka teori aktivitas rutin yang mencakup penjelasan mengenai terjadinya kejahatan dengan menggunakan tiga elemen, yaitu pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, dan ketiadaan penjagaan yang sesuai.

---

This study focuses on the phenomenon of cybercrime, namely account takeover in a technology-based company in Indonesia, which due to confidentiality reasons is disguised to XYZ Technology Company. Researcher took a case study of account takeover that occurred against one of the users of technology services offered by the XYZ technology company that engaged in the tourism sector. In the process of working on this final paper, researcher used a literature review study method using secondary data in the form of investigative documents and references in the form of previous studies. In explaining the case studies taken, researcher uses routine activity theory framework that includes an explanation of the occurrence of crime using three elements, namely motivated perpetrators, appropriate targets, and absence of appropriate guarding."

"Berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami perempuan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik (PMID) di Malaysia membuat mereka termasuk ke dalam kelompok rentan yang harus diberikan pelindungan maksimal. Dengan menggunakan state crime theory dan metode kualitatif dalam menganalisis, penulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana kerentanan yang dimiliki perempuan pekerja migran dan bagaimana implementasi kebijakan One Channel System dapat memberikan pelindungan maksimal bagi perempuan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik (PMID) di Malaysia. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketimpangan kekuasaan antara perempuan pekerja migran domestik dan agen perekrut serta pemberi kerja atau majikan menempatkan perempuan pekerja tersebut ke dalam kerentanan yang berlapis, terutama rentan dalam hal pelanggaran hak asasi manusia. Menurut teori state crime, hal tersebut tidak terlepas dari peran negara yang telah memfasilitasi pelanggaran itu sendiri. Pembiaran yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran hak asasi manusia perempuan pekerja migran domestik termasuk ke dalam crime by omission. Sementara, pembentukan kebijakan One Channel System (OCS) sebagai upaya pelindungan terhadap perempuan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik (PMID) di Malaysia justru memiliki berbagai kekurangan dan menimbulkan munculnya celah baru yang membuat perempuan pekerja migran Indonesia semakin mengalami kerentanan. Sistem tersebut dinilai telah membatasi hak perempuan pekerja migran domestik di Malaysia dan mempersulit perempuan pekerja migran Indonesia dalam melakukan pendaftaran prosedural. Pada akhirnya, kebijakan One Channel System (OCS) yang dibuat oleh pemerintahan Indonesia dan Malaysia tidak memberikan pelindungan yang dibutuhkan oleh perempuan pekerja migran domestik di Malaysia dan tidak menjawab permasalahan yang mereka hadapi selama ini.

---

The various human rights violations experienced by female Indonesian Domestic Sector Migrant Workers (PMID) in Malaysia make them a vulnerable group that must be given maximum protection. Using state crime theory and qualitative methods for analysis, this paper aims to examine the vulnerabilities faced by female migrant workers and how the implementation of the One Channel System (OCS) policy can provide optimal protection for Indonesian domestic workers in Malaysia. The analysis reveals that power imbalances between domestic migrant women and recruiting agents or employers place these women in layered vulnerability, particularly concerning human rights violations. According to state crime theory, this situation implicates the state itself for facilitating these violations. The Indonesian government's inaction regarding human rights abuses against domestic migrant women falls under crime by omission. Meanwhile, the establishment of the One Channel System (OCS) as a protective measure for PMID women in Malaysia has various shortcomings and introduces new vulnerabilities. The system is criticized for restricting the rights of Indonesian domestic workers in Malaysia and complicating their procedural registration. Ultimately, the One Channel System (OCS) created by the Indonesian and Malaysian governments fails to provide the necessary protection for domestic migrant women in Malaysia and does not address the longstanding issues they face."