Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kondisi kesetaraan gender dalam pendidikan di Indonesia merupakan isu yang terus mengalami kemajuan, meskipun begitu hal tersebut belum sejalan dengan kondisi kesetaraan gender secara global. Berdasarkan Global Gender Gap Index (GGGI) tahun 2021, Indonesia masih menempati urutan 101 dari 156 negara dengan skor 0,688 atau 68,8 persen kesetaraan gender. Peringkat Indonesia dalam sub indeks GGGI, terutama dalam capaian pendidikan, berada pada posisi cenderung di bawah. Penelitian ini mengkaji kondisi ketidaksetaraan gender dalam pendidikan dan dampaknya terhadap kemiskinan di Indonesia pada tingkat kabupaten/kota. Dengan menggunakan data panel dari tahun 2012 hingga 2021, analisis ini mengungkap variasi dalam ketimpangan gender dalam pendidikan di berbagai kabupaten/kota. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang negatif dan signifikan antara ketidaksetaraan gender dalam pendidikan, yang diukur menggunakan rasio rata-rata lamanya sekolah perempuan dibandingkan laki-laki, dengan indikator kemiskinan, yang menandakan bahwa peningkatan kesetaraan gender dalam pendidikan dapat membantu upaya pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan kontekstual untuk mengatasi tantangan dan peluang yang spesifik di berbagai wilayah. Rekomendasi kebijakan mencakup promosi kesetaraan gender dalam pendidikan, penghapusan stereotip gender, dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, akses internet, dan program bantuan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembuatan kebijakan untuk mencapai kesetaraan gender dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

---

The condition of gender equality in education in Indonesia is an issue that continues to make progress, although it is not yet aligned with the global gender equality situation. Based on the Global Gender Gap Index (GGGI) in 2021, Indonesia still ranks 101 out of 156 countries with a score of 0.688 or 68.8 percent gender equality. Indonesia's ranking in the GGGI sub-index, particularly in educational attainment, is relatively lower. This research examines the condition of gender inequality in education and its impact on poverty in Indonesia at the district/city level. By using panel data from 2012 to 2021, the analysis reveals variations in gender disparities in education across different districts/cities. The research findings show a significant negative relationship between gender inequality in education, measured by the ratio of average years of schooling for females compared to males, and the poverty indicator, indicating that an increase in gender equality in education can contribute to poverty alleviation efforts. The research emphasizes the importance of a contextual approach to address specific challenges and opportunities in different regions. Policy recommendations include promoting gender equality in education, eliminating gender stereotypes, and considering factors such as economic growth, population size, internet access, and social assistance programs in poverty alleviation efforts. This research is expected to contribute to policy-making efforts to achieve gender equality and poverty reduction in Indonesia."

"Penelitian ini menggunakan data tahunan antara 2010-2014. Data dianalisis dengan menggunakan DEA. Variabel input yang digunakan adalah jumlah mahasiswa, jumlah program studi, jumlah dosen, jumlah tenaga administrasi, jumlah tenaga penunjang akademik, jumlah tenaga perpustakaan, dan jumlah ruang kuliah, sementara variabel outputnya adalah jumlah pengabdian masyarakat, banyaknya karya tulis, dan jumlah mahasiswa lulus. Hasil studi menunjukkan jumlah perguruan tinggi inefisien fluktuatif selama rentang waktu 5 tahun, namun ada 5 perguruan tinggi yang terus inefisien pada jangka waktu tersebut. Ketika perguruan tinggi pariwisata swasta dikelompokkan berdasarkan provinsi, perguruan tinggi pariwisata negeri berada di peringkat 4 terbawah dari 14, sedangkan saat dikelompokkan berdasarkan kopertisnya, perguruan tinggi negeri berada di peringkat 9 dari 11. Sehingga peneliti menyarankan perlu diperbaiki pengawasan perguruan tinggi pariwisata agar menghasilkan output sesuai dengan hasil yang disarankan oleh perhitungan DEA.

---

This study use yearly data for period 2010-2014. The data analyzed by using DEA. Input variable used are number of students, number of programme, number of teachers, number of administration staff, number of academic support staff, number of librarian, and number of classroom, ouput variable use are number of people service, number of research, and number of graduates. The result show that public tourism higher education and private are fluctuatively changing in relative efficient through the years, but when private touris higher education were classified by province, public tourism higher education ranks 10 0f 14, when private touris higher education were classified by kopertis, public tourism higher education ranks 9 0f 11. therefore the author suggests the ministry of tourism to increase their supervision on public tourism higher education according to DEA result."

"Penelitian ini membahas determinan kebijakan penetapan upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh Kebutuhan Hidup Layak (KHL), PDRB, pengangguran, tingkat kepadatan penduduk, jumlah angkatan kerja berpendidikan SMA terhadap penetapan nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan menganalisis kebijakan publik Gubernur dalam rangka penetapan upah minimum Kabupaten/Kota. Metodologi penelitian ini secara kuantitatif dilakukan dengan model ekonometrika regresi data panel metode estimasi Random Effect menggunakan bantuan software Stata versi 13. Penelitian kualitatif dengan metode pengamatan dan wawancara mendalam. Hasil analisis menunjukkan secara statistik Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat angkatan kerja berpendidikan minimal SMA terbukti signifikan dan positif mempengaruhi kebijakan penentuan Upah Minimium Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Adapun pengangguran dan kepadatan penduduk mempunyai pengaruh yang signifikan dan berkorelasi negatif dengan upah minimum. Kebijakan upah minimum dipengaruhi oleh kepemimpinan gubernur. Kabupaten/kota yang berdekatan secara geografis cenderung mempunyai tingkat range nilai upah minimum yang sama.

---

This study discusses the minimum wage fixing policy determinants for regencies/cities in Central Java Province. The purpose of this study was to determine the effect of Living Needs, GDP, unemployment, population density, the level of at least high school educated work force against the determination of the value of the Minimum Wages Regency/City and analyze the public policy of Governors in the context of minimum wage fixing. The quantitative research methodology conducted by econometric panel data regression (Random Effects estimation methods) using statistical software Stata version 13. Qualitative research methods using observation and in-depth interviews. The analysis showed statistically that the Living Needs, GDP, the level of at least high school educated work force proved significant and positively affect the determination of minimium wages policy. As for the unemployment and population density has a significant influence and negative to the minimum wage. Minimum wage policy influenced by governor leadership. Districts/cities that are geographically contiguous, tend to have same minimum wages range."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui pola konsumsi dan pengeluaran rumah tangga untuk pangan sumber protein hewani khususnya produk perikanan yang dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesejahteraan rumah tangga masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan model LA/AIDS. Penerapan model AIDS untuk mengetahui pola konsumsi suatu komoditas, dikaitkan dengan harga komoditas itu sendiri, harga komoditas lain, pendapatan kepala rumah tangga, lokasi tinggal, pekerjaan kepala rumah tangga dan status miskin rumah tangga. Penelitian ini dilakukan terhadap 400 rumah tangga di Provinsi Sumatera Selatan yang diambil secara acak, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2010 oleh Badan Pusat Statistika (BPS) serta Direktori Pengembangan Konsumsi Pangan tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, serta didukung oleh publikasi instansi terkait yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan. Pendugaan parameter dilihat dari elastisitas harga, elastisitas harga silang dan elastisitas pendapatan terhadap permintaan pangan protein hewani yang dikelompokkan menjadi tiga (3) komoditas yakni Daging, Telur, dan Ikan, diregresi dengan menggunakan model ekonometri LA/AIDS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi konsumsi protein hewani didominasi komoditas Ikan, elastisitas harga sendiri mempunyai tanda positif untuk semua komoditas, hal ini mengindikasikan bahwa semua komoditas bersifat inelastis terhadap permintaan yakni perubahan permintaan lebih kecil dari perubahan harga. Elastisitas harga silang bernilai lebih dari 0, mengindikasikan bahwa antar komoditas pangan berhubungan saling menggantikan (substitusi). Elastisitas pendapatan untuk komoditas Daging bernilai lebih dari 1, hal ini mengindikasikan bahwa Daging termasuk barang mewah, sedangkan komoditas Telur dan Ikan termasuk barang normal atau pokok sehari-hari (bernilai diantara 0 dan 1).

---

This thesis is intended to get information about consumption pattern and household expenditures from animal protein source food especially fish product, furthermore used as indicator for household prosperity level in South Sumatera Province using Model LA/AIDS. This Model AIDS used to find out consumption pattern one commodity, correlation with its own price, correlation with other commodity prices, household leader income, location, household leader job, and household poor status. This research took random data sample as many as 400 unit from population South Sumatera Province, using Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2010 by Badan Pusat Statistika (BPS), with data and publication from Direktori Pengembangan Konsumsi Pangan 2013 by Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, and supported with other publications from related institutions such as Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan. Indicated parameter seen from Price Elasticity of Demand, Cross Elasticity of Demand, and Income Elasticity of Demand toward animal protein food demand which grouped into three categories, Meat, Egg and Fish product, using model econometric LA/AIDS.

The result shows that animal protein consumption proportion dominated by Fish product, Price Elasticity of Demand has positive results for all commodities indicating that quality demanded change is smaller than price change. Cross Elasticity of Demand are more than 0 for Meat and Egg commodity compared to Fish product, indicated a substitional relation between food categories. Income Elasticity of Demand for Meat has value more than 1, which shows that Meat is categorized as luxury goods, meanwhile Egg and Food product are categorized as normal or necessities goods."

"Penelitian ini membahas mengenai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Coated Paper dan Paper Board, serta dampaknya terhadap industri coated paper Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan Competition Assessment Tool Kit (Tool Kit Penilaian Persaingan Usaha). Terdapat 7 (tujuh) indikator persaingan usaha yang digunakan sebagai obyek pengukuran dampak persaingan, yaitu pelaku usaha lama (incumbent), perusahaan baru, harga coated paper, kualitas dan keragaman produk coated paper, inovasi, pertumbuhan pasar, dan pasar terkait. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bahwa pemberlakuan kebijakan tersebut tidak berdampak secara signifikan dalam mempengaruhi persaingan usaha pada industri coated paper dibandingkan periode sebelum diberlakukannya kebijakan tersebut. Meskipun demikian, terdapat beberapa dampak negatif yang ditimbulkan yaitu terhadap pelaku usaha lama (pemasok produk impor), perusahaan baru, harga, pertumbuhan pasar dan pasar terkait. Namun disisi lain, kebijakan tersebut tidak mempengaruhi turunnya kualitas, keragaman dan inovasi produk coated paper.

---

This study discuss the Financial Ministery regulation No. 165 / PMK.010 / 2015 about imposing safeguard measure and its impact to Indonesian coated paper and paper board industry. The research used a qualitative approach by utilizing the OECD Competition Assessment Tool Kit. There are 7 (seven) indicators of competition used as the object of measuring the competition impact; the incumbent of business actor, the new entrant, coated paper price, the quality and diversity of coated paper products, innovation, market growth, and related markets.. It can be concluded that the policy implementation has no significant impacts to competition in the coated paper industry than before the implementation of the policy. The policy also has negative impacts to the incumbent of business actor, the new entrant, coated paper price, market growth and related markets. While the positive impacts were no decline in the quality, diversity and innovation of coated paper products."

"Konsumsi energi rumah tangga sebagai bagian besar dari total konsumsi energi di Indonesia memiliki potensi besar dalam konservasi energi dan pengurangan emisi. Selain itu, pada tahun 2021, penerapan efisiensi energi memberikan kontribusi sebesar 20% terhadap penurunan CO2. Meningkatkan efisiensi energi dapat secara efektif mendorong konservasi energi di tingkat rumah tangga. Namun, peningkatan efisiensi energi tidak selalu mencapai potensi konservasi energi teknis seutuhnya seperti yang diharapkan atau disebut juga rebound effect. Sehingga, studi ini bertujuan untuk menganalisis rebound effect energi rumah tangga pada level provinsi dengan menggunakan input-output inter-regional. Hasil rebound effect sedikit terfokus pada daerah Indonesia bagian timur. Nilai rata-rata rebound effect tidak langsung lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata rebound effect langsung. Rata-rata rebound effect ekonomi dari 34 provinsi di Indonesia adalah 98,85%. Sehingga, dengan mempertimbangkan rebound effect langsung dan rebound effect tidak langsung, maka kurang dari 3% penghematan energi yang diakibatkan oleh peningkatan efisiensi energi dapat tercapai di setiap provinsi. Selain itu, terdapat 13 provinsi yang memiliki nilai rebound effect ekonomi lebih dari 100%. Hal ini mangindikasikan bahwa ketiga belas provinsi tersebut memiliki backfire effect.

---

Household energy consumption as a large part of total energy consumption in Indonesia has a great potential in energy conservation and emission reduction. In addition, in 2021, the improvement of energy efficiency contributes 20% to the reduction of CO2. Improving energy efficiency can effectively promote energy conservation at the household level. However, the increase in energy efficiency does not always achieve the full technical energy conservation potential as expected or also known as the rebound effect. Thus, this study aims to analyze the rebound effect of household energy at the provincial level using inter-regional inputs outputs. The results of the rebound effect are slightly focused on the eastern part of Indonesia. The average value of the indirect rebound effect is higher than the average value of the direct rebound effect. The average economic rebound effect from 34 provinces in Indonesia is 98.85%. Thus, after considering the direct rebound effect and indirect rebound effect, less than 3% of energy savings due to increased energy efficiency can be achieved in each province. In addition, there are 13 provinces that have an economic rebound effect value of more than 100%. This indicates that the thirteen provinces have a backfire effect.