Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kerangka hukum pemilihan kepala daerah secara langsung di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam kaitan dengan diberlakukannya UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selain itu juga menjelaskan tentang proses, mekanisme, dan bentuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung dalam kerangka otonomi khusus sebagaimana diamndatkan UU No. 18 Tahun 2001. Tesis ini juga dibahas tentang apa saja persoalan hukum yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam akibat penerapan otonomi khusus sesuai UU No. 18 Tahun 2001.

---

ABSTRACT
This thesis analyzes the legal framework of the election for head and vice head of region in Nanggroe Aceh Darussalam Province in the relation with the implementation of Law No. 18 Year 2001 on Special Autonomy for Aceh Special Region Province as Nanggroe Aceh Darussalam Province. Beside that this thesis also explaining the process, mechanism, and form of the implementation of direct election for head and vice head of region in the framework of special autonomy in Aceh as mandated in Law No. 18 Year 2001. This thesis also analyzes the legal problems that arise as impact of the implementation of direct election for head and vice head of region in the framework of special autonomy in Aceh as mandated in Law No. 18 Year 2001.

Abstrak :
Latar Belakang
Para pengusaha adalah orang yang bertugas untuk membuat dan menjalankan keputusan-keputusan dalam bidang ekonomi. Kelas pengusaha seperti ini telah ada dalam stratifikasi sosial masyarakat Aceh sejak masa kesultanan. Golongan ini hampir tidak mempunyai hubungan politik dengan sultan, akan tetapi mempunyai status sosial tertentu karena potensinya yang dapat meningkatkan pendapatan kerajaan. Dengan demikian boleh dikatakan menonjol dalam sistem pelapisan sosial pada masa itu sebagai akibat dari peranannya dalam bidang ekonomi pada umumnya dan dalam bidang perdagangan pada khususnya, mereka berada pada puncak jenjang sosial yang mempunyai hak-hak istimewa, golongan ini dapat diwakili oleh para Orang Kaya (OK). Golongan bangsawan dan pedagang ini dalam stratifikasi sosial pada masa itu berada diantara elit politik dan agama dengan golongan rakyat biasa.

Pada masa kesultanan. usaha-usaha perdagangan sepenuhnya dikuasai oleh Sultan sendiri, sedangkan para Uleebalang (pemimpin negeri) dan para pedagang lainnya hanya diizinkan bertindak sebagai pedagang perantara, antara sultan dengan pedagang asing. Hubungan antara Sultan dengan para Uleebalang mulai dipererat baik dalam bidang politik maupun ekonomi pada tahun 1520, yaitu setelah Sultan Ali Muhayatsyah mendirikan kerajaan Aceh Darussalam.

Sultan sebagai penguasa pemerintahan menjalankan sistem monopoli perdagangan, sehingga terjadi pembatasan terhadap aktivitas perdagangan para kelompok pedagang yang berkedudukan pada tingkat kenegerian, yang pada umumnya didominasi oleh para Uleebalang. Para Uleebalang sebagai pemimpin negeri dan juga sekaligus sebagai pedagang dalam kerajaan Aceh tidak memperoleh kebebasan untuk mengadakan perdagangan secara langsung dengan pedagang asing. Para pedagang diwajibkan untuk memasukkan semua komoditi ekspor kepusat kesultanan, setelah itu komoditi tersebut baru diekspor keluar negeri.

Dengan demikian para pedagang pada tingkat kenegerian tidak dapat berkembang secara optimal. Hal ini pula yang menyebabkan para Uleebalang,dan kelompok pedagang pada tingkat kenegerian berusaha menentang kekuasaan Sultan pada waktu-waktu yang memungkinkan. Sultan Aceh mendominasi usaha perdagangan secara intensif pada akhir abad ke 19 dan pada permulaan abad ke 17, yaitu pada pemerintahan Alkahar dan Iskandar Muda. Mengenai dominasi Sultan Iskandar Muda dalam bidang perdagangan, Anthony Reid mengemukakan bahwa kebesarannya dalam bidang politik dan militer sebenarnya didasari oleh keberhasilannya dalam bidang ekonomi, melakukan monopoli perdagangan dalam negeri. Pada masa pemerintahannya, ia berhasil menghancurkan kekuasaan pedagang babas atau " orang kaya ". Seluruh kegiatan perdagangan baik didalam negeri maupun yang berhubungan dengan pedagang asing berada dibawah kontrolnya. Dengan demikian ia merupakan Raja Pedagang yang sesungguhnya seperti yang dikenal dalam sejarah Asia Tenggara pada umumnya.

Abstrak :
Penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah dan mantan kombatan GAM dalam penyelesaian konflik pasca konflik Aceh. Hasil penelitian menemukan bahwa pertama, pemerintah sudah menjalankan perannya dalam menjaga perdamaian setelah pasca konflik Aceh sesuai dengan isi perjanjian dalam MoU Helsinski. Peran pemerintah dalam penyelesaian konflik dengan melakukan cara kolaborasi atau kerjasama dan kompromi terhadap pihak-pihak yang terlibat konflik. Namun demikian, masih ada beberapa program kegiatan dan bantuan dari pemerintah yang belum terealisasikan, masih ada beberapa pihak pemerintah yang mengunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Kedua, mantan kombatan juga sudah menjalankan perannya dalam menjaga perdamaian setelah pasca konflik Aceh sesuai dengan isi perjanjian dalam MoU Helsinski. Namun demikian, masih ada beberapa mantan kombatan yang menunjukkan adanya rasa ketidakpuasan akan peran pemerintah dalam hal penegakan hukum hak asasi manusia, lambang dan bendera dan ketidakadilan dalam pemerataan pembangunan. Ketiga, masih terjadi konflik-konflik kecil diantara pihak pemerintah dan mantan kombatan yang disebabkan oleh konflik internal dalam demokrasi pemerintahan Aceh. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh perlu menerjemahkan secara operasional kerangka penyelesaian konflik dalam menjaga perdamaian dengan skema yang dipahami oleh seluruh stakeholder melalui workshop dan pelatihan-pelatihan guna memudahkan sinergi dan kolaborasi pada seluruh level pemerintahan di provinsi dan kabupaten/kota. ...... The study aims to analyze how the role of government and GAM ex combatants in conflict resolution post conflict Aceh. The results of the study found that firstly, the government has performed its role in maintaining peace after the post Aceh conflict in accordance with the content of the agreement in the Helsinski MoU. The role of government in resolving conflicts by way of collaboration or cooperation and compromise on the parties to the conflict. However, there are still some programs of activity and assistance from the government that have not been realized, there are still some government parties that use the authority for personal interests. Secondly, ex combatants have also exercised their role in maintaining peace after the post Aceh conflict in accordance with the content of the agreement in the Helsinski MoU. Nevertheless, there are still some ex combatants demonstrating a sense of dissatisfaction with the role of the government in terms of human rights law enforcement, symbols and flags and injustices in the equitable distribution of development. Third, there are still small conflicts between the government and ex combatants caused by internal conflicts in Aceh 39 s democratic government. Therefore, the Aceh Government needs to translate operational conflict resolution framework in keeping peace with a scheme understood by all stakeholders through workshops and trainings to facilitate synergy and collaboration at all levels of government in provinces and districts.

Abstrak :
Ditegakkannya Hukum Syariah di Provinsi Aceh memunculkan serangkaian peraturan bernuansa Islam. Hadirnya peraturan-peraturan yang mengatur perilaku menyimpang kemudian memunculkan diskriminasi terhadap perempuan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini kemudian mencoba melihat konstruksi perilaku menyimpang terhadap perempuan yang terkandung di dalam peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum, Feminist Jurisprudence, dan Kriminologi Kritis melalui Teori Realitas Sosial Kejahatan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan memakai studi dokumen dan wawancara, serta ditambah dengan studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa dalam dua Qanun tidak terdapat kalimat bias gender yang diskriminatif terhadap perempuan. Diskriminasi terjadi karena konstruksi budaya dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh patriarki dalam menginterpretasikan Qanun. ...... The implementation of Shariah Law in Aceh Province triggered creation of series of Islam related rules. Several rules that regulate deviance, in time, impose discrimination towards women in the practice. This research tries to oversee the constructed deviance of women that were defined within the rules. This research based on Sociology of Law approach, Feminist Jurisprudence, and Critical Criminology within Social Reality of Crime Theory. Using qualitative approach supported with documents study and interview completed with literature study, this research found that in two Qanun there is no gender-biased lines and discrimination towards women. Discrimination in this case happened because of cultural construction within the local people that influenced by patrialchal views in interpreting Qanun.