Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Environmental, social and governance (ESG) konsep semakin banyak diadopsi di pasar saham, sehingga isu lingkungan, sosial, dan tata kelola penting bagi konsumen, investor, dan pemangku kepentingan. Hal yang sama berlaku untuk keberadaan board gender diversity (BGD). Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang mengungkapkan ESG yang terdaftar di BEI selama tiga tahun. Menerapkan analisis regresi data panel sebagai framework ekonometrik, dalam menjelaskan efek tidak langsung dari keberadaan BGD terhadap konsekuensi pengungkapan ESG dan reaksi pasar. Hasil temuan konsisten dengan penelitian sebelumnya yaitu menemukan pengaruh negatif signifikan pengungkapan ESG terhadap reaksi pasar dan keberadaan BGD memperkuat pengaruh negatif pengungkapan ESG pada sub-score lingkungan.Temuan konsisten dengan teori stakeholder, dan agency. Penelitian berkontribusi untuk membantu investor dan manajer portofolio mengevaluasi keberadaan BGD mempengaruhi ESG dan pasar serta membantu mereka membuat keputusan investasi yang lebih baik. Selain itu, regulator dapat menambah kebijakan untuk memasukkan BGD sebagai persyaratan perusahaan publik. Keterbatasan penelitian pada ketersediaan informasi komposisi gender perusahaan yang mengungkapkan ESG dan masih sedikitnya perusahaan di Indonesia yang menerapkannya, sehingga penelitian tentang pengaruih tidak langsung BGD terhadap pengungkapan ESG dan pasar belum banyak dilakukan.......Environmental, social and governance (ESG) concepts are increasingly being adopted in the stock market and are important to consumers, investors and stakeholders. The conditions are the same for presence of board gender diversity. This study uses all samples of companies listed on the IDX for three years that have issued ESG disclosures. Applying panel data regression analysis as an econometric framework, in explaining the indirect effect of the presence of BGD on the consequences of ESG disclosure and market reaction. The findings are consistent with previous research, a significant negative effect of ESG disclosure on market reaction and the presence of BGD strengthens the negative effect of ESG disclosure, but on the environmental sub-score. The findings are consistent with stakeholder and agency theory. Research contributes to helping investors and portfolio managers evaluate how the presence of BGD affects ESG and the market and helps them make better investment decisions. In addition, regulators may add policies to include gender diversity as a standard requirement for public companies. This research is limited by the availability of information regarding the gender composition of companies that disclose ESG and there are still very few companies in Indonesia that apply it, and not much research has been conducted on the indirect effect of BGD on ESG disclosure and the market."

"Laporan magang ini bertujuan untuk menilai prosedur audit KAP RIM atas dukungan ekonomi Pemerintah kepada debitur melalui Bank XYZ. Bank XYZ adalah badan usaha milik negara yang menyediakan layanan perbankan korporasi, komersial, dan ritel. Fokus pemeriksaan adalah pada pengendalian Bank XYZ terhadap debitur yang menerima bantuan ekonomi pemerintah, apakah memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan Prosedur Memorandum, serta kemungkinan terjadinya fraud. Prosedur audit yang dilakukan untuk memperoleh bukti audit yang diperlukan adalah inspeksi (vouching) dan Inquiry kepada Klien. Prosedur-prosedur ini akan dibahas lebih lanjut untuk melakukan pengujian kelayakan debitur serta untuk menguji asersi akurasi dan cut-off atas besaran nominal bantuan dan penyampaian subsidi bunga yang disalurkan oleh Bank XYZ. Evaluasi prosedur audit KAP RIM yang dilakukan oleh tim audit dibandingkan dengan standar, peraturan, pendapat para ahli, dan teori yang berlaku, seperti SA 315, SA 500, dan Buku Audit & Assurance oleh Arens, et al (2016). Berdasarkan evaluasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa KAP RIM telah melaksanakan prosedur audit sesuai dengan kerangka evaluasi, dan kesimpulan audit untuk pengujian ini adalah bahwa tidak ada risiko fraud, bahwa kontrol perusahaan telah berjalan dengan baik, dan bahwa Bank XYZ melaksanakan tugasnya dengan baik dalam menyalurkan dukungan ekonomi Pemerintah kepada debitur.......The purpose of this internship report is to assess KAP RIM's audit procedures on Government economic support to Bank XYZ's debtors. Bank XYZ is a state-owned corporation that provides corporate, commercial, and retail banking services. The audit's focus was on Bank XYZ's control over debtors receiving Government economic assistance, whether they were eligible or not according to the Procedure Memorandum, as well as the possibility for fraud. The audit procedures that are performed to obtain sufficient audit evidence are inspection (vouching) and Inquiry to Client. These procedures will be addressed further in order to perform tests of debtor eligibility as well as to test the accuracy and cut-off assertions for the interest subsidy amount and time transferred by Bank XYZ. The evaluation of KAP RIM audit procedures performed by the audit team are compared with applicable standards, theories by experts, and regulations such as SA 315, SA 500, Auditing and Assurance book by Arens, et al (2016). Based on the evaluation, KAP RIM executed the audit procedure in accordance with the evaluation framework, and the audit conclusion for this testing was that there is no fraud risk, that the firm's controls are effective, and that Bank XYZ is doing its job properly in delivering Government economic support to debtors."

"Pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi merupakan hal yang baru dalam penegakkan hukum Indonesia. Salah satu contoh kasus pengembalian aset yang diduga mengarah pada tindak pidana korupsi adalah pekerjaan kegiatan pembangunan jalan sisi selatan kali mookervart oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang Tahun Anggaran 2016 yang mengakibatkan kerugian negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya pengembalian aset negara dalam penyelidikan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara, triangulasi dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pertama, pengaturan mekanisme pengembalian aset di Indonesia sekarang ini masih menggunakan Kitab UndangUndang Hukum Pidana, Kitab Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi proses pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi belum diatur. Kedua, proses penyelidikan Polda Metro Jaya kaitannya dengan proyek pembangunan jalan yang dilakukan dinas pekerjaan umum dan tata ruang kota tangerang pada tahun 2019 dengan melakukan pengumpulan bahan keterangan dan penyelidikan awal berupa klarifikasi. Kemudian setelah melakukan pengumpulan bahan keterangan dilanjutkan dengan pengambilan keterangan kepada pejabat pengadaan dan penyedia termasuk melakukan pengecekan ulang fisik di lokasi pekerjaan. Ketiga, kendala terkait upaya pengembalian aset negara secara umum,. 1.Dalam proses pengembalian aset, yaitu: para penegak hukum memiliki kesulitan lain yaitu dalam pemilihan aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Kadangkala, penyidik kebingungan dalam melakukan pemilihan aset yang dimaksud sehingga untuk beberapa penyidik memilih untuk merampas semua aset yang berada di bawah pengelolaan pelaku kemudian dilakukan identifikasi terkait aset tersebut., 2. Aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi seringkali tidak hanya berada dalam satu tangan pelaku tindak pidana,Kendala lain bahwa aset tersebut biasanya disimpan di luar negeri......Returning state assets resulting from criminal acts of corruption is something new in Indonesian law enforcement. One example of a case of returning assets that is suspected of leading to a criminal act of corruption is the construction of the road on the south side of the Mookervart River by the Department of Public Works and Spatial Planning for the City of Tangerang for the 2016 Fiscal Year which resulted in state losses. This study aims to analyze efforts to recover state assets in the investigation of corruption. This study uses a qualitative approach with a case study design. Data collection was carried out through interviews, triangulation and document studies. The results of this study explain that First, the regulation of the mechanism for returning assets in Indonesia is currently still using the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, and the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption, the process for returning state assets resulting from criminal acts of corruption has not yet been regulated. Second, the investigation process by Polda Metro Jaya in relation to a road construction project carried out by the public works and spatial planning services for the city of Tangerang in 2019 by collecting information and initial investigations in the form of clarifications. Then after collecting information material, it is followed by taking information from procurement officials and providers, including carrying out physical re-checks at the work location. Third, constraints related to efforts to recover state assets in general. 1. the investigation process by Polda Metro Jaya in relation to the road construction project carried out by the public works and spatial planning services for the city of Tangerang in 2019 by collecting information and initial investigations in the form of clarifications. Then after collecting information material, it is followed by taking information from procurement officials and providers, including carrying out physical re-checks at the work location. Third, constraints related to efforts to recover state assets in general. 1. the investigation process by Polda Metro Jaya in relation to the road construction project carried out by the public works and spatial planning services for the city of Tangerang in 2019 by collecting information and initial investigations in the form of clarifications. Then after collecting information material, it is followed by taking information from procurement officials and providers, including carrying out physical re-checks at the work location."

"Tesis ini membahas stasus kekayaan dan kerugian anak perusahaan berdasarkan Putusan No. 121k/Pid.Sus/2020 dan Putusan No. 350 K/Pid.Sus/2020. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukan kekayaan negara yang dimasukan penyertaan modal negara pada BUMN Persero atau Perseroan Terbatas, bertransformasi menjadi saham/modal negara pada BUMN Persero atau Perseroan Terbatas tersebut. Kekayaan negara yang bertransformasi menjadi kekayaan BUMN Persero atau Perseroan Terbatas tersebut, sehingga tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan Hakim mengenai kerugian Anak Perusahaan Persero. Dalam kasus PT. Pertamina Hulu Energi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 121K/Pid.Sus/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019, Mahkamah Agung menilai kerugian anak perusahaan dari PT Pertamina (Persero) bukan merupakan kerugian keuangan Negara yang riil (hanya merupakan penurunan nilai yang fluktuatif). Namun dalam kasus PT. PLN Persero melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 350 K/Pid.Sus/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3318 K/Pid.Sus/2019 masih menganggap kekayaan dan kerugian PT. PLN Batubara sebagai Anak Perusahaan PT. PLN (Persero) merupakan kekayaan dan kerugian negara.......This thesis discusses the legal Status of the Assets and losses of Public Company Subsidiaries based on Decision No. 121k/Pid.Sus/2020 and Decision No. 350 K/Pid.Sus/2020. This research is a normative juridical research, which refers to the legal norms contained in the legislation and court decisions. The results of the study show that state assets included in state equity participation in Public Company or Limited Liability Companies, are transformed into shares/state capital in the Public Company or Limited Liability Companies. State assets that are transformed into the assets of Public Company or Limited Liability Companies, so that they are subject to Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies. However, there are differences of opinion among Judges regarding the losses of Public Company Subsidiaries. In the case of PT. Pertamina Hulu Energi through Supreme Court Decision Number 121K/Pid.Sus/2020 and Supreme Court Decision Number 3849 K/Pid.Sus/2019, the Supreme Court assessed that the loss of a subsidiary of PT Pertamina (Public Company) was not a real state financial loss (only is a fluctuating decline in value). However, in the case of PT. PLN Persero through Supreme Court Decision Number 350 K/Pid.Sus/2020 and Supreme Court Decision Number 3318 K/Pid.Sus/2019 still considers the wealth and losses of PT. PLN Coal as a Subsidiary of PT. PLN (Public Company) is the state's wealth and losses."

"Besarnya nilai pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama dalam belanja modal, membuat proyek-proyek pengadaan menjadi sangat rentan terhadap korupsi. Penelitian ini mengidentifikasi dampak dari penerapan e-Procurement pada proyek-proyek pengadaan barang jasa terhadap jumlah kasus korupsi pengadaan barang jasa di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan difference-in-differences-in-differences dalam model regresi negative binomial, penelitian ini menganalisis data panel 103 kasus korupsi barang jasa di Indonesia yang telah inkracht yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kurun waktu 2005-2017. Hasil estimasi menunjukkan bahwa penerapan e-Procurement secara signifikan berhubungan dengan penurunan jumlah kasus korupsi pengadaan barang jasa di provinsi-provinsi yang memiliki rasio belanja modal terhadap total pengadaan barang jasa yang relatif tinggi. Temuan ini memperlihatkan efek positif dari e-Procurement terhadap penurunan kasus korupsi barang dan jasa dan dengan demikian mendukung studi-studi terdahulu mengenai dampak positif dari e-Procurement dalam rangka pelaksanaan e-Governance.

---

The high value of procurement of government goods and services, especially in capital expenditures, makes procurement projects very vulnerable to corruption. This study identifies the impact of e-Procurement implementation on goods and services procurement projects on the number of corruption cases of public procurement in Indonesia. By using the difference-in-differences-in-differences approach in the negative binomial regression model, this study analyzes panel data on 103 corruption cases of service goods in Indonesia that have been handled by the Corruption Eradication Commission (KPK) in the period 2005-2017. The estimation results show that the implementation of e-Procurement is significantly associated with a decrease in the number of corruption cases of procurement of goods and services in provinces which have a relatively high capital expenditure ratio for goods procurement services. This finding shows the positive effect of e-Procurement on decreasing corruption cases of goods and services and thus supports previous studies regarding the positive impact of      e-Procurement in the context of implementing e-Governance.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme review atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sebagai landasan keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas LKPD agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Review atas LKPD Provinsi DKI Jakarta dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai auditor internal. Berdasarkan hasil penelitian ini, pedoman review yang dimiliki telah sesuai dengan ketentuan. Kegiatan review masih memiliki kelemahan pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Sedangkan pada tahap pelaporan, review telah dilakukan sesuai dengan standar. Fokus permasalahan atas laporan keuangan berbeda antara tim review dan auditor eksternal. Hasil review digunakan oleh auditor eksternal sebagai pintu masuk pemeriksaan atas laporan keuangan. Pelaksanaan review juga mempertimbangkan temuan auditor eksternal periode sebelumnya. ......This study aims to determine the mechanism of review for local government financial statements (LKPD) as the foundation of a limited assurance that there are no material modifications that should be made to the financial statements in order for the statements to be in conformity with the Government Accounting Standards. This study is qualitatif descriptive interpretive. Review of LKPD conducted by Inspectorate of DKI Jakarta Provincial as an internal auditor. Based on this study, review guideline has accordance with the regulations. Review implementation has weaknesses in the planning and execution stages. At the reporting stage, review has been conducted in accordance with the standards. Main focus of the financial statements problem differs between the review team and the external auditors. The result of the review is used by external auditors as the entrance examination of the financial statements. Implementation of the review, consider the findings of the external auditors prior period."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara BMN berupa rumah negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Kementerian Keuangan. Perencanaan rumah negara DJKN belum terintegrasi dengan rencana strategis DJKN sehingga jumlah rumah negara DJKN baru terpenuhi 198 rumah negara atau 18,02 dari jumlah jabatan yang seharusnya mendapatkan rumah negara. Pendekatan yang digunakan adalah Integrated Strategic Asset Management framework khususnya pada bagian Strategic Planning. Penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan dengan membandingkan perencanaan kebutuhan BMN berupa rumah negara DJKN yang ada dengan Integrated Strategic Asset Management framework. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan BMN berupa rumah negara yang saat ini dilakukan oleh DJKN belum selaras dengan strategi-strategi yang diamanatkan dalam Integrated Strategic Asset Management, yaitu agar terintegrasi dengan rencana strategis organisasi. Selanjutnya, disusun usulan perbaikan strategi lsquo;gap rsquo; analysis, strategi pengelolaan aset terinci, dan strategi identifikasi risiko aset yang berpengaruh dalam pelayanan, dalam rangka menyelaraskan perencanaan kebutuhan BMN berupa rumah negara DJKN dengan rencana strategis organisasi, yang akan mempercepat penambahan jumlah rumah negara DJKN dengan tetap selaras dengan pencapaian tujuan organisasi.

---

This research was aimed at analyzing State Owned Assets Barang Milik Negara BMN requirement planning in the form of state owned houses at Directorate General of State Assets Management Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN of Ministry of Finance. Directorate General of State Assets rsquo state owned houses planning has not yet integrated with Directorate General of State Assets rsquo strategic planning so Directorate General of State Assets rsquo state owned houses have only reached 198 houses or 18,02 of the number of posts that should be given state owned houses. This approach used Integrated Strategic Asset Management framework especially in Strategic Planning. This research was a qualitative research with case study approach. Analysis was done through comparing the planning of state owned asset need in the form of existing Directorate General of State Assets state owned houses with Integrated Strategic Asset Management framework.

The result of the research shows that state owned asset needs planning in the form of state owned houses has not yet fitted with strategies as addressed in Integrated Strategic Asset Management, that is, in order be well integrated with organization strategic planning. Further, the improvement of gap analysis strategy, detailed assets management strategy, and assets risk identification strategy influencing services are proposed in order to fit state owned asset needs planning in the form of Directorate General of State Assets rsquo state owned houses with organization srategic planning, that will accelerate the addition of the number of Directorate General of State Assets rsquo state owned houses which still fits with organization goals achievement."