Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini berjudul kekuatan pembuktian salinan akta dalam persidangan perdata studi putusan Mahkamah Agung No. 10 K/PDT/2015, terdapat tiga rumusan masalah yang dibahas yaitu keabsahan perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris, kekuatan pembuktian Minuta Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta dan Grosse Akta Notaris menurut ilmu hukum atau doktrin, dan pertimbangan hakim terhadap kekuatan pembuktian Salinan Akta Pengakuan Utang dalam Putusan Mahkamah Agung. Tesis ini ditulis untuk mengkaji permasalahan mengenai kekuatan pembuktian akta autentik dalam persidangan, yang dilakukan dengan tujuan agar mengetahui pengaturan hukum terkait pembuktian akta autentik dan kekuatan pembuktiannya dalam persidangan. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif, dengan teknik studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder, yang berupa bahan hukum primer dan sekunder. Sistematika penulisan dibagi dalam lima bab. Hasil penelitian dari tesis ini yaitu bahwa perjanjian memiliki kekuatan hukum dan keberlakuan hukum yang mengikat bagi para pihak apabila dibuat dengan memenuhi syarat-syarat perjanjian, perjanjian yang dibuat dengan akta Notaris harus memenuhi peraturan agar dapat memenuhi syarat akta autentik agar dapat memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Untuk minuta, salinan, kutipan, dan Grosse Akta memiliki kekuatan pembuktian akta autentik apabila terpenuhi syarat-syarat lahiriah, formil, dan materiil. Pada kasus ini, Akta Pengakuan Utang tidak memiliki kekuatan pembuktian, sehingga tidak ada perikatan hukum yang terjadi, dan semua akibat hukum yang telah terjadi harus batal demi hukum.

---

This thesis is entitled power of proof from copy of the deed in the civil trial of the Supreme Court decision case number 10 K/PDT/2015, there are three problems discussed, the validity of the agreement made by a Notary, the strength of proof of the Minutes of Deed, Copy of Deed, Quotation of Deed and Grosse Deed according to legal science or doctrine, and judges' consideration of the strength of proof from Copy of Deed Debt Recognition in the Decision of the Supreme Court.

This thesis was written to examine the problem about power of proof of authentic deeds during the trial, which was carried out with the aim of knowing the legal regulation relating to the verification of authentic deeds and the strength of their evidence in the trial. The method used in research is juridical normative, with techniques literature study to collect secondary data, consists of primary and secondary law materials. The writing is divided into five chapters.

The results of the research in this thesis are that agreement has legal force and legal enforcement that is binding on the parties if the agreement is made by fulfilling law regulate about agreement, an agreement made with the Notary deed must meet the regulations in order to fulfill the authentic deed requirements in order to have perfect proof power. For minuta, copies, quotations, and Grosse Deed have the power of authentic deed proving if the physical, formal and material requirements are met. In this case, the Debt Recognition Act does not have power of proving, so there is no legal engagement that occurs, all legal consequences that have occurred must be null and void."

"Pengorbanan bangsa Indonesia yang telah diraih untuk mencapai suatu kemerdekaan tidaklah mudah begitu saja, memerlukan rentan waktu yang sangat lama sampai mencapai kemerdekaan. Penegakan hukum yang terjadi selama ini dan sampai saat sekarang belum menunjukkan suatu kerja yang baik, akan tetapi masih jauh dari harapan dan hukum masih tertatih-tatih mengikuti keadaan yang seyogyanya diatur (het recht hink achter de feiten aan) namun sudah mulai nampak sedikit demi sedikit kinerja yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini karena tidaklah mudah untuk memperbaiki keadaan yang sudah sangat buruk, jadi diperlukan penahapan satu demi satu.Institusi Kejaksaan sebagai lembaga negara di bawah eksekutif yang bertugas melakukan penuntutan mewakili negara, dalam hal ini seyogyanya hanya sebatas koordinasi dengan eksekutif bukan komando oleh eksekutif ini dilakukan agar fungsi penuntutan tetap independen, akuntabel, dan mandiri.Hak oportunitas (asas oportunitas) yang dimiliki oleh Jaksa Agung berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. Bagian Kedua Khusus Pasal 35 huruf c, Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Kepentingan umum yang menyangkut kepada seluruh rakyat bukan sekelompok golongan saja, dan harus dikoordinasikan juga dengan lembaga-lembaga pemerintah yang terkait terhadap asas ini.Lokasi penelitian penulis yaitu di wilayah DKI Jakarta tepatnya di Kejaksaan Agung R.I, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Mahkamah Agung R.I., dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Janis data yang dikumpulkan yakni studi kepustakaan (library study) dan studi lapangan (field study)."

"Sejarah konfigurasi politik di Indonesia memperlihatkan pasang surut dan pasang naik secara bergantian anatara demokratis dart otoriter. Tarik menarik konfigurasi politik dengan karakter produk hukum yang berkarakter responsifpopulistik dan produk hukum yang berkarakter ortodoks-konservatif dengan kecenderungan linier yang sama. Rezim Orde Baru terutama pada 1967-1981 senantiasa curiga akan gerakan-gerakan Islam. Konfigurasi politik pada peciode ini cenderung otoriter dengan berbagai tipologi perpolitikan. Di tahun 1970-an ini lahir berbagai produk hukum seperti UU No. 14 Tahun 1970 dan UU No. 1 tahun 1974 yang berkarakter ortodoks/konservatif atau elitis. Pada saat slap akomodatif (1985-1998) antara Islam dari negara maka pada era ini lahir Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama maka karakter produk hukum ini bisa dikatakan berkarakter responsif/populistik. Era Reformasi, konfigurasi politik yang tampil adalah demolantis dengan terlibatnya seluruh komponen masyarakat dalarn pembentukan UU No. 4 tahun 2004 maka produk hukum ini berkarakter responsi populistik.Setiap produk hukum merupakan pencerminan dari konfigurasi politik yang melahirkannya. Karakter produk hukum sangat ditentukan oleh visi politik yang berkembang dimasyarakat. Semakin demokratis suatu rezim, semakin responsif dan aspiratif produk hukum yang dihasilkan dan sebaliknya. Karena itu setiap produk hukum yang berkarakter responsif/populistik akan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih demokratis.

---

The history of political configuration in Indonesia shows the ups and downs in turns between democratic and authority. The pulling of political configuration between the law product which have the characteristics of responsive-populistic and the other Iaw product which have the characteristics of orthodoks-conservative, with the same similarity in line. The New Order regime especially in the year of 1967-1982 have suspicions settlements on the Islamic movements. Political configurations in this period tends to rule with an authoritic attitude with many political typhologies. In the year of 1970-s, were created many law products such as the UU No. I4 Year 1970 and the UU No. 1 Year 1974 which have the orthodoks conservative characteristics or clitic law products. At the time of accontridative ( 1985 - 1998 ) between Islam and the state, in this era was created the UU No. 7 Year 1989 which issues about the religic court which then this product of Iaw can be said to have the characteristic of responsive I populistic. In the Reformation Era, the political configurations that shows up is democratic which involves all the components of society inside the structuring of UU No. 4 Year 2004, and so this product of law has the characteristic of responsive 1 populistic.

Every products of law are the turner of every political configurations which creates them. The characteristic of product of law depends on the political visions which are growing inside the society. The more democratic one regime is, the more responsive and aspirative product of law they creates and it goes the same for the opposite. Because of that, every product of law which have the characteristic of responsive populistic will make the nation more democratic."

"Menentukan suatu lokasi dimana fasilitas akan dibangun merupakan salah satu faktor penting dalam proses perencanaan bisnis maupun militer. Indonesia, sebagai negara yang memiliki wilayah yang luas, memiliki permasalahan didalam menentukan lokasi yang tepat untuk menempatkan skuadron pesawat tempur yang dimilikinya dalam sistem pertahanan nasional. Masalahnya menjadi lebih rumit karena keterbatasan anggaran pertahanan. Penelitian ini mengintegrasikan Analytic Hierarchy Process (AHP) dan pemrograman matematika untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian kami menunjukkan bahwa Angkatan Udara Indonesia membutuhkan tiga pangkalan angkatan udara lagi sebagai pangkalan operasional skuadron pertahanan tempur. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan alutsista yang dimiliki dalam sistem pertahanan udara nasional.

---

Determining the location of a facility is one of the critical factors in a business as well as the military. Indonesia, as a vast and large country, has a challenge in determining the location of the fighter squadron to guard the national defense. The problem gets more complicated since the defense budget is limited. This research integrates the Analytic Hierarchy Process (AHP) and mathematical programming to deal with the problem. Our research shows that the Indonesian Air Force needs three more air force bases for the operational fighter unit squadron. It is hoped that this research will be used for the development of an optimal national air defense system."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab siswa lulusan Sekolah Dasar tidak melanjutkan sekolah ke jenjang Sekolah Menengah Pertama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam, studi kepustakaan dan pengumpulan data sekunder. Narasumber terdiri dari 14 orang informan yang terdiri dari orang tua anak yang tidak sekolah, anak yang tidak sekolah, dinas pendidikan kota Tangerang Selatan, dan kepala sekolah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab utama siswa lulusan Sekolah Dasar tidak melanjutkan sekolah karena rata-rata penghasilan orang tua mereka masih cukup rendah sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan sehari-hari. Sedangkan faktor budaya dan faktor sosial bukan menjadi penyebab siswa lulusan SD tidak melanjutkan sekolah. Wawasan orang tua terhadap pendidikan cukup baik. Mereka sebenarnya menyadari pentingnya arti pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka.

---

This research is conducted to find out causal factors that make children in elementary school not continue their education to junior high school level. This research uses qualitative methods by conducting in-depth interview, library study and secondary data collection. There are 14 resources that consist of parents whose children can`t go to junior high schools, children who can`t continue their education, education office and headmasters.The result shows that economic hardship is the main cause for parents not to send their children to junior high school, meanwhile social and cultural factors are not the main cause. Their parents actually realize that education is important for their children`s future."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) kemampuan berpikir aljabar siswa Sekolah Dasar kelas V, 2) kemampuan berpikir aljabar siswa Sekolah Menengah Pertama kelas VII, dan 3) perkembangan kemampuan berpikir aljabar siswa dari sekolah dasar hingga sekolah menengah. Penelitian ini merupakan penelitian cross-sectional dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Subjek penelitian ini 77 siswa SD kelas V dan 95 siswa SMP kelas VII. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan teknik stratified purposive sampling dengan teknik analisis deskriptif. Instrumen yang digunakan berupa tes kemampuan berpikir aljabar yang memuat 3 komponen kegiatan yaitu kegiatan generasional, transformasional, dan global meta-level. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kemampuan berpikir aljabar siswa SD kelas V berada dalam kriteria sedang; 2) kemampuan berpikir aljabar siswa SMP kelas VII berada dalam kriteria sedang; 3) rata-rata kemampuan siswa SMP kelas VII lebih tinggi dibanding rata-rata siswa SD kelas V karena siswa SD kelas V sampai dengan SMP kelas VII mengalami suatu transisi proses berpikir dari berpikir aritmatika menuju berpikir aljabar secara bertahap, mulai dari kasus sederhana sampai dengan kasus yang lebih kompleks. Kesimpulan, siswa kelas V dan kelas VII rata-rata memiliki kemampuan berpikir aljabar sedang. Namun, kemampuan siswa kelas VII lebih tinggi daripada siswa kelas V karena siswa Kelas VII telah memperoleh materi aljabar secara formal."

"Latar belakang:  Seorang Prajurit Siswa yang menjalankan pendidikan pertama militer telah lulus dari proses rekrutmen diantaranya tes kesehatan jiwa. Namun pada saat menjalankan pendidikan pertama militer, beberapa kejadian pelanggaran dilakukan oleh Prajurit Siswa. Kejadian pelanggaran tersebut berpotensi menjadi pelanggaran berat. Penelitian ini menilai hubungan resiliensi pada Prajurit Siswa saat menjalankan pendidikan dihubungkan dengan kejadian pelanggaran. Metode: Subyek penelitian sebanyak 221 Prajurit Siswa Tamtama yang menjalankan pendidikan di Skadron Pendidikan 404 Pangkalan Udara Adi Sumarmo Solo. Penelitian dilakukan pada Februari 2019. Instrumen yang digunakan untuk mengukur resiliensi adalah CD-RISC dan kejadian pelanggaran didapatkan dari data yang dimiliki oleh Skaron Pendidikan 404. Seluruh data dianalisa dengan menggunakan SPSS. Hasil: Rata-rata resiliensi subyek penelitian adalah 77 (41-100). Adanya hubungan antara pendidikan subyek penelitian dan kejadian pelanggaran (p=0.007). Terdapat hubungan antara skala kontrol diri dan pendidikan pada subyek penelitian (p=0.02) dengan hasil kontrol diri subyek penelitian dengan pendidikan SMA lebih baik daripada STM. Kesimpulan: Tidak ada hubungan antara resiliensi dan kejadian pelanggaran pada Prajurit Siswa Tamtama.

---

Background: Military students who underwent early military education had passed recruitment process which included psychiatric assessment. However, some rule violations were still observed and these violations could potentially lead to severe rule violation. This study aims to determine the association between resilliency and the occurence of rule violation among basic stage military students in Indonesia Air Force. Methods: This study consisted of 221 basic stage military students that underwent education process in Skadron Pendidikan 404 Adi Sumarmo Airforce Base. It was performed in February 2019. The instruments used to measure resiliency were CD-RISC and the number of rule violations was obtained from the Skadron Pendidikan 404s database. All data was analyzed using SPSS. Results: The mean score of resiliency was 77 (41-100). There is a relationship between education level and the number of rule violations (p=0.007). There is a relationship between the scale of self control and education level (p=0.02). Self control in the studys subjects were better for those who finished senior high school than those who finished vocational high school. Conclusion: There is no association found between resilliency and the occurence of rule violation among basic stage military students."