Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini berjudul kekuatan pembuktian salinan akta dalam persidangan perdata studi putusan Mahkamah Agung No. 10 K/PDT/2015, terdapat tiga rumusan masalah yang dibahas yaitu keabsahan perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris, kekuatan pembuktian Minuta Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta dan Grosse Akta Notaris menurut ilmu hukum atau doktrin, dan pertimbangan hakim terhadap kekuatan pembuktian Salinan Akta Pengakuan Utang dalam Putusan Mahkamah Agung. Tesis ini ditulis untuk mengkaji permasalahan mengenai kekuatan pembuktian akta autentik dalam persidangan, yang dilakukan dengan tujuan agar mengetahui pengaturan hukum terkait pembuktian akta autentik dan kekuatan pembuktiannya dalam persidangan. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif, dengan teknik studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder, yang berupa bahan hukum primer dan sekunder. Sistematika penulisan dibagi dalam lima bab. Hasil penelitian dari tesis ini yaitu bahwa perjanjian memiliki kekuatan hukum dan keberlakuan hukum yang mengikat bagi para pihak apabila dibuat dengan memenuhi syarat-syarat perjanjian, perjanjian yang dibuat dengan akta Notaris harus memenuhi peraturan agar dapat memenuhi syarat akta autentik agar dapat memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Untuk minuta, salinan, kutipan, dan Grosse Akta memiliki kekuatan pembuktian akta autentik apabila terpenuhi syarat-syarat lahiriah, formil, dan materiil. Pada kasus ini, Akta Pengakuan Utang tidak memiliki kekuatan pembuktian, sehingga tidak ada perikatan hukum yang terjadi, dan semua akibat hukum yang telah terjadi harus batal demi hukum. ...... This thesis is entitled power of proof from copy of the deed in the civil trial of the Supreme Court decision case number 10 K/PDT/2015, there are three problems discussed, the validity of the agreement made by a Notary, the strength of proof of the Minutes of Deed, Copy of Deed, Quotation of Deed and Grosse Deed according to legal science or doctrine, and judges' consideration of the strength of proof from Copy of Deed Debt Recognition in the Decision of the Supreme Court. This thesis was written to examine the problem about power of proof of authentic deeds during the trial, which was carried out with the aim of knowing the legal regulation relating to the verification of authentic deeds and the strength of their evidence in the trial. The method used in research is juridical normative, with techniques literature study to collect secondary data, consists of primary and secondary law materials. The writing is divided into five chapters. The results of the research in this thesis are that agreement has legal force and legal enforcement that is binding on the parties if the agreement is made by fulfilling law regulate about agreement, an agreement made with the Notary deed must meet the regulations in order to fulfill the authentic deed requirements in order to have perfect proof power. For minuta, copies, quotations, and Grosse Deed have the power of authentic deed proving if the physical, formal and material requirements are met. In this case, the Debt Recognition Act does not have power of proving, so there is no legal engagement that occurs, all legal consequences that have occurred must be null and void.

Abstrak :
Pengorbanan bangsa Indonesia yang telah diraih untuk mencapai suatu kemerdekaan tidaklah mudah begitu saja, memerlukan rentan waktu yang sangat lama sampai mencapai kemerdekaan. Penegakan hukum yang terjadi selama ini dan sampai saat sekarang belum menunjukkan suatu kerja yang baik, akan tetapi masih jauh dari harapan dan hukum masih tertatih-tatih mengikuti keadaan yang seyogyanya diatur (het recht hink achter de feiten aan) namun sudah mulai nampak sedikit demi sedikit kinerja yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini karena tidaklah mudah untuk memperbaiki keadaan yang sudah sangat buruk, jadi diperlukan penahapan satu demi satu. Institusi Kejaksaan sebagai lembaga negara di bawah eksekutif yang bertugas melakukan penuntutan mewakili negara, dalam hal ini seyogyanya hanya sebatas koordinasi dengan eksekutif bukan komando oleh eksekutif ini dilakukan agar fungsi penuntutan tetap independen, akuntabel, dan mandiri. Hak oportunitas (asas oportunitas) yang dimiliki oleh Jaksa Agung berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. Bagian Kedua Khusus Pasal 35 huruf c, Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Kepentingan umum yang menyangkut kepada seluruh rakyat bukan sekelompok golongan saja, dan harus dikoordinasikan juga dengan lembaga-lembaga pemerintah yang terkait terhadap asas ini. Lokasi penelitian penulis yaitu di wilayah DKI Jakarta tepatnya di Kejaksaan Agung R.I, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Mahkamah Agung R.I., dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Janis data yang dikumpulkan yakni studi kepustakaan (library study) dan studi lapangan (field study).

Abstrak :
Sejarah konfigurasi politik di Indonesia memperlihatkan pasang surut dan pasang naik secara bergantian anatara demokratis dart otoriter. Tarik menarik konfigurasi politik dengan karakter produk hukum yang berkarakter responsifpopulistik dan produk hukum yang berkarakter ortodoks-konservatif dengan kecenderungan linier yang sama. Rezim Orde Baru terutama pada 1967-1981 senantiasa curiga akan gerakan-gerakan Islam. Konfigurasi politik pada peciode ini cenderung otoriter dengan berbagai tipologi perpolitikan. Di tahun 1970-an ini lahir berbagai produk hukum seperti UU No. 14 Tahun 1970 dan UU No. 1 tahun 1974 yang berkarakter ortodoks/konservatif atau elitis. Pada saat slap akomodatif (1985-1998) antara Islam dari negara maka pada era ini lahir Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama maka karakter produk hukum ini bisa dikatakan berkarakter responsif/populistik. Era Reformasi, konfigurasi politik yang tampil adalah demolantis dengan terlibatnya seluruh komponen masyarakat dalarn pembentukan UU No. 4 tahun 2004 maka produk hukum ini berkarakter responsi populistik. Setiap produk hukum merupakan pencerminan dari konfigurasi politik yang melahirkannya. Karakter produk hukum sangat ditentukan oleh visi politik yang berkembang dimasyarakat. Semakin demokratis suatu rezim, semakin responsif dan aspiratif produk hukum yang dihasilkan dan sebaliknya. Karena itu setiap produk hukum yang berkarakter responsif/populistik akan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih demokratis. ...... The history of political configuration in Indonesia shows the ups and downs in turns between democratic and authority. The pulling of political configuration between the law product which have the characteristics of responsive-populistic and the other Iaw product which have the characteristics of orthodoks-conservative, with the same similarity in line. The New Order regime especially in the year of 1967-1982 have suspicions settlements on the Islamic movements. Political configurations in this period tends to rule with an authoritic attitude with many political typhologies. In the year of 1970-s, were created many law products such as the UU No. I4 Year 1970 and the UU No. 1 Year 1974 which have the orthodoks conservative characteristics or clitic law products. At the time of accontridative ( 1985 - 1998 ) between Islam and the state, in this era was created the UU No. 7 Year 1989 which issues about the religic court which then this product of Iaw can be said to have the characteristic of responsive I populistic. In the Reformation Era, the political configurations that shows up is democratic which involves all the components of society inside the structuring of UU No. 4 Year 2004, and so this product of law has the characteristic of responsive 1 populistic. Every products of law are the turner of every political configurations which creates them. The characteristic of product of law depends on the political visions which are growing inside the society. The more democratic one regime is, the more responsive and aspirative product of law they creates and it goes the same for the opposite. Because of that, every product of law which have the characteristic of responsive populistic will make the nation more democratic.

Abstrak :
Menentukan suatu lokasi dimana fasilitas akan dibangun merupakan salah satu faktor penting dalam proses perencanaan bisnis maupun militer. Indonesia, sebagai negara yang memiliki wilayah yang luas, memiliki permasalahan didalam menentukan lokasi yang tepat untuk menempatkan skuadron pesawat tempur yang dimilikinya dalam sistem pertahanan nasional. Masalahnya menjadi lebih rumit karena keterbatasan anggaran pertahanan. Penelitian ini mengintegrasikan Analytic Hierarchy Process (AHP) dan pemrograman matematika untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian kami menunjukkan bahwa Angkatan Udara Indonesia membutuhkan tiga pangkalan angkatan udara lagi sebagai pangkalan operasional skuadron pertahanan tempur. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan alutsista yang dimiliki dalam sistem pertahanan udara nasional. ......Determining the location of a facility is one of the critical factors in a business as well as the military. Indonesia, as a vast and large country, has a challenge in determining the location of the fighter squadron to guard the national defense. The problem gets more complicated since the defense budget is limited. This research integrates the Analytic Hierarchy Process (AHP) and mathematical programming to deal with the problem. Our research shows that the Indonesian Air Force needs three more air force bases for the operational fighter unit squadron. It is hoped that this research will be used for the development of an optimal national air defense system.

Abstrak :
Latar belakang:  Seorang Prajurit Siswa yang menjalankan pendidikan pertama militer telah lulus dari proses rekrutmen diantaranya tes kesehatan jiwa. Namun pada saat menjalankan pendidikan pertama militer, beberapa kejadian pelanggaran dilakukan oleh Prajurit Siswa. Kejadian pelanggaran tersebut berpotensi menjadi pelanggaran berat. Penelitian ini menilai hubungan resiliensi pada Prajurit Siswa saat menjalankan pendidikan dihubungkan dengan kejadian pelanggaran. Metode: Subyek penelitian sebanyak 221 Prajurit Siswa Tamtama yang menjalankan pendidikan di Skadron Pendidikan 404 Pangkalan Udara Adi Sumarmo Solo. Penelitian dilakukan pada Februari 2019. Instrumen yang digunakan untuk mengukur resiliensi adalah CD-RISC dan kejadian pelanggaran didapatkan dari data yang dimiliki oleh Skaron Pendidikan 404. Seluruh data dianalisa dengan menggunakan SPSS. Hasil: Rata-rata resiliensi subyek penelitian adalah 77 (41-100). Adanya hubungan antara pendidikan subyek penelitian dan kejadian pelanggaran (p=0.007). Terdapat hubungan antara skala kontrol diri dan pendidikan pada subyek penelitian (p=0.02) dengan hasil kontrol diri subyek penelitian dengan pendidikan SMA lebih baik daripada STM. Kesimpulan: Tidak ada hubungan antara resiliensi dan kejadian pelanggaran pada Prajurit Siswa Tamtama. ......Background: Military students who underwent early military education had passed recruitment process which included psychiatric assessment. However, some rule violations were still observed and these violations could potentially lead to severe rule violation. This study aims to determine the association between resilliency and the occurence of rule violation among basic stage military students in Indonesia Air Force. Methods: This study consisted of 221 basic stage military students that underwent education process in Skadron Pendidikan 404 Adi Sumarmo Airforce Base. It was performed in February 2019. The instruments used to measure resiliency were CD-RISC and the number of rule violations was obtained from the Skadron Pendidikan 404s database. All data was analyzed using SPSS. Results: The mean score of resiliency was 77 (41-100). There is a relationship between education level and the number of rule violations (p=0.007). There is a relationship between the scale of self control and education level (p=0.02). Self control in the studys subjects were better for those who finished senior high school than those who finished vocational high school. Conclusion: There is no association found between resilliency and the occurence of rule violation among basic stage military students.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perkembangan wilayah terhadap kesehatan masyarakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data pada level kabupaten/kota tahun 2011 dan tahun 2014. Pengukuran indeks urbanisasi dilakukan dengan menggunakan principal component analysis (PCA) untuk mendapatkan nilai yang menggambarkan tingkat perkembangan tiap wilayah pada kabupaten/kota. Pada masing-masing tahun dilakukan pengukuran indeks urbanisasi dengan menggunakan 12 (dua belas) variabel yang menunjukkan kondisi physical environment, social environment dan health and social service pada tiap wilayah. Berdasarkan pengukuran indeks urbanisasi, komponen yang memiliki pengaruh paling besar dalam perkembangan wilayah pada tahun 2011 dan 2014 yaitu akses terhadap air bersih, jalan beraspal dan jumlah rumah sakit di daerah tersebut. Pada tahun 2011 daerah yang memiliki nilai indeks urbanisasi yang tertinggi yaitu Kota Jakarta Pusat (Provinsi DKI Jakarta) dan yang memiliki nilai indeks urbanisasi terendah yaitu Kabupaten Pegunungan Bintang (Provinsi Papua). Pada tahun 2014 daerah yang memiliki nilai indeks urbanisasi yang tertinggi yaitu Kota Jakarta Pusat (Provinsi DKI Jakarta) dan yang memiliki nilai indeks urbanisasi yang terendah yaitu Kabupaten Tolikara (Provinsi Papua). Hasil empiris menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara indeks urbanisasi dengan morbidity rate. Daerah yang memiliki tingkat urbanisasi yang tinggi atau lebih maju menyebabkan terjadinya peningkatan gangguan kesehatan masyarakat. ......This study aims to determine the effect of regional development on public health in Indonesia. Using district data in 2011 and 2014, an index of urbanicity constructed by using principal component analysis (PCA) to obtain a value that describes the level of development of each region. Each year, the urbanization index is measured using 12 (twelve) variables that indicate the physical environment, social environment and health and social service conditions in each region. Based on the measurement of the urbanization index, the components that have the greatest influence on regional development in 2011 and 2014 are access to clean water, asphalt roads and the number of hospitals in the area. In 2011, the region with the highest urbanization index value was Central Jakarta City (DKI Jakarta Province) and the region with the lowest urbanization index value was Gunung Bintang Regency (Papua Province). In 2014, the region with the highest urbanization index value was Central Jakarta City (DKI Jakarta Province) and the region with the lowest urbanization index value was Tolikara Regency (Papua Province). The empirical results show that there is a positive relationship between the urbanization index and the morbidity rate. Region with a high level of urbanization index are more advanced cause an increase in public health problems.

Abstrak :
ABSTRAK
Kepolisian Republik Indonesia merupakan gerbang utama dalam criminal justice system, sehingga penentuan kearahmana penanganan tindak pidana ditentukan pada awal proses di kepolisian dalam penyelidikan maupun penyidikan, tujuan hukum yaitu untuk kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan, seringkali tidak dinamisnya tujuan hukum antara kemanfaatan dan kepastian hukum, hal ini menjadi polemik di masyarakat karena polisi selalu mengedepankan asas legalitas dalam mencapai kepastian hukum, sehingga kepolisian terlihat rigid dalam menangani suatu tindak pidana, sehingga hal ini menjadi perhatian khusus oleh Kepolisian Republik Indonesia yaitu dengan keluarnya Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, sehingga melalui restorative justice ini akan menjawab keresahan yang ada dimasyarakat, aplikasi dari restorative justice ini diaplikasikan dengan mediasi penal, yaitu perkara pidana yang diselesaikan dengan cara mediasi antara pelaku dengan korban, sehingga menjadi menarik bagaimana penyelesaian perkara pidana oleh Kepolisian Republik Indonesia menggunakan mediasi penal berdasarkan konsep keadilan restoratif serta sejauhmana luas penerapan kebijakan hukum pidana dalam penyelesaian perkara pidana dihubungkan dengan konsep keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu bersifat deskripsi analitis, dengan pendekatan yang mengkaji atau menganalisis study kasus, study empiris, self evaluasi dan data sekunder seperti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan aturan yaitu Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Pendekatan Konsep yaitu konsep restorative justice sebagai grand theory, kebijakan hukum pidana sebagai midle theory, dan mediasi penal sebagai aplied theory. Surat edaran tentang restorative justice secara normatif bisa diterapkan oleh penyidik dalam menyelesaikan perkara pidana melalui mediasi penal, namun secara faktual tidak adanya keseragaman dalam menerapkan surat edaran tentang restorative justice tersebut, karena adanya perbedaan paham dalam menerapkan restorative justice, ada yang menerapkan sesuai dengan surat edaran, namun ada pula yang masih secara konvesnional sebelum berlakunya surat edaran tersebut.

---

ABSTRACT
The Indonesian National Police is the main gate in criminal justice system, therefore;the determination of the direction in handling the crime is determined at the beginning of the process at the police in inquiry and investigation, the purpose of law is for expediency, legal certainty and justice, oftentimes there are lacks of dynamism between the legal objectives of benefit and legal certainty, this thing becomes a polemic in the community because the police always prioritizes the principle of legality in achieving legal certainty, therefore; the police looks rigid in handling a crime, as a result; this becomes a special concern for the Indonesian National Police by the issuance of the Indonesian National Police Chief Circular Letter No. SE/8/VII/2018 dated 27th July 2018 concerningthe Implementation of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases, therefore; through this restorative justice will answer the unrest in the community, the application of restorative justice is applied by using penal mediation which is criminal cases that is resolved by mediating between the perpetrators and the victims, as a result; the settlement of criminal cases by the Indonesian National Police becomes interesting based on the concept of restorative justice and the extent to which the application of criminal law policies in the settlement of criminal cases which is related to the restorative justice concept. This research used a qualitative analytical descriptive method with an approach that examined or analyzed case studies, empirical studies, self-evaluation and secondary data such as references or secondary data which was consisted of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The research approach which was used in this study namely the rule approachthat was the Indonesian National Police Chief Circular Letter No. SE/8/VII/2018 dated 27th July 2018 concerning the Implementation of Restorative Justicein the Settlement of Criminal Cases and Approaches Concept that was the concept of restorative justice as grand theory, criminal law policy as middle theory, and mediation of penal as applied theory. Circular on restorative justice could be applied normatively byinvestigators in resolving criminal cases through penal mediation, however; in fact there was no uniformity in applying the circular about restorative justice, because ofdifferences in understanding in applying restorative justice, there were those who applied according to the circular, however; in other cases some of them were still used conventional way before the entry into force of the circular.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Analisis Manajemen Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian mix method. Teknik pengumpulan data secara kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap informan yang ditentukan dengan purposive sampling sedangkan untuk untuk data kuantitatif dilakukan dengan pemberian kuesioner kepada responden sebanyak 100 orang yang dilakukan dengan accidental sampling dan penyajian data tabel frekuensi. Penelitian ini menggunakan teori Segitiga Pelayanan oleh Abrecht Zemke untuk melakukan analisis manajemen pelayanan terhadap faktor strategi, sistem dan sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketiga faktor strategi, sistem dan sumber daya manusia berdasarkan data kualitatif dari faktor strateginya bernilai sedang, faktor sistemnya bernilai kurang baik dan faktor sumber daya manusianya bernilai baik sedangkan berdasarkan data kuantitatif masyarakat berpendapat secara keseluruhan manajemen pelayanan dari Unit Pelayanan Terpadu di Kota Administrasi Jakarta Selatan bernilai baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil kuesionernya yang sebagian besar bernilai tinggi disebabkan karena masyarakat merasa senang dengan adanya pelayanan PTSP yang memberikan banyak perubahan terhadap kemudahan pelayanan perijinan dan non perijinan di Kota Administrasi Jakarta Selatan. ......This thesis discusses the Analysis of One Stop Services Management in the South Jakarta City of Administration. This research uses a quantitative approach with mix method research. The Qualitative data techniques conducted in-depth interviews with informants were determined by purposive sampling while for the quantitative data conducts by giving questionnaires to the 100 respondents by accidental sampling and the data represent with frequency table. This research use the The Service Triangle theory by Abrecht Zemke to conduct an analysis of the management service factors, the strategies, systems and human resources. The results showed that the three factors, strategies, systems and human resources based on qualitative data from the strategy factor is in the middle, the system factor is less good and human resource factors is good, while based on the quantitative data. The public believes the management of One Stop Service in the South Jakarta City of Administration are good. It can be seen from the questionnaires results are mostly in the high value because the public feel happy with the One Stop Service that provides a lot of changes to ease licensing and non-licensing services in South Jakarta City of Administration

Abstrak :
ABSTRAK
Penegakan hukum pidana baik didasarkan pada teori pemidanan dan tujuan pemidanaan serta sistem penegakan hukum pidana melalui Sistem Peradilan Pidana penjatuhan pidana lebih banyak ditujukan untuk kepentingan pelaku, dengan kata lain, tujuan pemidanaan hanya dimaksudkan untuk mengubah perilaku dari pelaku kejahatan, agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan kepentingan korban kurang diperhatikan. Perkembangan global tentang pemidanaan memunculkan konsep Restorative justice yang dianggap memperhatikan kepentingan korban dan pelaku.Salah satu perwujudan dari Restorative Justice adalah dengan melakukam mediasi penal. Dalam mediasi penal pihak pelaku dan korban dipertemukan untuk membicarakan kepentingan-kepentingan mereka dengan bantuan seorang mediator. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris berupa studi kepustakaan yaitu meneliti dokumen berupa literatur buku-buku, peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman, dan juga melakukan wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa praktek mediasi penal telah diterapkan oleh masyarakat melalui hukum adat dan aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, tingkat penuntutan maupun dalam pemerikasaan di Pengadilan dalam perkara , meskipun Hukum acara pidana tidak mengatur tentang perihal tersebut, kecuali dalam perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak yang akan berlaku 2 Tahun kemudian berdasarkan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Berdasarkan maraknya praktek mediasi penal dalam masyarakat maupun oleh aparat penegak hukum menjadikan mediasi penal suatu kebutuhan sebagai alternative penyelesaian perkara pidana. Perlunya mediasi penal sebagai alternative penyelesaian perkara pidana di Indonesia membuka peluang untuk diaturnya mediasi penal dalam hukum Indonesia khususnya menjadi bagian dari hukum acara pidana. Kebijakan pengaturan mediasi penal pada masa mendatang dalam hukum acara pidana dapat dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai tahap penyidikan, penuntutan maupun oleh Hakim di persidangan serta member peluang untuk melegitimasi mediasi penal yang terjadi dalam masyarakat seperti hukum adat agar mempunyai kepastian hukum.

---

ABSTRACT
Enforcement of the criminal law is based on the theory of punishment and sentencing objectives, and criminal law enforcement system through the Criminal Justice System sentences more devoted to the interests of offender, in other words, the purpose of punishment is only intended to change the behavior of offenders, so as not to repeat his actions, while the interests of the victim less attention. Global developments gave rise to the concept of punishment Restorative justice that is considered the interests of victims and offender . The way to create the Restorative Justice is by doing the penal mediation. In penal mediation the offender and the victim met to discuss their interests with the help of a mediator. The study was conducted using empirical legal research methods such as literature study that examined the documents in the form of literature books, regulations and guidelines, as well as interviews with sources. The results showed that penal mediation practice has been adopted by the community through customary law and law enforcement officers from the level of the investigation, the prosecution and the examination in the court case, although the criminal law does not regulate on the subject, except in the case of offenses committed by children who will be valid 2 years later by Law No. 11 Year 2012 concerning the juvenile justice system. Based on penal mediation rampant in society as well as by law enforcement officials to make mediation a requirement as an alternative penal settlement of criminal cases. The need for penal mediation as an alternative to criminal settlement in Indonesia opening up opportunities for the regulation of mediation in penal law in Indonesia, especially being part of the criminal law. Policy settings in the future penal mediation in criminal procedure can be done at any level of scrutiny from the stage of investigation, prosecution and trial by judge and member the opportunity to legitimize the penal mediation that occurred in the community such as customary law in order to have legal certainty.