Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPelanggaran wilayah udara dan kontrol udara Indonesia oleh Singapuramerupakanaspek penting dan strategis bagi pertahanan dan keamanan wilayah negara Indonesia.Perhatian pemerintah Indonesia terhadap pentingnya ruang udara menunjukkan bahwakualitas kebijakan negara terhadap matra udara belum signifikan. Ruang udara Indonesiayang dikontrol oleh Singapura merupakan merupakan hal penting bagi Indonesia untukditinjau kembali dalam rangka menegakkan keutuhan negara.Perjanjian antara Indonesia dan Singapura soal ruang udara dalam pelaksanaannyatelah banyak menimbulkan kendala baik dari penerbangan sipil Indonesia maupunpelaksanaan operasi dan penegakan hukum di wilayah sekitar Tanjung Pinang dan Natunayang dilaksanakan baik oleh TNI AU maupun oleh TNI AL yang melaksanakan operasimaritim maupun operasi udara, karena pengendalian ruang udara tersebut ada pada AirTraffic Control (ATC) Singapura.Sebagai pijakan teoritis penelitian ini menggunakan teori pembangunan politikdari Samuel P. Huntington, teori orientasi pembuat kebijakan dari K.J. Holsti, dan teorikebijakan publik menurut William Dunn. Metode penelitian yang digunakan adalahmetode kualitatif, sedangkan tipe penelitian adalah deskriptif analisis sedangkan metodepengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen.Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintahIndonesia terkait Flight Information Region (FIR) tidak sesuai dengan kepentinganpertahanan udara nasional Indonesia. TNI AU sebagai pelaksana tugas pokok pertahanannasional matra udara bukan menjadi pihak insider untuk turut menentukan lahirnyakebijakan negara di bidang FIR. Pengambilan keputusan hanya berada dalam satu lembaganegara dan tidak mengikutsertakan lembaga lain yang berkompeten dalam merumuskankebijakan strategis.Implikasi teori menunjukkan bahwa terori Huntington yang mengatakan bahwa salahsatu unsur dari pembangunan politik (antara lain) membutuhkan penonjolan tegaskedaulatan eksternal negara bangsa dalam menangkal pengaruh internasional. TesisHuntington tersebut mensyaratkan adanya ketegasan dengan menggunakan seluruhotoritasnya dalam menjaga seluruh wilayah kedaulatannya. Sementara K.J. Holstimengatakan bahwa dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, pengambilan keputusandidominasi oleh orientasi para pembuat kebijakan tingkat tinggi (high level policy makers).Holsti memberikan penekanan yang lebih kuat tentang pentingnya melihat orientasi parapembuat keputusan/kebijakan. Pendapat kedua ahli tersebut tidak terlihat digunakan dalampembuatan kebijakan di Indonesia. Selain itu tahapan kebijakan publik dari William Dunnseperti : Penyusunan Agenda, Formulasi kebijakan, Adopsi Kebijakan, ImplementasiKebijakan, Evaluasi Kebijakan tidak menjadi referensi bagi pengambil kebijakan negaraIndonesia.

---

ABSTRACTThe violation of the Indonesian air space and the control to Singapore isthe crucial aspect even strategic to Indonesian security and defense. The deficientof Indonesian government attention to the air space is showing the quality of statepolicy to airspace tends to less significant. The air space, which has beencontrolling by Singapore, is becoming big issue to be reviewed in building theIndonesian sovereignty.The agreement of air space between Indonesia and Singapore has impactedto Indonesian civil flights even for operation implementation and law enforcementin Tanjung Pinang and Natuna authorities that conducted by both IndonesianNavy and Air Force that have implemented maritime and air space operations asthe control base of air space using the Singapore Air Traffic Control (ATC).The theoretical base of this research applies the politic development ofSamuel P. Huntington, policy maker orientation theory of K.J. Holsti, and thetheory of public policy by William Dunn. This research is implemented aqualitative method and used descriptive analysis research type with interviewingand documents study in gaining the data collection.The findings from this research have shown that the policy of Indonesiangovernment dealing with Flight Information Region (FIR) did not meet with theneed of Indonesian national air force defense. The Indonesian Air force as theagent of the main duty in defending the national air space is not the insider partyin determining state policies of FIR. The decision making was merely determinedin a state institution without involving related institutions that have competence indesigning strategic policy.Theory implication is showing that Huntington theory revealed that oneelement in politic development acquires a firm state and country externalsovereignty in preventing international effects. Huntington thesis requiresfirmness in using whole authorities to defend all Indonesian sovereignty areas.Meanwhile, K.J. Holsti said that in a process of designing overseas policy, thedecision taking dominated by an orientation of high level policy makers. Holstistrongly emphasized to the importance of orientation observation of the decisionand policy makers. The opinion of the both experts seems unlikely implementedin policy designing in Indonesia. In addition, the William Dunn of public policysuch as: Agenda arrangement, Policy formulation, Policy adoption, Policyimplementation, and Policy evaluation are not implemented as references inpolicy taking in Indonesia."

"ABSTRAKPesawat Udara merupakan moda transportasi yang paling tepat untuk dapat menjangkau seluruh kebutuhan manusia dalam melakukan perpindahan dari suatu wilayah ke wilayah lainnya dengan cepat. Seringkali penggunaan pesawat udara ini dilakukan melalui charter pesawat udara atau sewa-menyewa pesawat udara. Namun tidak serta merta seluruh charter pesawat udara dapat dianggap sebagai suatu sewa-menyewa, karena pada dasarnya dalam perjanjian charter pesawat udara tersebut juga terdapat unsur-unsur perjanjian bernama lainnya. Dalam hal pelaksanaan perjanjian charter pesawat udara sendiri, kemungkinan untuk terjadi suatu risiko juga tidak dapat dipungkiri. Bahwa kenyamanan serta keamanan daripenumpang tidak selamanya terjamin, untuk itu dalam hal terjadinya suatu risiko penumpang dapat memintakan pertanggung jawaban kepada pihak pengangkut. Perjanjian yang digunakan dalam skripsi ini adalah antara PT. X dan PT. Y yang mana memperlihatkan bahwa dalam hal perjanjian charter pesawat udara tidak digunakan oleh PT. Y melainkan Pihak Ketiga.

---

ABSTRACTAn aircraft is the most appropriate mode of transportation to fulfill the human needs to travel from one region to another quickly. Often the use of the aircraft is done via charter or thru lease. But a charter aircraft agreement cannot be considered as a lease, because in the Aircraft Charter Agreement it contained elements of the other nominaat contract. In the implementation of the Aircraft Charter Agreement, the possibility of a risk cannot be denied. The comfort and security of the passenger who used the capacity of aircraft is not always guaranteed, for it in the event of a risk, Passenger will sought accountability tothe carrier. The Aircraft Charter Agreement used in this thesis is between PT. X and PT. Y, which shows that in the case of an Aircraft Charter Agreement, the aircraft is not used by PT. Y but by a Third Party."