Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pembentukan suatu pranata baru tidak dapat dipisahkan dengan pranata-pranata yang sebelumnya telah melekat dalam suatu komunitas. Skripsi ini menyajikan pentingnya peran perkembangan pola politik-ekonomi dan agen dalam proses produksi dan reproduksi suatu pranata. Dengan menggunakan pendekatan etnografi, skripsi ini mengulas bentuk pranata yang dibangun dari struktur politik-ekonomi tertentu serta peran agen dalam produksi dan reproduksi pranata pengelolaan ekowisata di Desa Sembungan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Pembentukan pranata pengelolaan ekowisata yang bermula dari penerapan kebijakan manajemen kolaboratif guna menanggulangi permasalahan degradasi lingkungan berkelindan dengan struktur masyarakat yang telah terbentuk. Interaksi tersebut terwujud dalam bentuk akomodasi, kontestasi, serta perubahan struktur sosial. Agency berperan dalam operasionalisasi aturan-aturan menjadi aturan yang secara aktual digunakan. Pada akhirnya, agen yang memiliki kemampuan untuk memilih aturan-aturan mana yang akan secara aktual digunakan, dapat menentukan siapa yang memperoleh akses dan siapa yang tersingkir. ...... The crafting of a new institution could not be separated from the institutions that have previously embedded in a community. This undergraduate thesis presents the importance of the role of the political-economic patterns and agents in the process of production and reproduction of an institution. By using the ethnographic approach, this thesis analyzes the forms of institutions constructed from certain political-economic structures and the role of agents in the production and reproduction of ecotourism management institutions in Sembungan Village, Kejajar Subdistrict, Wonosobo District. Crafting of ecotourism management institutions that originated from the implementation of collaborative management policies to address environmental degradation problems intertwined with the formed community structure. The interaction is manifested in the form of accommodation, contestation, and changes in social structure. The Agency plays a role in the operation of the rules into actually used rules. Consequently, agents who have the ability to choose which rules will actually be used could determine who gets access and who is excluded.

Abstrak :
This article investigates the working mechanisms of contractual factors in public organizations by analyzing what determines the level of contractual factors of executive agencies in Korea....

Abstrak :
Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui : mekanisme monitoring-bonding manakah yang mempengaruhi abnormal profit - sebagai representasi agency cost - atas saham-saham yang disuspend karma alasan kenaikan atau penurunan harga saham diluar baths normal, apakah penggunaan variabel kontrol : kapitalisasi pasar dan Good Corporate Governance (GCG) memberikan kontribusi dalam menjelaskan dependen variabel serta penerapan metoda konstruksi abnormal profit manakah yang memberikan basil penelitian terbaik. Pengujian parametrik regresi berganda dilakukan dengan menggunakan berbagai mekanisme monitoring-bonding dan variabel pengontrol sebagai variabel independen serta abnormal profit sebagai variabel dependen, setelah sebelumnya dilakukan uji asurnsi klasik. Untuk mengatasi masalah ketidaknorrnalan residu sekaligus tidak signifikannya P-Value (F-stat), dilakukan treatment dengan menggunakan standar OLS test pads basil uji parametrik regresi berganda dari data yang telah ditransformasi menurut ranking. Analisa sensitivitas dilakukan atas sejumlah model di atas dengan tujuan untuk memperoleh basil pengujian hipotesa yang terbaik. Hasil penelitian menunjukkan variabel monitoring prosentase kepemilikan saham oleh owner manager (PCTINS) dan prosentase direktur luar (OUTDIR) mempengaruhi abnormal profit pads tingkat keberartian 5%; penggunaan variabel kontrol kapitalisasi pasar (LnMcap) memberi kontribusi dalam menjelaskan dependen variabel pads tingkat keberartian 5% dan 10%; rnetoda konstruksi abnormal profit Market-model memberikan basil penelitian terbaik diikuti metoda konstruksi Matched-Portfolio karena kesarnaan klasifikasi industri.

Abstrak :
Teori agensi menyatakan bahwa manajer sebaiknya menentukan pilihan perpaduan kebijakan dari hutang dan dividen untuk meminimalkan biaya agensi. Dengen meneliti sebanyak 88 perusahaan manufaktur dan jasa yang tecatat di Bursa Efek Jakarta pads periode tahun 1998 sampai 2001, dan dengan menggunakan model persamaan Ordinary Least Square, penelitian ini mencoba menjelaskan hubungan antara kebijakan hutang dan kebijakan dividen dalam sebuah kerangka kerja teori agensi serta menganalisis karakteristik spesifik perusahaan - kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, volatilitas pendapatan, flotation costs, dan ukuran perusahaan - yang secara langsung bersama-sama mempengaruhi kedua variabel tersebut dan mendukung kesimpulan bahwa manajer membuat trade off kebijakan finansial agar dapat mengontrol dan meminimalkan agency costs secara efisien_ Hasil penelitian menunjukkan bahwa volatilitas pendapatan, flotation costs, dan ukuran perusahaan merupakan faktor yang mempengaruhi kebijakan hutang secara signifikan; kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional merupakan faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan secara signifikan. Temuan panting dalam penelitian ini adalah bahwa kepemilikan manajerial mempengaruhi hutang perusahaan secara positif dan signifikan, yang mengindikasikan bahwa perusahaan di Bursa Efek Jakarta dengan kepemilikan insider tinggi cenderung membiayai proyek-proyek dengan hutang jangka panjang yang lebih banyak. Hal ini memberi bukti bahwa manajemen cenderung mengurangi risiko yang berhubungan dengan portofolio individualnya di perusahaan karena insiders mungkin melakukan hutang untuk memelihara kontrol perusahaan, sehingga secara tidak Iangsung mengurangi agency costs.

Abstrak :
ABSTRAK
BUMN Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar jika dilihat dari aspek nilai total aset, volume produksi, maupun dari segi sumber daya manusia dan pengalaman organisasi yang telah terakumulasi puluhan tahun.

BUMN dalam era pembangunan nasional selama 30 tahun terakhir ini terjebak pada ambiguity (kerancuan) akibat adanya tujuan/tugas ganda, komando ganda, dan kriteria ganda. Masalah ini mungkin secara tidak sadar telah mendarah daging dan tidak pernah dievaluasi bahayanya kalau dihentikan.

Restrukturisasi BUMN bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan, efisiensi, serta tingkat keuntungan (pritabilitas) BUMN agar dapat membantu pemulihan kondisi perekonomian dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan BUMN, Tanri Abeng, MBA menempuh paling tidak tiga cara untuk memprofesionalisasi BUMN: swastanisasi, partisipasi rnanajemen asing, dan membubarkan BUMN yang tidak mempunyai harapan ekonomis serta tidak strategis lagi perannya di rnasa mendatang.

PT Telkom dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini telah melakukan langkah-langkah perubahan yang sangat mendasar, diawali pada awal tahun 1995 dengan dilakukannya Internal Restructuring, selanjutnya pada pertengahan 1995 dilakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dan pada penghujung tahun 1995 dilakukan Initial Public Offering (Go Public).

Prinsip dasar Restrukturisasi Intern adalah memfokuskan diri terhadap customer, accountability, economic of scale, center of excellence, competitive positioning, network synergy dan internal competition.

Telkom melakukan benchmarking terhadap para operator kelas dunia dan menjalankan program T-2001 dalam usahanya menjadi operator kelas dunia. Namun, krisis ekonomi telah menghambat pelaksanaan program T-2001. Pencapaian indikator World Class Operator Divre II lebih baik dari Holding. Namun, beberapa indikator menunjukkan bahwa Divre II masih berada di bawah target yang telah ditentukan, yaitu pada: tingkat keberhasilan panggil, ketersediaan network, dan produktivitas pegawai.

PT Telkom masih mempunyai kinerja yang baik walaupun menderita kerugian kurs akibat depresiasi nilai rupiah, yang terlihat dari tingginya nilai EVA yang didapat. Hal ini menujukkan bahwa kinerja keuangan Telkom masih cukup bagus walaupun berada di tengah krisis ekonomi.

Walaupun demikian, Telkom perlu meninjau kembali penyertaannya atau juga kerjasamanya dengan beberapa perusahaan afiliasi yang merugi, melakukan efisiensi di dalam penyelenggaraan usahanya, misalnya dengan tidak lagi memberikan fasilitas yang berlebihan kepada aparat pemerintahan, melakukan negosiasi ulang dengan para kreditor agar memberi keringanan dalam pembayaran hutang, misalnya dengan memperpanjang waktu hutang, mematok kurs yang rendah, atau pembebasan bunga.

Pembukaan jaringan baru Iebih dipusatkan di daerah yang menguntungkan, misalnya di Jakarta. Dengan langkah ini, maka pendapatan dan pencapaian ketersediaan network dapat ditingkatkan.

Liberalisasi sektor telekomunikasi dapat diperluas. Dengan harapan masyarakat Indonesia akan mendapatkan tarif yang murah dari hasil kompetisi para operator telepon.

UU tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi sesuai perkembangan bisnis telekomunikasi perlu disempurnakan. Selain UU, aturan pendukungnya juga harus diperbaharui dan diperjelas, agar para pelaku bisnis telekomunikasi dapat bersaing dengan aturan yang jelas mengingat persaingan bisnis telekomunikasi sangat ketat (misalnya dalam bisnis operator telepon selular).

Di era reformasi yang penuh dengan transparansi sekarang ini, Telkom dan BUMN lainnya harus lebih terbuka pada masyarakat. Apalagi sudah adanya UU tentang Perlindungan Konsumen. Masyarakat sebagai konsumen harus ditingkatkan perannya, karena faktor kepekaan kepada konsumen (selain faktor inovasi, efisiensi, dan mutu) akan menjadi daya saing sebuah badan usaha.

---

Abstrak :
ABSTRAK
Kebijakan dividen merupakan salah sam isu menarik dalam literatur keuangan. Sampai saat ini beberapa penelitian tentang biaya agensi dan kebijakan dividen telah dipublikasikan, tetapi sebagian besar pcnelitian tersebut dilakukan di pasar modal negara maju (developed marker). Seperti kita ketahui, pasar modal di negara berkembang (emerging marker) agak berbeda dengan developed marker dalam beberapa hal. Jadi hasil-hasil penelitian yang sekarang ada kurang relevan untuk mengidentii1l ABSTRACT
Dividend policy is an interesting issue in financial literature. Up until now, some researches about agency problem has been published, but most are being done in the capital market of developed country. As we know, the capital market in emerging country is different with the one in developed country. So the result of current researches are not relevant to identify the impact of agency cost to the dividend policy in emerging market. The main goal of this research is to identify the impact of agency cost to the dividend policy in emerging market. Sample used consist of 35 non financial companies listed in the Jakarta Stock Exchange (JSX). Data used is for five (5) years period from 1998 to 2002. OLS Regression Model is being used to identify the impact of agency cost to the dividend policy in emerging market. Findings indicate that outstanding stocks and collaterazible assets are positively related to dividend payout ratio; insider ownership and free cash How are negatively related to dividend payout ratio. Three coetiicients are consistent with researchers? assumptions and consistent with Rozeffs findings (1982) and other researches. But free cash flow is negatively related to dividend payout ratio. Based on the findings it is concluded that there is impact of agency cost to the dividend policy in emerging market.

---

Abstrak :
Berfungsinya peran kelompok manajer dalam pengelolaan organisasi dapat meningkatkan produktifitas. Namun, fungsi tersebut juga menghadirkan fenomena hubungan antara prinsipal dan agen, dimana ada perbedaan kepentingan antara pemilik dan pengelola organisasi yang kemudian menciptakan agency problem, karena pada dasarnya agen memiliki kepentingan sendiri. Di sinilah peran kontrol sebagai penekan agency problem dibutuhkan. Berangkat dari sini penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme kontrol dan perilaku rasional agen yaitu dalam praktek pemilihan rektor, praktek pelaporan keuangan, dan praktek kompensasi. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami mekanisme kontrol dan karakteristik perilaku rasional agen di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Jakarta. Peneliti merupakan instrumen utama dengan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan datanya. Teknik analisis data dilakukan dengan mengikuti kaidah Miles dan Huberman. Penelitian menyimpulkan: 1) norma dan nilai-nilai budaya nampak lebih menonjol daripada nilai ekonomi dalam mekanisme kontrol. Norma dan nilai-nilai organisasi telah membatasi perilaku dan menjastifikasi sanksi perilaku apapun yang tidak sesuai di dalam sistem. Terjadi adanya komitmen dan sosialisasi yang relatif tinggi pada sistem dari anggota-anggota organisasi yang secara terus menerus mengorbankan beberapa atau semua kepentingan pribadi untuk menjadi anggota Muhammadiyah; 2) Rasionalitas yang terbangun dalam organisasi merupakan bentuk dari konstruksi mental agen yang didasarkan pada pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik. Tradisi nilai-nilai Muhammadiyah yang dikembangkan oleh Ahmad Dahlan telah menjadi sumber rasionalisasi tindakan agen terutama dalam mendapatkan legitimasi dari lingkungan. Sekali lagi, norma dan nilai tidak semata digunakan oleh manajemen untuk secara ekslusif mengurangi masalah agensi; tetapi lebih digunakan sebagai alat simbolis, dalam pengertian yaitu menanggapi keinginan organisasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah Jakarta untuk meniru praktek-praktek perguruan tinggi lain Muhammadiyah. Sekalipun peniruan ini tidak menghasilkan efisiensi yang lebih baik, perusahaan menggunakan alat simbolis ini sebagai bagian untuk mendapatkan penerimaan dari lingkungan sesuai konteks sosial. Sebagai saran praktis, pengendalian organisasi tidak cukup mendasarkan pada mekanisme kontrol administratif dan akuntansi, namun perlu memperhatikan juga peran kontrol rules dan rasionalitas mimetik sebagai sarana pengendalian tindakan agen. Isomorphisme mimetik dapat menjadi kapital atau aset besar organisasi yang dimiliki oleh Muhammadiyah.

---

Functioning of the role of group manager in the management of the organization can improve productivity. However, the function is also a phenomena in the relationship between principals and agents, where there is a divergence of interests between owners and managers of organizations who then created the agency problem, because basically the agent has his own interests. This is where the role of control is needed to suppress agency problems. Departure from this idea, the research aim is understanding the mechanisms of control and rational behavior of agents in the practices of elections, financial reporting, and compensation. The qualitative approach is used to understand the control mechanism and the characteristics of rational behavior of agents on Colleges of Muhammadiyah in Jakarta. The researcher is the main instrument with in-depth interviews as data collection techniques. Engineering data analysis follows the rules engineered by Miles and Huberman. The study concludes: 1) the norms and cultural values appear to be more prominent than economic value in the control mechanism. Norms and values restrict the organization's behavior and justify the sanction for any inappropriate behavior in the system. Lack of commitment and socialization occur relatively high on the system of organization members who continually give up some or all personal interests to become a member of Muhammadiyah; 2) The rationality that is developed within the organization is a form of mental construction agent based on social experience, character local and specific. Muhammadiyah values tradition developed by Ahmad Dahlan have become the source of agent, especially in the rationalization measures gain legitimacy from the environment. Once again, the norms and values not only used by management to be exclusively reduce agency problems, but rather used as a symbolic tool, in the sense that the organization wishes to respond to Colleges of Muhammadiyah in Jakarta to imitate the practices of other universities of Muhammadiyah. Although imitation does not produce better efficiencies, organizations are using this as part of a symbolic tool to gain acceptance from the environment to social context. As a practical suggestion, the control of the organization is not enough to rely on administrative controls and accounting mechanisms, but needs to consider also the role of rules and rationality mimetik control as a means of controlling the action of agents. Isomorphisme mimetik can be a great asset to capital owned by the Muhammadiyah organization.

Abstrak :
Perkembangan tehnologi komunikasi saat ini sangat mempengaruhi cepatnya laju informasi dalam masyarakat. Adanya periklanan sangat dibutuhkan untuk memanfaatkan peluang bisnis para pengusaha. Dalam penayangan suatu iklan melalui media cetak maupun media televisi bahkan media luar ruang, untuk lebih menghidupkan isi cerita atau pesan atas suatu produk yang hendak disampaikan kepada masyarakat, dibutuhkan adanya bantuan jasa seorang model yang disebut model iklan Atas hal persetujuan hubungan keija, model iklan mengikatkan diri dengan perusahaan agency dan lahirlah suatu kontrak. Karena peijanjian model tersebut adalah untuk melakukan jasa tertentu dan hubungan kerja yang dibina antara perusahaan agency dan model iklan oUkan seperti hubungan kerja antara seorang majikan dan buruhnya, maka kontrak yang dimaksud disebut sebagai kontrak jasa. Sebagaimana lazimnya suatu kontrak kerja biasa, dalam kontrak jasa pun memuat adanya kalusula-klausula yang mengatur mengenai kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan oleh model yang bersangkutan dan menjelaskan bagaimana bentuk hubungan kerja yang dimaksud. Tidak semua model yang melakukan ikatan kerja secara langsung dengan perusahan agency, melainkan banyak juga yang diwakili oleh pihak ketiga yang bertindak untuk dan atas nama model. Penulis akan melihat sampai sejauh mana seorang model memahami perannya sebagai seorang yang mengemban image dari suatu produk, yang mana berarti dirinya telah terikat pada aturan-aturan dari kontrak iklan tersebut. Juga sampai sejauh mana pihak ketiga yakni biro model mengatur hubungan kerja modelnya dengan perusahaan agency yang bersangkutan. Bilamana terjadi ketidaksesuaian pendapat atau perselisihan antara perusahaan agency dan model iklan, bagaimana tanggung jawab biro model yang bertindak untuk dan atas nama model tersebut serta siapa sebenamya yang disebut wanprestasi, merupakan hal yang menarik bagi penulis untuk dibahas.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari struktur kepemilikan, komisaris independen, dan utang terhadap biaya keagenan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009 dan 2010. Biaya Keagenan diukur menggunakan proksi asset turnover yang dikembangakan diantaranya oleh McKnight (2009), Fleming (2005), Singh (2003) dan Ang (2000). Struktur kepemilikan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan manajemen, dan kepemilikan institusional. Metode analisis yang digunakan adalah cross section dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan manajemen, dan kepemilikan institusional, mempengaruhi secara positif penurunan biaya keagenan pada perusahaan dengan proksi rasio asset turnover. Komisaris independen ditemukan mempengaruhi biaya keagenan secara negatif. Sedangkan utang ditemukan tidak mempengaruhi penurunan biaya keagenan secara signifikan.

---

The purpose of this research is to investigate the effect of ownership structure, independence of commissioners, and debt on agency cost of non financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the year of 2009 and 2010. Proxy is used to measure agenct cost are asset turnover, extent research by oleh McKnight (2009), Fleming (2005), Singh (2003) dan Ang (2000). Ownership structure in this research include concentrated ownership, managerial ownership, and institutional ownership. Analysis methodology used is cross section with firm size as control variables. The result finds that, concentrated ownership, manajerial ownership, and institutional ownership positif and significantly associated with agency cost. Independence of commissioners have negatif and significantly with agency cost. Debt is found do not have significant influence on reduces agency cost.