Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query

Pemihakan hakim terhadap keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah

JY 5:3 (2012) (1)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Astrid Endah Pratiwi, author

Analisis yuridis pembatalan sertipikat atas tanah akibat terjadinya overlapping di Cilandak, Jakarta Selatan : analisis kasus putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan no 438/pdt.g/2008/pn.JKT.Sel, tanggal 14 Agustus 2008 = Judicial analysis of cancellation the right of land certificate due to occurence overlapping in Cilandak, South Jakarta : analyze the case: decision of district court of South Jakarta No.438/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL dated in August 14, 2008

In connection with the widespread occurence of the problem of land disputes that exist in Indonesia, on the basis of these facts the authors tried to examine the case of overlap (overlapping) that occured in Cilandak, South Jakarta between Fredy Gozali and Debby Yulita of land with buildings in Cilandak,...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T21786

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Moh. Frans Yoga Sugama, author

Evaluasi implementasi sistem pendaftaran tanah di Indonesia berdasarkan uupa pp nomor 24 Tahun 97 tentang pendaftaran tanah dalam hal jaminan kepastian hukum = Implementation evaluation assurance legal certainty of land registration under No. PP 24 of 1997 on registration of land

Pendaftaran tanah adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan hak atas tanah dan pendaftaran tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 sebagai penyempurnaan dari PP no 10 di 1961 tentang pendaftaran tanah, pendaftaran tanah di Indonesia menghasikan satu sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T21787

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Indira Pratiwi, author

Kekuatan pembuktian sertipikat hak atas tanah : analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3837/k/pdt/1988 tanggal 3 Juni 1993 = Verify authority of land right certification : Republic of Indonesia supreme court verdict analyse number 3837/k/pdt/1988 date June 3rd 1993

Undang-undang dasar pokok agraria (UUPA) terbentuk sebagai nasionalisasi dari undang- undang yang telah ada sejak jaman penjajahan. Dasar terbentuk UUPA adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah. UUPA mengatur konversi hak-hak tanah bekas hak barat menjadi hak atas tanah yang diatur dalam UUPA. Pokok permasalahan yang dibahas...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T21789

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Suparjo, author

Persoalan keadilan dalam politik hukum agraria pascaproklamasi 1945 hingga pascareformasi 1998 kajian teori keadilan amartya sen = Justice issues in politic of agrarian law post proclamation to the post reform 1945 1998 study of the theory of justice amartya sen

This dissertation examines the question of justice in the implementation of the Right of Indonesia Nations and the Right of State to Control in agrarian legal policy domain since post independence of 1945 to post reformation of 1998 Problems of justice in their manifestation of injustice has become the focus...

Depok: Universitas Indonesia, 2014

D1970

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Trenite, G.J. Nolst, author

Inleiding tot de agrarische wetgeving van het rechtstreeks bestuurd gebied van Nederlandsch-Indie

Weltevreden: Landsdrukkerij, 1920

BLD 333.359 8 TRE i

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ni Made Puspawati, author

Analisis atas tata cara pembabasan hak atas tanah dan larangan pemilikan tanah absentee yang tidak berlaku bagi bagi kawasan industri : terkait jual beli lahan pertanian menjadi kawasan industri di daerah Karawang = Analysis of the ruls of land exemtion and the ownership prohibition of absentee land not valid for industrial area : related with the purchase of farmland to be an industrial area in Karawang

Tanah adalah aset masyarakat, aset rakyat, dan aset negara, oleh karenanya pemerintah/negara berkewajiban memimpin penggunaan tanah dan mengatur hak atas tanah dimana pengaturan tersebut berpengaruh sekali terhadap pendapatan dan kesejahteraan. Pengaturan tersebut telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan sebagai pelaksanaan dari...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T21790

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian