Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Wangwe on his study ‘the management of foreign aid in Tanzania’ noted that the weaknesses of monitoring and accountability mechanism resulted to a failure of the fulfillment of aid commitments utilization; it also caused a decline in the trust of the donors and also the decrease of government credibility over donors. Answering Wangwe, Paris Declaration existed to optimize the M&E function as well as to achieve its five principles: 1) Ownership; 2) Harmonization; 3) Alignment; 4) Results; and 5) mutual accountability for aid effectiveness. Analyzing the implementation in Indonesia, we should appreciate the Government of Indonesia who has achieved in gathering 22 bilateral and multilateral donors institutions to sign a commitment for aid effectiveness in Indonesia. Jakarta's commitment brings to a new paradigm on how foreign aid will (hopefully) be well managed. However, the analysis toward the M&E policy and performance found missalignment and gaps between them. In addition, the existing M&E policy which should refer to the development planning policy remain miss-align as well. On the other hand the need for a sustainable and aligned M&E policy did not appear in the existing design. Thus these miss-alignments and gaps might cause reduced the performance and quality of a resulted M&E. Considering the need for optimum M&E policy for aid effectiveness a head, thus the evaluation and funding unit of Bappenas should develop and align their M&E policy as it suggested by this research.

---

ABSTRAK
Wangwe menuliskan bahwa lemahnya mekanisme monitoring dan akuntabilitas pengelolaan utang luar negeri berakibat pada gagalnya pemenuhan terhadap komitmen pemanfaatannya, hal ini juga mengakibatkan turunnya kepercayaan dari lembaga donor dan mau tidak mau juga berakibat pada turunnya kredibilitas pemerintah di mata lembaga donor. Menjawab Wangwe dan keresahan Internasional tentang efektivitas bantuan luar negeri, Deklarasi Paris hadir guna mendorong optimalisasi fungsi M&E terhadap ketercapaian prinsip: 1) Kepemilikan; 2) Harmonisasi; 3) Kesetaraan; 4) Hasil; dan 5) Akuntabilitas timbal balik pemanfaatan bantuan luar negeri. Berdasarkan hasil studi kasus implementasinya di Indonesia, patut diapresiasi upaya Pemerintah Indonesia dalam merangkul 22 lembaga donor bilateral dan multilateral untuk menandatangani Komitmen Jakarta. Komitmen tersebut membawa Indonesia ke paradigma pemanfaatan bantuan luar negeri yang baru. Namun, hasil studi literatur terhadap kebijakan dan praktik M&E di Indonesia ditemukan ketidakselarasan dan kesenjangan diantara keduanya termasuk adanya ketidakselarasan terhadap kebijakan perencanaannya. Di sisi lain kebutuhan akan kebijakan M&E yang selaras dan berkelanjutan belum nampak pada desain kebijakan M&E yang ada saat ini. Hal tersebut mengakibatkan tidak optimalnya kinerja dan kualitas M&E yang dihasilkan. Mengingat pentingnya kebutuhan akan optimalnya kebijakan M&E bagi efektivitas pinjaman/hibah luar negeri, maka ke depan diharapkan UKE II se-EKP (Evaluasi Kinerja Pembangunan) dan UKE II PPP (Pendayagunaan Pendanaan Pembangunan) Bappenas dapat mengembangkan pola dan menyelaraskan kebijakan M&Enya sebagaimana hasil rekomendasi penelitian ini.