Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang, khususnya pada barang tidak bergerak yang dijual oleh bank melalui lelang akibat adanya kredit macet, belum sepenuhnya dilindungi oleh undang-undang. Penyebabnya adalah karena adanya halangan bagi pemenang lelang dalam bentuk gugatan terhadap hasil pelelangan sehingga mereka harus mengikuti proses pengadilan perdata yang panjang bertahun-tahun hingga tercapainya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Tidak adanya perlindungan hukum bagi pemenang lelang juga akan menyebabkan terganggunya keadaan keuangan bank sehingga menjadi tidak sehat karena bank akan mengalami kesulitan dalam menjual barang melalui jasa lelang akibat menurunnya jumlah pembeli lelang. Selain itu, pembatalan risalah lelang oleh pengadilan mengakibatkan bank tersebut untuk memulai proses penagihan hutang dari awal kembali seperti sebelum lelang dilaksanakan. Akibatnya, kondisi keuangan bank yang tidak sehat akan membahayakan kondisi ekonomi dari suatu negara, Indonesia.

---

Legal protection for Auction Winners, especially on the immovable goods sold by means of Auction by Banks due to bad credit, has not been fully protected by the legislations. Auction Winners could not immediately enjoy the goods bought by them because they must face an obstacle in the form of lawsuit against the auction result so that they must follow the whole lengthy process of civil procedure, which could take years, until the Courts reach a final and binding decision or inkrah. The non-existence of legal protection for the Auction Winners would also cause disturbance on the financial condition of a bank so that it would be unhealthy because the bank will have difficulty in selling the goods through auction service due to decreasing amount of auction participant. Further, cancellation of Auction Deed by the Courts will cause the bank to start over the debt collection process from the beginning as if the auction has not been conducted. Moreover, this unhealthy financial condition of a bank would endanger the economic condition of a country, Indonesia."

"Tulisan ini membahas tentang Penyelenggaraaan Lelang Eksekusi Pengadilan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sebagai Pelayanan Publik. Untuk memahami cara Penyelenggaraan Lelang Eksekusi Pengadilan, definisi, penyelenggara, dan asas asas dalam pelayanan publik serta pengertian sumber hukum dan asas asas dalam lelang juga dibahas. Tulisan ini ditulis dengan menggunakan metode penulisan hukum normatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Selanjutnya, temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa, Penyelenggaraan lelang eksekusi pengadilan sebagai pelayanan publik haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk dalam proses pra lelang, saat lelang, dan pasca lelang, serta dokumen persyaratan yang dibutuhkan dalam proses tersebut. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan lelang eksekusi pengadilan dan penerapan asas akuntabilitas sebagai bentuk pelayanan publik.

---

This paper discusses the Implementation of the Court Execution Auction by State Property Service Office and Auction as Public Service. In order to understand the way in which Court Execution Auctions are held, definitions, organizers, and principles in public services as well as understanding legal sources and principles in auctions are also discussed. This paper was written using the normative legal writing method to produce analytical descriptive data. Furthermore, the findings of this study conclude that, The implementation of court execution auctions as a public service must be in accordance with applicable regulations including in the pre- auction process, during the auction, and after the auction, as well as the required documents in the process. This research is expected to explain regarding the implementation of court execution auctions and the application of the principle of accountability as a form of public services."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin menerapkan Sistem Jalan Berbayar Elektronik (SJBE) sebagai strategi pengendalian lalu lintas untuk mengatasi masalah kemacetan melalui pembatasan kendaraan. Pembangunan SJBE menggunakan skema KPBU dengan melaksanakan tahap pelelangan. Namun, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan SJBE Provinsi DKI Jakarta (Panitia Lelang) melakukan pembatalan lelang, sebab menemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan dan menerbitkan Surat Pengumuman Pembatalan Lelang tanggal 2 Agustus 2019. PT Bali Towerindo Sentra Tbk. merasa dirugikan atas pembatalan lelang tersebut, sehingga menggugat Panitia Lelang ke PTUN Jakarta dengan hasil putusan yaitu mengabulkan permohonan penundaan lelang ulang. Pada tahap banding, PTTUN Jakarta menguatkan putusan PTUN Jakarta. Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA) membatalkan kedua putusan tersebut dan mengabulkan permohonan Panitia Lelang. Pembahasan dalam penelitian ini mengkhususkan kepada pembatalan lelang proyek pemerintahan terkait pembangunan SJBE pada kasus PT Bali Towerindo Sentra Tbk. sebagai perwakilan Konsorsium Smart ERP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang disusun secara deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Panitia Lelang memiliki kewenangan terhadap pembatalan lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lelang pembangunan SJBE dibatalkan sehingga Pemprov DKI Jakarta mengadakan lelang ulang dan PT Bali Towerindo Tbk. serta Konsorsium Smart ERP dapat berpartisipasi kembali dalam pelelangan ulang. Pengadaan Pembangunan SJBE menggunakan sumber dana non-APBD dengan menggunakan pendapatan dari pengoperasian SJBE. PT Bali Towerindo Sentra Tbk. sebaiknya lebih memperhatikan substansi peraturan perundang-undangan terkait pembatalan lelang. Selain itu, penulis berharap Panitia SJBE dapat lebih rinci dalam membuat ketentuan dan menyusun dokumen terkait lelang SJBE sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta menguraikan penyebab pembatalan lelang dalam surat keputusan.

---

The Provincial Government of DKI Jakarta wants to implement the Electronic Road Pricing (ERP) as a traffic control strategy to overcome congestion problems through vehicle restrictions. The construction of the ERP uses the PPP scheme by carrying out the auction stage. However, The Procurement Committee of Goods/Services for ERP Development of DKI Jakarta Province (Auction Committee) canceled the auction, because it found an error in the selected document and issued an Announcement of Cancellation of Auction on August 2, 2019. PT Bali Towerindo Sentra Tbk. felt aggrieved by the cancellation of the auction, so he sued the Auction Committee to the State Administrative Court of Jakarta with the result of the decision, namely granting the request for postponement of the re-auction. At the appeal stage, the State Administrative High Court Jakarta upheld the decision of the State Administrative Court of Jakarta. However, the Supreme Court overturned the two decisions at the cassation level and granted the Auction Committee request. The discussion in this research focuses on the cancellation of government project tenders related to the construction of the ERP in the case of PT Bali Towerindo Sentra Tbk. as a representative of the Smart ERP Consortium. This research uses a juridical-normative research method which is arranged in a descriptive-analytical manner. The result of this research is that the Auction Committee has the authority to cancel the auction based on the laws and regulations. The ERP construction auction was canceled so the DKI Jakarta Provincial Government held a re-tender and PT Bali Towerindo Tbk. and the Smart ERP Consortium can re-participate in the re-auction. The procurement of ERP development uses non-APBD funding sources by using the income from the operation of the ERP. PT Bali Towerindo Sentra Tbk. should pay more attention to the substance of the legislation related to auction cancellation. In addition, the author hopes that the SJBE Committee can be more detailed in making provisions and compiling documents related to the SJBE auction in accordance with applicable regulations, as well as outlining the reasons for canceling the auction in the decision letter."

"Ketentuan akan keharusan adanya NPWP bagi peserta lelang melalui internet (lelang online) menjadi kontra produktif bagi peserta lelang yang bukan Warga Negara Indonesia, dikarenakan akan menimbulkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan lelang online tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan asas efisiensi dan asas kompetisi dalam pelaksanaan lelang online pesawat ex Pelita Air pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong? Bagaimana upaya menciptakan asas efisiensi dan asas kompetisi terhadap pelaksanaan lelang online pesawat ex Pelita Air pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder dan menggunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitas.Hasil penelitian menyatakan penerapan asas efisiensi dan asas kompetisi dalam pelaksanaan lelang online pesawat ex Pelita Air pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong tidak terjadi, khususnya bagi peserta lelang yang berasal dari luar negeri. Hal tersebut dikarenakan adanya ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mengatur kewajiban Peserta Lelang menunjukkan NPWP, sehingga membuat peserta lelang dari luar negeri dengan terpaksa membutuhkan badan hukum di Indonesia sebagai perwakilannya, yang pada akhirnya adalah tidak terciptanya asas efisiensi dan asas kompetisi. Upaya menciptakan asas efisiensi dan asas kompetisi terhadap pelaksanaan lelang online pesawat ex Pelita Air pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong, yaitu materi peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keadilan bagi seluruh peserta lelang.

---

The provision on the necessity of NPWP for internet auction participants (online auction) becomes counter productive for bidders who are not Indonesian citizens, because it will cause inefficiency in the implementation of online auction. Problems in this research is how the application of the principle of efficiency and the principle of competition in the implementation of online auction airplane ex Pelita Air at State Service Office and Serpong Auction? How is the effort to create the principle of efficiency and the principle of competition on the execution of online auction aircraft ex Pelita Air on State Wealth Office and Serpong Auction? This study uses normative juridical method, using secondary data and using qualitative data analysis method, because the data obtained is quality. The result of research stated that the application of efficiency principle and competition principle in the execution of online auction of airplane ex Pelita Air at State Service Office and Serpong Auction does not happen, especially for bidders coming from abroad. (2) Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 27 / PMK.06 / 2016 Concerning the Auction Implementation Guidelines which regulates the obligation of Bidders to indicate NPWP, thus making the auction participants from abroad is forced to require legal entity in Indonesia as its representative, which in the end is not the creation of the principle of efficiency and the principle of competition. Efforts to create the principle of efficiency and the principle of competition on the implementation of online auction aircraft ex Pelita Air at the Office of State Assets and Auction Serpong, the material legislation with regard to fairness for all bidders."