Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kebijakan moneter Indonesia sampai saat ini pada dasarnya masih menggunakan paradigma lama yang mengandalkan mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui pengendalian jumlah uang beredar untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi. Perekonomian Indonesia yang berubah cepat dan semakin terbuka, khususnya sejak langkah-langkah deregulasi di segala bidang sejak tahun delapan puluhan dan di tengah-tengah lingkungan perekonomian dunia yang semakin terintegrasi, telah menyebabkan paradigma lama sistem pengendalian moneter dengan sasaran kuantitas (monetary aggregates targeting) semakin kurang relevan. Di sisi lain, pasar keuangan dunia yang semkin terintegrasi dan ditunjang oleh semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, telah menyebabkan perpindahan modal bergerak lebih cepat dan seringkali dalam jumlah yang besar mengikuti perkembangan ekonomi dan perubahan kebijakan suatu negara. Misal, di Indonesia terbentuknya sistem pasar uang antar bank yang merupakan sarana bagi industri perbankan untuk kegiatan pinjam meminjam dana. Untuk itu, tulisan ini ingin mengajukan pendekatan lain dengan menerapkan sistem pengendalian moneter menggunakan suku bunga sebagai sasaran operasional untuk meningkatkan kinerja kebijakan moneter Bank Indonesia terhadap suku bunga deposito industri perbankan. Di mana kebijakan operasi pasar terbuka yang terdiri dari suku bunga SBI, dan intervensi rupiah mempengaruhi industri perbankan dalam menetapkan kebijakan suku bunga depositonya. Selain itu adanya sistem keuangan antar bank berupa pasar uang, juga mempengaruhi suku bunga deposito. Penelitian ini membandingkan antara metode single equation dan metode pooled data. Hasil yang diperoleh tidak berbeda, selanjutnya akan digunakan metode pooled data dengan berbagai asumsi. Pengujian pada suku bunga deposito agregat menunjukkan bahwa secara rata-rata semua instrumen moneter berpengaruh terhadap perubahan suku bunga deposito industri perbankan. Sedangkan untuk kelompok tradisional bank dan total aset bank, tidak semua individu memiliki pengaruh yang sama terhadap fluktuasi instrumen moneter Bank Indnesia. Hal ini dapat disebabkan karena kondisi perbankan yang tidak sehat sehingga respon terhadap kebijakan moneter akan berjalan lamban dan tidak efektif, selain itu adanya segmentasi pasar disektor perbankan yang berasal dari operasional masing-rnasing bank seperti, komposisi aset dan kewajiaban serta posisi CAR-nya. Oleh karena itu, agar kebijakan moneter dan sistem keuangan pasar uang antar bank menjadi efektif terhadap industri perbankan, Bank Indonesia harus lebih hati-hati lagi dalam menetapkan kebijakan suku bunganya agar tidak terlalu berfluktuasi karena akan menjadi acuan bagi kalangan dunia perbankan dalam menetapkan suku bunga depositonya. Dan melanjutkan program penyehatan perbankan yang telah dilakukan Bank Indonesia selama ini terutama dalam mengatasi masalah permodalan; kredit macet dan efisiensi operasional sektor perbankan. Dengan kondisi kesehatan yang lebih baik diharapkan perbankan akan dapat dengan cepat menyesuaikan diri terhadap sinyal-sinyal kebijakan moneter Bank Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Penerapan Corporate Governance (CG) pada sektor perbankan di Indonesia, khususnya Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai entitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memperlihatkan suatu karakteristik tertentu di mana CG diterapkan dengan merujuk pada pedoman yang berlaku bagi sektor perbankan secara umum di Indonesia. Mempertimbangkan keberadaan Bank DKI sebagai BPD, Bank DKI memiliki fungsi yang berbeda dengan bank umum lainnya terkait misi yang diemban sebagai Bank dengan kepemilikan saham mayoritas oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kondisi tersebut pada akhirnya mempengaruhi struktur CG di Bank DKI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur CG di Bank DKI meliputi elemen Boards (Dewan Komisaris dan Direksi), Komite Dewan Komisaris dan Pemegang Saham (Shareholders, Stakeholders and Holding Company). Analisis dilakukan terhadap dokumen dan hasil evaluasi CG di Bank DKI serta hasil wawancara dengan organ CG di Bank DKI. Secara umum ditemukan kondisi yang belum ideal dalam proses CG di Bank DKI sekalipun struktur CG di Bank DKI telah memenuhi ketentuan CG yang berlaku secara umum bagi sektor perbankan di Indonesia.

---

ABSTRACT
Corporate Governance (CG) implementation in Indonesian banking sector, particularly Regional Development Bank as Regional ? Owned Enterprise entity demonstrates a peculiar characteristic where CG has been exercised in compliance with set of regulations that are commonly prevailed for Indonesian banking sector. Considering existence of Bank DKI as Regional-Owned Enterprise, the Bank has distinctive function than other commercial banks related to its mission as Bank with majority shares ownership by DKI Jakarta Provincial Government. The condition affected CG structure at Bank DKI. The research is intended to analyze CG structure at Bank DKI comprising Boards (Board of Commissioners and Board of Directors), Committees under the Board of Commissioners, as well as Shareholders, Stakeholders and Holding Company. The analysis comprehended CG documents and assessment report at Bank DKI as well as result of interview with CG bodies at Bank DKI. Despite Bank DKI has complied with CG Regulation that is commonly prevailed on Indonesian banking sector, result of the research demonstrates problematic condition on Bank DKI?s CG process

Abstrak :
There are four principles of islamic economic. The first is PLS (profit and loss sharing). The second is halal and thoyyib. The third is zakat. The fourth is paying labor’s reward wisely. PLS is a instruments to move the riil sector in islamic economic. Interest is a instrument to move the riil sector in the general econimic now. To change the interest system to the PLS system is not an easy job. The human paradigma is a something logical and realistist. PLS is not stabil and fluctuative. The nisbah share between deposan and bank is constant and stabil, but the revenue of bank is always labil. The implementation of PLS in the syari’ah money group like bank, BMT has many problems. The first, the deposan aren’t ready. The second is the competition between many conventional bank used interest system. There is not opening in giving information about revenue that they get it. This is a factor why PLS was difficult to be implemented.

Abstrak :
Sampai saat ini perbankan syariah telah tumbuh sebagai suatu lembaga keuangan internasional. Pertama didirikan di Dubai dengan nama Dubai Islamic Bank oleh sekelompok pengusahan muslim dari berbagai negara. Sepuluh tahun kemudian tidak kurang dari 50 bank yang bebas bunga telah berdiri di berbagai negara. Bank islam juga didirikan di luar negara-negara islam, misal di Denmark, Luxembourg, Switzerland, dan Inggris.....

Abstrak :
Perbankan syariah khususnya BRI Syariah didirikan dengan tujuan untuk menjangkau masyarakat muslim yang belum menjadi nasabah (underserved) bank konvensional karena pertimbangan hukum islam (syariah)....

Abstrak :
The existence of a policy concerning receipt of export proceeds through domestic banking system shall enable sustainable supply of foreign exchange in domestic financial markets. In response to the above referred consideration, Bank Indonesia sets provisions in Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/17/ PBI/2012 concerning Trust as banking business activity. Parties involved in Trust activities are: bank as Trustee, Settlor, and Beneficiary. The above PBI regulates that Trust activities shall be conducted by a business unit apart from bank's other activities; Trust activities should be done based on written instructions from settlor as contained in the Trust Agreement; assets entrusted by settlor are recorded and reported separately from bank's assets; Trustee is obliged to maintain records of Trust activities separately from bank's records; and in the event a bank that conducts trust activities is liquidated, all Trust assets shall not be included in the bankruptcy assets and shall be returned to settlor. Based on a normative analysis made on the above PBl, it is deemed that from legal point of view, the above regulation has provide effective provisions and protections for exporters who safe and keep their export proceeds in the Trustee.