Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam perkara kepailitan, keadilan merupakan suatu nilai yang harus dijaga dan dijunjung tinggi sehingga tujuan dari adanya kepailitan tersebut dapat terwujud. Keadilan dalam suatu kepailitan sendiri tidaklah hanya berdasarkan dari hasil dari pengurusan kepailitan yang dilakukan, namun juga adanya suatu mekanisme atau pengaturan hukum yang dapat melindungi seluruh pihak dalam kepailitan. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang telah mengatur mengenai mekanisme dalam pengurusan kepailitan. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan terkait perlindungan para pihak seperti Kurator, Debitor dan para Kreditor, yang mana hal tersebut akan dapat mencederai nilai kepailitan itu sendiri. Sehingga, dalam penelitian yang dituangkan dalam tesis ini adalah bertujuan untuk mencari kelemahan-kelemahan dan akan difokuskan terhadap analisis mengenai diperlukannya pengaturan terhadap Kurator serta mekanisme terkait pembatasan waktu maksimal dalam eksekusi harta pailit yang mana terkait hal tersebut tidak diatur dalam UU Kepailitan, sehingga diperlukan suatu penelitian terkait hal tersebut agar dapat memberikan suatu pandangan dan penilaian terkait pentingnya perlindungan hukum kepada seluruh pihak dalam Kepailitan Kata Kunci:Harta Pailit, Jangka Waktu, Keadilan, Kepailitan, Kurator

---

In bankruptcy proceedings , justice is a value which must be preserved and held in high esteem so the purpose of the bankruptcy can be achieved. Justice in a bankruptcy is not only based on it rsquo s result , but also about the regulation to all parties in bankruptcy so it will protect all parties in bankruptcy. In the Act No. 37 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation set about the mechanism of bankruptcy. But , there are still a few flaws related protection the parties such as the curator, debitor and creditors, which can be able to wounding value bankruptcy. So, in research stated in this thesis was aiming to find weaknesses and will be focused on analysis on need the regulation on curator and also the mechanism of related time limitation maximum in execution the assets which in the meantime not arranged in law bankruptcy, so that required a research in the meantime to be able to provide a views and assessment related the importance of legal protection to all parties in bankruptcy Keywords Bankruptcy, Bankruptcy Assets, Curator, Justice, Time Limitation

Abstrak :
Tindakan PKPU kedua setelah adanya homologasi perdamaian dimana homologasi perdamaian bersifat final dan mengikat sehingga tidak diperkenankan adanya PKPU kedua. Apabila tindakan ini dibiarkan maka akan muncul ketidakpastian hukum. Pokok permasalahannya adalah apakah upaya hukum tindakan PKPU kedua setelah adanya homologasi perdamaian dan bagaimana penyelesaian hukumnya. Penelitian hukum yang dipakai merupakan bentuk penelitian yuridis normatif. Tipologi penelitian yang digunakan dalam tesis ini berupa tipologi penelitian preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan PKPU kedua bertentangan dengan asas cepat dalam UU Kepailitan dan PKPU dan debitor harus melaksanakan rencana perdamaian yang telah dihomologasi, apabila tidak dilaksanakan maka prosedur dalam UU Kepailitan dan PKPU telah dengan jelas menyatakan akan melakukan pembatalan perdamaian yang berakibat debitor pailit, sehingga homologasi perdamaian merupakan upaya hukum terakhir sehingga tidak lagi dilakukan PKPU kedua. Penyelesaian hukumnya adalah dengan melalui pembatalan perdamaian yang berakibat debitor pailit.

---

ABSTRACTWhen the settlement has been ratified, it is final and binding, therefore, second suspension of payment is prohibited. If there is second suspension of payment, there will be legal uncertainty. Thus, the main issued that discussed in this thesis are what attempt can be made after settlement that has been ratified and what is the legal settlement of the second suspension of payment. The legal research used is a form of normative juridical reseach. The typology of this thesis is prescriptive. This thesis explains that the second suspension of payment is contrary to the principle of quick settlement in bankruptcy regulation. Therefore, the debtor has to execute the settlement that has been ratified and if not executed, then bankruptcy regulation has clearly settled that there will be cancellation of settlement which lead to bankruptcy. Thus, the ratified settlement is the last resort and that there must be no second suspension of payment. The legal settlement in this case is through the cancellation of the settlement which results in bankruptcy of the debtor.