Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam era perkembangan perekonomian dewasa ini, baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang-perorangan dan badan hukum, sangat memerlukan dana dalam jumlah besar yang diperoleh dari kegiatan perkreditan. Lembaga yang berwenang untuk menyalurkan kredit adalah bank. Dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan kredit kepada nasabahnya, bank berpedoman pada prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian. Agar bank mempunyai keyakinan pada saat memberikan kreditnya, maka setiap permohonan kredit pemohon kredit wajib menyediakan adanya suatu jaminan.Hak Jaminan atas tanah disebut Hak Tanggungan. Ada beberapa objek hak atas tanah yang dapat dijaminkan dengan Hak Tanggungan, diantaranya adalah Hak Milik,HakGuna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai di atas tanah Negara, Hak atas Rumah Susun dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.Oleh karena dalam pemberian kredit eratkaitannya dengan kewenangan subjek pemegang hak atas tanah, dan perlindungan bank terhadap risiko, maka bagaimana terhadap pemohon kredit yang mempunyaisuami/isteri berkewarganegaraan asing? Pertanyaan ini berkembang menjadi pertanyaan-pertanyaan lain, yaitu mengenai hal-hal apa saja yang harus diperhatikan bankdalam menerima permohonan kredit dengan jaminan hak atas tanah, yang diajukan oleh pemohon kredit yang mempunyai suami/isteri berkewarganegaraan asing? Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi pihak bank, apabila persetujuan kredit diberikan bagi pemohon kredit yang mempunyai suami/isteri berkewarganegaraan asing? dan Bagaimanaalternatif yang dapat diberikan agar pemohon kredit yang mempunyai suami/isteri berkewarganegaraan asing tersebut, dapat memperoleh fasilitas kredit dengan jaminan hak atas tanahnya, tanpa mengabaikan aspek perlindungan hukum baik bagi pihak bank sebagai kreditur maupun pemohon kredit sebagai debitur? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian ini diperoleh jawaban bahwa hal yang perlu diperhatikan oleh bank terhadap pemohon kredit yang mempunyai suami/isteriberkewarganegaraan asing adalah objek hak atas tanah yang akan dijaminkan, kewenangan kepemilikan hak atas tanah oleh pemberi hak tanggungan, kemungkinan pelaksanaan eksekusi, apabila Debitur wanprestasi."

"Adanya keterpaduan antara ilmu ekonomi dan ilmu fiqh guna mengembangkan produk Syariah sangat diperlukan. Metode penelitian berbentuk yuridis normative. Alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Jenis data yaitu data sekunder, mencakup dokumen resmi, buku, hasil penelitian berwujud laporan, buku harian. Type penelitian ini adalah deskriptif. Metode analis data yaitu kualitatif. Akad Syariah pada Bank Syariah dan Unit Syariah Bank Konvensional memiliki karakteristik tersendiri. Namun ada persamaan dan perbedaan Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dan Musyarakah Mutanaqisah. Persamaan itu berupa persamaan atas subjek, objek dan tujuan akad. Namun perbedaannya yaitu dari segi pembayaran Ijarah, dan pengembalian porsi kepemilikan bank, dan nilai pertanggungan. Umumnya penerapan akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dan Musyarakah Mutanaqisah, memberikan posisi Bank Syariah dan Unit Syariah Bank Konvensional selaku kreditor dan nasabah selaku debitor. Ini berarti terjadi perubahan tujuan akad itu. Pengkajian ulang atas produk Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dan Musyarakah Mutanaqisah harus segera dilakukan. Hal ini didasarkan pada kerangka teori yang berbeda jauh dengan praktik. Nasabah adalah selaku penyewa untuk Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dan selaku pemilik modal dalam akad Musyarakah Mutanaqisah. Konsistensi penerapan produk Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dan Musyarakah Mutanaqisah harus segera dilakukan oleh Bank Syariah dan Unit Syariah Bank Konvensional. Jika tidak maka akan banyak terjadi penyimpangan Syariah atas produk perbankan tersebut. Peningkatan profesionalisme dan efisiensi akan dapat mengurangi tidak sempurnanya penerapan produk Syariah.

---

The existence of integration between economics and the science of fiqh in order to develop Islamic products is required. Form of juridical normative research methods. Data collection tools in the form of documents and interview studies. The type of data is secondary data, including official documents, books, reports tangible results, diary. Type this research is descriptive. The method of qualitative data analyst. Akad Sharia in the Islamic Bank and the Islamic Unit of Conventional Bank has its own characteristics. But there the similarities and differences Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and Musharaka Mutanaqisah. Equation in the form of the equation on the subject, object and purpose of the contract. But the difference is in terms of Ijarah payments, and the return portion of ownership of banks, and insurance coverage. Generally, the application of the contract of Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and Musyarakah Mutanaqisah, giving the position of the Islamic Bank and the Islamic Unit of Conventional Bank as creditors and customers as debtors. This means there is a change that contract goals. Review of the product of Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and Musharaka Mutanaqisah must be done immediately. It is based on the theoretical framework that differs significantly with practice. Client is as a tenant for Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and as the owner of capital in Mutanaqisah Musharaka contract. Consistency of application of the product Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and Musharaka Mutanaqisah should be carried out by the Islamic Bank and the Islamic Unit of Conventional Bank. If not it will be many deviations above the Sharia banking products. Increased professionalism and efficiency will be able to reduce imperfections in the application of Sharia products."

"Menurut hukum perbankan Indonesia, bank mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya, termasuk dalam melaksanakan kewajibannya untuk memeriksa kesesuaian dokumen dengan syarat dan ketentuan Letter of Credit (L/C) sebelum melakukan pembayaran. Namun dalam Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP), terdapat ketentuan yang memuat mengenai hal-hal yang dibebaskan dari tanggung jawab bank dalam transaksi L/C. Skripsi ini akan memfokuskan penelitian pada kewajiban bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya menurut hukum perbankan Indonesia, dihadapkan dengan adanya ketentuan pembebasan tanggung jawab bank dalam transaksi L/C yang diatur dalam UCP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun menurut hukum perbankan Indonesia bank wajib untuk menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya, namun terdapat beberapa ketentuan dalam UCP yang memuat mengenai hal-hal yang dapat membebaskan bank dari tanggung jawab hukum dalam melaksanakan kewajibannya untuk memeriksa dokumen dalam transaksi L/C. Dimana bank dibebaskan dari tanggung jawab atas hal-hal terkait efektifitas dokumen, yaitu, ketepatan, keaslian, kepalsuan atau akibat hukum dari setiap dokumen serta kesalahan penerjemahan.

---

According to Indonesia's banking rules, bank has the obligation to imply prudential banking principle in doing its business, including in doing its obligation to examine whether the presented documents are complied with the terms and condition of Letter of Credit (L/C), before honoring the presentation. However in Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP), there are disclaimer clauses that regulates about the things that have been exempted from bank's responsibility in L/C transaction. This thesis will mainly focus on bank's obligation to imply prudential banking principle in doing its business according to Indonesia?s banking rules, when it is faced with the existence of disclaimer clauses in L/C transaction which regulated in UCP. By using legal normative method, this study concluded that even though according to Indonesia?s banking rules bank has every obligation to imply prudential banking principle in doing its business, there are some things that have been exempted from bank?s responsibility according to UCP, that can release bank from legal responsibility regarding its obligation to examine the presentation of documents in L/C transaction. Where bank assumes no liability of effectiveness of the documents, including form, accuracy, genuineness, falsification or legal effect of any document, and mislead of translation."

"Skripsi ini membahas tentang Pengalihan Participating Interest dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Setelah Pemberesan Harta dalam Kepailitan, serta membahas Participating Interest merupakan Aset dalam Harta Pailit. Dari hasil Penelitian ini bertujuan menemukan kejelasan atas cara pengalihan Participating Interest dalam kepailitan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang betuknya penelitian preskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengalihan Participating Interest dapat dilakukan dengan berbagai cara, tetapi harus melihat ketentuan dari pemegang Participating Interest di SKK Migas.

---

This thesis discusses the transfer of ownership of participating interest in the Upstream Oil and Gas in A company that is experiencing bankruptcy, as well as discuss a Participating Interest in Assets Assets Bankruptcy. From the results of this study aims to find clarity on how the transfer of Participating Interest in bankruptcy. This research is descriptive research betuknya prescriptive. The study states that the transfer of Participating Interest can be done in various ways, but must look at the provisions of the holders of Participating Interest in SKK Migas."