Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bioterorisme merupakan ancaman internasional yang harus diantisipasi. Indonesia perlu mengantisipasi dampak akibat bioterorisme dengan mengeluarkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan penanggulangan ancaman bioterorisme, di antaranya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019. Menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 menggunakan model analisis implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini juga bertujuan mengembangkan rencana mitigasi penanggulangan ancaman bioterorisme di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan penelusuran literatur berupa artikel, dokumen, dan kebijakan dengan kata kunci "bioterorisme"; "kesehatan masyarakat"; "ketahanan nasional", dan "mitigasi risiko"; juga dengan menganalisis pengalaman negara lain. Elaborasi berbagai instrumen yang dikeluarkan oleh World Health Organization (WHO) telah dibuat dalam bentuk National Action Plan for Health Security (NAPHS) Indonesia 2020-2024 yang secara spesifik ditujukan untuk meningkatkan ketahanan kesehatan sebagai bagian dari ketahanan nasional Indonesia. Namun NAPHS tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi setiap pelaksana kebijakan untuk mengimplementasikannya. Indonesia perlu membuat kebijakan untuk merespons cepat risiko kesehatan masyarakat untuk merespons kedaruratan kesehatan masyarakat. Rencana mitigasi diharapkan dapat mengembangkan kapasitas untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons cepat setiap ancaman kesehatan, termasuk akibat bioterorisme. Kebijakan ketahanan kesehatan Indonesia perlu segera dibuat untuk memperkuat ketahanan nasional Indonesia di masa mendatang.

......Bioterrorism is an international threat that must be anticipated. Indonesia needs to anticipate the impact of bioterrorism by issuing several regulations related to countering the threat of bioterrorism, including Presidential Instruction Number 4 of 2019. Using a qualitative approach, this study aims to analyze the implementation of Presidential Instruction No. 4/2019 using the Van Meter and Van Horn policy implementation analysis model. This study also aims to develop a mitigation plan to counter the threat of bioterrorism in Indonesia. Data collection was conducted through in-depth interviews and literature searches in the form of articles, documents, and policies with the keywords "bioterrorism"; "public health"; "national resilience", and "risk mitigation"; also by analyzing the experiences of other countries. Elaboration of various instruments issued by the World Health Organization (WHO) has been made in the form of Indonesia's National Action Plan for Health Security (NAPHS) 2020-2024 which is specifically aimed at improving health security as part of Indonesia's national resilience. However, NAPHS does not have a binding legal force for every stakeholder to apply. Indonesia needs to create policies for rapid response to public health risks to respond to public health emergencies. The mitigation plan is expected to develop the capacity to prevent, detect and respond quickly to any health threats, including those due to bioterrorism. Indonesia's health resilience policy needs to be made immediately to strengthen Indonesia's national resilience in the future."

"

 

Latar Belakang: Antraks orofaringeal disebabkan oleh Bacillus anthracis, agen bioterorisme tipe A yang menyebabkan permasalahan kesehatan global. Penegakan diagnosis dilakukan dengan pemeriksaan klinis dan pengujian laboratorium. Bakteri B.anthracis dapat ditumbuhkan pada hampir semua nutrient agar, agar darah adalah gold standard dengan masa inkubasi 16-24 jam. Peran saliva dalam diagnosis antraks belum banyak diketahui, penelitian sebelumnya mendeteksi antibodi  spesifik protective antigen pada saliva. Tujuan: Untuk mengetahui metoda deteksi cepat yaitu saat spora bakteri B.anthracis mulai masuk ke dalam rongga mulut sehingga dapat digunakan sebagai antisipasi serangan bioterorisme. Metode: Terdiri dari penelitian laboratorik untuk mengetahui metoda yang tepat menggunakan sampel saliva pada media kultur agar darah dan broth BHI. Dan penelitian terhadap subjek penelitian. Hasil: Bakteri B.anthracis dapat dideteksi dengan menggunakan unprovocated/whole saliva, pemanasan 62,5^oC dan mulai dapat dideteksi pada konsentrasi 10³. Dengan waktu inkubasi yang lebih cepat menggunakan media broth BHI. Pada penelitian terhadap subjek, tidak ditemukan adanya bakteri pada saliva subjek. Kesimpulan: Saliva dapat menjadi sumber sampel diagnosis deteksi cepat antraks.

---

Background: Oropharyngeal anthrax is caused by Bacillus anthracis, a type A bioterrorism agent that causes global health problem. Diagnosis is define by evaluation of clinical examination and laboratory testing. B.anthracis can be grown on almost all nutrient agar, blood agar is the gold standard with 16-24 hours incubation period. The role of saliva to define the diagnosis is not widely known, previous study performed to detect an antibody spesific to protective antigen in saliva. Aim: To determine the detection method in early stage, when the spore of B.anthracis enters the oral cavity and can have a role as the anticipation of bioterrorism attack. Methods: Consist of laboratory study to find out the best method for saliva in blood agar and broth BHI. And population study to know the prevalence of anthrax on the endemic area. Result: Detection of B.anthracis is using unprovocated  / whole saliva, heat shock 62,5^oC and can be detected start from 10³ consentration. The fastest method is using broth BHI. Summary: Saliva has a role to be a diagnostic sampel in the early detection of anthrax.

"

"Kesulitan ekonomi dan tuntutan biaya kehidupan yang semakin tinggi, telahmendorong sebagian besar kaum wanita untuk ikut berperan dalam meningkatkanpendapatan keluarganya. Peran sektor informal menjadi penting, karena kemampuansektor informal dalam menyerap tenaga kerja dan tidak menuntut keterampilan yangtinggi. Seperti diketahui para pekerja informal ini terkadang tidak memiliki jaminankesehatan yang dapat membantu mereka mendapatkan pelayanan kesehatan sehinggabisa berdampak terhadap kesehatan mereka. Kesehatan reproduksi para wanita tersebutsangat penting untuk dijaga dan diperhatikan. Salah satu cara untuk menjaga kesehatanreproduksi para wanita pekerja informal tersebut agar bisa lebih baik dan terjaga adalahdengan penggunaan alat kontrasepsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisdeterminan apa saja yang berpengaruh terhadap pemilihan metode kontrasepsi padawanita pekerja informal di Indonesia tahun 2016. Penelitian ini menggunakan datasekunder Susenas tahun 2016. Analisis data diolah dengan menggunakan pemodelanprobit-marginal effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial demografi variabel pendidikan, umur, lokasi tempat tinggal, jumlah anak dan pendapatan perkapita dan faktor lingkungan/pelayanan kesehatan kepemilikan jaminan kesehatan danakses internet berpengaruh terhadap pemilihan metode kontrasepsi non MKJP danMKJP . Untuk karakteristik pengguna menurut pilihan metode kontrasepsi antara lainwanita pekerja informal pengguna kontrasepsi metode non MKJP cenderung memilikipendidikan setingkat SMP, berumur < 20 tahun, berdomisili diwilayah pedesaan,memiliki jumlah anak 0 sampai dengan 2 orang, berada pada kuintil 3 Q3 memilikirata-rata pendapatan per kapita sebesar Rp627.080 dan tidak mempunyai jaminankesehatan serta tidak rutin mengakses internet. Sedangkan wanita pekerja informalpengguna kontrasepsi metode MKJP cenderung memiliki pendidikan setingkat D1-S3,berumur 40 ndash; 49 tahun, tinggal di daerah perkotaan, memiliki anak lebih dari 2 orang,berada pada kuintil 5 Q5 memiliki rata-rata pendapatan per kapita sebesarRp1.801.073 terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan swasta dan rutin mengaksesinternet.Kata kunci : kontrasepsi, probit, wanita pekerja informal.

---

Economic difficulties and the increase of higher cost of living have encouraged mostwomen to play a role in increasing their family income. The role of the informal sectorbecomes important, because the ability of the informal sector to absorb labor and notdemanding high skills. As we all know that informal workers sometimes does not havehealth insurance that can help them easily access health care so that it can have animpact on their health. It is very important to maintain these women rsquo s reproductivehealth in the best way. One way to maintain the reproductive health of these informalfemale workers in order to be better and safer is by the use of contraceptives. This studyaims to analyze the determinants of any effect on the selection of contraceptives oninformal female workers in Indonesia in 2016. This study uses secondary data Susenas2016. Data analysis processed by using multinomial logistic regression modeling. Theresults showed that social demographic factors education, age, residence, number ofchildren and income per capita and environmental factors health services ownership ofhealth insurance and internet access influenced the selection of contraceptive type traditional, non MKJP and MKJP . For the characteristics of the users according to thechoice of contraceptive methods, among others female informal workers ofcontraceptive methods users non MKJP tend to have junior high school education, aged."

"Globalization and the possibility of bioterrorist acts have highlighted the pressing need for the development of theoretical and practical mathematical frameworks that may be useful in our systemic efforts to anticipate, prevent, and respond to acts of destabilization. Bioterrorism: Mathematical Modeling Applications in Homeland Security collects the detailed contributions of selected groups of experts from the fields of biostatistics, control theory, epidemiology, and mathematical biology who have engaged in the development of frameworks, models, and mathematical methods needed to address some of the pressing challenges posed by acts of terror. The ten chapters of this volume touch on a large range of issues in the subfields of biosurveillance, agroterrorism, bioterror response logistics, deliberate release of biological agents, impact assessment, and the spread of fanatic behavior"