Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kewajiban negara untuk mengatur ketentuan mengenai suap terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik merupakan salah satu isi dari United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003. Namun demikian, sebagai salah satu negara yang meratifikasi UNCAC, Indonesia belum mengatur mengenai ketentuan tersebut. Sementara Singapura melalui peraturan perundang-undanganya telah mengatur ketentuan tersebut sejak setengah abad yang lalu. Kebijakan hukum pidana Indonesia saat ini sedang berada dalam proses pembaharuan hukum pidana melalui pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Salah satu pembahasan dalam proses pembentukan RUU KUHP adalah ketentuan mengenai suap terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan ketentuan mengenai suap terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik di Indonesia dan Singapura. Hasil perbandingan tersebut penting untuk memformulasikan pengaturan mengenai suap terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan menitikberatkan pada pendekatan perbandingan dan pendekatan sosio-legal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat dua opsi dalam memformulasikan pengaturan mengenai hal tersebut di Indonesia. Opsi pertama adalah dengan mengikuti pembahasan tentang isu ini yang pernah dilakukan dalam RUU KUHP. Opsi kedua adalah dengan mengikuti struktur dan model Prevention of Corruption Act (PCA) 1960 di Singapura. Namun, sebaiknya kedua opsi ini sama-sama dikaji terutama opsi kedua, karena Singapura sudah terbukti unggul dan menjadikannya salah satu negara dengan tingkat korupsi paling rendah di dunia.......The state's obligation to regulate bribery of foreign public officials and officials of public international organizations is one of the elements of the 2003 United Nations Convention against Corruption (UNCAC). Although Indonesia is a State Party to the UNCAC, it has not regulated it. Meanwhile, Singapore, through its laws and regulations, has regulated it since half a century ago. Indonesia's penal policy is currently in the process of reforming criminal law through the formation of the new Criminal Code Bill (RUU KUHP). One of the discussions in the process of drafting the new Criminal Code Bill is the provision regarding bribery of foreign public officials and officials of public international organizations. Hence, this study aims to compare the provisions regarding bribery of foreign public officials and officials of public international organizations in Indonesia and Singapore. The findings of the comparison will be crucial in order to formulate regulations regarding bribery of foreign public officials and officials of public international organizations in accordance with the conditions in Indonesia. This research applies juridical-normative approach highlighting several approaches namely comparative and socio-legal approaches. The findings of the study conclude that there are two options in formulating regulations regarding this matter in Indonesia. The first option is to follow the discussions on this subject that have been carried out in the Criminal Code Bill. The second option is to adopt the structure and the model of the 1960 Prevention of Corruption Act (PCA) in Singapore. Both options will be scrutinised especially the second option, because Singapore  has proven successfully to eradicate corruption and has made it one of the countries with the lowest levels of corruption in the world."

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesiapan organisasi Balai Pelatihan Z dalam implementasi SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk mewujudkan good governance. Balai Pelatihan Z sebagai pelayanan publik tidak lepas dari potensi risiko penyuapan dan bertanggung jawab memiliki sistem manajemen untuk mengendalikannya. SMAP sebagai instrumen governansi diharapkan menjadi sistem yang mencegah, mendeteksi, melaporkan, dan menangani penyuapan serta mewujudkan good governance. Penelitian ini menggunakan persyaratan SMAP sebagai perbandingan kondisi kesiapan organisasi, metode analisis SWOT untuk faktor-faktor yang berpengaruh dalam penerapan SMAP, dan Analytical Hierarchy Process untuk menghasilkan strategi penerapan SMAP dalam rangka mewujudkan good governance. Hasil penelitian menunjukkan Balai Pelatihan Z belum sepenuhnya siap untuk menerapkan SMAP dimana memenuhi 3 persyaratan, 20 persyaratan terpenuhi sebagian, dan 21 persyaratan tidak terpenuhi. Berdasarkan analisis SWOT didapatkan informasi terdapat komitmen anti korupsi namun pegawai belum pernah mendapatkan pelatihan mengenai SMAP dan belum terdapat penilaian risiko terhadap penyuapan, sehingga diperlukan strategi implementasi untuk dapat menerapkan dan mewujudkan good governance. Strategi tersebut diantaranya adalah melaksanakan pelatihan SMAP kepada seluruh pegawai, penilaian risiko penyuapan, dan membuat kebijakan/pedoman penerapan SMAP. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi bagi manajemen Balai Pelatihan Z untuk meningkatkan kesiapan dan strategi implementasi SMAP yang tepat dalam rangka mewujudkan good governance......This research aims to evaluate the organizational readiness of Training Center Z in implementing SNI ISO 37001 Anti-Bribery Management System (ABMS) to realize good governance. Training Center Z as a public service cannot be separated from the potential risk of bribery and is responsible for having a management system to control it. ABMS as a governance instrument is expected to be a system that prevents, detects, reports, and handles bribery and realizes good governance. This research uses ABMS requirements as a comparison of organizational readiness conditions, SWOT analysis method for influential factors in ABMS implementation, and Analytical Hierarchy Process to produce ABMS implementation strategies in order to realize good governance. The results showed that the Z Training Center was not fully ready to implement ABMS which met 3 requirements, 20 requirements were partially met, and 21 requirements were not met. Based on the SWOT analysis, information is obtained that there is an anti-corruption commitment but employees have never received training on ABMS and there is no risk assessment for bribery, so an implementation strategy is needed to implement and realize good governance. These strategies include conducting ABMS training for all employees, assessing the risk of bribery, and making policies/guidelines for implementing ABMS. The results of this study are expected to be input for the management of the Z Training Center to improve readiness and appropriate ABMS implementation strategies in order to realize good governance."

"ABSTRAKPenelitian bersifat kualitatif melalui wawancara secara mendalam untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana keterlibatan Organized Crime pada perilaku suap di kalangan penegak hukum itu terjadi, faktor-faktor penyebab suap, proses terbentuknya perilaku suap, bagaimana koloni suap di kalangan penegak hukum terjadi, serta kontrol lembaga penegak hukum terhadap proses hukum.Hasil penelitian menemukan bahwa perilaku suap di kalangan penegak hukum selama ini telah berjalan secara sistemik dan membudaya. Aktivitas Organized Crime semakin memengaruhi perilaku tersebut. Organized Crime dengan kekuatan finansialnya mampu membeli integritas penegak hukum, mampu mengawal dan mengintervensi proses hukum, hingga mampu mengubah penjara bertransformasi menjadi pusat peredaran dan pengendalian peredaran gelap narkotika.

---

ABSTRACTA qualitative methods with a depth interviews to examine and analyze how Organized Crime involvement in the bribery behavior of law enforcement occurs, the factors that cause bribery, the process of bribery formation, how bribery colonies among law enforcers occur, and the control of law enforcement agencies against legal proceedings.The results found that the behavior of bribes among law enforcement agencies has been running systematically and entrenched. The Organized Crime activities further influence that behavior. Its financial strength are able to buy the integrity of law enforcement, guarding and intervening the legal process, so it could transformed the prison into a center of circulation and control of illicit narcotics."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik suap wartawan daring dan proses gatekeeping media daring dalam memproduksi berita rilis. Ada lima tingkatan level yang mempengaruhi produksi rilis menjadi berita, tiga diantaranya adalah wartawan, sumber berita dan organisasi media Reese dan Shoemaker, 1996 . Metode studi kasus dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap empat belas informan yang berasal dari lima kategori, yaitu enam informan wartawan media daring baik yang mengikuti organisasi profesi maupun tidak, empat informan dari kalangan narasumber, dua informan dari perusahaan media daring, satu dari organisasi profesi dan satu lagi dari Dewan Pers. Data penelitian menunjukkan bahwa praktik suap berita rilis telah terjadi secara masif dan terpola dengan baik yaitu menggunakan perantara yang disebut kordinator lapangan Korlap. Ada juga narasumber yang secara langsung mengirim rilis agar diterbitkan oleh wartawan media daring dengan janji akan diberikan uang. Praktik suap menjadi kebiasaan dan dilakukan secara terpola dan masif di kalangan wartawan media daring. Studi ini menunjukkan bahwa selain faktor upah dan pengawasan, munculnya praktik suap di kalangan wartawan media daring disebabkan beragam faktor lain, seperti adanya sistem kebijakan ngepos dan kebijakan target berita pada wartawan media daring. Penelitian ini telah mampu menunjukkan bukti empiris, terjadinya praktik suap dalam produksi berita rilis, yang dimulai dengan adanya kesepakatan antara pemberi suap giver dan penerima suap receiver . Selain itu, penelitian ini mendukung pernyataan penelitian sebelumnya bahwa wartawan yang berada di lapangan, memiliki kesempatan untuk menyembunyikan atau menonjolkan fakta Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese: 1996. ......The purpose of this study is to find out the practice of bribery of online journalists and the process of gatekeeping online media in producing news releases. There are five levels that affect news production, three of them are journalists, news sources and media organizations Reese and Shoemaker, 1996. The case study method was conducted with in depth interviews on fourteen informants from five categories six informants from online journalists who be members or non members of professional organizations, four informants came from news sources, two informants from online media companies, one from professional organizations and one more from the Press Council. Research data shows that the practice of bribery news releases have occurred in a massive and well patterned that is using an intermediary called Koordinator Lapangan Korlap. There are also news sources who directly send their release to be published by online journalists with the money deal. Bribery becomes customary and is done in a patterned and massive manner among online media journalists. This study shows that in addition to wage and supervisory factors, the emergence of a bribery among online journalists is due because of many factors, such as a ngepos and kuota berita policy system. This study has been able to show empirical evidence, the occurrence of bribery in the news production of news releases, which begins with an agreement between the giver and the receiver of the bribe. In addition, this study supports the previous research statement that journalists who are in the field, have the opportunity to hide or accentuate the facts Pamela J. Shoemaker and Stephen D. Reese 1996 ."

"Tesis ini membahas terkait implementasi rumusan pasal-pasal tindak pidana suap dan gratifikasi yang mayoritas diadopsi dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Penyalinan dan pencabutan aturan tindak pidana suap di KUHP, merupakan suatu kebijakan yang beresiko, hal ini dikarenakan bentuk-bentuk tindak pidana suap yang memiliki bobot rumusan delik yang berbeda, tetapi memiliki ancaman pidana yang sama. Upaya pembaharuan bentuk penerimaan kepada pegawai negeri yang dirumuskan sebagai tindak pidana gratifikasi justru memberikan celah bagi kepada pegawai negeri untuk lepas dari jerat pidana, dengan cara melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada KPK. Meskipun objek penerimaan tersebut sudah beralih kepemilikannya dari pemberi kepada penerima, yang jika dirumuskan dengan menerapkan pasal-pasal tindak pidana suap, atas penerimaan tersebut, unsur-unsur delik telah terpenuhi secara sempurna. Ketentuan tindak pidana gratifikasi juga tidak mengatur bentuk pertanggungjawaban bagi pemberi gratifikasi. Tesis ini akan mengkaji Tumpang tindih dan inkonsistensi antar peraturan perundang-undangan dalam UUPTPK mempersulit upaya penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi, khususnya tindak pidana suap dan tindak pidana gratifikasi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dibantu dengan Pendekatan Kasus (Case Approach) dan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statute Approach) untuk memahami penegakan hukum tindak pidana gratifikasi dan suap di Indonesia. Adapun yang menjadi kesimpulan dari tesis ini adalah untuk segera melakukan perubahan dan revisi UUPTPK 2001 dengan mengimplementasikan anjuran dari United Nations Convection Against Corruption (UNCAC) 2003 terhadap ketentuan tindak pidana suap dan gratifikasi.......This thesis discusses the implementation of the formulation of articles on bribery and gratification, the majority of which adopted from criminal code (KUHP). The copying and repeal of the regulations on bribery in the Criminal Code is a risky policy, this is because the forms of bribery have a different weight of offense formulations, but have the same criminal threat. Efforts to reform the structure of admission to civil servants, which have been formulated as a crime of gratification, have provided an opportunity for public servants to escape from criminal traps by reporting the receipt of such gratification to KPK. The object of acceptance has transferred ownership from the giver to the recipient, which, if formulated by applying the articles of the criminal act of bribery, for such approval, the elements of EVen though the offense has wholly fulfilled. The provisions for the crime of gratification also do not regulate the form of responsibility for the giver of gratification. This thesis will examine the overlaps and inconsistencies between laws and regulations in the UUPTPK, complicating law enforcement efforts to eradicate corruption, particularly bribery and gratification in Indonesia. Also, this research is assisted by a Case Approach and a Statute Approach to understand law enforcement on criminal acts of gratification and bribery in Indonesia. The conclusion of this thesis is to immediately make amendments and revisions to the 2001 UUPTPK by implementing the recommendations from the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 regarding the provisions of the criminal act of bribery and gratification."

"KPK merupakan salah satu Lembaga Penegak Hukum dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, selain Polri dan Kejaksaan. Istimewanya fungsi Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan dalam satu institusi yang sama. Pada Tahun 2021 terjadi Kasus Suap di KPK dengan Tersangka Penyidik KPK. Ini merupakan Kasus Korupsi kedua yang melibatkan Penyidik KPK, setelah Kasus Korupsi berupa Suap yang terjadi pada Tahun 2006 dengan Tersangka Suparman. Artinya setelah 15 (lima belas) tahun berselang baru terjadi kembali Kasus Tindak Pidana Korupsi melibatkan Penyidik KPK, yang melakukan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang dengan modus operandi yang serupa, akan tetapi memiliki latar belakang dan alasan yang berbeda. Kasus Suap yang kembali terjadi menunjukkan kenyataan, bahwa KPK juga tidak luput dari potensi kerawanan akan terjadinya Kasus Korupsi di dalam tubuh instansi sendiri, terutama pada core business KPK yaitu Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. 2 (dua) Kasus Suap dalam rentang waktu hampir 2 (dua) Dasawarsa menunjukkan fakta bahwa KPK berhasil mereduksi dan meminimalisir pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Para Penyidiknya. Hal tersebut tentu saja tidak lepas dari peranan penting budaya organisasi (Organizational Culture) yang ada dan berjalan di KPK sejak awal berdiri sampai dengan saat ini. KPK Tidak dipungkiri didirikan dengan semangat indepedensi institusi hukum dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang bebas dari intervensi serta pengaruh dari Pihak manapun dan dalam bentuk apapun. KPK juga dianggap sebagai Role Model terkait integritas dan moralitas Aparatur Penegak Hukum di negara Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan Metode Kualitatif dengan mengambil fokus menganalisa Budaya Organisasi KPK melalui berbagai bentuk budaya organisasi yang ada serta sistem pencegahannya, untuk mengetahui apa saja faktor yang menunjang keberhasilan KPK dalam mencegah terjadinya perbuatan suap, serta Penyalahgunaan Wewenang yang melanggar etika dan pidana.......The KPK is a law enforcement agency dealing with corruption in Indonesia, apart from the National Police and the Attorney General's Office. The special function of Investigation, Investigation and Prosecution is in the same institution. In 2021 there was a bribery case at the KPK with suspected KPK investigators. This is the second Corruption Case involving KPK Investigators, after the Corruption Case in the form of a Bribery which occurred in 2006 with the Suparman. This means that after 15 (fifteen) years, there has been another Corruption Crime Case involving KPK Investigators, who committed violations of law and abuse of authority with similar modus operandi, but with different backgrounds and reasons. The recurring bribery case shows the fact that the KPK is also not immune from the potential for corruption cases to occur within its own agencies, especially in the KPK's core business, namely Investigation of Corruption Crimes. 2 (two) bribery cases within a span of almost 2 (two) decades show the fact that the KPK has succeeded in reducing and minimizing law violations committed by its investigators. This, of course, cannot be separated from the important role of the organizational culture that has existed and operated at the KPK since its inception until now. It is undeniable that the KPK was founded with the spirit of legal institution independence in the context of eradicating corruption, which is free from intervention and influence from any party and in any form. The KPK is also considered a role model regarding the integrity and morality of law enforcement officials in Indonesia. This research was conducted using a Qualitative Method with a focus on analyzing the Organizational Culture of the KPK through various forms of existing organizational culture and prevention systems, to find out what factors contributed to the success of the KPK in preventing bribery, as well as the abuse of authority that violated ethics and crime."

"Tesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban pengurus korporasi dalam putusan-putusan hakim terhadap kasus-kasus penyertaan tindak pidana suap. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan kepustakaan hukum serta doktrin-doktrin hukum terkait. Penjatuhan sanksi pidana terhadap penyertaan tindak pidana suap yang dilakukan pengurus korporasi menjadi menarik manakala pelaku dihukum berbeda-beda. Berdasarkan desert theory yang menjadi landasan proporsionalitas pemidanaan, menjatuhkan sanksi pidana harus berdasarkan keseriusan dari sebuah tindak pidana. Keseriusan tersebut dapat diukur berdasarkan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana dan kesalahan dari pelaku. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan tingkat kesalahan dalam sebuah penyertaan, dengan variabel-variabel berupa kedudukan pelaku dalam sebuah korporasi dan besaran uang suap yang disertakan.......This thesis discusses about liability of corporate officers in bribery offence in the court’s decisions on bribery offence. Normative juridical is used in the research method, that used related legislation, legal literatures, and legal doctrines. The sentencing on crime complicity becomes interesting when the perpetrators are punished differently. Based on desert theory which become the basis of sentencing, that sentencing must be based on the seriousness of a offence. The seriousness can be measured based on the harm caused by the crime and the culpability of the perpetrators. The result concluded that the court in sentencing considers the culpability level in crime complicity, with variables the position of the officer in corporation and the amount of bribe included."