Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan kebijakan digitalisasi penyiaran televisi setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ciptakerja. Desain kebijakan mencoba untuk melihat perancangan konsep kebijakan yang dibangun serta praktik untuk mewujudkan tujuan kebijakan digitalisasi penyiaran. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur. Peneliti melakukan penelusuran terhadap berbagai sumber data sekunder yang kemudian diolah untuk di deskripsikan kedalam bentuk studi literatur. Peneliti melakukan analisis data yang didasarkan pada teori desain kebijakan oleh Birkland (2015) yang difokuskan pada empat eleman desain kebijakan, yaitu tujuan, teori kausal, instrumen, dan proses implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi penyiaran televisi seharusnya dirumuskan secara holistik dan implementasinya melibatkan dukungan dari para pemangku kepentingan. Desain kebijakan digitalisasi penyiaran televisi belum diimbangi dengan pemetaan teori kausal yang komprehensif sehingga instrumen dan proses implementasi kebijakan belum sepenuhnya dipersiapkan untuk membangun industri penyiaran dan masyarakat untuk beralih ke televisi digital. Untuk mensukseskan peralihan teknologi digital diperlukan pemetaan strategi industri yang berorientasi masa depan dan melindungi kebutuhan publik, peningkatan dukungan insentif pemerintah, serta keterlibatan secara inklusif dari institusi pemerintah baik pusat dan daerah, serta institusi non-pemerintah daerah dalam proses transisi ......The research was conducted with the aim of describing the policy of digitizing television broadcasting after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. Policy design tries to look at the design of policy concepts that are built and practices to realize the policy objectives of broadcasting digitization. The researcher uses a qualitative approach with the type of literature study research. Researchers conducted searches on various secondary data sources which were then processed to be described in the form of a literature study. The researcher conducted a data analysis based on the policy design theory by Birkland (2015) which focused on four elements of policy design, namely objectives, causal theory, instruments, and policy implementation processes. The results of the study indicate that the policy of digitizing television broadcasting should be formulated holistically and its implementation involves the support of stakeholders. The policy design for television broadcasting digitization has not been balanced with a comprehensive causal theory mapping so that the instruments and policy implementation processes have not been fully prepared to build the broadcasting industry and the public to switch to digital television. To succeed in the digital technology transition, it is necessary to plan future-oriented industrial strategies, increase government incentive support, as well as inclusive involvement from both central and local government institutions, as well as local non-government institutions in the transition process.

Abstrak :

Pada karya tulis ini dijelaskan sebuah proses broadcasting menggunakan solusi aplikasi-aplikasi open-source dan implementasi low-cost cloud services yang fleksibel. Solusi infrastruktur live broadcasting secara komersial memiliki keterbatasan seperti cost mulai dari biaya perangkat belum lagi perangkat tersebut dapat bersifat proprietary. Konten diproses encode dengan standar H.264 yang ditransmisikan dengan protokol RTMP/HLS sebagai fungsi playback delivery hingga ke perangkat viewer. Dijelaskan juga proses capture dari konten yang diinginkan hingga menjadi media standar H.264 dengan encoder H.264. Dijelaskan pula unsur-unsur dari H.264 seperti konfigurasi Profil H.264 dan Level serta metrik lain seperti bitrate dan keyframe interval. Konten H.264 tersebut akan ditransmisikan dengan protokol RTMP/HLS dengan implementasi server RTMP/HLS menggunakan beberapa solusi cloud service. Lalu dengan menggunakan video player framework untuk mendukung playback pada berbagai macam viewer device. Open Broadcasting Software (OBS) digunakan sebagai implementasi encoder H.264 seperti X264 dan NVENC. Untuk implementasi server RTMP/HLS digunakan Simple-RTMP-Server (SRS) pada Google Cloud Platform atau dapat digunakan layanan live streaming cloud service dari Twitch.tv sebagai fungsi server RTMP/HLS. Konten pada server RTMP/HLS dapat ditonton dengan implementasi berbagai playback framework seperti VLC Media Player dan HTML5 HLS.JS. Berbagai solusi yang telah dibuat cukup stabil dengan standar deviasi dibawah 8% untuk usage seperti CPU, RAM dan GPU pada Host dan Server. Serta kestabilan bitrate dengan standar deviasi sekecil 400kbps dari Host serta Server. 

 

---

This paper describes a live broadcasting solution with open-source applications and low-cost cloud services. Commercial live broadcasting solutions have several drawbacks in cost and flexibility. Cost of proprietary hardware and software in a confined environment. Paper also describes the process capturing, content organizing and processing with H.264 encoder. Content will be encoded in H.264 standard which transmitted with RTMP/HLS protocol for playback delivery. H.264 also has detailed configuration such as H.264 Profiles and Levels alongside other metrics such as bitrate and keyframe interval. The H.264 encoded content will be transmitted with RTMP/HLS protocol which implemented in a RTMP/HLS server from a cloud service. A video player framework will be used to support playback over a lot of devices. Open Broadcasting Software (OBS) used to implement H.264 encoders such as X264 and NVENC. RTMP/HLS server implemented with Simple-RTMP-Server (SRS) on Google Cloud Platform, or a live streaming cloud service from Twitch.tv can be used instead as a RTMP/HLS server and delivery. Content from RTMP/HLS server can be played with several implementation of a playback framework such as VLC Media Player or HTML5 HLS.JS. Solutions made have a standard deviation under 8% for CPU, RAM and GPU usage in the Host and Server. Bitrate stability is also present with standard deviation as low as 400kbps in the Host and Server. 

 

Abstrak :
Di Indonesia implementasi secondary market pada lembaga penyiaran swasta televisi secara tidak langsung telah terjadi dalam bentuk pengalihan saham perusahaan sehingga Ijin Penyelenggaraan Penyiaran IPP yang didalamnya terdapat alokasi spektrum frekuensi radio ikut berpindahtangan. Dampaknya terjadi monopoli dan broker spektrum frekuensi radio, tidak ada manfaat untuk pemerintah dan membatasi pemilik modal yang potensial. Ini terjadi karena belum ada regulasi yang mengatur secondary market pada lembaga penyiaran swasta televisi di Indonesia. Oleh karena itu pada penelitian ini diharapkan menghasilkan usulan model implementasi secondary market pada lembaga penyiaran swasta.Dalam penelitian ini usulan model secondary market diperoleh dengan benchmarking implementasi secondary market di Amerika Serikat, Australia, Guatemala dan Selandia Baru. Untuk menentukan parameter penilaian dilakukan Indepth Interview dengan stakeholder dalam industri penyiaran. Selanjutnya untuk memberikan penilaian yang rinci dan sistematis terhadap potensi dampak dari usulan model dan mencapai tujuan yang diinginkan dari aspek manfaat, biaya dan efeknya maka dianalisa menggunakan metode Regulatory Impact Analysis RIA . Dalam penelitian ini diperoleh 3 usulan model secondary market yaitu model status quo tidak ada secondary market , model secondary market dengan mekanisme langsung dan model secondary market dengan mekanisme melalui badan pengawasan independen. Setelah dinilai dari aspek biaya dan manfaat dengan metode Plus-Minus Implication PMI didapatkan hasil model 1 mendapatkan nilai -10, model 2 mendapatkan nilai -2 dan model 3 mendapatkan nilai = 8, sedangkan dengan metode Multi Criteria Analysis MCA didapatkan hasil model 1 mendapatkan nilai 129, model 2 mendapatkan nilai 239 dan model 3 mendapatkan nilai = 180.Hasil analisis RIA terhadap 3 usulan model secondary market, usulan 3 dipilih sebagai opsi terbaik berdasarkan keunggulan penilaian dari parameter penataan spektrum frekuensi, pengendalian spektrum, kompetisi dan transparansi yang dapat mencegah monopoli spektrum frekuensi radio serta dari sisi konten yang isinya lebih beragam dengan adanya pengawasan dari badan independen dalam proses secondary market. ......Secondary market has been implemented in Indonesia television private broadcasting institutions indirectly by stock acquisition including Ijin Penyelenggaraan Penyiaran IPP and allocation of radio frequency spectrum. The impacts is spectrum monopoly and no benefit for government. This happens because there are no regulations governing the secondary market in Indonesia television private broadcasting institutions. Therefore, this research is expected to produce proposal of secondary market implementation model at private broadcasting institution .The proposed secondary market model obtained by benchmarking the implementation of secondary markets in the United States, Australia, Guatemala and New Zealand. To determine the assessment parameters conducted Indepth Interview with stakeholders in the broadcasting industry. To provide a detailed and systematic assessment of the potential impact of the proposed model and to achieve the desired objectives from the aspects of benefits, costs and effects it is analyzed using the method of Regulatory Impact Analysis RIA. This research proposed 3 secondary market model that is status quo model no secondary market , direct secondary market model and secondary market model through independent agency. After assessed from cost and benefit aspect with Plus Minus Implication PMI method, the result of model 1 get value 10, model 2 get value 2 and model 3 get value 8, whereas with Multi Criteria Analysis MCA method model 1 get value 129, model 2 get value 239 and model 3 get value 180.After analyzed by RIA method, the secondary market model through independent agency choosed as the best option based on the superiority of the assessment of frequency spectrum arrangement parameters, spectrum control, competition and transparency that can prevent the radio frequency spectrum monopoly as well as from a more diverse content side with the supervision of independent bodies in the secondary market process