Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ditetapkannya kebijakan pelaksanaan program reformasi birokrasi berupa grand design reformasi birokrasi 2010-2025 melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, mengamanatkan penataan organisasi pemerintah yang tepat ukuran dan tepat fungsi. Selain aturan kebijakan terdapat faktor yang melatarbelakangi perlunya penataan organisasi di Kementerian Kesehatan, diantaranya adalah organisasi yang besar, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang tumpang tindih, tidak selarasnya penyusunan rencana strategis dengan organisasi. Berdasarkan latarbelakang tersebut maka terdapat 3 rumusan masalah yang akan dibahas: 1) Bagaimanakah grand design reformasi birokrasi yang dilakukan Pemerintah dalam rangka penataan organisasi kementerian, 2) Bagaimanakah proses pelaksanaan penataan organisasi pada Kementerian Kesehatan dalam rangka reformasi birokrasi, 3) Bagaimanakah kinerja organisasi setelah dilakukan penataan organisasi di Kementerian Kesehatan. Penelitian ini mengunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif yang datanya bersumber dari data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Analisis datanya kualitatif dan hasil penelitian preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan penataan organisasi yang ditandai masih rendahnya nilai reformasi birokrasi program penataan organisasi. Dikaji berdasarkan peraturan masih ditemukan ketidaksesuaian dalam penataan organisasi Kementerian Kesehatan. Hasil kinerja organisasi setelah dilakukannya penataan organisasi menunjukkan dari 36 indikator kinerja dalam rencana strategis, terdapat 6 indikator kinerja yang belum tercapai ditahun 2019. Diharapkan dalam penataan organisasi Kementerian Kesehatan selanjutnya dapat memperhatikan aturan kebijakan serta keselarasan dengan penyusunan rencana strategis, sehingga diperoleh hasil penataan organisasi yang lebih baik dan menambah penilaian reformasi birokrasi.

---

The stipulation of the policy on the implementation of the bureaucratic reform program became the grand design 2010-2025 bureaucratic reform through Presidential Regulation Number 81 of 2010, mandating the proper arrangement of government organizations according to their functions. In addition to the rules that lay behind the need for organizational restructuring at the Ministry of Health, approval of large organizations, implementation of overlapping organizational functions and functions, the alignment of strategic plans with the organization was not aligned. Based on this background, there are 3 formulations of the problem to be discussed: 1) Reviewing the grand design of bureaucratic reform carried out by the Government in the framework of structuring the ministry's organization 2) Inviting the process of implementing organizational structuring in the Ministry of Health 3) Requesting organizational assistance is then carried out organizational structuring. This study uses a form of normative legal research consisting of secondary data consisting of primary and secondary legal materials. Analysis of qualitative data and forms of prescriptive research results. The results showed that there were still deficiencies in the implementation of organizational structuring which were marked by the low value of the bureaucratic reform of the organizational structuring program. Based on regulations, there are still discrepancies found in the organizational arrangement of the Ministry of Health. Expected results from research in 2019. It is expected that in the organizational arrangement can further discuss policy planning and alignment with strategic plans, expected results from research results that govern better organizations and increase reform bureaucracy."

"Penelitian ini mengenai evaluasi aspek-aspek kebijakan yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Sikap (Faktor disposisi) dan Struktur Birokrasi dalam implemetasi Kebijakan Standar Biaya Umum dalam Penyusunan Anggaran pada Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah : teori Kebijakan yang meliputi implementasi kebijakan, teori Anggaran yang meliputi proses penganggaran dan proses penyusunan anggaran dan teori Standar Biaya. Penelitiar, ini menggunakan metode deskriftif analisis dengan pendekatan kualitatif. lnfonnan dalam penelitian ini adalah pejabat struktural di Bagian Penyusunan Progran dan Pelaporan Kantor Wilayah staf bagian penyusunan program dan anggaran serta staf Biro Perencanaan yang menangani penyusunan program dan anggaran.Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan kajian pustaka, seda._"lgkan analisis mengacu pada teori dan konsep yang digunakan. Dari analisis wawancara, dapat disimpulkan Biaya Umum dalam penyusunan anggaran sudah berjalan dengan balk. Namun di sisi lain standar biaya khusus pada dasarnya tidak berdiri sebagai faktor tunggal dalam menentukan kebijakan penyusunan anggaran. Persoalan anggaran terbentur pada masalah pagu serta masih banyak kendala-kendala yang ada seperti : komunikasi yang belum maksimal, sumber daya yang belum memadai, implementasi kebijakan yangbelum konsisten.Haisl penelitian ini menyarankan Biro Perencanaan agar meningkatkan kinerja sebagai koordinator dalam penyusunan anggarana dengan mengatasi hambatan-hambatan yang ada dengan mengacu kepada perencanaan dan pengendalian yang lebih optimal.......This research is to evaluate Implementation policy viewed from four aspects of variables Communication. Resources, Attitude, and Structure Of Bureaucracy which effects budgeting arrangement on the Planning Bureau of Indonesia's Ministry Of Law and Human Rights. Theories used on this research convey from Implementation Policy, Budgeting and Standard Budgeting. This research used analytical descriptive method with quaHtativc: approaches. Infonnants in this research varie-s from chief of officers in charge at Department of Programs Plan & Reports region office, officers in charge at Department of Program Plans & Budgeting Of Ministry Of Law And Human RighL,, Data Collected through in-depth interviews and literature studied review, while the analysis performed refers to the theories and concept that are used. From the inMdepth interview analysis can concluded the implementation policy of Common Standard Budgeting implemented optimally. On the other side of the implementation of common standard budgeting found it could not stand as the ultimate core of budgeting plans.The result of this research suggest the planning bureau to improve it self as a coordinator on short and long tem budgeting and to overcome obstacless and to improve a better work environment of budgeting controls."

"Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin, terdapat salah satu prioritas kerjanya tahun 2019-2024 mengenai penyederhanaan birokrasi. Momentum penyederhanaan birokrasi bersamaan dengan pembangunan SDM dan pemindahan ibu kota dalam menghadapi tantangan global yang ada saat ini. Tantangan tersebut dapat terlihat dengan adanya perubahan cara kerja secara drastis melalui transformasi digital yang menuntut SDM di pemerintahan/ASN untuk mempunyai keahlian dan kompetensi agar dapat bekerja dengan cepat, adaptif dan inovatif. Kementerian Kominfo mendukung pelaksanaan pengalihan jabatan ini, meskipun kebijakan pengalihan jabatan tersebut awalnya diragukan dapat terlaksana atau tidak oleh banyak pihak dan perlu adanya penyesuaian-penyesuaian di masa yang akan datang. Kementerian Kominfo sendiri termasuk dalam klasifikasi Kementerian kelompok 2 dengan susunan organisasi yang cukup kompleks. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi proses transformasi organisasi di Kementerian Kominfo melalui pelaksanaan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Pendekatan penelitian menggunakan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam pada berbagai pihak di Kementerian Kominfo dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan Kementerian Kominfo melakukan proses transformasi organisasi melalui pengalihan jabatan dengan empat dimensinya, yaitu reframing, restructuring, revitalization, dan renewal. Proses transformasi organisasi ini telah menghasilkan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional di Kementerian Kominfo sebanyak 611 pegawai. Pada proses transformasi organisasi ini Kementerian Kominfo telah berupaya untuk melaksanakan pengalihan jabatan sesuai instruksi Presiden dan kondisi dilingkungannya. Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam proses transformasi melalui pengalihan jabatan di Kementerian Kominfo meliputi komunikasi pembentukan tim kerja khusus, kekosongan mengenai tambahan fungsi manajemen dan batasan yang jelas terkait dengan koordinator dan subkoordinatornya setelah pengalihan jabatan, penetapan SOTK yang harus segera dilakukan, dan keseimbangan antara ketersediaan dengan kebutuhan keterampilan yang ada setelah pengalihan jabatan......During the administration of President Jokowi and Vice President K.H Ma'ruf Amin, there was one of the work priorities for 2019-2024 regarding the simplification of the bureaucracy. The momentum of simplifying the bureaucracy coincides with the development of human resources and the relocation of the capital city in facing the global challenges that exist today. This challenge can be seen in the drastic change in how things work through digital transformation which requires human resources in the government / ASN to have the skills and competencies to work quickly, adaptively and innovatively. The Ministry of Communication and Informatics supports the implementation of this transfer of positions, although the policy of transferring positions was initially doubted whether or not it could be implemented by many parties and there needs to be adjustments in the future. The Ministry of Communication and Informatics itself is included in the classification of the Ministry of Group 2 with a fairly complex organizational structure. This research aims to analyze and identify the organizational transformation process in the Ministry of Communication and Informatics through the implementation of the transfer of structural positions to functional positions. The research approach used post-positivist with qualitative data collection techniques through in-depth interviews with various parties in the Ministry of Communication and Informatics and literature study. The results of this study indicate that the Ministry of Communications and Informatics carried out an organizational transformation process through the transfer of positions with four dimensions, namely reframing, restructuring, revitalization, and renewal. This organizational transformation process has resulted in the transfer of structural positions to functional positions in the Ministry of Communication and Informatics as many as 611 employees. In the process of organizational transformation, the Ministry of Communications and Informatics has attempted to carry out the transfer of positions according to the President's instructions and conditions in their environment. The problems and challenges faced in the transformation process through the transfer of positions at the Ministry of Communication and Informatics include communication of the formation of a special work team, vacancies regarding additional management functions and clear boundaries related to the coordinator and sub-coordinator after transferring positions, the determination of SOTK that must be carried out immediately, and the balance between availability with the existing skills needs after the transfer"