Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis meneliti hubungan penganggaran berbasis kinerja terhadap reformasi birokrasi di Indonesia. Data untuk variabel reformasi birokrasi diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (RB). Kementerian dan lembaga pemerintah pusat menjadi objek penelitian ini karena merupakan objek utama yang mempengaruhi perbaikannya tata kelola pada pemerintah Indonesia. Variabel utama dalam penelitian ini adalah variabel penganggaran berbasis kinerja yang diwakili oleh variabel penyerapan anggaran, capaian keluaran/output, dan efisiensi penggunaan anggaran sedangkan variabel kontrol dalam penelitian ini adalah variabel pagu anggaran/alokasi anggaran dan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) per Kementerian dan Lembaga. Berdasarkan data periode 2014-2018, hasil dari estimasi panel fixed effect ini menunjukkan bahwa adanya hubungan langsung penganggaran berbasis kinerja terhadap Reformasi Birokrasi di Indonesia. Kementerian atau Lembaga dengan nilai indeks keluaran/output yang meningkat, penyerapan yang tinggi, jumlah ASN yang rendah, serta konteks historis efisiensi penganggaran, cenderung juga mengalami peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (RB).

---

The thesis examines the relationship between performance-based budgeting and bureaucratic reform in Indonesia. Data for bureaucratic reform variables are measured through the Bureaucratic Reform Index (RB). Ministries and central government agencies are the object of this research because they are the main objects that influence the improvement of governance in the Indonesian government. The main variable in this research is the variable of performance-based budgeting which is represented by the variable of budget absorption, output/output achievement, and efficiency of budget use, while the control variables in this study are the variable of the budget ceiling/budget allocation and the number of State Civil Servants (ASN) per Ministry and Institution. Based on data for the 2014-2018 period, the results of this fixed effect panel estimate indicate that there is a direct relationship between performance-based budgeting and Bureaucratic Reform in Indonesia. Ministries or institutions with increased output/output index values, high absorption, low number of ASN, and the historical context of budgeting efficiency, also tend to experience an increase in the Bureaucratic Reform Index (RB)."

"Kebijakan reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah dalam menghadapi tuntutan global dan mengatasi permasalahan birokrasi yang ada di Indonesia. Kebijakan reformasi birokrasi nasional terdiri dari delapan area perubahan, salah satunya adalah bidang tatalaksana. Ombudsman adalah lembaga negara yang memiliki inisiatif untuk menjalankan kebijakan reformasi birokrasi tersebut, dalam hal ini kebijakan tersebut diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Ombudsman Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan reformasi birokrasi bidang tatalaksana pada Ombudsman, bagaimana dampak dari implementasi kebijakan tersebut dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dengan pendekatan post positivist dan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Implementasi kebijakan reformasi birokrasi tersebut menyebabkan perubahan-perubahan yang baik bagi para implementornya, namun perubahan tersebut kurang dirasakan oleh organisasi secara keseluruhan. Hasil penelitian menyarankan agar implementasi kebijakan reformasi birokrasi melibatkan keseluruhan unsur kepegawaian yang ada di Ombudsman.

---

Bureaucratic Reform policy is a form of government efforts in the face of global demands and solve the problems that exist in the Indonesian bureaucracy. Bureaucratic reform national policy consists of eight areas of change, one of which is the field of management. Ombudsman is a state agency that has an initiative to run the bureaucratic reform policies, in this case the policy is organized by the Secretariat General of the Ombudsman. This research aimed to find out how bureaucratic reform policy implementation in the field of management of the Ombudsman, how the impact of the implementation of the policy and what factors are driving and inhibiting into policy implementation.

This study uses the theory of policy implementation with post positivist approach and qualitative data collection techniques. The results of this research is implementation of bureaucratic reform policies led to the changes that are good for the implementers, but the change is less perceived by the organization as a whole. The results of the study suggest that implementation of the bureaucratic reform policies involving all the staffing elements that exist in the Ombudsman."

"Agenda penting reformasi birokrasi dalam good governance belum terwujud secara konferehensif. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM merupakan salah satu cara percepatannya. TNI AD menerbitkan Juknis Kasad Nomor Kep/877/XII/2021 sebagai pedoman pembangunan ZI bagi kesatuan jajarannya. Implementasi kebijakan tersebut belum optimal termasuk didalamnya Rindam XIV/Hasanuddin sebagai Satker bidang pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Kasad tentang pembangunan Zona Integritas di lingkungan TNI AD. Kegiatan penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism sehingga untuk pengambilan data menggunakan metode wawancara, studi pustaka dan studi dokumen. Faktor yang mempengaruhi implementasi pembangunan ZI di Rindam XIV/Hasanuddin menggambarkan komunikasi efektif belum berjalan; sumber daya belum optimal; disposisi implementator memenuhi kriteria; dan struktur birokrasi yang ideal.Hasil penelitian didapatkan bahwa dari keempat faktor yang mempengaruhi yaitu faktor komunikasi dan sumber daya di Rindam XIV/Hasanuddin memiliki kelemahan paling dominan meskipun dua faktor lainnya tidak dapat diabaikan karena masih memiliki kelemahan secara minor. Sehingga, disarankan kepada instansi terkait agar mengoptimalkan efektifitas komunikasi dan meningkatkan alokasi sumber daya, serta pada peneliti lain agar melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh pengembangan ZI terhadap percepatan RB dan penelitian terkait langkah pemecahan masalah impelementasi Junis Kasad tahun 2021.

---

The important agenda for bureaucratic reform in good governance has not yet been realized in a comprehensive manner. The construction of an Integrity Zone towards WBK/WBBM is one way to accelerate it. The TNI AD issued Kasad Technical Guidelines Number Kep/877/XII/2021 as a guideline for developing ZI for its ranks. The implementation of this policy has not been optimal, including Rindam XIV/Hasanuddin as the Working Unit for education. Therefore, this research aims to analyze the factors that influence the implementation of Kasad's policy regarding the development of Integrity Zones within the Indonesian Army. This research activity uses a post-positivism approach so that data collection uses interview methods, literature study and document study. Factors influencing the implementation of ZI development in Rindam XIV/Hasanuddin illustrate that effective communication has not yet been implemented; resources are not optimal; the implementer's disposition meets the criteria; and an ideal bureaucratic structure.

The research results showed that of the four influencing factors, namely communication and resource factors, Rindam XIV/Hasanuddin had the most dominant weaknesses, although the other two factors could not be ignored because they still had minor weaknesses. So, it is recommended to relevant agencies to optimize communication effectiveness and increase resource allocation, as well as to other researchers to conduct research to determine the effect of ZI development on accelerating RB and research related to problem solving steps for the implementation of Junis Kasad in 2021."

"In 2014, President Joko ‘Jokowi’ Widodo declared he would lead Indonesia, the most populous Muslim nation on earth, to become a ‘global maritime fulcrum’ (GMF). His announcement was taken as a sign of Indonesia’s commitment to be a more active participant in regional maritime security. This nascent maritime vision, however, suffers from endogenous flaws, ranging from personal leadership to widespread bureaucratic deficiencies, culminating in its recession from Indonesian political discourse. This paper seeks to understand how and why the GMF receded from political discourse through the lens of strategic narrative. It finds that technocratic appeal serves as a stronger legitimating method of the GMF compared to other forms, which is due to agential preferences aligning with domestic structural conditions, resulting in development narratives being favoured over maritime-related narratives. The relationship results in government priorities being skewed towards the infrastructure aspect of the GMF at the cost of the other aspects. To demonstrate this argument, this paper analyses an original dataset of 267 speeches and statements, both in English and Indonesian, delivered by key government officials related to formulating and implementing the GMF concept from 2014 to 2021, in addition to relevant policy documents."

"Upaya pemerintah memperbaiki kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai diterapkan pada program Reformasi Birokrasi. Merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan&RB) No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014, salah satunya Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur melalui budaya kerja. Proses adopsi budaya kerja oleh PNS menggunakan teori Proses Difusi Inovasi Everett M. Rogers. Evaluasi dari implementasi proses difusi inovasi dengan model konsep struktur Howard Greenbaum. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan strategi penelitian studi kasus. Hasil penelitian mengungkapkan penggunaan saluran komunikasi, dimensi jangka waktu serta perilaku dan komitmen pimpinan merupakan hal penting bagi PNS dalam mengadopsi, merubah pola pikir dan perilaku sesuai dengan budaya kerja yang berlaku. Evaluasi saluran komunikasi proses difusi inovasi mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi. Evaluasi bertujuan agar proses difusi inovasi berjalan berkesinambungan hingga tercapainya perubahan perilaku PNS.

---

Government effort towards upgrading the work performance of Civil Servants has been implemented in the Bureaucratic Reformation program. Referring to the Presidential Regulation number 81, 2010 about the Grand Design of the 2010-2025 Bureaucratic Reformation and the Minister for the Empowerment of State Apparaturs Regulation and Bureaucratic Reformation number 20, 2010 about the Road Map of the 2010-2014 bureaucratic Reformation, which covers the Arrangement of the Apparaturs Human Resources Management System through work culture. The adoption process of work culture by the Civil Servants applies the Diffusion Innovation Process theory of Everett M. Rogers. The evaluation of the process implementation applies the structural concept model of Howard Greenbaum. The research uses qualitative approach, along with the case study research strategy. The result of this research reveals the uses of communication channels, time frame dimension, and the importance of the leaders' behaviour and commitment for Civil Servants (PNS) in order to adopt and change their behaviour and way of thinking which are more appropriate to the standard work culture that holds true. The evaluation of communication channels of the diffusion innovation process influences the organization goals. The evaluation aims at the continuous diffusion innovation process to change the Civil Servants' behaviour."