Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk melihat Analisa Langkah-Iangkah Pencapaian Sertifikasi ISO 14001 Klinik PT MONAGRO KIMIA dan kliniknya pada tahun 1998" di Kawasan industri Manis, Desa Jatake, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang. Dalam Kesimpulan yang didapat ditemukan bahwa secara umum Klinik PTMK ini sudah melakukan langkah-langkah yang dalam upaya pencapaian standar Prosedur ISO 14001 sehingga dapt memenuhi kebutuhan kelengkapan sertifikasi 1SO14001. Disarankan bagi Klinik ini agar terus melakukan perbaikan berkelanjutan, termasuk bila perlu melengkapi personel pada manajer Sumber Daya Manusianya untuk membuat program ini menjadi tujuan menyeluruh ke seluruh cabang di bagian negara Indonesia lainnya dan dapat dijadikan bahan referensi bagi Klinik kecil pelayanan kesehatan yang mau punya perjanjian kepedulian terhadap kuatitas dan perduli terhadap lingkungan dimana dia berada. ...... Analysis Certification Step Program On Iso 14001 in PT Monagro Kimia And The Clinic, Kecamatan Jatiuwung Kabupaten Tangerang On The Year 1998This research survey is made by doing the methodology of a Descriptive Qualitative Study with some informants to gather the data for the purpose of "Analyzing the general steps preparation procedures for achieving the certification for ISO 14001 in 1998", Which is held in the scope of an American Corporate for Agro Chemical Industries PT MONAGRO KIMIA (MONSANTO INDONESIA) Clinic, at Manis industrial Estate, Jatake Village, Jatiuwung, Tangerang. As the Summary comes it is well proven that the Clinic of PT MONAGRO KIMIA has done a committed management programs in general in order to meet the Certifications Standard Procedures as it is suitable for the Total Quality Management and Environment friendly company. For more advisory matters this would made the Clinic to do even better for doing the continuous improvement, including needs to re-organize the Plant HR manager vacancy if necessary, for making this program as continuous goals throughout this nation for all regional areas in Indonesia, and can be made as reference materials by other small Clinics who serves medical care and committed to have a quality service, and friendly to the environment where it stands.

Abstrak :
ABSTRAK
Sertipikat ganda adalah sertipikat-sertipikat yang menguraikan satu bidang tanah yang sama. Apabila terjadi sertipikat ganda atau tumpang tindih atas satu bidang tanah, maka salah satu harus dibatalkan. Yang menjadi permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya sertipikat ganda, penyelesaian kasus sertipikat ganda yang terjadi di Kabupaten Pontianak serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan untuk mencegah terjadinya sertipikat ganda. Terjadinya sertipikat ganda dapat disebabkan beberapa faktor, yaitu belum tersedianya peta pendaftaran tanah, adanya itikad tidak baik dari pemohon dan ada juga dari pihak Kantor Pertanahan dan juga karena kantor pertanahan belum melaksanakan azas mutakhir. Penyelesaian sengketa pertanahan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah oleh para pihak, melalui peradilan umum dan melalui arbitrase dan alternatif. Penyelesaian sengketa tanah dalam kasus ini ditempuh melalui peradilan. Upaya pencegahan yang harus dilakukan oleh Kantor Pertanahan tiap-tiap Kantor Pertanahan harus menyediakan peta pendaftaran tanah, jangan menunggu anggaran dart Badan Pertanahan Nasional Pusat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif dengan tujuan untuk menarik asas-asas hukum mencari kebenaran ilmiah yang teoritis sehubungan dengan masalah yang dibahas. Berdasarkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa untuk mencegah supaya jangan terjadi sertipikat ganda atau tumpang tindih, tiap-tiap Kantor Pertanahan harus menyediakan peta pendaftaran tanah. Dimana guna peta pendaftaran tanah untuk menyampaikan bidang tanah dalam satu wilayah cakupan yang mana sertipikat tanahnya sudah terbit.

---

ABSTRAK
Double certificates are certificates which explain one same lot of land. In regard with the occurrence of double certificates or overlapping upon one lot of land, so then each of them must be terminated. The problems of writing this thesis is the causal factors of double certificates happening in Kabupaten Pontianak and efforts conducted upon them by Kantor Pertanahan (Land office) to prevent the occurrence of double certificates. The occurrence of double certificates may be caused by some reasons, namely unavailability of the land registration map, bad will of both the applicant and Land Office and also because the land office has not applied the sophisticated principle. Settlement of land dispute can be settled by the way of discussion by parties, through public court, by arbitration, and other alternatives. Settlement of land dispute, in this matter through public courts. Preventive effort which has to be performed by every land office is to supply the Land Registration Map, not to wait for budget from Badan Petanahan Pusat (central of National Land Body). The method of research used in writing this thesis is normative research method with the intention to quote certain legal principles finding theoretical scientifical truth related to the discussed matters. Based on the research method used in writing this thesis, can be concluded that to prevent the double certificates to occur or overlapping, each Land Office must provide the Land Registration Map. The use of Land Registration Map is to give Information that one lot of land certain area has been certified.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai bagaimana implementasi Sertifikasi HAM Perikanan guna melindungi hak-hak pekerja pada usaha perikanan di Indonesia. Adapun beberapa lokasi penelitian yang dipilih untuk mengkaji dan menganalisis sejauh mana Sertifikasi HAM Perikanan telah diimplementasikan yakni di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Medan, Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman Jakarta, Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Tegal, dan Pelabuhan Benoa Bali. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum tesis ini adalah normatif-empiris/normatif terapan (applied law research), yakni mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Sistem dan Sertifikasi HAM Perikanan belum diimplementasikan. Banyak hak-hak dasar pekerja/buruh maupun awak kapal perikanan/nelayan pada usaha perikanan yang belum dipenuhi. Berdasarkan kesimpulan, penulisan hukum tesis ini merekomendasikan beberapa hal terhadap para pemangku kepentingan maupun pihak-pihak terkait yakni segera dibentuknya tata kerja dari Tim HAM Perikanan, pemerintah perlu meratifikasi Konvensi ILO 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan, perlu adanya koordinasi lintas kementerian untuk mengimplementasikan Sistem dan Sertifikasi HAM Perikanan, serta perlu adanya kerja sama baik secara bilateral maupun regional antara Pemerintah RI dengan negara bersahabat lainnya guna memberantas isu slavery at sea mengingat isu ini merupakan isu lintas batas negara. ......This thesis focuses on how to implement Fisheries Human Rights Certification to protect workers’ rights in fisheries industries in Indonesia. The research locations selected to study and analyze the extent to which the Fisheries Human Rights Certification has been implemented are, among others, Belawan Oceanic Fishing Port (Medan), Nizam Zachman Fishing Port (Jakarta), Tegalsari Coastal Fishing Port (Tegal), and Benoa Port (Bali). Therefore, the research method used in thesis is normative-empirical/applied law research, which is to review the application or implementation of factually positive legal provisions on certain legal events occurring in the community in order to achieve predetermined goals. Based on the results of the study, it is concluded that the Fisheries Human Rights System and Certification have not been implemented. There are many basic rights of workers/laborers and crews of fishing boats/fishermen in fisheries sector which have not been fulfilled. Based on the conclusions, the thesis recommends a number of things to stakeholders and related parties such as immediate establishment of the Fisheries Human Rights Team’s work procedures, government’s ratification of ILO Convention 188 on Work in Fishing, the need for inter-ministerial coordination to implement the Fisheries Human Rights System and Certification and the need for bilateral and regional cooperation between Indonesian Government and other friendly States to eradicate the issue of slavery at sea considering that this is a cross-border issue.

Abstrak :
Dalam aktifitas perdagangan, baik berupa aktifitas ekspor/impor atau perdagangan domestik, kebutuhan akan proses sertifikasi merupakan suatu keharusan. Proses sertifikasi bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa produk yang diperdagangkan sesuai dengan kriteria atau standar yang telah ditentukan sebelumnya. Kriteria atau standar tersebut dapat berupa informasi mengenai kualitas, kuantitas, dimensi atau informasi lain yang menjelaskan mengenai kondisi produk bersangkutan.

Permasalahan timbul ketika suatu perusahaan yang melakukan proses sertifikasi, dituntut untuk melakukan proses sertifikasi secara lebih cepat. Umumnya hal ini disebabkan karena perusahaan konsumen memberikan tenggat waktu (date line) kepada perusahaan produsen dalam memenuhi pesanannya. Sementara dipihak lain, karena keberadaan kendala tertemu, perusahaan produsen hanya dapat memenuhi pesanan dari perusahaan konsumen menjelang batas waktu yang telah ditentukan.

Untuk mempercepat proses sertifikasi yang sekarang berlaku, tentunya diperlukan suatu analisa yang bersifat logis dan sistematis terhadap proses sertifikasi tersebut. Dengan melakukan analisa tersebut, akan dihasilkan suatu perbaikan pada proses sertifikasi sekarang. Sehingga, pada akhirnya akan dihasilkan suatu proses sertifikasi yang lebih baik.

Pengembangan proses sertifikasi yang lebih baik dapat dilakukan dengan melakukan analisa terhadap proses sertifikasi sekarang menggunakan metode sembilan pendekatan analisa operasi utama (the nine primary Operation analysis approaches) dan metode SMED (Single Minute Exchange of Dies).

Analisa ini hanya dimungkinkan jika keseluruhan data dan informasi seputar pross sertifikasi sekarang, telah terkumpul dan tersusun secara sistematis. Untuk melakukan pengumpulan dan penyusunan data dan informasi tentang proses sertifi kasi sekarang dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu (room) berupa diagram alir (flow chart) dan diagram proses (process chart).

Abstrak :
A professional teacher is a yearned - for personnel in terms of creating qualified human resource for the Indonesian development. The government accomplished the yearning by the program of teacher certification that is aimed at specifying teacher appropriateness to become a teaching agent , increasing the quality of education success and teachers status, promote teachers professionalism and properity. In order to get a certificate the teacher has to possess academic qualification at least of bachelor or fourth diploma degree and has competency to realize the national education goal. In order to get the certificate the teacher has to pass the certification test as shown by various documents in the set of portfolio. Many people are skeptical towards the certification accomplishment because of the practices of corruption activities for the purpose of obtaining a piece of magical certificate that should be used to get the increase of teacher quality and income. This article is to spotlight numerous difficulties and barriers faced by the teachers in fulfilling the demand of portfolio so that the teacher certificate could become an aspiration that would be accomplished or on the contrary it would be nothing other than a dream because of the impossibility to fulfill the certification demands.

Abstrak :
Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik. Dalam jabatan notaris terdapat kepercayaan publik yang sangat besar. Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya tidak menutup kemungkinan melakukan penyimpangan yang merupakan perbuatan pidana. Salah satu perbuatan pidana yang sangat sering dilakukan oleh seorang notaris adalah perbuatan pidana pemalsuan atas akta otentik sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 263 dan 264 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Terdapat tiga permasalahan dalam hal seorang notaris melakukan penyimpangan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana pemalsuan atas akta otentik. Pertama, bagaimana akibat hukumnya terhadap akta yang telah dibuat oleh notaris dalam hal akta tersebut terbukti palsu. Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dapat dimintakan terhadap notaris berkenaan dengan akta yang dibuatnya. Ketiga, bagaimana sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap notaris yang melakukan perbuatan pidana pemalsuan tersebut. Dalam hal terbukti akta otentik yang dibuat oleh notaris adalah palsu maka akibatnya akta tersebut tidak sah artinya akta tersebut tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna atau dengan kata lain akta tersebut kehilangan otentisitasnya. Di dalam undang-undang jabatan notaris tidak dicantumkan sanksi pidana. Meskipun demikian notaris tetap bertanggungjawab secara pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya selama ia menjalankan tugas jabatannya. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seorang notaris adalah sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena dalam jabatan notaris melekat kepercayaan publik yang besar maka bagi notaris yang melakukan perbuatan pidana seharusnya dijatuhi hukuman atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan diperberat sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini diharapkan akan memberikan rasa jera untuk tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian hari. Selain dari pada itu diharapkan notaris akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Abstrak :
Sertipikat merupakan tanda bukti hak atas pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendaftaran tanah, diantaranya yaitu melengkapi bukti-bukti baik tertulis maupun tidak tertulis. Surat keterangan riwayat tanah dan surat keterangan tanah tidak sengketa merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran tanah. Peran dari Pejabat Kepala Desa dalam mengeluarkan surat keterangan tanah tersebut, seringkali membutuhkan waktu yang lama dan tidak jarang menimbulkan sengketa di kemudian hari. Permasalahan yang seringkali ditemui yaitu sengketa kepemilikan tanah, dimana pihak yang satu selaku pemegang sertipikat terbukti, bahwa surat keterangan riwayat tanah dan surat keterangan tanah tidak sengketa adalah palsu. Permasalahan ini terjadi karena Pejabat Sementara Kepala Desa berperan dalam pemalsuan tersebut. Pihak lainnya yang telah melakukan jual beli dimana jual beli tersebut, tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap objek tanah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, mengkaji antara ketentuan hukum yang ada dengan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, sedangkan tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggambarkan dan menjelaskan lebih dalam mengenai keabsahan sertipikat yang dokumen-dokumen pendukungnya yang mempengaruhi pembatalan akta jual beli pihak lain. Hasil dari penelitian ini bahwa para pihak dalam melakukan pendaftaran tanah harus lebih teliti, sehingga pendaftaran tanah dapat memberikan kepastian hukum dengan diterbitkannya tanda bukti hak.

---

The certificate is a proof of the rights over the land registry conducted by holders of land rights In the land register there are several requirements that must be met, namely the complete evidence both written and unwritten. Certificate of land history and a non-dispute land certificate are not a requirement that must be fulfilled in land registration. The role of Official Village Chief in issuing the land certificate, often takes a long time and not seldom causes a dispute in the future. Among these problems are often encountered, namely land ownership disputes, where one party as the holder of the certificate is proven that the certificate of land history and a non-dispute land certificate are fake. This problems happen is because of the Acting Village Chief involved in the forgery. And other parties have done selling and buying where it did not a sale and purchase where it did not check the land object in advance. This study uses the juridical normative research, examines existing laws with problems that occur in the community, whereas the research typology used is descriptive analytical research, which is providing data as thoroughly as possible to reinforce the old theories by describing and explaining more about the validity of the certificate in supporting documents which affecting the cancellation of the deed of sale and purchase of another party. The results of this study that the parties in conducting of land registration should be more careful, so the land registration can provide legal certainty with the issuance of entitlement proof.

Abstrak :
[Sertifikasi guru adalah program penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Implementasi adalah kunci sukses sebuah program. Kegagalan dalam melaksanakan program berarti kegagalan dalam mencapai tujuan dari program tersebut.Fokus penelitian ini adalah untuk Menganalisis Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014 dengan menggunakan faktor-faktor interaktif yang digagas oleh Merille S. Grindle yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Keberperanan faktor-faktor tersebut sangat bermakna bagi implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis melalui metode kualitatif dengan model studi kasus. Subyek penelitiannya adalah pegawai Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur, Pegawai LPMP Provinsi Lampung, LPTK penyelenggara rayon 107 Universitas Lampung, pengawas sekolah, kepala sekolah, Unit Pelaksana Dinas Kecamatan Sekampung Udik, dan juga guru sekolah dasar negeri di Kecamatan Sekampung Udik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi guru sekolah dasar negeri di Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014 telah memenuhi sembilan indikator dari unsur implementasi kebijakan publik model Merille S Grindle walaupun belum sempurna. Variabel lingkungan implementasi (cntext of implementation) merupakan unsur yang paling lemah dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru. Peningkatan koordinasi merupakan solusi alternatif untuk permasalah pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru di Kecamatan Sekampung Udik. ......Teachers certification is an important program to improve the quality of national education. The implementation of the program is the key to success. Failure to implement the program means failure to achieve the goal.The focus of this research is to analyze the implementation of teachers certification policy at public elementary school in Sekampungudiksubdistrict, East Lampung regency in 2014 using interactive factors initiated by MerilleS. Grindle which are policy content and policy environment. The influences of those factors are very meaningful for policy implementation. This research using post positivis approach by qualitative method with case study model. Research object are employees of Education And Culture Department Lampung Province, Youth Education And Sport Department East Lampung Regency, LPMP East Lampung's Employees, LPTK Administrator Area 107 Lampung University, school superintendent, head master, service, UPDT Sekampung Udik Sub District, and elementary school?s teachers in Sekampung Udik Subdistrict. Data collection method in this research are interview and documentation study. Research result show that implementation of teacher certification policy in Sekampung Udik sub district, East Lampung regency in 2014 has been for qualified nine indicator from public policy's Implementation element Merille'S Grindle's model although it is not perfect yet. Environmental implementation variable (context of implementation) is the weaknest element in teacher?s policy implementation. Strengthen the coordination is an alternative solution for teachers certification policy?s problem in Sekampung Udik sub district. Teachers certification is an important program to improve the quality of national education. The implementation of the program is the key to success. Failure to implement the program means failure to achieve the goal.The focus of this research is to analyze the implementation of teachers certification policy at public elementary school in Sekampung udik subdistrict, East Lampung regency in 2014 using interactive factors initiated by MerilleS. Grindle which are policy content and policy environment. The influences of those factors are very meaningful for policy implementation. This research using post positivis approach by qualitative method with case study model. Research object are employees of Education And Culture Department Lampung Province, Youth Education And Sport Department East Lampung Regency, LPMP East Lampung’s Employees, LPTK Administrator Area 107 Lampung University, school superintendent, head master, service, UPDT Sekampung Udik Sub District, and elementary school’s teachers in Sekampung Udik Subdistrict. Data collection method in this research are interview and documentation study. Research result show that implementation of teacher certification policy in Sekampung Udik sub district, East Lampung regency in 2014 has been for qualified nine indicator from public policy’s Implementation element Merille S Grindle’smodel although it is not perfect yet. Environmental implementation variable (context of implementation) is the weaknest element in teacher’s policy implementation. Strengthen the coordination is an alternative solution for teachers certification policy’s problem in Sekampung Udik sub district. Teachers certification is an important program to improve the quality of national education. The implementation of the program is the key to success. Failure to implement the program means failure to achieve the goal.The focus of this research is to analyze the implementation of teachers certification policy at public elementary school in Sekampungudiksubdistrict, East Lampung regency in 2014 using interactive factors initiated by MerilleS. Grindle which are policy content and policy environment. The influences of those factors are very meaningful for policy implementation. This research using post positivis approach by qualitative method with case study model. Research object are employees of Education And Culture Department Lampung Province, Youth Education And Sport Department East Lampung Regency, LPMP East Lampung’s Employees, LPTK Administrator Area 107 Lampung University, school superintendent, head master, service, UPDT Sekampung Udik Sub District, and elementary school’s teachers in Sekampung Udik Subdistrict. Data collection method in this research are interview and documentation study. Research result show that implementation of teacher certification policy in Sekampung Udik sub district, East Lampung regency in 2014 has been for qualified nine indicator from public policy’s Implementation element Merille S Grindle’smodel although it is not perfect yet. Environmental implementation variable (context of implementation) is the weaknest element in teacher’s policy implementation. Strengthen the coordination is an alternative solution for teachers certification policy’s problem in Sekampung Udik sub district., Teachers certification is an important program to improve the quality of national education. The implementation of the program is the key to success. Failure to implement the program means failure to achieve the goal.The focus of this research is to analyze the implementation of teachers certification policy at public elementary school in Sekampungudiksubdistrict, East Lampung regency in 2014 using interactive factors initiated by MerilleS. Grindle which are policy content and policy environment. The influences of those factors are very meaningful for policy implementation This research using post positivis approach by qualitative method with case study model. Research object are employees of Education And Culture Department Lampung Province, Youth Education And Sport Department East Lampung Regency, LPMP East Lampung’s Employees, LPTK Administrator Area 107 Lampung University, school superintendent, head master, service, UPDT Sekampung Udik Sub District, and elementary school’s teachers in Sekampung Udik Subdistrict. Data collection method in this research are interview and documentation study. Research result show that implementation of teacher certification policy in Sekampung Udik sub district, East Lampung regency in 2014 has been for qualified nine indicator from public policy’s Implementation element Merille S Grindle’smodel although it is not perfect yet. Environmental implementation variable (context of implementation) is the weaknest element in teacher’s policy implementation. Strengthen the coordination is an alternative solution for teachers certification policy’s problem in Sekampung Udik sub district.]

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini memapaparkan mengenai kebijakan sertifikasi guru yang di terbitkan di Indonesia setelah dikeluarkannya UU Guru dan Dosen No 14 tahun 2005. Dalam menggali data, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menambahkan studi kasus di 2 dua sekolah SMA Negeri 2 Bogor dan SMA Bosowa Bina Insani Bogor untuk melihat implementasi kebijakan sertifikasi guru. Level analisis yang dibahas ada 3 tiga yaitu tingkat mikro pada proses perumusan UU guru dan dosen serta perumusan dan pengesahan kebijakan sertifikasi guru di level pemerintah, di level meso berusaha melihat bagaimana institusi pemerintah daerah dan sekolah menjalankan kebijakan sertifikasi guru. Serta pada level mikro dengan melihat dampak dan pengalaman yang diterima oleh guru terhadap kebijakan sertifikasi guru ini di dua sekolah yang menjadi studi kasus. Dengan memanfaatkan kerangka historical institutionalism berusaha menjelaskan bagaimana perumusan kebijakan UU guru dan dosen merupakan path dependence terhadap pilihan institusi Kemdikbud untuk melakukan perubahan terhadap sistem pendidikan, khususnya kepada profesionalitas guru. Kemudian keterkaitan aktor-aktor dalam menentukan sejarah yang dikenal dengan antecedent condition critical juncture yang kemudian berdampak pada bagaimana aturan-aturan pendukung tersebut ditegakkan dalam tingkat interaksi antara sekolah dan guru sebagai bentuk reproduction mechanism. Kata kunci:Sertifikasi guru, kebijakan, institusi, historical institutionalism, path dependence, critical juncture, reproduction mechanism

---

ABSTRACT
This thesis describes the teacher certification policy published in Indonesia after the issuance of the Law on Teachers and Lecturers No. 14 of 2005. In digging the data, this research uses qualitative method by adding case study in 2 two schools there are SMA Negeri 2 Bogor dan SMA Bosowa Bina Insani Bogor to see the implementation of teacher certification policy. Level of analysis discussed there are 3 three that is micro level in formulation process of teacher and lecturer law and formulation and validation of teacher certification policy at government level, at meso level try to see how local government institution and school run teacher certification policy. As well as at the micro level by looking at the impact and experience received by teachers on this teacher certification policy in the two schools that became the case study. By utilizing the framework of historical institutionalism trying to explain how the policy formulation of teachers and lecturers is the path dependence of Kemdikbud institution choice to make changes to the education system, especially to guu. Then the linkage of actors in determining the history known as antecedent condition critical juncture which then impact on how the supporting rules are enforced in the level of interaction between school and teacher as a form of reproduction mechanism. Keywords Teacher certification, policy, institution, historical institutionalism, path dependence, critical juncture, reproduction mechanism

Abstrak :
Dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memberikan batas waktu pelaksanaan bagi Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 sepuluh tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, dan merupakan hal penting yang harus terpenuhi sebagai wujud kepastian hukum. Dalam penelitian ini yang ingin dicapai adalah tentang profesionalisme Guru berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, upaya pemenuhan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik melalui asas umum pemerintahan yang baik dan institusi dalam menyelesaikan masalah peningkatan profesionalisme tersebut. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan dalam mencapai guru yang profesional tidak terwujud oleh karena adanya celah hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sehingga para guru terfokuskan untuk memenuhi target mengajar. Selain itu juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam implementasinya bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya dalam hal asas kepastian hukum dan kemanfaatan. Oleh karena itu, perlu dibentuk Institusi Pendidikan Nasional yang tujuannya adalah menciptakan guru-guru yang professional dan berintegritas, sehingga semua guru di Indonesia wajib mengikuti pendidikan di institusi tersebut, yang pada akhirnya adalah persamaan atas kualitas guru di Indonesia. ......Article 82 of Law Number 14 Year 2005 regarding Teachers and Lecturers provides a time limit for teachers who have not fulfilled academic qualifications and teachers certificate no later than 10 ten years since the enactment of this Law, and as a form of legal certainty it must be fulfilled. The goal of this research is to figure out teachers professionalism according to Indonesian regulation, the fulfillment of academic qualification and teachers certificate through the general principle of good governance, and of upgrading teachers professionalism problem solved by the institution. The results of the study shows that the implementation in achieving professional teachers is not achieved because of the legal loopholes in Article 35 paragraph 2 of Law Number 14 Year 2005 on Teachers and Lecturers, so that the teachers are focused to meet the teaching target. In addition, The implementation of this Law is in a contrary to the general principle of good governance, especially in terms of legal certainty and benefit. Therefore, it is necessary to establish a national education institution whose goal is to create professional teachers with integrity so that all teachers in Indonesia are required to attend the institution 39 s education, which in turn is the equality of the quality of teachers in Indonesia.Professionalism, Teacher, Legal Certainty.