Hasil Pencarian

Ditemukan 44 dokumen yang sesuai dengan query

Hening Hapsari Setyorini, author

Penundaan kewajiban pembayaran utang oleh kreditor di pengadilan niaga: Studi kasus No.03/PKPU/2005/PN.Niaga.JKT.PST

Penyelesaian utang piutang antara kreditor dan debitor dapat dilakukan melalui dua cara yaitu Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kedua cara ini pada hakekatnya berbeda baik dari segi proses, dasar pengajuan maupun akibat, namun keduanya saling terkait. PKPU berbeda dengan Kepailitan yang bertujuan mempergunakan seluruh harta kekayaan debitor pailit...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T18476

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Djoko Triwibowo, author

Perjanjian penanggungan utang (borgtocht): Studi kasus di PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. = Borgtocht agreement: Case study at PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.

Bank Umum dalam memberikan kredit wajib memegang teguh prinsip kehati-hatian antara lain adanya keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sebagaimana ketentuan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998. Dalam pelaksanaanya, bank umum sering mensyaratkan adanya agunan kredit berupa borgtoch dalam bentuk personal guarantee atau company guarantee sebagai...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19627

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Daniel Alfredo, author

Definisi utang berdasarkan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dan permasalahannya = The definition of debt under act No. 37 year 2004 regarding bankruptcy and postponement of debt payment and its problems

Hubungan bisnis dilakukan oleh pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya dalam dunia usaha dengan tujuan ekonomis, yaitu mendapatkan keuntungan. Dalam prakteknya perikatan yang dilakukan para pelaku bisnis tersebut terkadang menimbulkan masalah di saat perikatan yang disepakati oleh para pihak ternyata tidak dapat dilaksanakan, yang kemudian menimbulkan utang yang harus dipenuhi....

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19909

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Gita Pratiwi, author

Tanggung Jawab Notaris dan Notaris Pengganti terhadap Akta yang Dibatalkan Pengadilan (Studi Kasus Putusan MARI No. 277K/PDT/1995) / Gita Pratiwi

2007

T36877

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Putri Indah Lestari, author

Pembatalan hibah orangtua kepada anak kandung menurut hukum islam (analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 643 K/AG/2011) = The cancellation of parent s grant to biological children according to islamic law analysis of Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 643 K/AG/2011 / Putri Indah Lestari

ABSTRAK
Tesis ini membahas pembatalan hibah orangtua kepada anak kandung menurut hukum Islam dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 643 K/AG/2011. Pokok masalah yang akan dibahas adalah Bagaimanakah hibah yang tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun hibah menurut hukum Islam? dan Bagaimanakah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 643 K/AG/2011 menurut...

2016

T46703

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hikmah, author

Kedudukan ahli waris terhadap pembatalan hibah dengan objek harta waris (studi kasus putusan pengadilan negeri malili nomor: 08/pdt.g/2012/pn.mll) = The position of the heir to the cancellation of the grant with the object of inheritance (case studies of district court decision of malili nomor 08 pdt g 2012 pn mll) / Hikmah

ABSTRAK
Hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik, karena masih berlaku beberapa sitem hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris islam dan hukum waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Ke pluralistikan ini terbukti dari belum adanya pengaturan khusus yang bersifat nasional mengenai sistem hukum kewarisan di Indonesia, yang mengakibatkan masyarakat Indonesia menggunakan aturan...

2016

T46588

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yoanes Oetomo Putra, author

Pembatalan perjanjian hutang piutang yang didasarkan pada akta jual beli tanah palsu yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah sementara (analisa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 17/PDT.G/2012/PT.TK.) = Debt cancellation of the agreement are based on the deed of sale and purchase of land fake made by the land deed official temporary (analysis of the indonesian supreme court ruling Number 17/PDT/G/2012/PT.TK) / Yoanes Oetomo Putra

ABSTRAK
Profesi PPAT Sementara ada dalam rangka membantu masyarakat di Indonesia, dalam menjalankan tugasnya PPAT Sementara diberikan wewenangan oleh negara. PPAT Sementara dalam menjalankan jabatannya berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait. Namun dalam prakteknya banyak sekali penyelewengan yang dilakukan oleh PPAT Sementara....

2017

T46995

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Samuel Partogi Apriliano, author

Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Atas Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Secara Sepihak (Studi Kasus Dalam Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2020//Pn Jkt.Ut) = LEGAL PROTECTION FOR BOTH PARTIES PUBLIC FOR CANCELLATION OF SALE AND PURCHASE AGREEMENT BY ONE OF THE PARTIES (STUDY CASE:PUTUSAN:7/PDT/G/2020/PN/JKT.UT)

Pembatalan secara sepihak oleh penjual dalam perjanjian pengikatan jual beli apartemen xy berdampak bagi para pihak yaitu notaris dan pembeli tidak mendapatkan hak yang seharusunya didapatkan yaitu berupa unit apartemen xy, akibat tindakan tersebut perlu adanya penyelesaian. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengertian mengenai perlindungan hukum untuk para...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nadya Fitri Utami, author

Akibat hukum pembatalan akta perubahan Yayasan setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Pencabutan Karena Cacat Prosedur : studi penetapan Pengadilan Jakarta Timur Nomor 303/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Tim = Legal consequences of cancellation of deed of change of Foundation after the issuance of the Decree on Revocation due to Procedural Defects : East Jakarta Court determination study Number 303/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Tim

Notaris merupakan pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik. Tidak hanya membuat akta autentik, notaris juga diberi kewenangan untuk mendaftarkan akta yang dibuatnya kepada instansi pemerintahan yang telah ditunjuk. Namun, ada kalanya di dalam proses pembuatan akta maupun proses pendaftaran dari akta tersebut kepada instansi pemerintahan terjadi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nova Helida, author

Akibat hukum pembatalan perkawinan poligami yang disebabkan ketiadaan izin isteri pertama ditinjau dari undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: Analisis putusan pengadilan Agama nomr 822/Pdt.G /2004/PA.Dpk = Legal consequences of marriage cancellation due to lack of permits polygamy first wife in term of law number 1 of 1974 concerning marriage : Religious court decisions analysis number 822/Pdt.G /2004/PA.Dpk

Perkawinan poligami harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Salah satu syaratnya adalah harus adanya izin dari isteri pertama dan izin dari Pengadilan Agama. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka isteri pertama mempunyai hak untuk membatalkan perkawinan tersebut. Dari uraian tersebut timbul permasalahan diantaranya apakah Undang-undang Nomor 1 Tahun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28874

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian