Hasil Pencarian

Ditemukan 45 dokumen yang sesuai dengan query

Hening Hapsari Setyorini, author

Penundaan kewajiban pembayaran utang oleh kreditor di pengadilan niaga: Studi kasus No.03/PKPU/2005/PN.Niaga.JKT.PST

Penyelesaian utang piutang antara kreditor dan debitor dapat dilakukan melalui dua cara yaitu Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kedua cara ini pada hakekatnya berbeda baik dari segi proses, dasar pengajuan maupun akibat, namun keduanya saling terkait. PKPU berbeda dengan Kepailitan yang bertujuan mempergunakan seluruh harta kekayaan debitor pailit...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T18476

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Djoko Triwibowo, author

Perjanjian penanggungan utang (borgtocht): Studi kasus di PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. = Borgtocht agreement: Case study at PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.

Bank Umum dalam memberikan kredit wajib memegang teguh prinsip kehati-hatian antara lain adanya keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sebagaimana ketentuan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998. Dalam pelaksanaanya, bank umum sering mensyaratkan adanya agunan kredit berupa borgtoch dalam bentuk personal guarantee atau company guarantee sebagai...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19627

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Daniel Alfredo, author

Definisi utang berdasarkan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dan permasalahannya = The definition of debt under act No. 37 year 2004 regarding bankruptcy and postponement of debt payment and its problems

Hubungan bisnis dilakukan oleh pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya dalam dunia usaha dengan tujuan ekonomis, yaitu mendapatkan keuntungan. Dalam prakteknya perikatan yang dilakukan para pelaku bisnis tersebut terkadang menimbulkan masalah di saat perikatan yang disepakati oleh para pihak ternyata tidak dapat dilaksanakan, yang kemudian menimbulkan utang yang harus dipenuhi....

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19909

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Gita Pratiwi, author

Tanggung Jawab Notaris dan Notaris Pengganti terhadap Akta yang Dibatalkan Pengadilan (Studi Kasus Putusan MARI No. 277K/PDT/1995) / Gita Pratiwi

2007

T36877

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Aritonang, Nestia, author

Perlindungan hukum dan upaya hukum debitor setelah pembatalan putusan pailit atas harta pailit yang telah dieksekusi oleh kurator menurut undang-undang no 37 tahun 2004 = The legal protection and legal remedy for debtor after the annulment of bankruptcy verdict over the bankruptcy assets which have been executed by the curator according to law of republic of Indonesia number 37 year 2004

[Pada skripsi ini, penulis melakukan analisis mengenai perlindungan hukum dan upaya hukum debitor setelah pembatalan pernyataan pailit debitor atas harta pailit yang telah dieksekusi oleh Kurator. Hasil penulisan menyimpulkan bahwa setelah pembatalan putusan pailit, debitor tidak mendapatkan perlindungan hukum atas harta pailit yang telah dieksekusi oleh Kurator, kecuali terhadap harta...

2014

S54335

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Putri Indah Lestari, author

Pembatalan hibah orangtua kepada anak kandung menurut hukum islam (analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 643 K/AG/2011) = The cancellation of parent s grant to biological children according to islamic law analysis of Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 643 K/AG/2011 / Putri Indah Lestari

ABSTRAK
Tesis ini membahas pembatalan hibah orangtua kepada anak kandung menurut hukum Islam dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 643 K/AG/2011. Pokok masalah yang akan dibahas adalah Bagaimanakah hibah yang tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun hibah menurut hukum Islam? dan Bagaimanakah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 643 K/AG/2011 menurut...

2016

T46703

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hikmah, author

Kedudukan ahli waris terhadap pembatalan hibah dengan objek harta waris (studi kasus putusan pengadilan negeri malili nomor: 08/pdt.g/2012/pn.mll) = The position of the heir to the cancellation of the grant with the object of inheritance (case studies of district court decision of malili nomor 08 pdt g 2012 pn mll) / Hikmah

ABSTRAK
Hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik, karena masih berlaku beberapa sitem hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris islam dan hukum waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Ke pluralistikan ini terbukti dari belum adanya pengaturan khusus yang bersifat nasional mengenai sistem hukum kewarisan di Indonesia, yang mengakibatkan masyarakat Indonesia menggunakan aturan...

2016

T46588

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yoanes Oetomo Putra, author

Pembatalan perjanjian hutang piutang yang didasarkan pada akta jual beli tanah palsu yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah sementara (analisa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 17/PDT.G/2012/PT.TK.) = Debt cancellation of the agreement are based on the deed of sale and purchase of land fake made by the land deed official temporary (analysis of the indonesian supreme court ruling Number 17/PDT/G/2012/PT.TK) / Yoanes Oetomo Putra

ABSTRAK
Profesi PPAT Sementara ada dalam rangka membantu masyarakat di Indonesia, dalam menjalankan tugasnya PPAT Sementara diberikan wewenangan oleh negara. PPAT Sementara dalam menjalankan jabatannya berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait. Namun dalam prakteknya banyak sekali penyelewengan yang dilakukan oleh PPAT Sementara....

2017

T46995

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nova Helida, author

Akibat hukum pembatalan perkawinan poligami yang disebabkan ketiadaan izin isteri pertama ditinjau dari undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: Analisis putusan pengadilan Agama nomr 822/Pdt.G /2004/PA.Dpk = Legal consequences of marriage cancellation due to lack of permits polygamy first wife in term of law number 1 of 1974 concerning marriage : Religious court decisions analysis number 822/Pdt.G /2004/PA.Dpk

Perkawinan poligami harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Salah satu syaratnya adalah harus adanya izin dari isteri pertama dan izin dari Pengadilan Agama. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka isteri pertama mempunyai hak untuk membatalkan perkawinan tersebut. Dari uraian tersebut timbul permasalahan diantaranya apakah Undang-undang Nomor 1 Tahun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28874

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Agam Gumelar, author

Pembatalan sertipikat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dilaksanakan karena perdamaian (Analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 89 PK/TUN/2008) = Certificate cancellation based on fully legal power court decision which is not implemented because of mediation (Analysis of supreme court's decision of Republic of Indonesia No. 89 PK/TUN/2008)

Putusan No. 89 PK/TUN/2008 yang berkekuatan hukum tetap telah memenangkan Susuna Dewi dan menyatakan batal Sertipikat HPL No. 1/Kuningan Barat, Sertipikat HGB No. B.119/Kuningan Barat, dan Sertipikat HGB No. 198/Kuningan Barat serta Surat Keputusan Pemberian Hak yang bersangkutan. Namun, pembatalannya tidak dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena adanya perdamaian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian