Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas secara khusus mengenaihibah berdasarkan teori dan KUHPerdata yang kemudian diterapakan dalam studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1818 K/Pdt/2008 mengenai Pembatalan Akta Hibah oleh Ahli Waris dari Pemberi Hibah. Hal ini bertujuan agar hibah dapat dilakukan dengan tata cara yang tepat, sehingga tidak merugikanahli waris sebagai akibat pemberian hibah dikemudian hari. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normative dan bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa kepada ahli waris sebaiknya diberitahukan terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya hibah, serta pelaksanaan hibah memperhatikan Legitieme Portie setiap ahli waris. Sehingga dengan terlanggarnya Legitieme Portie setiap ahli waris akibat pemberian hibah, maka ahli waris dapat mengajukan permohonan pembatalan hibah tersebut kepada pengadilan.

---

This thesis discusses the particulars of the grant either based on the theory or by the Civil Code system, which is then applied in the case study of the decision of the Supreme Court Decision No. 1818 K/Pdt/2008 regarding Cancellation Deed of Grant by Heirs Grant Giver. It is intended that the grant can be done in the right manner, so as not to harm the heirs as a result of the grant in the future. This research is the normative juridical approach is descriptive and analytical.

Results of the study suggested that the heirs should be informed in advance before implementation of the grant, as well as the implementation of the grant notice Legitieme portie any heirs. So with any violation of the provisions of Legitieme portie grant, the heirs may apply for cancellation of the grant to the court."

"Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha penerbangan terhadap penumpang dalam hal terjadinya pembatalan penerbangan secara sepihak. Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah pelanggaran hukum apa yang terjadi dalam pembatalan penerbangan secara sepihak oleh pelaku usaha, bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari pelaku usaha tersebut terhadap konsumen, serta apakah putusan No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST berkaitan dengan tanggung jawab PT Lion air terhadap Mauliate yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dimana penulis menganalisis menggunakan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis. Analisis dilakukan dengan dasar hukum Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan peraturan Menteri Perhubungan yang terkait dengan tanggung jawab terhadap pembatalan penerbangan.

---

This study discusses the implementation of the responsibilities of business operators flying to passengers in case of flight cancellations unilaterally. In this study, the problem is lawlessness that happened in the flight cancellation unilaterally by businesses, how to shape the accountability of businesses to consumers, as well as whether the verdict No. 441 / PDT.G / 2013 / PN.JKT.PST relating to the responsibility of PT Lion Air to Mauliate as the case studies in this study are in accordance with the provisions of applicable regulations.To answer these problems used normative juridical research method in which the authors analyzed using secondary data or in the form of written legal norms. The analysis was performed with the legal basis of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 1 Year 2009 on Aviation, and Minister of Transportation regulations relating to responsibility for flight cancellations."

"Pemberian hibah oleh orang tua kepada anak diberikan atas dasar kasih sayang demi kesejahteraan anak. Permasalahan muncul ketika orang tua sebagai pemberi hibah menarik kembali atau melakukan pembatalan terhadap hibah yang telah diberikan. Seperti hal yang terjadi pada gugatan perkara nomor Putusan Pengadilan Agama Jambi No. 602/pdt.g/2020/PA.Jmb. Penggugat menggugat anak-anak kandungnya untuk melakukan pembatalan akta hibah yang telah diberikan dan telah terjadi peralihan sertipikat atas nama penerima hibah akibat timbulnya akta hibah tersebut. Pokok Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum terhadap pembatalan akta hibah yang telah terjadi peralihan hak ke penerima hibah dan proses pemulihan setelah adanya putusan pembatalan di Pengadilan Agama Jambi terhadap salah satu objek hibah tanah yang telah terjadi peralihan sertipikat. Dalam menjawab pertanyaaan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan alat studi pengumpulan studi yaitu studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara terhadap pihak-pihak berwenang.  Hasil dari analisis tersebut adalah pembatalan akta hibah dapat dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam sehingga akta hibah beserta turunan-turunan sertipikatnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak. Mengenai proses pemulihan terhadap objek hibah tanah yang sudah terjadi peralihan berada dalam wewenang Badan Pertanahan Nasional adalah Pemohon mengajukan permohonan pembatalan yang didasarkan telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan melengkapi dokumen-dokumen persyaratan lainnya yang kemudian akan diteliti oleh Kantor Pertanahan Kota Jambi dengan membentuk tim untuk menangani penyelesaian kasus. Selanjutnya jika disetujui maka Kantor Pertanahan akan menerbitkan putusan mengenai pembatalan sertipikat. Pembatalan sertipikat tersebut haruslah dicatat dalam buku tanah.

---

Grant by parent to children granted on basis of affection for the welfare of the children. Problem arises when the parent as the grantor grant, withdraws or cancels the grant that has been given. As what happened in the case lawsuit No. Jambi Religious Court Decision No. 602/pdt.g/2020/PA.Jmb, As what happened in the case lawsuit No. Jambi Religious Court Decision No. 602/pdt.g/2020/PA.Jmb, the Plaintiff is suing his biological children to cancel or withdraw the grant deed that has been granted where there has been a transfer of rights on behalf of the grantee to the object of the land grant. The issues raised in this study are the legal consequences of the withdrawal of the grant deed of transfer of rights that have occurred to the grantee and the recovery process after the decision of the cancellation in Jambi Religious Court against one of the objects land grant that a shift of the certificate. To answer these questions, a normative juridical legal research method is used, with study collection tools, namely document studies or library materials and interviews with the authorities. The result of the analysis is that the withdrawal or cancellation of grants can be carried out by parents to their children as regulated in Article 212 Compilation of Islamic Law and the process of restoring land grant objects that have been transferred is the authority of the National Land Agency because it is related to administration land. Regarding the process of recovering the object of the land grant which has been transferred to the authority of the National Land Agency, the Petitioner submits an application for cancellation based on a court decision that has permanent legal force by completing other required documents which will then be examined by the Jambi City Land Office with forming a team to handle case resolution. Furthermore, if approved, the Land Office will issue a decision regarding the cancellation of the certificate. The cancellation of the certificate must be recorded in the land book."

"Hibah adalah sebuah perjanjian yaitu pemberian yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak yang lain pada saat pemberi hibah masih hidup. Perjanjian hibah tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi syarat syarat pembatalan hibah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa putusan pembatalan hibah di pengadilan Negeri Manado No: 06/Pdt.G/2018/Pn.Mnd telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan akta hibah di dalam putusan No 06/Pdt.G/2018/Pn.Mnd. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat preskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa hibah dibatalkan oleh majelis hakim karena hibah terjadi saat pemberi hibah sudah meninggal dan akibat hukum yang terjadi adalah harta yang menjadi objek sengketa kembali kepada ahli waris pemberi hibah serta semua perjanjian dan kuasa yang dibuat dengan mengguanakan akta hibah dianggap batal dan tidak sah. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah diharapkan dapat membantu dan memberi saran serta masukan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

---

A grant is an agreement, which is a gift made by one party to another while the donor of the grant is still alive. A grant cannot be canceled unless it meets the conditions for the cancellation of the grant. This study aims to find out that the decision to cancel the grant at the Manado District Court No: 06/Pdt.G/2018/Pn.Mnd is in accordance with the applicable legal regulations and to find out the legal consequences of the cancellation of the grant in case No 06/Pdt.G/2018/Pn.Mnd. This research was conducted with a prescriptive normative juridical research method, the data collection technique used was document study. From this research, it was found that the grant was canceled by the panel of judges because the grant occurred when the grant donor had died and the legal consequence was that the property which became the object of the dispute returned to the beneficiary of the grant as well as all agreements and power of attorney made using the grant deed were considered null and invalid. The purpose of writing this law paper is hopefully to be able to help and provide advice and input of knowledge for parties related to the problem under study. "