Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan prinsip keterbukaan memungkinkan tersedianya bahan pertimbangan yang cukup bagi para pemodal, sehingga mereka dapat mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan saham secara rasional. Dalam UU Pasar Modal, prinsip keterbukaan diatur sebagai pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik dan pihak lain yang tunduk pada UU Pasar Modal untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga efek tersebut dalam waktu yang tepat.Penerapan prinsip keterbukaan perlu dilakukan untuk mempertahankan potensi pasar modal yang menjadi salah satu sumber pembiayaan kegiatan pembangunan dan menjadi alternatif investasi. Dalam UU Pasar Modal, pengaturan penerapan prinsip keterbukaan dimulai dari pengaturan keharusan dipenuhinya syarat-syarat tertentu dalam melakukan penawaran umum dan selalu mengumumkan adanya informasi material kepada pemodal. Ketentuan yang sama juga perlu diberlakukan kepada perusahaan yang telah memenuhi persyaratan sebagai perusahaan publik dengan maksud untuk melindungi kepentingan pemegang sahamnya.Dalam penegakan prinsip keterbukaan, UU Pasar Modal memungkinkan Bapepam untuk menggunakan baik sarana hukum administrasi atau sarana hukum pidana. Dalam penggunaan sarana hukum administrasi, Bapepam diberi kewenangan membuat peraturan-peraturan. Dalam penggunaan sarana hukum pidana, UU Pasar Modal telah memuat rumusan larangan-larangan yang dikenal sebagai rumusan tindak pidana Penipuan, Manipulasi Pasar, dan Perdagangan Orang Dalam.UU Pasar Modal memberikan kewenangan kepada Bapepam untuk melakukan pemeriksaan hingga akhirnya dapat menjatuhkan sanksi administrasi terhadap adanya pelanggaran administrasi prinsip keterbukaan, tetapi Bapepam hanya dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap adanya tindak pidana pelanggaran prinsip keterbukaan. Untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana, Bapepam harus menyerahkan berkas penyelidikan dan penyidikannya kepada jaksa penuntut umum dan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pelanggaran prinsip keterbukaan melalui proses peradilan pidana. Adanya dua sarana hukum tersebut yang dapat digunakan menimbulkan adanya ambivalensi dalam penegakan prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pasar modal di Indonesia. Atas ambivalensi ini, Bapepam memiliki diskresi untuk memilih salah satu dari kedua sarana hukum tersebut. Dalam kenyataannya, Bapepam lebih cenderung menggunakan sarana hukum administrasi dan mengesampingkan penggunaan sarana hukum pidana dalam menegakkan prinsip keterbukaan di pasar modal Indonesia. Penggunaan sarana hukum administrasi saja tidak menghilangkan sifat melawan hukum tindak pidana pelanggaran prinsip keterbukaan dan tidak menutup kemungkinan digunakannya sarana hukum pidana atas tindak pidana pelanggaran prinsip keterbukaan yang dimaksud."

"Perkembangan perubahan struktural ekonomi, terutama setelah adanya krisis ekonomi, seiain berdarnpak pada perubahan perilaku harga dan output juga secara tidak langsung dibarengi oleh adanya penlaku yang volatile pada dua indikator sasaran akhir kebijakan moneter ini. Volatilitas output dan inflasi merupakan salah satu permasalahan penting dalarn ekonomi dan perumusan kebijakan moneter. Sementara dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dari permasalahan yang timbul sebagai akibat adanya krisis ekonomi 1997 dengan paradigma penerapan kebijakan moneter yang baru yaitu inflation targeting maka akan membawa semaltin kompleksitas penerapan kebijakan moneter. Di sisi lain, selain dengan mendasarkan pada beberapa kajian teoritis dan studi empiris penelitian sebelumnya, bahwa apapun alternative kerangka ketja kebijakan yang akan dipilih, kebijakan moneter harus tetap mengacu pada kaidah keoptimalan terkait dengan prinsip kemanfaatan dan kerugian.Penelitian ini bertujuan menganalisa isu-isu lanjutan dari hasil penelitian sebelumnya, terkait penempan kebijakan moneter di Indonesia, baik dari tatanan kerangka strategis, kerangka operasional, dan respon kebijakan moneter. Secara khusus, penelitian ini ingin menjawab isu lanjutan dari hasil penelitian sebelumnya. Pertama, Meneliti Pengaruh Kebijakan Moneter terhadap harga dan output. Kedua, Penentuan Respon Kebijakan Moneter dalam Stabilisasi Harga dan Output dengan mempertimbangkan keberadaan pcrubahan struktural ekonomi dan unsur ketidakpastian.Strategi permodelan diarahkan pada pengembangan model makro struktural jangka panjang Structural Cointegroting VAR. Sementara itu, kaidah keoptimalan dirumuskan dengan merepresentasikan baik respon kebijakan jangka panjang maupun jangka pendek dengan mekanisme pengkoreksian kesalahan (error correction model). Selain itu, dengan memperhitungkan pengaruh shock spesifik dalam permodelan tersebut, respon kebijakan yang dihasilkan pada dasarnya mencerminkan respon kebijakan yang optimal, "state-contingent rule?, sebagaimana pemikiran yang disampaikan oleh J.M Keynes tujuh dasawarsa yang lalu.Hasil studi menunjukkan bahwa state contingent rule dapat digunakan sebagai sebuah policy rule untuk kasus perekonomian di Indonesia. Pengaruh kebijakan moneter memiliki pengaruh yang sesuai terhadap tujuan akhir kebijakan. Dari hasil studi diperoleh beberapa temuan terkait dengan pembuktian hipotesa, yaitu mengenai; (i) pengaruh kebijakan moneter dengan sasaran operasional uang beredar dan suku bunga memiliki pengaruh yang sesuai terhadap perubahan harga dan output, (ii) signifikansinya variabel dummy krisis dalam kebijakan moneter dan pembentukan respons kebijakan moneter, (iii)reIative lebih superiomya suku bunga sebagai sasaran operasional dibandingkan uang primer.Perubahan strukural ekonomi dan unsur ketidakpastian dalam disain perumusan Policy rule bahwa State-Contingent rule untuk sasaran operasional suku bunga dan uang primer dengan mengadopsi perubahan struktural dan unsur ketidakpastian bahwa volatilitas shock dari perilaku keduanya sangat tinggi dan cenderung persisten. Sedangkan volatilitas shock dari perilaku respon kebijakan, dengan menggunakan sasaran operasional suku bunga relative lebih stabil."

"Berhasil atau tidaknya pencegahan terhadap praktek perdagangan orang dalam pada perdagangan efek di Pasar Modal sangat berpengaruh terhadap kredibilitas Pasar Modal antara lain terhadap tingkat kepercayaan para investor untuk menginvestasikan dananya melalui Pasar Modal. Oleh karena itu, pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang diikuti dengan sanksi yang tegas sangat diperlukan agar praktek perdagangan orang dalam dapat dicegah atau setidaknya diminimalkan.Untuk kepentingan itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) telah memuat ketentuan-ketentuan berupa larangan dan pencegahan praktek perdagangan orang dalam seperti termuat pada Pasal-pasal 95, 96 dan 97. Agar semua ketentuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya Bapepam sebagai regulator Pasar Modal diberi kewenangan yang cukup luas baik untuk pembinaan dan pengawasan maupun membuat peraturan-peraturan beserta sanksi-sanksinya. Kewenangan itu antara lain untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan serta memberikan sanksi administratif (Pasal 100, 101 dan 102 UU Pasar Modal).Ketentuan-ketentuan tersebut dilengkapi dengan PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal dan PP No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal. Sesuai dengan kewenangannya,Bapepam telah menerbitkan beberapa peraturan pelaksanaan antara lain; Peraturan Bapepam Nomor X.K.1 Tahun 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Peraturan Bapepam Nomor : XIV. B.1. Tahun 1999 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Adminstratif Berupa Denda.Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan yaitu dengan cara menganalisa peraturan perundangundangan dan buku-buku yang didukung oleh data primer, sekunder serta observasi dan wawancara yang hasilnya sebagaimana dituliskan pada tesis ini dengan kesimpulan yang diperoleh seperti terurai pada bab penutup."

"Pasar Modal sangat berperan bagi pembangunan ekonomi yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan akan cara berinvestasi yang efektif maka bentuk Efek yang semula berbentuk fisik saham berubah tanpa saham. Dengan adanya perubahan bentuk tersebut menyebabkan fungsi utama dari kustodian sebagai lembaga penunjang pasar modal berubah.Dalam penelitian ini akan dianalisa dan dibahas eksistensi dari Bank Kustodian selaku lembaga penunjang pasar modal pasca pemberlakuan kebijakan Scripless Trading dan apakah konsep penitipan kolektif pasca Scripless Trading dapat mengoptimalkan sistem perdagangan efek, baik efek yang dibeli di primary market atau secondary market serta apakah dengan sistem Scripless Trading para pemegang portfolio sudah terlindungi hak-haknya. Analisa kasus dilakukan di Citibank NA Kustodian dengan menganalisa keuntungan dan kerugian dari penerapan sistem scripless trading bagi nasabah / investor Citibank NA dan bagi bank kustodian itu sendiri.Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan bersifat yuridis normatif dengan cara mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini, basil penelitian dituangkan dalam simpulan berbentuk evaluatif analitis dengan harapan dapat menjadi suatu rekomendasi untuk meningkatkan efektifitas dan kinerja Bank Kustodian selaku lembaga penunjang pasar modal di Indonesia.Berdasarkan penelitian yang dilakukan ternyata Bank Kustodian tetap eksis selaku lembaga penunjang pasar modal pasca pemberlakuan kebijakan Scriptless Trading meskipun peranannya tidaklah sebesar saat masih berlaku sistem perdagangan dengan warkat. Pemberlakuan Scriptless Trading di Pasar Modal Indonesia meningkatkan optimalisasi pedagangan saham, semua pelaku pasar modal, terlebih bagi perusahaan Efek dan investor akan diuntungkan dengan penerapan sistem perdagangan tanpa warkat. Bagi nasabah pemegang portfolio dengan diberlakukannya scriptless trading hak-haknya lebih terlindungi. Dengan perubahan sistem ini penulis membuat kesimpulan penerapan scriptless trading di Pasar Modal Indonesia membawa peningkatan kinerja Pasar Modal dan minat investor untuk berinventasi di Bursa Efek."

"Pasar modal Indonesia memegang peranan yang penting sebagai sumber pembiayaan bagi dunia usaha mengingat peran yang amat vital ini, maka hasil dari kegiatan Pasar Modal ini di harapkan semaksimal mungkin untuk tercapainya tujuan tersebut di upayakanlah suatu sistem perdagangan efek yang likuid, efisien, efektif dan ekonomis. Sistem perdagangan efek tanpa warkat yang di terapkan secara penuh dalam Pasar Modal Indonesia ada Pertengahan tahun 2002 ini seakan telah menjawab kebutuhan itu. Sistem ini tidak mengutamakan transaksi efek secara fisik tetapi lewat pemindah bukuan rekening saja. Akan tetapi di dalam penerapannya tentu membawa implikasi yang tidak dapat dielakkan terhadap peran lembaga-lembaga penunjang yang ada di Pasar Modal salah satunya adalah terhadap peran Biro Administrasi Efek (BAE) seperti : Bank Data (Dokumen-Dokumen) yang di miliki oleh BAE dan mengenai dokumen saham yang telah dikonversi ke dalam bentuk tanpa warkat (elektronik)."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah efektivitas dari dewan komisaris, kepemilikan keluarga, kepemilikan asing, dan masa jabatan direktur utama berpengaruh terhadap probabilita terjadinya pelanggaran peraturan pasar modal di Indonesia. Efektivitas dewan komisaris diukur berdasarkan skor yang dikembangkan oleh Hermawan (2009). Skor ditetapkan berdasarkan karakteristik independensi, aktivitas, ukuran, dan kompetensi dewan komisaris.Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model regresi logistik dengan menggunakan data perusahaan yang melakukan pelanggaran peraturan pasar modal, yang diperoleh dari Bapepam-LK untuk periode 2008-2012, dengan jumlah sampel sebesar 30 perusahaan.Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa efektivitas dewan komisaris, proporsi kepemilikan keluarga, proporsi kepemilikan asing, dan masa jabatan direktur utama dapat menurunkan probabilita terjadinya pelanggaran peraturan pasar modal. Dalam penelitian ini juga memberikan bukti empiris jika karakteristik dewan komisaris yang paling utama dalam menentukan efektivitas dewan komisaris adalah aktivitas dewan komisaris dan kompetensi anggota dewan komisaris, karena kedua karakteristik tersebut dapat menurunkan probabilita terjadinya pelanggaran peraturan pasar modal.

---

The research aimed to analyze whether effectiveness of the board of commissioner, family ownership, foreign ownership, and CEO tenor has influence on the probability of occurrence of violations in the Indonesian capital market regulations. Effectiveness of the board of commissioner is measured based on scores developed by Hermawan (2009). Assigned score based on characteristics of independence, activity, size, and compentence of the board of commissioners.Hypothesis testing is carried out by using a logistic regression model using data companies who violate the regulation of capital market, which is obtained from Bapepam-LK for the period 2008-2012, with a sample size of 30 companies. The result of this research provide empirical evidence that the effectiveness of the board of commissioners, the proportion of family ownership, the proportion of foreign ownership, and CEO tenure can decrease the probability of the occurrence of violations of capital market regulation.This research also provide empirial evidence that the two main chararacteristics of board of commissioners which can improve the effectiveness of the board of commissioners are board of commissioner activity and member of board of commissioners competency. These characteristics can decrease the probability of the occurrence of violations of capital market regulation."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang pengembalian agunan di dalam Lembaga Kliring danPenjaminan yang dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi pada PerusahaanSekuritas PT. X yang berstatus anggota kliring di Kliring Penjaminan EfekIndonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentahapan pengembalianagunan serta perlindungan hukum terhadap agunan anggota kliring yang diberikanoleh Kliring Penjaminan Efek Indonesia dalam hal Perusahaan Efek yangbersangkutan tidak terlacak dikarenakan telah bubar terlebih dahulu. Tesis initermasuk ranah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber databerupa data sekunder. Hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat 6 (enam) tahapanpengembalian agunan yang dilakukan oleh Kliring Penjaminan Efek Indonesia,dimana salah satu tahapannya merupakan tahapan penyelesaian jika terdapatPerusahaan Efek yang tidak terlacak seperti dalam kasus PT. X. Perlindunganhukum terhadap agunan anggota kliring dalam hal Perusahaan Efek tidak terlacakdiberikan secara preventif yang dituangkan secara konkrit dalam PerjanjianPemberian Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa TanpaWarkat. Tesis ini menyarankan kepada Kliring Penjaminan Efek Indonesia untukmembuat aturan khusus perihal pengembalian agunan dengan berdasar kepadaUndang-Undang yang sebelumnya dan diharapkan lebih menekankan kepadapenyelesaian pengembalian agunan apabila subyek hukumnya tidak terlacak.

---

ABSTRACTThe thesis emphasises the repayment of collateral in Clearing and GuaranteeInstitution that appends with issues occuring on PT. X Securities Company whosehold the status as a member of Indonesian Clearing and Guarantee Corporation.The research was intended to analyze the repayment of collateral and legalprotection against collateral for clearing member, given by Indonesian Clearingand Guarantee Corporation in terms of the Security Company become untracked asa result of early closes. The thesis is comprises at normative jurisdiction field forusing secondary data as a source. The research shows that there are 6 (six) steps ofrepayment of collateral done by Indonesian Clearing and Guarantee Corporation,whereas one of the step is the step of resolution if the Security Company untrackedas in the case of PT. X. Legal protection against collateral clearing member whenSecurity Company in terms of untracked given in preventive that poured in concretein the Agreement Granting Services of Clearing and Guarantee Settlement ofExchange Transactions Without Clearance. The thesis suggest to IndonesianClearing and Guarantee Corporation to make particular policy about repayment ofcollateral that refers to the previous laws and is expected to put more emphasisupon the completion about repayment of collateral when the subject of the law isuntracked."

"Perkembangan pasar obligasi korporasi di Indonesia sekarang ini cukup pesat, dibuktikan dengan pertumbuhan jumlah penerbitan obligasi di Indonesia tiap tahunnya. Sehubungan dengan hal tersebut, harus diperhatikan mengenai perlindungan atas hak dari investor dalam obligasi korporasi terutama atas pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum oleh investor terhadap emiten penerbit dimana terdapat putusan yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan harus melalui waliamanat. Investor sebagai pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan penerbit memiliki kedudukan sebagai pihak yang berhak dalam mengajukan gugatan. Hal ini akan diteliti dalam penelitian ini untuk mencari Legal Standing investor dalam mengajukan gugatan terhadap penerbit obligasi.

---

The development of bonds market in Indonesia is now quite rapid, evidenced by growth of number of bonds inssuance. In this regard, it must be considered regarding the protection of the rights of investors in corporate bonds, especially for filing lawsuits against investors by issuers in which there is a verdict stating that the claim must be through a trustee. The investor as the party who is harmed by an act against the issuer has the position as the party entitled to file a claim. This will be examined in this study to find a Legal Standing investor in filing a lawsuit against the bond issuer."

"Hari ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang akan mengimplementasikan perdagangan karbon guna mengatasi perubahan iklim. Perdagangan karbon ini sendiri masih menjadi hal yang sangat baru di Indonesia dimana Indonesia baru memiliki dua regulasi yang mengatur terkait pengimplementasian perdagangan karbon yakni Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2022. Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon menyatakan bahwa perdagangan karbon ini nantinya akan dapat dilakukan di bursa efek atau penyelenggara perdagangan yang telah memperoleh izin usaha dari otoritas yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan. Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi lebih lanjut terkait bagaimana perdagangan karbon akan dilaksanakan serta implementasinya, dengan mengacu pada penerapan perdagangan karbon di Cina. Hingga saat ini, Cina merupakan salah satu negara yang sukses menerapkan perdagangan karbonnya. Oleh karena itu, penulis menganggap Cina pantas untuk dijadikan acuan dalam hal implementasi perdagangan karbon. Melalui penelitian penulis telah mencapai kesimpulan bahwa terdapat beberapa isu yang harus diperjelas lebih lanjut dalam hal penerapan perdagangan karbon. Pertama, terkait karakteristik dari unit karbon itu sendiri. Kedua, terkait tempat akan dilaksanakannya perdagangan karbon.......Today, Indonesia is one of the countries that will implement carbon trading in order to overcome climate change. Carbon trading itself is still a very new thing in Indonesia where Indonesia has only two regulations governing the implementation of carbon trading, namely Presidential Regulation Number 98 of 2021 and Ministerial Regulation Number 21 of 2022. Ministerial Regulation Number 21 of 2022 concerning Procedures for Implementing Values The Carbon Economy states that carbon trading will later be carried out on stock exchanges or trading operators that have obtained business licenses from the authorities that administer the regulatory and supervisory system. Thus, this paper aims to further elaborate on how carbon trading will be carried out and its implementation, with reference to the implementation of carbon trading in China. Until now, China is one of the countries that has successfully implemented carbon trading. Therefore, the authors consider China appropriate to be used as a reference in terms of implementing carbon trading. Through research the authors have reached the conclusion that there are several issues that must be further clarified in terms of implementing carbon trading. First, regarding the characteristics of the carbon unit itself. Second, related to where carbon trading will be carried out."