Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembentukan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (Pemdasus IKN) sebagai lokasi ibu kota negara baru Indonesia telah menimbulkan berbagai kontroversi, terutama mengenai kedudukannya sebagai pemerintah daerah khusus yang diselenggarakan oleh Lembaga Otorita Ibu Kota Kusantara (Otorita IKN), serta perbedaan proses pemilihan Kepala Pemerintahnya. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis data sekunder untuk menentukan konstitusionalitas peraturan yang berkaitan dengan kedudukan dan proses pemilihan kepala pemerintah di wilayah IKN dari sudut pandang konstitusionalisme dan demokrasi. Penelitian juga akan membandingkan kodisi pemerintahan pada sembilan ibu kota negara di dunia, serta daerah yang berstatus khusus dan istimewa di Indonesia. Pemdasus IKN berstatus sebagai pemerintahan daerah yang terpisah dari pemerintahan daerah lainnya, namun berkedudukan setingkat provinsi. Beberapa negara lain, seperti Amerika, Australia, Kanada, dan Ceko, juga menerapkan status seperti ini pada wilayah ibu kota negaranya. Penerapan status khusus tersendiri wilayah ibu kota negara pada negara federal bertujuan untuk memberikan keluluasaan pemerintahan federal untuk mengintervensi pengelolaan ibu kota negara dan memastikan bahwa Pemerintah Federal tetap netral dalam pengambilan kebijakan nasional. Berbeda dengan negara kesatuan, di mana negara hanya memiliki satu kedaulatan dan satu pembentuk Undang-Undang. Pemerintah daerah tetap tunduk pada undang-undang negara. Kekhususan Pemdasus IKN yang dijalankan oleh Otorita IKN, serta mekanisme pemilihan Kepala Otorita IKN selaku Kepala Pemerintah Daerah melalui mekanisme penunjukan dan pengangkatan yang ditetapkan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR dinilai bertentangan dengan konstitusi. Hal ini disebabkan proses dimaksud tidak dapat mencerminkan sistem demokratisasi di tingkat daerah yang telah menjadi kehendak reformasi, sebagaimana telah dituangkan dalam UUD NRI 1945. Selain itu, peraturan perundang-undangan terkait juga belum dapat menjamin akuntabilitas dalam pelaksanaan setiap prosesnya. Dari Sembilan negara yang menjadi objek penelitian, seluruh kepala pemerintah pada ibu kota negara dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum atau dipilih oleh Dewan (Council) sebagai perwakilan rakyat. Pada pemerintahan daerah berstatus khusus dan istimewa lainnya juga tetap mengindahkan prosedur keterlibatan publik melalui lembaga perwakilan di tingkat daerah. ......The establishment of the Government of the Special Territory of the Capital of Nusantara (Special Regional Government of IKN) as the location of the new capital of Indonesia has raised controversy, especially as regards its position as the special regional government held by the Nusantara Capital Authority Institution (IKN Authority), as well as the differences in the process for selecting government heads. The research was conducted using a normative jurisprudence method that focuses on the analysis of secondary data to determine the constitutionality of regulations relating to the position and process of election of the head of government in the Capital of Nusantara from the standpoints of constitutionalism and democracy. The research will also compare the governance of nine national capitals in the world, and special and privileged areas in Indonesia. The government of the Nusantara Special Capital Region is distinct from other regional administrations because it has special status at the provincial level. Several other countries, such as the United States, Australia, Mexico, Canada, and the Czech Republic, have adopted this status in their capital cities. It aims to authorize the federal government to intervene in managing the national capital and ensure that the federal government remains neutral in taking of national policies. In contrast to a unitary state, which has just one sovereign and one legislature, which regional governments must also follow the law ot the state. The specialty of the Special Regional Government of IKN managed by the IKN Authority, as well as the mechanism of election of the Head of the Authority through the appointment mechanism established by the President after consulting the House, is deemed to be contrary to the Constitution. This is due to the fact that the current process does not reflect the regional democratization system, which has become the demand for reform, as stated in the Republic of Indonesia's 1945 Constitution. Aside from that, the applicable laws and regulations cannot guarantee accountability in the execution of each process. The nine of countries studied, the entire head of government at the capital was elected by the people by general election or by the Council as the people's representative. In the special and other privileged regional governments, the procedures for public involvement through representative bodies at the regional level are also enforced."

"ABSTRAKAset tetap merupakan bagian penting dalam keuangan pemerintah daerah dimana aset tetap merupakan bagian besar pada aset milik pemerintah daerah yang menunjukan kekayaan daerah tersebut. Untuk mengetahui aset-aset yang dimiliki oleh suatu daerah, pelaksanaan inventarisasi dan penilaian perlu dilakukan dimana hal tersebut merupakan aspek yang penting dalam pengelolaan aset daerah. Namun, pelaksanaan inventarisasi, penilaian dan penghapusan aset tetap milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khusunya Dinas Pendidikan belum berjalan dengan baik. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Laporan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) pada tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan inventarisasi, penilaian, dan penghapusan aset tetap dinas pendidikan DKI Jakarta tahun 2016. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah post positivist dengan wawancara mendalam dan studi dokumen terkait sebagai metode dalam pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pengelolaan aset di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta belum terlaksana dengan baik yang disebabkan oleh: (1) sumber daya manusia merupakan kendala terbesar dalam pada pelaksanaan inventarisasi aset tetap sekolah dimana guru selaku pengajar berperan ganda sebagai pengurus barang, (2) pencatatan yang belum lengkap dan aset yang belum tervalidasi, (3) kekeliruan pada penilaian awal aset, dan (4) belum terlaksananya monitoring dan evaluasi secara langsung pada pelaksanaan penghapusan.

---

ABSTRACTFixed assets are the important part of local goverment finance where they are represent the local public wealth. To know the assets of local public, the implementation of inventory and appraisal are important where they are the important aspect of local public asset management. However, the implementation of assets management in Education Office of DKI Jakarta has not done well. It is one the factors that caused the goverment financial statement of DKI Jakarta to get an  unqualified opinion (WDP) by The Audit Board of Republic of Indonesia (BPK) in 2016 budget year. This study aims to analyze the implementation of asset inventory, valuation, and write-off of DKI Jakarta province especially in fixed assets of education office in 2016. In this research, the method used is post positivist with in-depth interviews and related document studies as a method in data collection. The results of this research shows that the implementation of asset management in Education Office Of DKI Jakarta has not been done well due to: (1) problem of human resource in implementation of fixed asset inventory especially in school where teacher acts double as assets managers, (2) incomplete records and unvalidated assets, (3) errors in the initial valuation of the asset, and (4) monitoring and evaluation on asset write-off has not been done."

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk membuktikan apakah capital structure di Indonesia, Malaysia, Filipina dan Vietnam sesuai dengan equity market timing hypothesis yang diajukan oleh Baker dan Wurgler (2002). Pada penelitian ini ditemukan bahwa efek dari perubahan leverage memang memiliki pengaruh melalui net equity issue pada Indonesia, Malaysia, Filipina dan Vietnam seperti yang diajukan oleh equity market timing. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian, ditemukan juga hasil yang negatif antara external financing weighted average market-to-book ratio sebagai proxy equity market timing dengan book leverage dan market leverage di Indonesia dan Malaysia. Pada Filipina, hubungan negatif hanya terdapat pada book leverage namun tidak pada market leverage. Sedangkan pada Vietnam, hubungan antara external financing weighted average dengan book leverage dan market leverage ditemukan positif yang berarti tidak ditemukannya efek equity market timing pada Vietnam dan lebih cenderung konsisten pada trade-off theory.......This research investigates the relevance of equity market timing hypothesis on capital structure decision in Indonesia, Malaysia, Philippines, and Vietnam listed firms as introduced by Baker and Wurgler (2002). This research found that the effect on leverage explained by the market-to-book ratio comes through net equity issue in Indonesia, Malaysia, Philippines, and Vietnam as equity market timing theory implies. Furthermore, this research use external financing weighted average market-to-book ratio as an equity market timing proxy. This research documented that there are negative relationship between external financing weighted average market-to-book ratio and book leverage and market leverage in Indonesia and Malaysia. In Philippines, the negative relationship just appeared for book leverage, but not for market leverage. In Vietnam, this research found that there is a positive relationship between external financing weighted average market-to-book ratio and both book leverage and market leverage. This finding is inconsistent with the market timing hypothesis and more in line with trade-off theory."

"ABSTRACTDalam mengurangi kemiskinan di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga UP2K. Tujuan dari UP2K adalah untuk memberikan bantuan pinjaman modal untuk mengembangkan usaha rumah tangga. Salah satu daerah yang melaksanakan UP2K dengan baik adalah Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Namun dalam pelaksanaannya, dampak program UP2K belum dapat dirasakan karena masih tingginya jumlah rumah tangga miskin dan penerima bantuan sosial di Kelurahan Muncul. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas mengenai dampak program UP2K di Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa UP2K memberikan pengaruh positif kepada anggota. Adanya UP2K pun memberikan pengaruh yang positif kepada masyarakat sekitar Kelurahan Muncul. Akan tetapi, pelaksanaan UP2K di Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan masih terdapat permasalahan yaitu Lurah Kelurahan Muncul maupun pengurus UP2K masih belum memfokuskan kepada pemberian bantuan untuk anggota yang belum melakukan kerjasama dengan pihak lain, belum adanya pertemuan rutin, belum adanya bantuan dari pemerintah maupun lembaga lain baik dari segi dana maupun bantuan pengenalan produk, belum adanya koperasi di Kelurahan Muncul, pengurus pun seringkali hanya memfokuskan kepada aggota UP2K yang usahanya sudah benar-benar berkembang, pelatihan yang diberikan pun seringkali tidak sesuai dengan keadaan wilayah.

---

ABSTRACTIn reducing poverty in Indonesia, the Government issued a program of Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga UP2K. The purpose of UP2K is to provide capital loan assistance to develop a household business. One of the areas that implement UP2K well is Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu, South Tangerang City. But in practice, the impact of the UP2K program has not been fully felt due to high number of poor households and the recipients of social assistance in Kelurahan Muncul. Therefore, this paper will discuss about the impact of UP2K in Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu, South Tangerang City. This research uses qualitative method. The results of this study indicate that UP2K gives positive influence to the members and to the community around Kelurahan Muncul. However, it rsquo s still has problems, such as Lurah Kelurahan Muncul or UP2K 39 s management still not focusing on providing assistance to members who have not cooperated with other parties, no regular meeting, no assistance from government and other institutions, both in terms of funds and product introduction, the absence of cooperatives in Kelurahan Muncul, often focus only on business that really developed, and the training given often not in accordance with the state of the region. "

"Penelitian ini menganalisis risiko kredit, risiko likuiditas dan profitabilitas Bank Asing di Indonesia pada periode 2009-2018 di mana sejak 2014, Bank Asing diwajibkan untuk memenuhi persyaratan permodalan baru dalam rangka penerapanBasel 3, yakni regulasi Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA). CEMA mengharuskan modal Bank Asing untuk ditempatkan pada aset keuangan tertentu, sehingga dana tersebut tidak dapat dipergunakan untuk penyaluran kredit. Hasil penelitian menunjukkan Bank Asing memiliki risiko kredit yang lebih baik (terlihat dari penurunan NPL dan peningkatan CAR), namun mengalami penurunan profitabilitas (terlihat dari penurunan ROA). Selain itu, risiko likuiditas yang diharapkan dapat turut dimitigasi, ternyata mengalami peningkatan (terlihat dari penyaluran kredit yang meningkat dan LDR yang tetap tinggi). Pada Bank Asing BUKU 2, penerapan CEMA tidak memberikan perubahan signifikan bagi penurunan NPL dan perubahan LDR. Pasca penerapan CEMA, risiko kredit pada Bank Asing BUKU 3 lebih membaik sedangkan risiko likuiditasnya lebih meningkat dibandingkan pada Bank Asing BUKU 2. Walaupun demikian, profitabilitas Bank Asing BUKU 2 lebih menurun dibandingkan Bank Asing BUKU 3. Penelitian ini menggunakan metode uji beda mean two sample dengan t- Test.

---

The study is analysing credit risk, liquidity risk and profitability of foreign banks in Indonesia for the period 2009-2018, of which since 2014, foreign banks are required to meet new capital requirements following implementation of Basel 3, which is the regulation of Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA). CEMA requires foreign banks to channel their capital into specific financial assets, which resulting the funds cannot be used for credit disbursement. Result of the study shows that foreign banks have better credit risk (shown by lower NPL and increase in CAR), however they experiences lower profitability (shown by lower ROA). In addition to that, liquidity risk which was intended to be mitigated, is actually showing elevated level (shown by continuously increase of credit disbursement while LDR ratio is still showing high). BUKU 2 type foreign banks after CEMA implementation does not significantly have lower NPL nor have change of LDR ratio. After CEMA implementation, credit risk of BUKU 3 trpe foreign banks is better while their liquidity risk is elevated compare to BUKU 2 type foreign banks. On the contrary, profitability of BUKU 2 type foreign banks are lower compare to BUKU 3 type foreign banks. This study is using method of mean two sample difference with t-Test."

"RSU Meuraxa Kota Banda Aceh adalah rumah sakit milik pemerintah yang sedang dikembangkan kembali setetah sebelumnya mengalami kerusakan total akibat bencana Tsunami. Namun dalam proses perkembangannya pada. tahun 2007 justru tetjadi penurunan jumlah kunjung sebesar 31,40% dad jumlah kunjungan pada tahun 2006 yang mencapai 31319 kali kunjungan. Perlakuan perawat yang sinis dan tidak menunjukan rasa empati pada klien berdampak pada kurangnya minat klien untuk berkunjung kembali, mengingat perlakuan tenaga keperawatan yang menunjukkan kinerja yang kurang baik. Tenaga keperawatan sebagai sumber daya terbesar dirumah sakit sangat berperan dalam keberhasiIan rurnah sakit, untuk itu diperlukan tenaga keperawatan yang berkinerja tinggi. Kinerja tenaga keperawatan yang tinggi pada setiap individu di pengaruhi oleh banyak faktor, terutama dari hidividu itu. sendiri. Karakteristik dan komitmen dari seorang tenaga keperawatan merupakan faktor dari individu yang dapat berhubungan dengan kinerja tenaga keperawatan. Tujuan penelitian ini adalah karakteristik (umur, jenis kelamin, masa kerja, pendidikan dan status pernikahan) dart komitrnen tenaga keperawatan (dimensi kornitmen afektif, dimensi komitrnen kelanjutan, dimensi komitmen normatif) dengan kinerjanya di ruang rawat map RSU Meuraxa tahun 2008. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan pendekatan kuantitatif melalui kuesioner. Sampel adalah semua tenaga keperawatan berstatus PNS berjumlah 66 orang (total sampel) di ruang rawat map RSU Meuraxa tahun 2008. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis univariat, bivariat dengan uji chi-square dan multivariat dengan uji regresi logistik ganda dengan tingkat kemaknaan 0,05. Hasil penelitian menggambarkan proporsi kinerja tenaga keperawatan dalam pelayanan keperawatan berkategori baik (63,6%). Variabel yang paling dominan berhubungan dengan kinerja tenaga keperawatan adalah umur, pendidikan dan dimensi komitmen afektif. Berdasarkan hasil penelitian disarankan bagi pihak manajerial RSU Meuraxa untuk tetap mempertahankan suasana kerja. Ada banyak hal yang dapat dilakukan, seperti memberikan reward (imbalan). imbalan yang diberikan dapat berupa bonus uang penambahan intensif ataupun memberikan kesempatan dan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan. Dengan demikian rasa kekeluargaan terhadap organisasi akan semakin kuat dengan menjadikan semua unsur dalam organisa.si sebagai suatu community di mana ada nilai-nilai kebersamaan, rasa memiliki, kerjasama, berbagi, dll. Selanjutnya rasa bangga meraka untuk meneeritakan pada masyarakat tentang kondisi suasana kerja RSU Meuraxa akan timbul dengan sendirinya dan seeara tidak langsung menjadi salah satu alat promosi bagi RSU Meuraxa yang efektif dalarn meningkatkan kunjungan pasien/klien. ......Meuraxa Public Hospital (RSU Meuraxa) Kota Banda Aceh is owned by government is being developed after get full damage as tsunami disaster impacted. But along its development process on 2007, the visiting patient number just decrease as 31,40% of total visits on 2006 as 33.319 visit times. Cynical nurse conduct and not give the empathy impacted to client reducing for visits back, remain the nurse conduct the negative nursing care performance. The nurse as mostly important resource at hospital really gets role in hospital success, so for this goal the hospital required the nurse with high nursing care performance. The nurse with high nursing care performance regarding by a lot of factor, particularly the individual it sell'. Characteristic and commitment of the nurse constitutes factor of individual who can be engaged with nursing care performance. The subject of this research is characteristic (age, gender, term of work, education and marital status) and nurse commitment (organization commitment, dimension of affective commitment, dimension of continuance commitment, dimension of normative commitment) with its performance in ward unit of RSU Meuraxa on 2008. This research used cross sectional design with quantitative approaching by questioners. The sample is entire nurse with PNS status there are 66 people (total sample) at RSU Meuraxa care unit on 2008. Acquired data analyzed by univariate analysis, bivariate by chi - square tests and multivariate analysis using multiple logistics regression at p value < 0,05. The result observational figure proportion of nurse performance to nursing care to get good category (63,6%). The most variable dominant in reference to nurse performance are aged, education and dimension of affective commitment. Base on observational result suggested to RSU Meuraxa management to keep the working atmosphere. There are many things which can be performed, as gives reward_ Reward can give as bonus or intensive (money) or even give chance or scholarship to continue his education. Thus clannishing to organization will get strength by makes all organizational elements as a community, where there is cooperation value, sense of belonging, collaboration, share, etc. Then that pride should tell on society about condition/RSU Meuraxa's job atmosphere will arise by it self and at this situation indirectly become effectively as a promotion tool for RSU Meuraxa to increase patient/ client visit. "

"ABSTRACTPenelitian ini dibuat untuk menganalisis perbandingan antara pengakuan akun Ventura Bersama dengan akun Operasi Bersama pada PT FML. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi kesesuaian pengakuan yang telah dilakukan oleh PT FML atas transaksi Perikatan Bersama dengan PSAK 66: Perikatan Bersama. Hasil analisis ini menyimpulkan bahwa pengakuan yang dilakukan oleh PT FML belum sesuai dengan PSAK 66: Perikatan Bersama.

---

ABSTRACTThis research was made to analyze the comparison between the recognition of a Joint Venture account with a Joint Operation account at PT FML. The analysis is carried out by identifying the compatibility of the recognition that has been made by PT FML on Joint Arrangement transactions with PSAK 66: Joint Arrangement. The results of this analysis concluded that the recognition made by PT FML was not in compliance with PSAK 66: Joint Arrangement."