Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Setiap anak berhak mendapatkan kehidupan layak untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial serta dilindungi dari eksploltasi ekonomi. Pada kenyataannya, tidak semua anak beruntung mendapatkan hal tersebut dalam proses tumbuh kembangnya. Anak jalanan timbul akibat kesenjangan ekonomi yang semakin meluas dan perkembangan kota-kota yang pesat karena tuntutan untuk meraih pendapatan. Berdasarkan data diketahui bahwa persentase tertinggi anak jalanan berada pada usia sekolah. Hal ini cukup meresahkan mengingat usia sekolah merupakan dasar dari mereka untuk mengembangkan berbagai kemampuan dasar yang dibutuhkan seperti keterampilan dasar sekolah, berpikir kreatif dan logis, penilaian moral, hubungan ternan sebaya serta aktlf berpartisipasi dalam kegiatan yang dinamis. Anak jalanan meluangkan sekitar 68 % waktunya di jalan untuk bekerja, bermain bahkan ada yang tidur di jalan. Dalam membina hubungan dengan ternan anak jalanan dlketahui memiliki hubungan yang kuat dan kompak di dalam kelompok. Dengan lingkungan sosial tersebut maka anak jalanan ingin dilihat gambarannya dalam konteks kompetenSi sosial, yaknl aspek yang penting dalam perkembangan sosial-emosi anak uSia sekolah dalam membina dan mempertahankan hubungan sosial. Subyek penelitian adalah (X)N, yakni anak jalanan yang memiliki pekerjaan di jalanan dan kembali pada kelumga setlap hari atau akhir minggu; dan CDF, yakni anak jalanan yang memlliki ikatan keluarga yang kurang dekat bahkan terpisah-pjsah, mereka bahkan tidur dan tinggal di jalanan. Dengan berbagai risiko yang dialami anak jalanan, dan pemalakan, dltangkap aparat, hingga risiko obat IErlarang dan penyimpangan seksual, maka kompetenSi soSial dikaitkan dengan mekanisme coping terhadap sumber stres yang dialaminya. Berdasarkan aspek-aspek kompetenSi sosial, subyek dlgolongkan sebaQal anak yang memiliki kompetensi soSial balk dan buruk dan dikaitkan dengan mekanisme coping atau cara-cara yang dilakukan dalam menghadapj sumber stress. Metode kualltatif dipilih pada penelillan lni untuk menghasllkan data deskriptif yang menggambarkan tema-tema dan dimensi kehidupan soSial. Teknik yang dlgunakan adalah wawancara dengan pedoman umum dan observasi. Subyek penelitlan adalah anak jalanan usia sekolah 9 -12 tahun dan memiliki kategorl CON dan COF. Jumlah subyek4 orang dengan 2 kasus pada maslng·masing kategori. Berdasarkan analisis antar kasus maka gambaran yang diperoleh; pada kedua kategon anak jalanan menonjol pada aspek perkembangan sosial seperti berhubungan dengan orang lain, mampu bekerja sama dan empai. Hal lain yang menojol adalah penggunaan uang sehan-hari. Perbedaan pada CON dan COF, seat ini CON masih bersekolah sehingga mereka leblh menguasai keterampilan dasar sekolah dan konsep waktu. Selain itu CON menjaga kebersihan dan bertanggung jawab pada sekolah dan orangtua. Pada COF, kemampuan membaca hanya dipergunakan untuk hal praktis sehan-hari seperti membaca petunjuk lalu lintas, nomor kendaraan dan arah lalu lintas. Konsep seharl-harl di jalanan pada COF seperti mengenal minuman keras, obat-obat terlarang, hubungan seksual serta penyakltnya dan penyimpangan seksual. Dalam hubungannya dengan keluarga, anak jalanan mengalami kekerasan di dalam keluarga. Pada penggunaan uang, CON digunakan untuk menghidupi ekonomi keluarga sementara COF berlsiko untuk digunak an pada hal-hal yang tidak balk, seperti minuman keras atau ganja. Dari sisi orangtua, mereka umumnya memiliki kehidupan ekonomi yang suiit sehingga kurang dapat mengawaSi anak satu persatll, rentan terhadap kekerasan domestik serta mengharapkan anak bekerja. Interaksi anak jaian dengan orang dewasa berperan dalam menjaga anak terhadap perlakuan buruk orang lain. Hubungan COF mendukung solidaritas di dalam kelompoknya. Kemampuan ber-empati pada COF leblh ditujukan pada ternan-ternan, sedangkan pada CON juga dengan orangtua. Ternan bagi anak jalanan merupakan sosok yang pentlng untuk bekerja, bermain, namun mereka umumnya tidak memiliki sa habet tetap. Risiko di jalanan lebih iuas pada anak laki-aki dan khususnya pula pada COF yang tinggal di jalanan. InformaSi yang dimiliki menyangkut masalah penyalahgunaan obat terlarang dan penyimpangan seksual. Dalam menghadapi hambatan ftsik di jaian, anak biasanya menggunakan mekanisme coping untuk tindakan yang nyata. Jika terbentur masalah, mereka cenderung melakukan supresi. Begitu pula dalam menghadapi hambatan sosial, mereka menghadapl secara nyata kea.rali jika dalam kondiSi tidak berdaya maka mereka berkonsentrasi untuk mencan jalan keluar. Hambatan personal nampaknya dipengaruhi oleh faktor pribedi seperti anak yang takut menghadapi risiko, dan jenis kelamin yakni anak perempuan leblh sensitif pada kornentar orang lain atas dirinya. Dari keempat anak jalanan maka kedua CON dapat digotongkan memiliki kompetensl sosial yang baik, sementara itu kedua COF memiliki kompetensi sosial yang buruk. Dalam kaitannya dengan mekanisme coping temyata tldak ada mekanisme khusus yang digunakan untuk masing-maSing kornpetensi sosial. Nampaknya hal ini tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi. Saran yang dapat diberlkan pada penelitlan adalah studi lebih mendalam mengenai setiap aspek kompetensi SI)Sial seperti empatl, prososial dan kerjasama. Ada baiknya jika digabungksn antara penelitlan kualitatif dan kuantitatif. Cross-check dapat dilakukan dengan orang-orang yang terlibet dalam penanganan anak jalanan termasuk guru dan orangtua. Selaln itu hubungan kedekatan yang erat sebelum wawancara dlmulal dan observasi partisipatif dapat memperkaya hasil yang didapat. Untuk saran praktis, maka COF dapat diajak berdiskusi mengenai manfaat sekolah dan untuk merealisaslkan program pendidikan ini dapat bekerja sama dengan berbagal plhak. Dengan bantuan paramedis, psikolog dan ahli agama, anak diajak untuk membahas masalah penyalahgunaan obat terlarang dan masalah seksual.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas analisis penerapan kebijakan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Sebelumnya pelaksanaan restitusi sangat sulit dilakukan karena tidak ada mekanisme/prosedur yang jelas. Permasalahan dalam PP ini adalah syarat administratif yang cukup membebani korban dan keluarganya, tidak adanya ketegasan siapa yang berhak menghitung restitusi, tidak ada tolak ukur menentukan besaran jumlah restitusi dan tidak ada upaya paksa jika pelaku menolak membayar restitusi. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan mekanisme wawancara, dimana penulis menganalisa Peraturan Perundang-Undangan yang dikaitkan sejauh mana peraturan tersebut diterapkan dan berlaku di masyarakat. Hasil penelitian mengungkap Peraturan Perundang-Undangan tidak memiliki pedoman yang sama terkait mekanisme restitusi. KUHAP menggunakan mekanisme penggabungan perkara yang hanya terbatas pada kerugian materiil, PP No.3/2002 tidak memuat mekanisme permohonan restitusi yang diajukan korban, dalam UU LPSK ditemukan adanya ketentuan yang membatasi hak restitusi korban yang berpengaruh pada pelaksanaan PP No.44/2008, UU No.21/2007 memuat upaya paksa jika pelaku menolak membayar restitusi dan PP No.43/2017 memuat mekanisme permohonan dan pemberian restitusi, serta restitusi dapat diajukan mulai tahap penyidikan. Dari segi peraturannya, PP No.43/2017 kurang memberikan jaminan terkait restitusi bagi anak yang menjadi korban. Faktor yang menjadi kendala dalam penerapan restitusi bagi anak sebagai korban diantaranya adalah faktor perundang-undangan, faktor kapasitas dan koordinasi antar aparat penegak hukum, faktor ketidakaktifan korban, selama tidak ada permohonan maka restitusi tidak dapat diproses. Kemudian faktor ketidakaktifan lembaga yang mewakili dan melakukan pendampingan bagi korban.

---

ABSTRACT
The thesis discusses the analysis of the implementation of restitution policy for children who become victims of criminal acts that refers to Government Regulation Number 43 of 2017 about Implementation of Restitution for Child Victims of Crime. Previously the implementation of restitution is very difficult because there is no clear mechanism procedure. The problem in this regulation is the existence of administrative conditions that sufficiently burden the victim and his family, no firmness of who is entitled to calculate restitution, there is no benchmark determine the amount of restitution and no forced effort if the offender refused to pay restitution. This study is normative juridical, in which the authors analyze the legislation which is related to the extent to which the rules are applied and exist in the community. The results of this study reveal the Laws and Regulations do not have the same guidance related to the mechanism of restitution. The Criminal Procedure Code KUHAP uses mechanisms for the merger of cases that are limited to material losses, PP No.3 2002 does not contain the mechanism of the application for restitution submitted by victims. In the LPSK Law, there are provisions that restrict the right of victim restitution which affect the implementation of PP No.44 2008, UU No.21 2007 contains a forced effort if the perpetrator refuses to pay restitution and PP No.43 2017 contains the mechanism of application and restitution, and restitution can be submitted from the investigation stage. In terms of regulations, PP No.43 2017 provide less restitution related guarantees for children who become victims. Factors that become obstacles in the application of restitution for children as victims include the factors of legislation, factor capacity and coordination between law enforcement officers, the factor of inactivity of victims, as long as there is no request then restitution can not be processed. Then the factor of inactivity of the institution that represents and cares for the victim.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang program rehabilitasi sosial bagi anak korban perdagangan anak diselenggarakan oleh Rumah Faye Batam, yang pada umumnya bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial anak korban perdagangan anak. Penelitian ini adalah penelitian evaluasi formatif dengan fokus pada pendekatan kualitatif menjelaskan proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Rumah Faye, serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan penghalang, yang dapat menjadi dasar untuk mengembangkan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam program rehabilitasi sosial di Rumah Faye berbagai permasalahan muncul dari internal dan eksternal institusi, seperti absennya tenaga profesional yang dimiliki oleh Faye House, begitu pula masalahnya lainnya yang menghambat proses implementasi program. Selain itu, ada beberapa sumber daya yang dapat dikembangkan dan dimaksimalkan untuk mendukung implementasi program, seperti kolaborasi dengan lembaga lain, keterlibatan relawan, dll. ...... This thesis discusses the social rehabilitation program for child victims of child trafficking organized by Rumah Faye Batam, which generally aims to restore the social function of child victims of child trafficking. This research is a formative evaluation research with a focus on a qualitative approach explaining the social rehabilitation program implementation process carried out by Rumah Faye, as well as identifying and analyzing supporting and barrier factors, which can be the basis for developing the program. The results showed that in the social rehabilitation program at Rumah Faye various problems arose from internal and external institutions, such as the absence of professionals owned by Faye House, as well as other problems that hindered the program implementation process. In addition, there are several resources that can be developed and maximized to support program implementation, such as collaboration with other institutions, involvement of volunteers, etc.

Abstrak :
This book describes the concept of child victimization in all its facets. This volume researches and documents some of the ways in which young people throughout the world are victimized, and suggests strategies for preventing various forms of child vistimization. Eight distinct forms of victimization are identified and analyzed in detail. Included are discussions on child prostitution and pornography, economic exploitation through child labor and trafficking, physical and other abuse inflicted on young people in schools and other institutions, the use of children as armed combatants, and the denial of the basic needs and rights of children to such things as home and to education. In each chapter the authors discuss the nature of the victimization, its global dimensions and prevalence, and the measures governments and/or others are taking, or failing to take, to combat the harm based on the concept that youth victimization is a form of government crime.

Abstrak :
Kekerasan terhadap anak merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berpengaruh pada kesehatan dan kesejahteraan anak di sepanjang hidupnya. Berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada tahun 2022, lebih dari separuh kasus kekerasan terjadi pada anak dan 34,27% pada anak berusia 13-17 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang berkontribusi pada kejadian kekerasan terhadap anak usia 13-17 tahun di Indonesia. Penelitian menggunakan kerangka model sosio-ekologi yang menganalisis faktor individu (jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan), interpersonal (status domisili, status orang tua kandung, pengalaman menyaksikan kekerasan, dan status pernikahan), dan komunitas (tempat tinggal) terhadap kekerasan anak berusia 13-17 tahun. Penelitian ini menggunakan data Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) di Indonesia tahun 2021 dengan studi cross sectional dan sampel sebanyak 4.903 anak berusia 13-17 tahun, yang dianalisis menggunakan uji regresi logistik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari anak-anak usia 13-17 tahun mengalami kekerasan, dengan tingkat prevalensi sebesar 46,2% (95% CI: 43,6%-48,8%). Kekerasan ini terjadi pada anak perempuan sebanyak 50,6% dan anak laki-laki sebanyak 42,1%. Bentuk kekerasan tersebut meliputi kekerasan fisik (13,8%), kekerasan emosional (41,6%), dan kekerasan seksual (6,9%). Faktor yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak adalah status pekerjaan anak (OR: 1,852; 95% CI: 1,478-2,320), status domisili (OR: 1,253; 95% CI: 1,018-1,541), dan pengalaman anak menyaksikan kekerasan (OR: 6,784; 95% CI: 5,778-7,966) yang merupakan faktor paling dominan. Anak yang berpengalaman menyaksikan kekerasan berisiko hampir 7 kali untuk mengalami kekerasan dibanding yang tidak memiliki pengalaman, setelah dikontrol oleh status pekerjaan dan status domisili. Diperlukan peningkatan kesadaran, penguatan intervensi, dan deteksi dini dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. ......Violence against children is a public health concern that has long-term impacts on their health and well-being. In 2022, the Online System for the Protection of Women and Children (SIMFONI PPA) reported that more than half of the violence cases involved children, with 34.27% of these cases affecting children aged 13-17 years. This study aims to identify the factors contributing to violence against children aged 13-17 years. Using a socio-ecological model framework, it analyzes individual factors (sex, education level, and employment status), interpersonal factors (living arrangement, biological parents' status, witnessing violence, and marital status), and community factors (place of residence), related to child abuse among 13-17 years olds. The study used data from the National Survey on Children and Adolescent’ Life Experience (SNPHAR) conducted in Indonesia in 2021. It employed a cross-sectional design, which involved a sample of 4,903 children aged 13-17 years, and conducted data analysis using logistic regression. The research findings indicate that nearly half of children aged 13-17 experience violence, with a prevalence rate of 46.2% (95% CI: 43,6%-48,8%). This violence occurs in 50,6% of girls and 42,1% of boys. The forms of violence include physical violence (13.8%), emotional violence (41.6%), and sexual violence (6.9%). The factors associated with violence against children include the child's employment status (OR: 1.852; 95% CI: 1.478-2.320), living arrangement (OR: 1.253; 95% CI: 1.018-1.541), and witnessing violence (OR: 6.784; 95% CI: 5.778-7.966), with witnessing violence being the most dominant factor. Children who have witnessed violence are at nearly 7 times higher risk of experiencing violence compared to those without such experiences, after controlling for employment status and living arrangement. There is need for increased awareness, strengthened interventions, and early detection in the prevention of violence against children.

Abstrak :
Human trafficking, woman and children, in Indonesia keep growing and continuously happened. The fast growing figure can be saw since many case handled by Direktorat I Unit Ill Keamanan/Trans Nasional People Smuggling and Trafficking bareskrim Mabes Polri during year 2000-2005. Modus operandi, as a method of crime known from cases handled, always change following the situation and condition of transportation and regulation. In this thesis, writer try to explore any method or modus operandi use by the offender to committed their crime. 5 cases are take to be analyze in this thesis. All cases has similarity and same characteristic base on offender, victim and it crime profile. All leads to kind of transnational organize crime. Research method use in this research is qualitative approach. Which conducted by doing documentation gathering, interview and observation to the research object which is Bareskrim Mabes Polri. What became the object of research is how Polri handle all case which categorize to trafficking activity. At the conclusion, this research see that trafficking conduct with many method and modus operandi. Each case has unique and different character. That make even Police should be more careful when dealing with such case since many aspect are need to be consider in handling it. Many factors might influence the process of cases handling by the police. One of the major factor is regulation it self. Presently there still no regulation defining trafficking as a crime. Even Trafficking law it self is still under legislation process and yet to be use as a prosecution law. That is why this paper like to recommend to government and DPR to approve the trafficking law as soon as possible.