Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengaturan pengajuan gugatan pada Undang-Undang Hukum Acara Perdata di Indonesia diregulasikan melalui pasal 118 HIR yang keberlakuannya di pulau Jawa dan Madura atau dalam pasal 142 RBg yang berlaku di luar pulau Jawa dan Madura. Dalam pengaturan tersebut terdapat perbedaan diksi antara dualisme peraturan hukum acara perdata tersebut yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi penegak hukum dan pihak pencari keadilan di Indonesia yaitu perbedaan pengaturan antara HIR dan RBg. Skripsi ini akan membandingkan kedua asas pengajuan gugatan di Indonesia yaitu Asas Actor Sequitor Forum Rei yang merupakan asas yang menjelaskan gugatan diajukan ke pengadilan negeri di wilayah hukum tergugat bertempat tinggal dan Asas Forum Rei Sitae yang merupakan asas yang menjelaskan bila gugatan mengenai benda tak bergerak maka gugatan diajukan kepada pengadilan dimana objek perkara terletak. Apabila terdapat persinggungan hukum antara HIR dan RBg seperti perbedaan domisili antara tergugat dan penggugat dimana salah satu pihak berdomisili di pulau Jawa dan pihak lain berada di luar Jawa dan Madura, hal tersebut menimbulkan permasalahan hukum karena terdapat ketidakpastian hukum dimana sebenarnya gugatan harus diajukan dan asas apa yang harus digunakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menyimpulkan Indonesia haruslah melakukan Unifikasi dan Kodifikasi Hukum Acara Perdata karena Indonesia merupakan suatu kesatuan wilayah tanpa harus dipisahkan berdasarkan pulau Jawa Madura dan Pulau diluar Jawa Madura

---

Filing a lawsuit in the Civil Procedural Law in Indonesia is regulated through article 118 HIR which applies to Java and Madura Island and the there’s also article 142 RBg which applies outside the Island of Java and Madura, but there is a difference in diction between this dualism of civil procedural law regulation resulting in legal uncertainty for law enforcers and parties seeking justice in Indonesia. This thesis will compare the two principles for filing a lawsuit in Indonesia, there is Actor Sequitor Forum Rei principle which is the principle that explains that lawsuit is submitted to the district court in the jurisdiction of the defendant and there is Forum Rei Sitae principle that explains if the lawsuit is about immoveable objects, the lawsuit is filed against court where the object of the case is located. If there is a legal contact between HIR and RBg such as differences in domicile between the defendant and the plaintiff where one party is domiciled on Java or Madura Island and the other party is outside Java and Madura Island, it will cause legal problems because there are legal uncertainties where is actual lawsuit must be filed and what principle should be used. In this thesis, it is concluded that Indonesia must carry out the Unification and Codification of Civil Procedural Law because Indonesia is a territorial unit without having to be separated based on the Java or Madura Island and outside Java and Madura Island"

"Skripsi ini membahas tentang syarat Novum sebagai dasar permohonan peninjauan kembali dalam hukum acara perdata di Indonesia. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui syarat novum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu dengan membaca dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dalam hukum acara perdata dengan alasan adanya Novum harus memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

This thesis discusses the Novum rsquo s requirements as a basis to submit case review in Indonesian civil procedural law. The purpose of this thesis is to study and determine the terms Novum based on the legislation in force in Indonesia. This research is done by using literary study by reading the documents relating to the problems examined to search for concepts, theories, opinions, or findings relating to the subject matter. Results of this study is to submit Case Review in civil procedure law by reason of Novum must pay attention to the conditions set by the provisions of the legislation."

"Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2002 adalah untuk mengatur prosedur acara dalam gugatan perwakilan kelompok. Gugatan ini merupakan produk hukum baru di Indonesia. Peraturan yang diberlakukan pada tanggal 26 April 2002, dibuat untuk mengisi kekosongan hukum dalam melakukan prosedur gugatan kelompok, walaupun sebelumnya sudah ada 3 undang-undang, yaitu Undang-undang Pengelolaan lingkungan Hidup, Undang-undang Perlindungan Konsumen dan undang-undang Kehutanan yang memberikan peluang dilakukannya gugatan kelompok. Walaupun demikian masih ada permasalahan yang timbul berkaitan dengan dikeluarkannya peraturan ini, yaitu mengapa gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh para pihak yang merasa dirugikan ada yang ditolak oleh pengadilan?; Apakah gugatan perwakilan kelompok ini sama dengan hak gugat LSM (Legal standing?; dan bisakah gugatan kelompok ini diajukan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN)?. Tiga permasalahan ini yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini, sedangkan metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum secara normatif dengan menggunakan data sekunder atau bahan-bahan pustaka dan bentuknya adalah penelitian preskriptif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapat saran-saran tentang apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah. Agar dalam prakteknya berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam peraturannya, maka perlu adanya pemahaman yang mendalam dan sosialisasi bagi pihak-pihak yang terkait antara lain hakim, jaksa, pengacara dan pihak yang dirugikan terhadap keberadaan Peraturan Mahkamah Agung ini, sehingga tidak ada lagi gugatan yang ditolak oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat dalam mengajukan gugatan perwakilan kelompok. Dengan adanya Perma No. 1 tahun 2002 ini diharapkan dapat memberi harapan baru bagi masyarakat dalam menggapai keadilan."

"ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai penggabungan pemeriksaan perkara gugatan class action yang terjadi di (2) dua Pengadilan Negeri yang berbeda kompetensi relatifnya, studi kasus Class Action Telkomsel. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar Pemerintah membentuk suatu Undang-undang yang secara rinci dan jelas mengatur mengenai acara pengajuan gugatan secara class action yang dapat mengakomodir kepentingan para pencari keadilan dalam perkara yang melibatkan orang banyak, sebagai pengganti dan/atau pelengkap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat. ini yaitu PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

---

ABSTRACTThe focus of this study is about the annexation of class action lawsuit investigation that happens in (2) two District Court which different in relative competence, Class Action Telkomsel case study. This is a juridicial normative research, and it will be analyzed qualitatively. The result of this research is to suggest government to create a specific and arranged rule about submission accusation agenda, according to class action which could accommodate the justice finder in lawsuit that involve so many people, as the substitute and compliment of law regulation which happen nowadays that is PERMA no. 1 year of 2002 about Submission Delegation of Group Agenda."

"This book charts the historical and current interaction between lawyers and mediation in both the common law and civil law world and analyses a number of issues relevant to lawyers? part in the process. By reviewing existing empirical evidence on lawyers? interactions with mediation and by examining historical and current trends in lawyers? dalliance with mediation.this book seeks to shed new light on a number of related issues, including, lawyers? resistance to mediation; lawyers? motives for involvement with mediation, the appropriateness of lawyers acting as mediators and party representatives, and the impact that both lawyers and the increasing institutionalisation of mediation have had on the normative form of the process, as well as the impact that mediation experience heralds for lawyers and legal systems in general."

"Penelitian ini dilakukan dengan melihat maraknya gugatan yang diajukan melalui gugatan class action, namun dari gugatan tersebut terdapat beberapa gugatan yang ditolak oleh hakim karena persyaratan formil yang tidak terpenuhi seperti jumlah anggota kelompok. Dengan melihat keadaan tersebut, penelitian ini membahas mengenai jumlah anggota kelompok yang efisien dalam gugatan class action, karena dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok tidak mengatur mengenai jumlah minimal anggota kelompok dalam gugatan class action, sehingga yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pemenuhan syarat jumlah anggota kelompok yang efisien dalam gugatan class action di Indonesia dan Australia serta bagaimana cara hakim dalam mempertimbangkan jumlah anggota kelompok yang efisien dalam gugatan class action di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, mengenai jumlah anggota kelompok yang efisien dalam gugatan class action ditentukan dari seberapa besar wakil kelompok dapat membuktikan bahwa dirinya dan anggota kelompoknya merupakan sekelompok orang yang telah dirugikan dengan kesamaan fakta, kesamaan hukum, dan kesamaan tuntutan. Kemudian melihat surat kuasa yang diberikan dalam gugatan class action, yakni hanya wakil kelompok yang diperkenankan memberikan surat kuasa khusus kepada penasihat hukum, wakil kelompok tersebut hanya memberikan satu surat kuasa khusus untuk mewakili dirinya dan anggota kelompoknya dalam gugatan. Sedangkan jika seluruh anggota kelompok ikut memberikan surat kuasanya kepada penasihat hukum maka tidak ada bedanya dengan kumulasi gugatan. Selain itu, dalam prosedur gugatan class action terdapat proses notifikasi atau pemberitahuan, dengan adanya proses tersebut maka akan memudahkan proses pemberitahuan jika jumlah anggota kelompok dalam jumlah yang banyak dan terbagi dalam beberapa wilayah dan membuat biaya beracaranya lebih hemat, sehingga mekanisme gugatan class action akan lebih efektif dan efisien. Sedangkan, jika jumlah anggota kelompok dapat diidentifikasi dengan jelas karena jumlahnya masih dalam jumlah belasan orang atau masih dapat dijangkau, hakim memberikan cara bahwa sebaiknya gugatan diajukan melalui gugatan biasa secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama yang dikenal dengan gugatan kumulasi subjektif yang prosesnya lebih efektif dan efisien. Adanya penjelasan dan ketegasan dalam peraturan perundang-undangan mengenai jumlah anggota kelompok yang efektif dan efisien adalah hal yang sangat diperlukan, selain itu mengenai persyaratan formil lainnya serta proses pemberitahuan dan proses pendistribusian ganti kerugian yang diinginkan oleh para penegak hukum agar diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

---

This research was conducted by looking at the rise of lawsuits filed through class action lawsuits, but from these lawsuits there were several lawsuits that were rejected by the judges because formal requirements were not met such as the number of group members. By looking at these circumstances, this study discusses the efficient number of group members in class action lawsuits, because PERMA No. 1 of 2002 concering Class Action Lawsuit Events does not regulate the minimum number of group members in class action lawsuits, so that the main problem in this research is this is the fulfillment of the requirements for an efficient number of group members in class action lawsuits in Indonesia and Australia and how judges consider the efficient number of group members in class action lawsuits in Indonesia. This research is a normative juridical research with qualitative methods. Based on the results of the research and discussion, the efficient number of group members in a class action lawsuit is determined by how much the group representative can prove that he and his group members are a group of people who have been harmed by the similarity of facts, the same law, and the same claims. Then look at the power of attorney given in a class action lawsuit, namely only group representatives are allowed to give a special power of attorney to legal counsel, the group representative only gives one special power of attorney to represent himself and his group members in the lawsuit. Meanwhile, if all group members participate in giving their power of attorney to legal counsel, then it is no different from a cumulative lawsuit. In addition, in the class action lawsuit procedure there is a notification or notification process, with this process it will facilitate the notification process if there are a large number of group members and are divided into several regions and make the costs of the proceedings more economical, so that the class action lawsuit mechanism will be more efficient. effective and efficient. So, if the number of group members can be identified clearly because the number is still in the tens of people or can still be reached, the judge provides a way that it is better if the lawsuit is filed through ordinary lawsuits individually or jointly which is known as a subjective cumulation lawsuit whose process is more effective and efficient. The existence of explanation and firmness in laws and regulations regarding the effective and efficient number of group members is very necessary and other formal requirements as well as the process of notification and distribution of compensation desired by law enforces to be regulated clearly in statutory regulations."

"Model gugatan citizen lawsuit saat ini mulai dikenaldalam praktek di Pengadilan. Beberapa perkara yangmenggunakan pengajuan gugatan citizen lawsuit yaitu gugatanNo. 228/PDT.G/2006/PN.JKT.PST. (perkara Ujian Nasional),gugatan No.406/PDT.G/2006/PN.JKT.PST. (perkara OperasiYustisi), dan gugatan No. 308/PTD.G/2007/PN.JKT.PST.(perkara Pengguna Jalan Tol). Penggunaan gugatan citizenlawsuit berawal dari gugatan No. 28/PDT.G/2003/PN.JKT.PST(perkara buruh migran yang dideportasi di Nunukan) dimanahakim melakukan terobosan hukum sehingga citizen lawsuitdapat diterima sebagai model gugatan baru. Penggunaan modelgugatan citizen lawsuit menimbulkan permasalahan karenabelum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terdapatpermasalahan beban pembuktian, dimana warga negara melawanpemerintah, beban pembuktian sesuai Pasal 163 HIR. Hal itumembawa implikasi Warga Negara mengalami kesulitan dalamhal membuktikan adanya kelalaian dari pemerintah. Hal initidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dari wargaNegara sebagai korban dalam membuktikan kelalaianpemerintah. Permasalahan terhadap tuntutan dalam gugatanini juga masih menimbulkan ketidakpastian karena belumdiatur mengenai tuntutan-tuntutan dalam citizen lawsuit.Dalam skripsi ini, dibahas mengenai citizen lawsuit dalamkasus kelalaian, perbuatan melawan hukum pemerintahberkenaan dengan pembuktian menurut hukum acara perdata,dan analisa kasus. Metode penelitian yang digunakan dalampenyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif."