Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dengan adanya klaim kesehatan yang disampaikan oleh produk Kiranti Sehat Datang Bulan, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh health claims terhadap positive behavioral intentions dan apa saja faktor yang mempengaruhi konsumen mempersepsikan health claims tersebut. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui apakah ada perbedaan pengaruh health claims terhadap behavioral intentions pada konsumen yang sering dan jarang mengkonsumsi Kiranti Sehat Datang Bulan. Teknik analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modeling ( SEM ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa health claims berpengaruh positif terhadap behavioral intention dan terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi konsumen dalam mempersepsikan health claims seperti health knowledge yang signifikan berpengaruh terhadap health claims dan source of information and trust yang tidak berpengaruh signifikan terhadap health claims Selain itu, terdapat perbedaan pengaruh health claims terhadap behavioral intentions pada konsumen yang sering dan jarang mengkonsumsi Kiranti Sehat Datang Bulan. ......The health claims made by Kiranti Sehat Datang Bulan product leads this study to analyze the impact of health claims to positive behavioral intentions and the factors influencing consumers? perception of the health claims. In addition, the study also aimed to compare the behavioral intentions between consumers who are frequently and rarely consume Kiranti Sehat Datang Bulan. The analysis technique used is the Structural Equation Modeling (SEM). The results indicated that the health claims has a positive impact to the behavioral intention. Other factors also influencing consumers? perception of health claims, such as the health knowledge that has an impact to the health claims and the source of information that has no impact to the health claims. The result also identify differences between the impacts of health claims to the behavioral intentions of consumers who are frequently and rarely consume Kiranti Sehat Datang Bulan.

Abstrak :
Pengajuan klaim yang sulit dan berujung kepada penolakan klaim polis asuransi merupakan salah satu kendala yang sering dialami konsumen. Beberapa konsumen memilih BPSK sebagai Lembaga alternatif Penyelesaian Sengketa dalam menyelesaikan sengketa polis asuransi untuk mendapatkan keadilaan dan kepastian hukum dengan mekanisme melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase, disisi lain terdapat adanya proses keberatan yang diajukan oleh pihak yang tidak puas dalam menyelesaikan sengketa klaim polis asuransi ke Pengadilan Negeri, dan sampai ke tingkat Kasasi yang ujung-ujungnya Putusan BPSK dianulir oleh Majelis Hakim. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertimbangan terhadap putusan majelis hakim yang menguatkan Putusan BPSK dan untuk mengetahui efektivitas penyelesaian sengketa melalui BPSK dengan adanya proses keberatan dan penolakan putusan BPSK. Penelitian ini dilakukan dengan metode non-dokrtinal (Socio Legal Research). Hasil penelitian ini didapatkan bahwa majelis hakim menilai pokok perkaranya bukan bersumber dari wanprestasi atas hutang piutang (perjanjian pokok) dan faktanya ada kerugian yang diderita oleh konsumen kemudian mengenai efektivitas penyelesaian sengketa pada BPSK, peneliti menemukan data statistik dan keterangan-keterangan yang diperoleh dari BPSK Prov DKI Jakarta. BPSK masih efektif untuk menyelesaiakan sengketa polis asuransi dengan melaui mediasi atau konsiliasi karena tidak terdapat proses keberatan dari hasil keputusan BPSK tersebut. Namun dalam faktanya terhadap pertimbangan majelis hakim masih Terdapat perbedaan cara pandang antara Majelis Hakim satu dan lainnya di Mahkamah Agung terkait dengan kewenangan BSPK dan apa yang menjadi tolak ukur sengketa konsumen. Kemudian mengenai efektifitas penyelesaian sengketa di BPSK, masih banyak kekurangan mulai dari eksekusi putusan yang masih ambigu, SDM yang kurang memahami sengketa, prasana dan sarana yang sangat terbatas. ......The submission of difficult claims and the rejection of insurance policy claims is one of the obstacles often experienced by consumers. Some consumers choose BPSK as an alternative Dispute Settlement Institution in resolving insurance policy disputes to obtain justice and legal certainty with mechanisms through conciliation, mediation and arbitration. On the other hand, there is an objection process filed by unsatisfied parties in resolving insurance policy claim disputes to the District Court, and up to the Cassation level, which ultimately results in the BPSK Decision being annulled by the Panel of Judges. This research was conducted to determine the consideration of the decision of the panel of judges that upheld the BPSK Decision and to determine the effectiveness of dispute resolution through BPSK in the presence of the objection process and the rejection of the BPSK decision. This research was conducted using the non-docrtinal method (Socio Legal Research). The results of this study found that the panel of judges assessed that the subject matter of the case did not originate from default on debt and credit (main agreement) and in fact there were losses suffered by consumers then regarding the effectiveness of dispute resolution at BPSK, researchers found statistical data and information obtained from BPSK Prov DKI Jakarta. BPSK is still effective in resolving insurance policy disputes through mediation or conciliation because there is no objection process from the BPSK decision. However, in fact, there are still differences in perspective between the panel of judges in the Supreme Court related to the authority of BSPK and what is the benchmark for consumer disputes. Then regarding the effectiveness of dispute resolution in BPSK, there are still many shortcomings starting from the execution of decisions that are still ambiguous, human resources who do not understand disputes, very limited infrastructure and facilities.

Abstrak :
ABSTRAK
Sesuai peraturan BAPEPAMLK Nomor: PER-09/BL/2012 Pasal 11 bahwa nilai estimasi klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan IBNR dihitung berdasarkan estimasi sentral atau estimasi terbaik best estimate dengan menggunakan metode rasio klaim atau salah satu dari metode segitiga run-off triangle method . Metode Chain-Ladder dan Bornhuetter-Ferguson adalah metode berbasis triangle yang banyak dijadikan standar oleh auditor dan perusahaan asuransi dalam mengestimasi cadangan IBNR.Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis daya estimasi metode cadangan klaim IBNR yang berbasis metode triangle. Dengan ukuran statistik MAD dan RMSE diketahui eror pada Metode Bornhuetter-Ferguson lebih kecil dalam mengestimasi cadangan klaim IBNR dibandingkan dengan Metode Chain-Ladder

---

ABSTRACT
According to regulations BAPEPAMLK Number PER 09 BL 2012 Article 11, the estimated value of claims incurred but not reported IBNR is calculated based on the estimated central or best estimate best estimate using the ratio of claims or one of the triangle method run off triangle method . Chain Ladder method and Bornhuetter Ferguson is a triangle based method that is used as a standard by the auditor and insurance companies. The aim of this study is to compare the predictive power of triangle methods in IBNR claims reserves estimation. Base on statistical measure MAD and RMSE, error on Bornhuetter Ferguson method is smaller in estimating the IBNR claims reserve compared with the Chain Ladder method.

Abstrak :
Manajemen klaim adalah proses penggunaan dan koordinasi sumber daya untuk memajukan klaim dari identifikasi dan analisis melalui persiapan, dan presentasi, sebelum melanjutkan ke negosiasi dan penyelesaian. Kasus klaim di Indonesia masih cukup banyak yang mengalami beberapa kendala dalam proses pengajuan klaim. Persentase nilai klaim yang disetujui atau tingkat keberhasilan klaim masih sangat rendah. Karena banyaknya klaim dalam beberapa proyek, diperlukan strategi untuk memprioritaskan klaim yang akan diajukan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor Manajemen Portofolio Proyek (PPM) yang diterapkan untuk memprioritaskan klaim dalam manajemen klaim multi proyek guna untuk meningkatkan keberhasilan klaim yang diajukan oleh kontraktor. Penelitian ini menggunakan studi literatur dan metode survei yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden kontraktor spesialis di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor & kriteria Manajemen Portofolio Proyek (PPM) dapat diterapkan dalam memprioritaskan klaim dalam manajemen klaim untuk meningkatkan keberhasilan klaim. ......Claims management is the process of using and coordinating resources to advance claims from identification and analysis through preparation, and presentation, before proceeding to negotiation and settlement. There are still quite a number of claims cases in Indonesia where there are several obstacles in the claim submission process. The percentage of approved claim value or claim success rate is still very low. Due to the significant number of claims in multiple projects, a strategy is needed to prioritize claims that will be submitted according to the specified criteria. This study aims to determine the factors of Project Portfolio Management (PPM) that are applied to prioritize claims in multi-project claim management in order to increase the success of claims submitted by contractors. This study uses a literature study and survey method conducted by distributing questionnaires to respondents in specialist contractors in Indonesia. The results of this study indicate that the Project Portfolio Management (PPM) factors & criteria can be applied in prioritizing claims in to increase the success of claims.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang pertanggungjawaban perusahaan asuransi usaha bersama AJBB 1912 atas terjadinya gagal bayar klaim asuransi dalam Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 2/PDT.G/2021/PN Mme. dan Jakarta Selatan Nomor: 482/PDT.G/2020/PN Jkt. Sel. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini terbagi atas dua masalah, yakni: pertama, bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang polis AJBB 1912 atas perintah eksekusi putusan untuk membayar klaim asuransi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Maumere dan Jakarta Selatan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah berkekuatan hukum tetap namun eksekusi tetap tidak dilaksanakan oleh AJBB 1912; dan kedua, bagaimanakah pertanggungjawaban AJBB 1912 yang tidak mau menjalankan perintah eksekusi atas kedua putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan data sekunder, dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Para Pemegang Polis AJBB 1912 adalah dengan menempuh upaya litigasi dan mengadukan permasalahan yang dihadapi ke OJK. Selanjutnya, bentuk pertanggungjawaban dari AJBB 1912 atas tidak dilaksanakannya perintah eksekusi atas kedua putusan tersebut adalah dengan melakukan penjualan sebagian asetnya untuk melaksanakan perintah eksekusi atas putusan pengadilan. Saran dari penelitian ini adalah bahwa OJK perlu untuk memberikan peringatan dan tekanan kepada AJBB 1912 untuk melaksanakan perintah eksekusi atas putusan pengadilan dan agar AJBB 1912 segera menjual sebagian asetnya untuk dapat melaksanakan perintah eksekusi atas putusan pengadilan. ......This thesis presents the results of research or studies on the liability of The Mutual Insurance Company AJBB 1912 for failure of payment in insurance claims on the Maumere District Court Decision No. 2/PDT.G/2021/PN Mme and South Jakarta No. 482/PDT.G/2020/PN Jkt.Sel. The problems discussed in this research are divided into two problems, namely: first, how are the legal efforts that can be taken by the AJBB 1912 policy holders against the order to execute both court decisions which have executable legal force but the execution is still not carried out by AJBB 1912; and second, how are the liabilities of AJBB 1912 who doesn’t want to carry out the execution order of both the court decisions. The research method used in this research is juridical-normative with secondary data, and data analysis is carried out qualitatively. The results of this study indicate that the legal efforts that can be taken by the AJBB 1912 Policy Holders are by taking litigation efforts and reporting the problems they face to the OJK. Furthermore, the form of liability from AJBB 1912 for not carrying out the execution order for the two decisions is by selling part of its assets to carry out the execution order for the court decision. The suggestion from this research is that the OJK needs to give a warning and pressure towards AJBB 1912 to carry out the execution order on the court decisions and so that AJBB 1912 immediately sells some of its assets so that it can carry out the execution order on the court decisions.

Abstrak :
Diagnosis COVID-19 akibat kerja pada tenaga kesehatan pegawai negeri sipil (ASN) berpeluang untuk dilakukan klaim santunan tidak mampu bekerja (STMB), namun terdapat kendala dalam proses klaim yang menyebabkan lamanya waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran lama waktu pengajuan klaim santunan tidak mampu bekerja (STMB) COVID-19 akibat kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi lama waktu pengajuan klaim STMB di RSUD Ciawi pada perusahaan asuransi PT. Taspen. Penelitian ini menggunakan desain metode campuran dengan wawancara mendalam dan analisis data sekunder terhadap dokumen klaim dan rekam medis. Hasil pada penelitian ini menunjukkan gambaran rata-rata lama waktu klaim STMB adalah 87,65 hari. dimana waktu klaim paling cepat adalah 7 hari dan paling lama 196 hari. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi lama waktu pengajuan klaim baik dari unsur input, proses maupun output. Kendala terkait dengan sumber daya manusia, sistem rumah sakit, dan kebijakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah proses pengajuan klaim santunan tidak mampu bekerja memakan waktu sekitar 7 hari sampai kurang lebih 6,5 bulan dengan factor-faktor yang mempengaruhinya. Kata Kunci : COVID-19 Akibat Kerja, klaim STMB, lama waktu, faktor yang berpengaruh. ......The diagnosis of work- related COVID-19 in civil servant health workers (CSHW) has an opportunity to compensate claims for being unable to work (STMB), however, there have been obstacles in the claim process which causes prolong time. This study aims to determine the length of time taken for the claim submission of compensation for being unable to work (STMB) for COVID-19 and the factors that affect the duration for submitting STMB claims at Ciawi Hospital at the insurance company PT. Taspen. This study used a mixed methods design with in-depth interviews and secondary data analysis on claim documents and medical records. The results of this study showed that the average duration for STMB claims is 87.65 days where the fastest claim duration is 7 days and the longest is 196 days. Some factors that affected the duration of submitting claims include input, process, and output elements. Constraints involved human resources, hospital systems, and policies. This study concludes that (The conclusion of this study is) the process of claims submission for compensation for being unable to work takes around 7 days to approximately 6.5 months with the factors that took place. Keywords : work-related COVID-19; insurance claims; length of time; determinant factors.

Abstrak :
Tulisan ini membahas tentang perubahan perilaku China dalam menegakkan klaim nine-dash line di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang terjadi pada rentang waktu Desember 2019 s.d. Januari 2021. Pihak China yang melakukan penegakan klaim dengan mengirimkan kapal perang ke ZEE Indonesia justru melakukan appeasement setelah mendapat pengusiran oleh pihak Indonesia. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka. Sedangkan analisis penelitian dilakukan menggunakan teori foreign policy decision making yang melihat variabel pengambilan keputusan, faktor psikologis, faktor internasional dan faktor domestik sebagai faktor pendorong perilaku sebuah negara. Dari sisi lingkungan keputusan, pengambil keputusan China mendapat interactive setting berupa pengusiran, mengalami familiarity dan berupaya menghindari risiko. Dari sisi faktor psikologis, pengambil keputusan di China memiliki keyakinan untuk menghindari risiko serta berorientasi ke masa depan dan images bahwa Indonesia adalah sekutu. Dari segi faktor internasional, klaim China atas ZEE Indonesia mendapatkan extended immediate deterrence dari AS. Kemudian dari sisi faktor domestik, China memiliki kepentingan ekonomi yang besar terhadap Indonesia. Keempat faktor tersebut mendorong China melakukan appeasement terhadap Indonesia dalam penegakan klaim nine-dash line. Penelitian ini berkontribusi terhadap studi tentang perilaku appeasement negara besar dan studi tentang pencegahan konflik bersenjata di Laut China Selatan (LCS). ......It examines China’s behavior when they try to enforce a nine-dash line claim on Indonesia’s Exclusive Economic Zone (EEZ) between December 2019 and January 2021. China choosed the appeasement policy while endeavoring to enforce its claim to Indonesia's EEZ right after Indonesia’s side sent its warship to the disputed zone. In this study, the qualitative method and archival data collection were used to analyze changes in China's behavior. Moreover, the case was analyzed based on Foreign Policy Decision Making theory, which focuses on decision environment, psychological, international, and domestic factors. In terms of the decision environment variable, the collected data showed that Chinese decision-makers were shaped by an interactive situation, experienced familiarity, and avoided risky decisions. The psychological factor analysis found that Chinese decision-makers viewed Indonesia as an ally in a risk-averse, future-oriented manner. In addition, international factor analysis demonstrated that the US did extend immediate deterrence towards China regarding its claim over Indonesia's EEZ. Finally, domestic factor analysis discovered that China had a substantial economic interest in Indonesia. All four factors pushed China to choose an appeasement policy towards Indonesia regarding the claim enforcement in Indonesia EEZ. These findings contribute to the study of appeasement behavior by big countries and the prevention of armed conflict in the South China Sea.

Abstrak :
Tesis ini membahas penerapan Pasal 251 KUHD dalam perkara klaim asuransi jiwa syariah antara Efi Yusliana melawan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, dengan permasalahan mengenai penerapan Pasal 251 KUHD dalam perkara klaim asuransi jiwa syariah pada kasus terkait dan pertimbangan hukum dari hakim terkait prinsip utmost good faith dalam kasus terkait. Metode penelitian dan teori hukum yang digunakan dalam menjawab permasalahan adalah metode penelitian doktrinal, dengan teori hukum positif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Tertanggung tidak menerapkan Pasal 251 KUHD, dikarenakan Tertanggung tidak memberikan keterangan/ informasi/ fakta dengan benar dan jujur terkait riwayat kesehatannya dalam pengisian SPAJ, dan Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 164/PDT/2018/PT.DKI dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 930K/Pdt/2019 adalah tidak tepat, dikarenakan dalam kedua putusan tersebut telah mengesampingkan prinsip utmost good faith yang mana dalam pengisian SPAJ Tertanggung telah menyembunyikan fakta penting terkait riwayat kesehatannya. Dalam penelitian ini dapat disarankan pada saat pengisian SPAJ calon Tertanggung diharapkan dapat mengisi dan menjawab pertanyaan dengan sebenar-benarnya dan diharapkan adanya perluasan pengaturan terkait dengan Utmost Good Faith, agar tidak hanya diatur dalam Pasal 251 KUHD saja. Dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan memutus perkara asuransi dengan adil. ......This thesis discusses the application of Article 251 KUHD in the case of sharia life insurance claim between Efi Yusliana and PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, with research questions regarding the application of Article 251 KUHD in the case of sharia life insurance claim in related case and legal considerations from judges related to the principle of utmost good faith in related case. The research method used in answering the problem is doctrinal research method, with analytical positive legal theory. The results showed that the Insured did not apply Article 251 of the KUHD, because the Insured did not provide true and honest information/ facts related to her medical history in filling out the SPAJ, and the legal considerations of the judges in the DKI Jakarta High Court Decision Number 164/PDT/2018/PT.DKI and the Supreme Court Decision Number 930K/Pdt/2019 were incorrect, because in both decisions they had overridden the principle of utmost good faith where in filling out the SPAJ the Insured had hidden important facts related to her medical history. In this study, it can be suggested that when filling out the SPAJ, the prospective insured is expected to be able to fill in and answer questions truthfully and it is hoped that there will be an expansion of the regulation related to Utmost Good Faith, so that it is not only regulated in Article 251 of the KUHD. Thus, judges are expected to be able to consider and decide insurance cases fairly.

Abstrak :
Salah satu bagian penting dari ilmu aktuaria adalah teori risiko yang mempunyai 2 cabang utama yakni teori risiko individu dan teori risiko kolektif. Model yang dibentuk untuk distribusi total uang klaim risiko individu adalah model risiko individu, sedangkan untuk risiko kolektif adalah model risiko kolektif. Metode konvolusi digunakan untuk implementasi perhitungan distribusi total uang klaim untuk kedua model tersebut. Pendekatan normal digunakan sebagai pendekatan distribusi total uang klaim untuk model risiko individu, sedangkan untuk model risiko kolektif selain pendekatan normal juga digunakan pendekatan translasi distribusi Gamma.