Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query

Hadityo, author

Implikasi Penerapan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara Dalam Pemenuhan Pasokan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri = Implications Of the Application Of Article 5 Paragraph 1 Of Law Number 4 Of 2009 Concerning Minerals And Coal In Fulfilling Coal Supply For Domestic Interests

Mineral dan Batubara sebagai salah satu komoditas industri yang berasal dari kekayaan alam Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan pokok bahasan utama dalam studi ini. Produk legislasi yang mengatur tentang Mineral dan Batubara tidak berdiri sendir tetapi juga berkaitan dengan undang-undang lain meliputi Undang-Undang tentang...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tambunan, Felix Marcel, author

Tinjauan yuridis perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) dari sudut hukum perikatan perdata (PKP2B antara pemerintah Indonesia dengan pt Arutmin Indonesia)

Negara menaruh perhatian penting pada pertambangan batubara, dalam mengoptimalkan pengusahaan pertambangan batubara dengan bekerjasama dengan pihak swasta baik dalam dan luar negeri yang berbentuk Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara merupakan pola campuran (mixed) antara pola Kontrak Karya dan Kontrak Production Sharing, dimana dalam ketentuan-ketentuan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

S21093

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Rizqi Tsaniati Putri, author

Tumpang tindih izin usaha pertambangan mineral dan batubara (Studi kasus PT Ridlatama Tambang Mineral) = Overlapping mineral and coal mining business license (Case study PT Ridlatama Tambang Mineral)

Skripsi ini membahas mengenai penerbitan dan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), khususnya terkait dengan tumpang tindih IUP yang dapat terjadi baik antar IUP maupun dengan sektor lain seperti sektor kehutanan. Hal tersebut perlu segera diselesaikan karena dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penanaman modal dibidang pertambangan di Indonesia. Hasil penelitian yuridis normatif...

2014

S57722

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Vitanova Saputri, author

Penyederhanaan perizinan pasca peraturan presiden nomor 91 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha khususnya perizinan pertambangan mineral dan batubara = Simplification of permits post presidential regulation No. 91 of 2017 concerning the acceleration of business actions specially for mineral and coal mining licences

Birokrasi yang berbelit dan regulasi yang menghambat investasi masih menjadi keluhan klasik dunia usaha, pemerintah merilis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dengan harapan dapat memperlancar perizinan untuk pengusaha termasuk bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) setelah mendapat persetujuan penanaman modal. Salah satu sektor...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Raja Baringin Grahita Natha, author

Kerjasama dalam kegiatan usaha jasa pertambangan menurut Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara = Cooperation in mining services business activity according to Law of the Republic of Indonesia number 4 of 2009 concerning mineral and coal mining / Raja Baringin Grahita Natha

ABSTRAK
Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Mengingat hal tersebut, pengaturan dan pengawasan pemerintah sangat diperlukan khususnya pengaturan kerjasama usaha jasa pertambangan agar ada pembatasan dalam pengelolaan dan pengusahaan sumber daya alam di Indonesia oleh suatu pelaku usaha...

Universitas Indonesia, 2013

T35203

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

May Kurniawan Sanjaya, author

Pengaruh Limitasi Divestasi Saham Bidang Usaha Mineral Dan Batubara Dalam Mendukung Investasi Di Indonesia = The Effect Of Mineral And Coal Divestment Limitation In Supporting Investment In Indonesia

Limitasi divestasi berjenjang merugikan negara sebagai pemilik tambang yang semestinya dikelola secara mandiri oleh negara sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, yang mengamanatkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, pemanfaatan produksi tambang oleh investasi asing selama...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Justin Adrian, author

Tinjauan kebijakan hukum pertambangan yang berkeadilan bagi investor dan pemerintah pasca berlakunya UU No 4 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara: studi kasus PT X sebuah perusahaan penanaman modal asing di bidang pertambangan nikel = Review of equitable law in mining policies for both investor and government after the enactment of law No 4 year 2009 concerning mineral and coal mining: case study of PT X a foreign investing company within business scope of nickel mining

[Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 merupakan undang-undang yang dapat dikatakan cukup kontroversial bagi pertambangan mineral logam, karena merubah alur industri pertambangan logam tanah air menjadi tidak hanya mencakup kegiatan pertambangan semata, akan tetapi juga diwajibkan untuk perusahaan-perusahaan pertambangan melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam kurun waktu hanya...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42990

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Pelawi, Reinaldo Odagoma, author

Beneficial owner pada kewajiban divestasi saham perusahaan pertambangan mineral dan batubara asing = Beneficial owner on the obligation to divest foreign share at mineral and coal mining companies

ABSTRAK
Penyimpangan terhadap pengaturan divestasi saham asing di perusahaan pertambangan mineral dan batu bara telah terjadi di Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya, yang mana hal ini memberikan dampak kepada perekonomian Indonesia. Praktik yang digunakan untuk menyimpangi pengaturan tersebut tak lain dan tak bukan melalui konsep beneficial ownership yakni suatu konsep kepemilikan yang...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang pertambangan mineral dan batubara : buku 1-6

Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2013

346.046 IND p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ray Aryaputra Singgih, author

Kewajiban pemasokan untuk kepentingan dalam negeri dan penentuan harga patokan batubara untuk PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero): tinjauan dari undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Skripsi ini berisi tinjauan ekonomi dan hukum terhadap kebijkan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 tahun 2009 (Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri/ DMO/ Domestic Market Obligation) dan Pertauran MEnteri ESDM Nomor 17 Tahun 2010 (Penetapan Patokan Harga Batubara/ Penetapan Harga Batubara) yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S581

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian