"Pemberdayaan adalah sebuah istilah yang problematik. Sebagai sebuah turunan dari konsep pembangunan, pemberdayaan dijadikan solusi untuk menambal Iubang-lubang pembangunan. lerbagai fakta empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin terciptanya pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pemberdayaan menjadi jembatan penghubung jurang ketimpangan sosial akibat pembangunan yang tidak merata. Melalui berbagai program pemberdayaan, warga negara yang tidak beruntung diikutsertakan dalam berbagai kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Akan tetapi, dalam konteks Indonesia, sejak tahun 1970an istilah pemberdayaan didiskusikan dan dipraktekkan dalam bentuk kebijakan, istilah tersebut belum menemukan maknanya yang tepat. Pemberdayaan lebih sering menjadi jargon dan retorikan dari pemerintah maupun masyarakat sipil untuk menjadikan mereka yang tidak beruntung sebagai objek kepentingan mereka. Pemberdayaan yang seperti itu justru membuat warga negara semakin terekslusi dari pembangunan. Tesis ini akan mendiskusikan pemberdayaan dalam makna yang sebenarnya. Hanya saja, cakupannya dibatasi dalam tata ruang wilayah pesisir.
Ada dua alasan yang melatarbelakangi pembatasan ini. Pertama, konsep pembangunan masyarakat Iebih memungkinkan menerapkan model pembangunan lokal (locallity development) yang terbatas pada tingkat lokal secara geografis. Model ini diharapkan Iebih mampu menggerakkan masyarakat yang memiliki kesamaan kebutuhan dan kepentingan dibandingkan dengan wilayah yang Iebih Iuas, serta mampu mengantisipasi perbedaan karakteristik antara wilayah daratan dengan wilayah pesisir dan kelautan, Kedua, pembatasan ini jugs dilatarbelakangi oleh prioritas permasalahan sosial, yaitu tereksklusinya komunitas pesisir secara sosial, ekonomi dan politik dalam pembangunan di republik ini. Tiga aiternatif model pemberdayaan komunitas pesisir diuji dengan pendekatan kuantitatif dalam tesis ini. Ketiga alternatif model tersebut adalah model koperasi, model pusat komunitas dan model inti plasma. Sebagai lokus peneiitian adalah Kecamatan Pelabuhanratu, yang menjadi sentra perikanan di sepanjang garis Pantai Selatan Pulau Jawa.
Hasil analisis data dari responden ahli yang diolah melalui teknis Analytic Hierarchy Process (AHP) menempatkan model koperasi sebagai alternatif model yang memiliki peluang keberhasilan tertinggi di Pelabuhanratu. Akan tetapi, basil survey atas 55 responden di Desa Pelabuhanratu menunjukkan adanya kekecewaan atas kinerja koperasi maupun program-program bantuan yang disalurkan kepada warga. Hasil survery juga menemukan tetap terbukanya peluang bagi perbaikan model koperasi sehingga memberikan kepuasan bagi warga lokal yang mengikuti program pemberdayaan. Peluang tersebut bisa menjadi nyata bila model koperasi yang baru benar-benar memperlihatkan perbaikan kinerja, terutama pada sisi pelayanan.
Empowerment is a problematic concept. As a part of development theory, empowerment means to be the solution to cover everything that left behind in development process. There are many facts showing that a high economic growth doesn't always distribute equally in society. This condition is what make empowerment become a strategic issue in development. Through many empowerment program, every unlucky citizen were joined together and organized to help them to rise their quality of life. Unfortunately, in Indonesian context, the practical of empowerment progress is not as good as the discussion of the concept. Almost every empowerment practical experience in Indonesia has not find its true meaning. Empowerment is just a slogan and rhetoric from government or professional to cover their interest. This is why empowerment program only make community become dependent to the program or the actor, instead gaining a better wealth and better life. This thesis discuss empowerment concept in its true meaning. Only, the scope is limited to coastal area.
There are two reason for this limitation. First, community development as practical concept has a higher rate of success if running in a limited area. A local development model can generate better participation from the people to gain their needs together. This strategy also avoid generalization in implementing strategy of empowerment in land area and coastal area. Second, the priority in solving social and economic problem in coastal community. The Indonesian coastal community has already excluded from national social and economic development for many years. Three aIterratives of coastal community empowerment model are tested in field research with quantitative approach. Those three models are cooperation model, community center model, and local company model. As the locus of the study, this research is conduct in Kecamatan Palabuhanratu of Sukabumi Regency in West Java province.
The founding of this study with Analytic Hierarchy Process (AHP) show that cooperation model is the most suitable model among the three alternatives. The local company model is in the second place. But, when a survey conduct to show community perception about the three alternatives, a surprising result was appear. The survey show that most of the community member in grass root level were disappointed to cooperation performance recently, This finding can be concluded that participation in empowerment program doesn't always support the success of the program and rise the quality of life from member of the community."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
