Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKHasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan model mobilisasi Tilly, di Kabupaten Manggarai lebih banyak menggunakan strategi represif dalam kebijakan pemanfaatan sumberdaya hutannya. Disertasi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa demokratisasi melalui desentralisasi tidak berpengaruh terhadap strategi menyelesaikan konflik pemanfaatan sumberdaya hutan, di Kabupaten Manggarai strategi pendekatan represif atas nama konservasi masih dilakukan dan justru yang terjadi, konflik semakin bereskalasi menjadi kekerasan dengan korban lebih besar. Oleh karena itu, untuk mengatasi atau mengurangi kekerasan kolektif dalam pemanfaatan sumberdaya hutan, direkomendasikan kepada resim pemerintahan Kabupaten Manggarai untuk memberi ruang terjadinya dialog/negosiasi antar pihak yang berkepentingan dengan pemanfaatan sumberdaya hutan melalui penguatan kelembagaan yang berfungsi mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik alternatif secara damai. Selain itu, harus ada upaya kebijakan dari pemerintah daerah tingkat kabupaten untuk menegakkan demokratisasi kekerasan, yaitu mengurangi seminimum mungkin menggunakan agen-agen represif negara dalam menyelesaikan potensi kekerasan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan di wilayahnya.Penelitian ini memperkuat penelitian yang telah dilakukan Peluso bahwa monopoli penguasaan sumberdaya hutan dengan membolehkan kekerasan dengan melibatkan agen-agen represif telah memarjinalkan hak akses masyarakat sekitar hutan atas manfaat hutan. Penelitian ini juga memperkaya penggunanaan analisis tindakan kekerasan kolektif dari Tilly terkait topik pemanfaatan sumberdaya alam dari sisi perspektif sosio-politik-lingkungan.

---

ABSTRACTThe dissertation research investigates collective force violence in forest resources utilization. It is based on a case study in Manggarai District that has relatively high rate of violence in Indonesia. Borrowing Tilly?s mobilization model, the study finds that Manggarai District employs repressive strategies in utilizing forest resources. Using Tilly?s theory of violence, this dissertation research deploys descriptive qualitative approach to collect data. This research finds that democratization process through decentralization does not bring significant impacts on the strategy to mitigate dispute on forest resources utilization. In Manggarai District, coercive conservation still occurs. In fact, in the context of decentralization, forest related conflicts escalate and transform into bigger violent events that produce more victims. Therefore, to reduce collective resources based violence, it is recommended for the district government to create space for dialogue and negotiation among multi stakeholders through strengthening institutions that are responsible for developing alternative dispute resolution. In addition, local policies on forest management should be developed based consensus. In this manner, it can ?democratize? violence through minimally utilize repressive state agents to resolve potential violence in the region.The study findings confirm Peluso?s study that shows repressive state?s agents? monopoly over forest management that uses violence measures has marginalized local people?s access to forest resources. Furthermore, this research enriches Tilly?s collective violence framework to analyze forest resources utilization in socio-politics of environment."

"Fokus dalam skripsi ini adalah bagaimana interaksi dan kegiatan yang terjadi pada sebuah tempat melahirkan memori kolektif, dan bagaimana keberadaannya pada tempat tersebut. Karena satu dan lain hal seiring dengan berjalannya waktu, memori tersebut dapat memudar. Yang menjadi pertanyaan adalah ada atau tidaknya usaha untuk melestarikannya dan bagaimana bentuk usaha tersebut, sebab ada atau tidaknya usaha berpengaruh terhadap keberadaan dari memori. Pasar Baru dan Shek Kip Mei, Hong Kong menjadi studi kasus dalam skripsi ini. Pembahasan dilakukan dengan cara studi literatur, studi lapangan dan mencari referensi dari jurnal-jurnal serta artikel terkait. ......Interaction and activities happen among people in a place that create collective memory and also its presence at that place, become the focus of this paper. Since time goes by and many things happen, memory of a place can be decrease. Were there any efforts or not, and if any, how it was done to continue and maintain the memory, become one of the question because any efforts or no effort will influent the presence of memory. This study was done by literature study, surveying the area and looking for any related journals and articles."

"Kemanjuran kolektif dari aspek konstruksinya adalah perbaikan pada langkah-langkah intervensi mekanisme sosial di suatu komunitas dibandingkan dengan yang digunakan dalam usaha untuk mengukur disorganisasi sosial. Artinya, ukuran ini menangkap dan menggabungkan tindakan dan hubungan spesifik yang mencerminkan kohesi (kepercayaan, kedekatan, menolong dan nilai bersama) dengan keterlibatan aktif dalam kontrol sosial informal. Tulisan ini akan memberikan kontribusi terhadap penelitian, kebijakan dan praktik berkenaan dengan teori kemanjuran kolektif dan relevansinya untuk pencegahan kejahatan berbasis komunitas. Tulisan ini juga akan berkontribusi pada pengetahuan dan menghasilkan area untuk penelitian lebih lanjut dengan memeriksa bagaimana kemanjuran kolektif bekerja di komunitas dengan berfokus pada kohesi sosial dan kontrol sosial. Untuk tujuan ini, maka tulisan ini dibuat untuk memahami (i) norma, proses dan hubungan yang mendefinisikan kontrol sosial dan kohesi di masyarakat terpilih, (ii) hubungan antara kohesi sosial dan kontrol sosial, dan (iii) faktor-faktor yang bertanggung jawab atas menghasilkan kohesi sosial dan kontrol sosial di komunitas terpilih.......Collective efficacy as a construct is an improvement on the measure of intervening social mechanisms in communities compared with those used in attempts to measure social disorganization. That is, this measure captures and combines specific actions and relationships that reflect cohesion (trust, closeness, helpfulness and shared values) with the active engagement in informal social control. This paper will contribute to research, policy and practice related to the theory of collective efficacy and its relevance for community based crime prevention. This paper will also contribute to knowledge and generate areas for further research by examining how collective efficacy works in communities with focus on social cohesion and social control. In the end, this paper try to understand (i) the norms, processes and relationships that define social control and cohesion in selected communities, (ii) the relationship between social cohesion and social control, and (iii) the factors responsible for generating social cohesion and social control in selected communities."

"Triparite consultation has become widely estabilised in china and is often referred to as "Collective bargaining" by the Government and the All-China Federation of Trade......"

"Kajian ini melestarikan dan menganalisis tipologi memori kolektif para sesepuh, mengenai peristiwa dan pemikiran Bung Karno. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi memori kolektif dari Maurice Halbwachs dan tipologi memori dari Abidin Kusno. Populasi penelitian ini adalah sesepuh yang berada di Blitar dengan kriteria pernah bertemu dan bertemu langsung dengan Bung Karno. Pemilihan informan juga menggunakan teknik snowball sampling, yaitu berdasarkan key informan yang telah ditentukan oleh batas sesepuh di Blitar. Hasil penelitian ini menemukan 4 (empat) perlakuan pada tipologi memori kolektif ini, seperti (1) mengatasi memori, (2) memori tidak menjelajah, (3) memori menaklukkan, dan, (4) memori pemasaran. Berdasarkan tipologi memori, peneliti memperoleh 4 (empat) konsep yang dapat dianalisis. Yang pertama adalah memori kolektif yang membentuk identitas kota. Kedua pemikiran Bung Karno tentang persatuan, dan Trisakti. Ketiga, De-Sukarnoisasi yang berarti upaya menghilangkan pengaruh dan pemikiran Bung Karno serta mengaburkan peran dan kontribusi Bung Karno dalam sejarah. Terakhir adalah upaya Perpustakaan Bung Karno menjadi center of excelence, yakni membuat database memori kolektif para sesepuh tentang Bung Karno. Kesimpulannya, pencatatan dan kajian memori kolektif para sesepuh melengkapi kebutuhan informasi masyarakat mengenai sumber lisan dan tertulis yang tersebar di masyarakat Blitar tentang Bung Karno."

"Perbedaan kepentingan antara pengusaha, pekerja dan pemerintah yang sangat medasar seringkali menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara pekerja, pengusaha dan pemerintah dalam menerapkan hubungan industrial di tempat kerja. Konflik kepentingan yang berkepanjangan tidak hanya dapat menghambat proses produksi dan distribusi barang dan jasa namun juga menghambat hak-hak pekerja. Untuk mengatasi hal tersebut maka collective bargaining agreement dapat dijadikan pedoman dan acuan hukum yang mengikat kedua belah pihak dalam menerapkan hubungan industrial yang harmonis di tempat kerja."

"Konstribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mencapai 17,42 % pada tahun 1995 dan angka ini merupakan konstribusi tertinggi dibandingkan lapangan usaha lainnya. Dilihat dan penyerapan tenaga kerja sektor ini sebesar 28,2 % dari total tenaga kerja di DKI Jakarta. Sektor perdagangan dimasa yang akan datang peranannya akan lebih penting ditambah lagi dengan dicanangkannya DKI Jakarta sebagai kota jasa (service city). Untuk Meningkatkan Ketahanan Daerah DKI Jakarta akan mencoba melihat permasalahan yang timbul antara pedagang eceran skala kecil yang ada dipasar tradisional dengan pedagang eceran skala besar yang ada di pasar modern. Pasar modern berkembang sangat pesat di DKI Jakarta dan ini merupakan indikasi bahwa keberadaan pasar modern diterima dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dilain pihak pasar tradisional yang jumlahnya 151 pasar dengan jumlah 84.413 pedagang memiliki banyak kelemahan, cukup sulit bersaing dengan pasar modern. Ancaman kelangsungan usaha pedagang tradisional dapat memberikan dampak buruk terhadap ketahanan daerah, baik dilihat dari gatra politik, ekonomi, sosial-budaya serta ketahanan keamanan. Permasalahan mendasar yang perlu dipecahkan adalah : Bagaimana menciptakan strategi dan kebijakan perdagangan eceran yang menserasikan kehidupan pedagang pasar tradisional dengan pedagang pasar modern sehingga dapat mendukung ketahanan daerah di DKI Jakarta. Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian dalam tesis ini adalah : a. Menyajikan suatu analisa Internal Pasar Tradisional untuk mengindentifikasi dan menganalisis kekuatan dan kelemahan dari Pasar Tradisional. b. Menganalisis lingkungan strategik pasar tradisional dengan melakukan analisa faktor eksternal pasar tradisional dengan tujuan pasar tradisional dapat bereaksi terhadap kekuatan eksternal baik yang dapat menimbulkan kesempatan atau peluang maupun ancaman atau hambatan yang punya pengaruh langsung terhadap kegiatan pasar tradisional. c. Merumuskan strategi dan kebijaksanaan yang dapat mempertahankan kehidupan pasar tradisional dari sudut pandang Ketahanan Nasional. Dalam melakukan analisa digunakan data primer dan sekunder. Data primer didapat dengan mengirimkan kuesioner pada 3 pelaku pedagang eceran yaitu : q Pedagang tradisional q Pengelola pasar modem q Pejabat Pemda DKI Jakarta Pengolahan data primer dilakukan dengan menggunakan metode Proses Hirarki Analitik dari Thomas L. Saaty. Dari analisa dengan menggunakan Proses Hirarki Analitik (PHA) atas perspektif pedagang pasar modern, diketahui fokus perhatiannya adalah pada peningkatan keuntungan, kemudian perluasan usaha, dan kelangsungan usaha. Kebijakan yang lebih disukai oleh pedagang pasar modern adalah persaingan bebas dengan pasar tradisional. Sedangkan kebijakan yang paling tidak diinginkan adalah kebijakan pembatasan jumlah pasar modern. Sedangkan perspektif pedagang pasar tradisional, yang menjadi fokus perhatian utamanya adalah kelangsungan usaha baru, peningkatan keuntungan dan peluasan usaha. Prioritas utama kebijakan yang dipilih adalah pembatasan jumlah pasar modern. Sedangkan kebijakan yang paling tidak diinginkan adalah pesaingan bebas. Perbedaan perspektif antara pasar tradisional dan pasar modern baik dalam fokus perhatian maupun dalam preferensi kebijakan dapat menjadi potensi konflik. Apalagi perbedaan ini cukup kontras. Yang menjadi prioritas utama pedagang pasar tradisional merupakan prioritas yang paling tidak diinginkan oleh pedagang pasar modern, demikian pula sebaliknya. Disamping itu fokus perhatian pemerintah daerah dalam upaya menciptakan sistem perdagangan yang adil prioritas gatra dari asta gatra yang paling penting adalah gatra ekonomi, sedangkan berdasarkan pertimbangan kedelapan gatra tersebut kebijakan yang memperoleh kebijakan tertinggi adalah pembatasan jumlah pasar modern. Kebijakan dalam perspektif Pemerintah Daerah dalam kasus ini sama dengan perspektif pedagang pasar tradisional. Berarti potensi konflik kebijakan dengan pedagang pasar tradisional relatif kecil. Namun demikian potensi konflik dengan pedagang pasar modern masih terbuka. Namun demikian pemerintah daerah harus tetap mengambil kebijakannya, dengan beberapa catatan, karena kebijakan tersebut telah mempertimbangkan semua aspek asta gatra secara menyeluruh. Kebijakan yang mengandung pembelaan kepada pedagang pasar tradisional memiliki beberapa dimensi penting dalam Ketahanan Daerah di DKI Jakarta antara lain : a) Kebijakan ini akan membuat semakin baiknya keseimbangan para pelaku perdagangan eceran sehingga kesempatan usaha semakin luas dan kesenjangan pendapatan akan semakin terkurangi. Hal ini akan memberi kekuatan pada stabilitas ekonomi daerah yang merupakan pencerminan dari Ketahanan Daerah. b) Pengembangan perdagangan eceran skala kecil dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan dapat mengolah potensi sumber daya alam sehingga memberikan dampak positif bagi Ketahanan Daerah. c) Dengan semakin majunya sumber daya manusia kemampuan untuk memadukan kekuatan ilmu pegetahuan dan teknologi serta modal dengan potensi alam dan geografi akan meningkatkan keunggulan kompetitif daerah sehingga lebih tangguh dalam menghadapi tantangan dari luar. d) Pembinaan pedagang pengecer kecil akan mempercepat hilangnya kemiskinan melalui pemerataan usaha dan pendapatan sehingga kesenjangan sosial dan kecemburuan sosial dapat diatasi. Kondisi ini akan semakin memantapkan Ketahanan Daerah."

"Lembaga Dana Pensiun merupakan suatu badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pasti, dimana Lembaga Dana Pensiun ini pelaksanaanya didasarkan pada Undang-undang Dana Pensiun No. 11 Tahun 1992. Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yaitu dengan meneliti ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain melalui penelusuran kepustakaan. Keberadaan Dana Pensiun dewasa ini tidak hanya dibutuhkan oleh para pekerja atau karyawan dari suatu perusahaan tetapi juga oleh para profesional ,yang salah satunya adalah notaris, namun permasalahan timbul karena Notaris selaku pekerja mandiri tidak mempunyai suatu wadah yang memberikan jaminan kesejahteraan bagi mereka pada saat mereka memasuki usia pensiun, Dalam Undang-undang Jabatan Notaris no.30 Tahun 2004, tidak ada pengaturan mengenai jaminan kesejahteraan bagi para notaris ketika pensiun begitu juga dengan Undang-undang Dana Pensiun No.11 Tahun 1992, Akan tetapi mereka dapat dan dimungkinkan untuk mengikuti program Dana Pensiun dengan menjadi peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), yaitu jenis dana pensiun yang dikhususkan untuk para pekerja mandiri/karyawan yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK). Dana Pensiun Lembaga keuangan tersebut oleh Undangundang Dana pensiun dapat dibentuk Oleh Bank atau perusahaan Asuransi Jiwa. Alternatif lainnya adalah para notaris dapat menjadi peserta Lembaga Dana Pensiun dari suatu perusahaan Perseroan Terbatas. Oleh karena hal itu maka sudah sepantasnya UUDP dan UUJN diamandemen sehingga jaminan kesejahteraan bagi para notaris tersebut dapat lebih diperhatikan."

"ABSTRAKDemonstrasi, protes, tanda tangan petisi, aksi anarkis, dan aksi terorismemerupakan contoh aksi kolektif. Terdapat dua bentuk aksi kolektif, yakni aksidamai (normatif) dan kekerasan (tidak-normatif). Intensi aksi kolektif solidaritasmerupakan fokus kajian pada penelitian terkait dengan solidaritas MuslimIndonesia pada konflik Palestina-Israel. Penelitian ini berusaha untuk menggaliapa saja faktor yang melandasi sekumpulan orang ingin melakukan aksi kolektifsolidaritas bentuk normatif atau tidak-normatif pada konteks konflik Palestina-Israel. Melalui studi survei korelasional, penelitian ini menganalisis data yangberasal dari 460 mahasiswa Muslim Indonesia. Data diperoleh dengan surveionline dan paper-and-pencil menggunakan 8 alat ukur yang valid dan reliabelterdiri dari skala intensi aksi kolektif solidaritas bentuk normatif, intensi aksikolektif solidaritas bentuk tidak-normatif, identitas sosial politik, efikasikelompok, emosi berbasis kelompok yang terdiri dari emosi marah, merendahkan, bangga, dan berani. Kami menggunakan uji confirmatory factor analysis (CFA), regresi, dan uji pemodelan atau structural equation modeling (SEM) untuk analisis statistik melalui Lisrel pada pengujian validitas dan reliabilitas alat ukur dan semua hipotesis. Hasil temuan penelitian ini adalah identitas sosial politik merupakan sentral dari prediktor aksi kolektif solidaritas bentuk normatif ataupun tidak-normatif. Pada aksi kolektif normatif dipengaruhi secara positif oleh identitas sosial politik, emosi marah berbasis kelompok dan efikasi. Sementara itu, pada aksi kolektif tidak-normatif diprediksi secara positif oleh identitas sosial politik dan secara negatif oleh efikasi kelompok. Temuan ini erat kaitannya dengan konteks penelitian yang terkait dengan isu keadilan, kekerasan suci, dan keagamaan.

---

ABSTRACTDemonstration, protest, signing the petition, anarchist acts, and terrorism are the examples of the collective action. There are two forms of such action, the peaceful acts (normative) or violence acts (non-normative). This study examined the intention to conduct solidarity collective action among Indonesian Moslems in the context of Palestinian-Israeli conflict. The factors underlying this intention of people to take a solidarity collective action with normative or non-normative forms in the context of Palestinian-Israel conflict were being investigated. Through a correlational survey study, this study analyzed the predictors of intention to conduct solidarity collection action in 460 Indonesian Moslems students. The data was gathered by online survey and paper-and-pencil methods by using 8 measurements: intention of conducting solidarity normative collective action, intention of solidarity non-normative collection action, social political identity, group-efficacy, group-based emotion scale which consist of anger, contempt, pride, and brave. We administered the confirmatory factor analysis (CFA), regression, and structural equation modelling (SEM) in the series of statistical analysis with Lisrel to test the validity and reliability of measurements and to test all our hypotheses. We found that socio-political identity to be a central predictor of intention for conducting solidarity collective action (normative and non-normative). Specifically, intention of solidarity normative collective action is predicted positively by socio-political identity, group-based anger, and groupefficacy. Meanwhile, the intention of conducting solidarity non-normativecollective action is predicted positively by socio-political identity and negatively by group efficacy. This finding is closely related to the context of studies with justice, sacred violence, and religion as the issues."

"Tesis ini menganalisa proses pemaknaan dari memorialisasi pemerintah kota dalam mengkonstruksi citra Kota Sawahlunto yang diartikulasikan dalam Museum Goedang Ransoem dan Lubang Tambang Mbah Soero. Penelitian memfokuskan pada persilangan pemaknaan dari ingatan masyarakat, memorialisasi pemerintah kota, dan penulisan sejarah. Data diperoleh dari pendekatan etnografi di Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dari bulan Januari 2016 sampai dengan Februari 2017. Penelitian menggunakan konsep memori kolektif dan warisan budaya.Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kompleksitas pemaknaan memorialisasi pemerintah sebagai pemaknaan dominan. Pemerintah membentuk makna dominan melalui penamaan situs pariwisata, dan benda material museum yang ditanggapi secara beragam oleh masyarakat. Masyarakat menggunakan justifikasi kedekatan dengan keseharian dan sejarah lisan. Penulis menemukan pemaknaan dominan pemerintah kota berbeda dengan penulisan sejarah. Pemegang otoritas memiliki kuasa dalam mengkonstruksi memori kolektif menjadi pemaknaan dominan. Kompleksitas dari pemaknaan dominan memperlihatkan bahwa tidak ada wacana dominan yang mutlak. Penelitian ini menunjukkan akan selalu ada pemaknaan berbeda yang terbentuk.

---

This thesis analyzes the process of how the dominant meaning by the city government in constructing Sawahlunto rsquo s branding articulated in Museum Goedang Ransum and Lubang Tambang Mbah Soero. There are various meanings encoded in the museums, which are the society rsquo s memory, how the government constructs memory, and the writing of history. The data were obtained through ethnographic research in Sawahlunto, West Sumatera Province, from January 2016 to February 2017. Exploring the dynamics of the construction of the dominant meaning reflects how collective memory, representation, and cultural heritage could be further problematized in these case studies.The results of this study indicate the complexity of how the government constructs memory as a dominant forces in the transformation of Sawahlunto. The government enforce a dominant meaning through, for example, naming of tourism sites and museum representation, which is responded differently by the society. Society uses the justification of stheir daily life and also its oral history. The dominant meaning is increasingly visible when compared to the writing of history and this reveals its position in the construction of the city 39 s branding. The government has the power to construct a particular collective memory as the dominant meaning. The complexity of the chosen studies shows that there is no absolute dominant discourse. This study shows that there will always be other different meanings."