Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query

Apria Ivoni Suci, author

Kewenangan pengadilan niaga dalam memutus perkara klaim penjaminan simpanan (Studi kasus atas Putusan No. 05/Gugatan Lain-lain/2011/PN.Niaga.JKT.PST) = The authority of the commercial court in the case deposit insurance claims (Case study on verdict number 05/Gugatan Lain-lain/2011/PN.Niaga.JKT.PST)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan dari Pengadilan Niaga dalam memutus Perkara Klaim Penjaminan Simpanan sebagaimana putusan Nomor 05/Gugatan Lain-lain/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan dan buku. Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan, yaitu bahwa Pengadilan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45888

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Cetak biru dan rencana aksi pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi

Jakarta: Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunana Nasional, 2004

345.023 IND c

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Laporan kegiatan pengadilan niaga: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 1998-2003

Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2004

347.04 LAP (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Politik hukum pembentukan pengadilan niaga

KAJ 9:3 (2004) (1)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Chika Unique Putrinda, author

Kewenangan Pengadilan Niaga Indonesia dalam Perkara Kepailitan terhadap Badan Hukum Asing (Studi Kasus Diantara PT. First Media Tbk dan AcrossAsia Limited) = The Authority of The Indonesian Commercial Court in Bankcrupty Poceedings againts Foreign Legal Entity: (Case Study between PT. First Media Tbk and AcrossAsia Limited).

Para pelaku usaha semakin banyak melakukan transaksi dagang yang sifatnya lintas batas negara atau dikenal dengan perdagangan internasional. Salah satu bentuk transaksi dagang yang dilakukan pembiayaan usaha dagang yang dituangkan dalam perjanjian utang-piutang. Perbedaan yuridiksi hukum tidak membatasi dilaksanakannya suatu perjanjian, yaitu perjanjian yang dilakukan diantara diantara Badan Hukum Indonesia...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54750

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Aditya Pratama, author

Kewenangan mengadili perkara kepailitan ekonomi syariah (taflis) di Indonesia = Indonesian court competence on sharia bankruptcy cases

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama merupakan satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah secara litigasi. Hal ini juga didukung dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Park, William W., author

International forum selection

Boston: Kluwer Law International, 1995

341.522 PAR i

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Salles, Luiz Eduardo Ribeiro, author

Forum shopping in international adjudication : the role of preliminary objections

ABSTRACT
Forum shopping, which consists of strategic forum selection, parallel litigation and serial litigation, is a phenomenon of growing importance in international adjudication. Preliminary objections (or a party's placement of conditions on the existence and development of the adjudicatory process) have been traditionally conceived as barriers to adjudication before single forums....

Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2014

347.012 SAL f

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian