Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Syamsu Suryadi
"Penelitian mengenai peranan DPRD dalam proses pemilihan Gubernur/Kepala daerah TK. I secara umum bermaksud mengetahui sejauhmana DPRD telah memainkan peran utama dalam proses pemilihan Gubernur, dengan mengambil kasus pemilihan Gubernur/Kepala daerah TK. I Sulsel Tahun 1992/1993. sebagai diketahui dalam proses politik. khususnya dalam proses pengambilan keputusan. DPRD dinilai kurang memainkan peran. Sekalipun peran yang seharusnya dimainkan merupakan salah satu dari fungsi utamanya. Hal ini tidak terkecuali dalam kasus pelaksanaan pemilihan gubernur yang menjadi tugas DPRD.
Pengkajian terhadap permasalahan ini menggunakan pendekatan komunikasi politik, dengan harapan keseluruhan proses pemilihan Gubernur dapat terdeteksi. Tidak saja bagaimana DPR berkomunikasi antar sesame anggota/Fraksi, antar Fraksi maupun dengan kalangan Pemerintah terutama di tingkat pusat, tetapi juga yang terpenting bagaimana DPRD sebagai lembaga perwakilan proses pemilihan Gubernur cukup besar dan menentukan. Setidaknya dalam proses penetapan bakal Calon Gubernur dan proses konsultali dengan Pemerintah Pusat. Peranan tersebut dimaksudkan bahwa peranan atau campur tangan Pemerintah atau kalangan elite politik baik di Daerah maupun di pusat dapat dikatakan sangat kecil. Sementara aspirasi dan kepentingan masyarak:at yang diungkapkan lebih banyak mendapat perhatian DPRD.
Pelaksanaan peran tersebut bukannya tanda kendala. pengelompokan anggota berdasarkan Fraksi dan keterikatannya kepada kebijakan induk organisasinya, menyebabkan anggot tidak dapat sepenuhnya menggunakan hak-hak politiknya. hal ini terlihat dalam proses pemungutan suara untuk memilih calon gubernur. Disisi lain dukungan dan partisipasi masyarakat, pemahaman anggota DPRD terhadap tugas-tugasnya yang cukup baik serta adanya sistem nilai budaya untuk mendukung proses interaksi merupakan faktor-faktor yang memotivasi DPRD dalam melaksanakan peranannya.
Meskipun hasil penelitian ini tidak bisa digunakan untuk menarik suatu generalisasi mengenai peran DPRD dalam proses pemilihan gubernur di indonesia. namun setidaknya penelitian ini memberi asumsi bahwa peran DPRD lebih banyak ditentukan oleh kualitas dan orientasi para anggotanya."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1996
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Sukmono
"Studi ini mencoba melihat komunikasi politik incumbent dalam konstelasi Pemilihan Presiden 2009, dengan studi kasus komunikasi politik JK. Penelitian ini menekankan pada bagaimana strategi komunikasi politik, faktor pendukung dan penghambat serta pemanfaatan media massa dalam pencitraan politik, menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan dan dokumen.
Hasil penelitian menunjukan, dalam melakukan komunikasi politik, terdapat tiga karakter yang melekat kuat pada diri JK, yaitu: realistis dan pragmatis, tanggap dalam merespon perubahan konstelasi politik dan berkehendak kuat untuk menang. Adapun strategi komunikasi politik JK, yang kemudian memperkuat posisi tawarnya dalam panggung politik nasional adalah, meraih kursi kepemimpinan Golkar, membentuk jaringan saudagar nusantara dan menjadi aktor perdamaian.
Dalam melakukan komunikasi politik, JK didukung oleh beberapa faktor, diantaranya, posisinya sebagai Wakil Presiden, Ketua Umum Golkar, latar belakang saudagar dan representasi politik kawasan Indonesia Timur serta Islam moderat. Sementara yang menjadi faktor penghambat adalah, komunikasi JK yang Low Context, polarisasi Jawa-Luar Jawa, Iemahnya soliditas Golkar, citra korup Golkar, dan banyaknya kader Golkar yang hengkang dan mendirikan partai baru. Untuk pemanfaatan media massa dalam pencitraan politik JK, dilakukan pada semua jenis media mulai dari media cetak, media TV, media radio, media on line dan media luar ruang, dengan target image (citra yang diinginkan) adalah JK berprestasi, bekerja lebih cepat dan berani mengambil keputusan. Sejumlah saran yang dihasilkan penelitian ini adalah, (1).
Dalam melakukan komunikasi politik, JK harus mampu memahami budaya masyarakat yang menjadi komunikannya. Karena tanpa pemahaman budaya, bisa mengakibatkan miss communication yang pada akhirnya membuat tingkat penerimaan komunikan terhadap JK sebagai komunikator, tidak sesuai dengan yang diharapkan. (2), Sebagai incumbent Wakil Presiden yang bertarung memperebutkan kursi presiden dengan-salah satunya-incumbent Presiden, JK tidak boleh gamang, bahkan harus berani mengambil distansi dari SBY, agar keberhasilan pemerintah tidak hanya dituai oleh SBY. Untuk itu, dibutuhkan pola politik pencitraan yang lebih tepat, agar keberhasilan pemerintah yang dipersepsikan oleh masyarakat, bukan hanya hasil kerja kerja SBY. (3), Konsolidasi ulang partai Golkar, penting dilakukan JK dalam rangka menyolidkan dukungan partai dan elit partai yang terbelah, utamanya elit Golkar dalam menyokong pencapresannya. (4), JK harus intesif melakukan kontak langsung dengan vote getter yang ada di Jawa, untuk mendongkrak perolehan suaranya, karena tingginya prosentase pemilih yang ada di wilayah tersebut. Untuk implikasi teoritis, penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu acuan konsep dalam menyusun/memperbaiki strategi komunikasi dan pencitraan politik JK menghadapi Pilpres 2009, atau bagi incumbent wakil Presiden dimasa mendatang yang maju bersaing dengan incumbent Presiden.
......This study attempts to notice the incumbent political communication in the constelation of presidential election 2009, through case studies of Jusuf Kalla’s political communication. The study emphasizes political communication strategies, supporting factors and inhibiting factor as well as mass media used to create a political image with qualitative approaches. Data are obtained through in-depth interview, document and literature study.
The study result indicates that to carry out his political communication, JK has three innate characters, i.e., realistic and pragmatic, responsive to any changes of political constellation or having a high sense of politics, and having a strong motivation to win the presidential election. Similarly, his political communication strategies which strengthen his political bargaining position on national politics include the fact that he is now a chairperson of Golkar party, that he established a network of national traders/businessmen and still involves in it, and once became a peace-keeping actor.
In doing his political communication, JK is supported by significant aspects several of which are his current position as vice president, chairperson of Golkar party, his background as a businessman, a representation of political actions in East Indonesia and a moderate moslem. Meanwhile, the aspects that hold off his political communication are his Low Context communication, non-Java and Java dichotomy/polarization, a weak tie among Golkar party members, an image of Golkar party as a corrupt party, and many Golkar party members who leave it and subsequentlly establish a new political party.
To create a good political image of JK, a number of political communication strategies are done through media, ranging from printed media to electronic media such as TV, radio, and on line websites. These all are done to achieve the main goal: an image of JK who has achivements, work faster and is couragous in making decisions. There are some recommendations resulted from the study. First, in doing political communication, JK should be able to understand the culture of people he is communicating with. Without this, there will be miss communication that in turn leads to different messages delivery from what is actually expected. Second, as the incumbent vice president that tights against other presidential candidates one of whom is the incumbent president - SBY -, JK should not be afraid and indecisive; instead, he should have courage to claim that the success of the running governance performance is achieved not only by SBY but also by him. Thus, a more appropriate image branding of JK is required to inform people that JK contributes much to the good performance of the running governance. Third, re-consolidation within Golkar party is a necessity in order to unify all members of the party, so that they all are in line with JK’s nomination for the presidential election from Golkar party. Fourth, JK should intensify his approach with voters in the areas outside of Java Island in an attempt to increase the number of vote on account of the high percentage of vote in these areas. For theoretical implication, this study may be used as a reference for mapping political communication strategies and creating an image of JK to face Presidential Election 2009. Moreover, this study may be useful for incumbent vice president to complete with the incumbent president in the next presidential election."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009
T33975
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Said Romadlan,author
"Tumbangnya Orde Baru dan munculnya Era Reformasi menyebabkan banyak
perubahan di berbagai bidang Di bidang pers (media massa) perubahan ilu iditandai
dengan munculnya media rnassa cetak baru dalam jumlah yang bcs-ar. Perubahan lain dad
kemerdekaan pers adalah mzmculnya media massa yang menjadi corong kelompok atau
partai politik tertentu, antara lain: Tabloid Demokrat (Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan --PDE), Tabloid Siaga (Partai Golkar), Dura Maqamkat (Partai Kebangkitan
Bangsa --PKB), Tabloid Amana! (Partai Amanat Nasional --PAN), dan Tabloid Abadi
(Partai Bulan Bintang --PBB). Di sisi lain. muncul pula kecendenmgan dari beberapa
media massa alan Surat kabar non-partisan yang pola pembelitaannya secara iransparan
menonjolkan kelompok atau parpol tertentu.
Dalam penelitian ini akan dilihat ideologi sebagai salah sam faktor yang
mempengaruhi pola pemberituan surat kabar (Harian Korrgpas dan Harlan Republika).
Untuk itn, yang hams adalah dikaji bagaimana pola-pola pemberitaan surai kabar (Harian
Kongpas dan Haxian Republika) tentang panai-partai politik, kcmudian menentukan
ideologi politik yang mempengaruhi pola-pola pemberitaan kedua Surat kabar tersebut.
Teori-teori yang dominan dipakai dalam Studi ini sebagian besar diambi! dari
teori-teori Sosiologi Media, tenxtama tenlzmg pola.-pola isi media dan tentang pengaruh
ideologi politik terhadap pola pembedtaan sum! kabar. Selain im, dikemulcakan juga pola- pola pemberilaan Hnrinn Korrgpas dan Harian Republika dari beberapa studi yang telah
dilalcukan sebelumnya. Kajian-kajian tentang poiitik aliran dan pertentangan ideologi
politik pada pemilu 1955 dan pemilu 1999 juga digunakan unhlk mempcrkuat studi ini,
terutama tenlang hubungan anuun Surat knbar, partai politik, dan ideologi politik
Sedangcan untuk metodologi penelitjan, dikemukakan bahwa jenis penelitian ini
adalah penelitian yang mengglmakan metode kualitatif yang didukung data-data kuantitatif
yang diperoleh dari analisis isi pola-pola pemberitaan Surat kabar tentang partai-partai
politik (PDI-P, Partai Gall-rar, PPP, PKB, dan PAN) aelama knmpanye pemilu 1999, yaitu
ttmggal 7 - 19 Juni 1999. Untuk rancangan analisis basil penelitian ini l'!1¢I\g§.lIl&k8I'l pola
analisis sosio-kultural (kontekstnal), yaitu dengan menginterpretasiknn pola-pola teks
berita yang telah dllcetahui yang kemudian dikaitkan dengan kontelcs sosial dan poliiik
ketika berita tersebut dibuah
Sebagai temuan hasil peneliti ini adalah pertama, tentang pola-pola pemberitaan
sumi kabar, diketahui pola pemberitaan Harian Kongpas cenderung lebih memihak dan
mendulcung Paz-tai Demokrasi Indonesia Penjuangan (PDI-P), sedangkan pola pemberitaan
Harlan Republika ccnderung lebih memihak dan mendukamg Partai Persaiuan Pembangunan
(PPP). Kedua, tenlang pengaruh ideologi politik lerhadap pola pemberitaan sum! kabar,
diketahui bahwa pola pemberitnan Harian Kompas yang cenderung memihak dan
mendukung PDI-P dipenyruhi oleh ideologi politik ?Nasionalis?, sedangkan pola
pemberitnan Harian Republika yang cenderung memihak dan menduknng PPP dipengaruhi
oleh ideologi politik "Islami?"
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2000
T 6115
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library