Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai ditetapkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi yang berdampak pada pencabutan ijin usaha bagi PT X selaku penanam modal asing. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain eksploratoris. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah, khususnya Menteri Komunikasi dan Informatika harus lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan, memperhatikan dan mempelajari dengan seksama terlebih dahulu ketentuan-ketentuan terkait dengan kebijakan yang akan dibuatnya; diperlukan koordinasi antara pembuat kebijakan dalam bidang penanaman modal dengan pembuat kebijakan dalam bidang telekomunikasi; bagi investor (penanam modal) diperlukan pemahaman mengenai upaya hukum yang tersedia dalam bidang penanaman modal; dalam upaya hukum arbitrase, PT X dapat menegosiasikan untuk tetap dapat melanjutkan kegiatan usahanya dalam penanaman modal di Indonesia dengan persyaratan tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (PT X dengan Pemerintah Indonesia).

---

This thesis discussed the establishment of Minister of Communications and Information of the Republic of Indonesia Number: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 on Guideline Development and Use of Telecommunications Tower Joint impacting on the business license revocation for PT X as a foreign investor. This study is an exploratory qualitative research design. The results suggest that governments, particularly the Minister of Communications and Information should be more careful in making policy, pay attention to and carefully studied beforehand provisions related to the policy to be made; necessary coordination between policy makers in the field of investment with policymakers in telecommunication field; for investors is required an understanding of the available remedies in the field of investment; in the judicial arbitration, PT X still may be able to negotiate to continue its business activities in investment in Indonesia with certain requirements that can be beneficial to both parties (PT X with the Government of Indonesia)."

"Tata kelola teknologi informasi (TI) merupakan hal yang penting bagi sebuah organisasi yang sedang melakukan transformasi digital dan menggunakan TI untuk mendukung proses bisnisnya. Dalam implementasi transformasi digital, BPS telah membangun Integrated Collection System (ICS). ICS merupakan sistem untuk mengumpulkan data multimode. Pengumpulan data multimode terdiri dari Pen and Paper Interviewing (PAPI), Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), dan Acquisition of Administrative Data. Sistem ini mereformasi cara BPS mengumpulkan data menggunakan berbagai teknologi dan mengintegrasikan data. Namun, saat ini terdapat beberapa kendala yang dimiliki oleh BPS berkaitan dengan tata kelola TI pada pengelolaan ICS. Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui tingkat kematangan tata kelola TI dan memberikan rekomendasi perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan penerapan tata kelola TI pada ICS di BPS. Metode penelitian menggunakan metode campuran (kualitatif dan kuantitatif) dengan instrumen penelitian yaitu wawancara, kuesioner, dan dokumen organisasi. Data primer didapatkan dari tujuh responden pengelola ICS. Pengukuran tingkat maturitas menunjukkan terdapat 8 proses yakni APO07 (Managed Human Resources), APO11 (Managed Quality), APO12 (Managed Risk), APO14 (Managed Data), BAI02 (Managed requirements definition), BAI08 (Managed Knowledge), DSS04 (Managed continuity), dan MEA01 (Managed performance and conformance monitoring) berada pada tingkat kapabilitas level 1 (initial), sedangkan 2 proses yaitu APO08 (Managed Relationships) dan BAI03 (Managed solutions identification and build) berada pada tingkat kapabilitas level 2 (managed). Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kepada BPS perbaikan tata kelola TI dalam konteks pengelolaan ICS yang disampaikan berdasarkan aktivitas-aktivitas terbaik yang disediakan oleh COBIT 2019.

---

IT Governance is important for organizations that perform a digital transformation and use information technology to support their business processes. As an effort to carry out digital transformation, Statistics Indonesia (BPS) has built an Integrated Collection System (ICS), a system for multimode data collection through Pen and Paper Interviewing (PAPI), Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), and Acquisition of Administrative Data. ICS reforms the way BPS collects and integrates data using various technologies. Currently, there are several obstacles faced by the Statistics Indonesia with regard to IT governance of ICS. The research method uses mixed method (qualitative and quantitative) with research instruments namely interviews, questionnaires, and organizational documents. Primary data were obtained from seven resource persons from ICS team members. Maturity level measurement show that there are 8 processes APO07 (Managed Human Resources), APO11 (Managed Quality), APO12 (Managed Risk), APO14 (Managed Data), BAI02 (Managed requirements definition), BAI08 (Managed Knowledge), DSS04 (Managed continuity), and MEA01 (Managed performance and conformance monitoring) at the capability level 1 (performed), whereas 2 processes APO08 (Managed Relationships) and BAI03 (Managed solutions identification and build) at the capability level 2 (managed). The benefit of this research is to provide recommendations to Statistics Indonesia for improving IT governance of ICS based on the best activities provided by COBIT 2019.

"

"Batu bara sebagai sumberdaya energi yang masih banyak digunakan serta proyek penambahan banyak dilakukan terutama di Kalimantan & Sumatera karena Indonesia merupakan negara dengan cadangan batu bara terbesar di dunia. Memiliki tantangan yaitu harga batu bara acuan yang fluktuatif yang mempengaruhi investasi infrastruktur penunjang operasional dan investasi sumberdaya manusia. Pada tahun 2016-2019 terjadi tren peningkatan investasi infrastruktur dimana >50% mengalami Keterlambatan. Hal tersebut disebabkan salah satunya karena rendahnya pengawasan terhadap proyek infrastruktur karena adanya gap pengetahuan dan kompetensi tentang pengawasan proyek dari pengawas owner dari lintas fungsi yang menyebabkan keterlambatan. Fenomena yang terjadi adalah rendahnya kualitas komunikasi antara pengawas PT. X dengan kontraktor pelaksana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor komunikasi yang mempengaruhi kinerja waktu proyek serta mengembangkan knowledge management system sebagai media peningkatan komunikasi proyek di organisasi PT. X. Model Knowledge Management yang digunakan adalah SECI Model. Hasil dari penelitian ini terdapat lima faktor dominan komunikasi proyek antara lain: (1) Sistem Komunikasi; (2) Pengetahuan & Keterampilan; (3) Bahasa & Budaya; (4) Perencanaan Komunikasi Proyek; dan (5) Organisasi Proyek. Selain itu knowledge management memiliki peran mediasi secara penuh (full mediation) dalam meningkatkan hubungan komunikasi proyek dengan kinerja waktu proyek sehingga dapat dikembangkan 20 aktivitas implementasi yang dapat dilaksanakan pada organisasi owner proyek infrastruktur di pertambangan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi proyek.

---

Coal as an energy resource is still widely used and many additional projects are being carried out, especially in Kalimantan & Sumatra because Indonesia is a country with the largest coal reserves in the world. A major challenge is the fluctuating coal reference price, which affects investments in operational infrastructure and human resources. In 2016-2019 there was a trend of increasing infrastructure investment where >50% experienced delays. One of the reasons for the low supervision of infrastructure projects is the lack of knowledge and competency among supervisors across functions, which causes delays. The phenomenon that occurs is the low quality of communication between supervisors of PT. X with the implementing contractor. The purpose of this study is to identify communication factors that affect project time performance and develop a knowledge management system as a medium for improving project communication in the PT. X. The Knowledge Management Model used is the SECI Model. The results of this research are five dominant factors of project communication, among others: (1) Communication System; (2) Knowledge & Skills; (3) Language & Culture; (4) Project Communication Planning; and (5) Project Organization. In addition, knowledge management has a full mediation role in improving project communication relations with project time performance so that 20 implementation activities can be developed that can be carried out in the organization of infrastructure project owners in mining to increase the effectiveness of project communication."