Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini berangkat dari keprihatinan yang peneliti rasakan, yaitu tentang keberadaan pengemis yang dari hari ke hari kian meningkat jumlahnya. Selama ini ada asumsi di kalangan masyarakat bahwa salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk mengemis karena ekonomi kurang stabil. Artinya, jika kondisi ekonomi orang tersebut baik tidak akan melakukan pekerjaan sebagai pengemis. Semua peneliti juga termasuk orang yang mempunyai pandangan demikian. Tetapi pendangan tersebut berubah, ketika peneliti membaca sebuah laporan tentang komunitas pengemis yang jumlahnya cukup banyak, yaitu di Desa Pragaan Daya, Sumenep, Madura. Secara metodologis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang menempatkan pandangan peneliti terhadap sesuatu yang diteliti secara subyektif, dalam arti peneliti sangat menghargai dan memperhatikan pandangan subyektif setiap subyek yang ditelitinya. Pendekatan kualitatif selalu berusaha memahami pemaknaan individu (subjective meaning) dari subyek yang ditelitinya. Pengumpulan bahan dilakukan dengan tiga metode : kajian literatur (literature review), wawancara mendalam (indepth interview) dan pengamatan (observation). Hasil data yang terkumpul kemudian dideskripsikan dan dianalisa. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa awal mula munculnya praktek mengemis di Pragaan Daya sudah berlangsung sejak pra kemerdekaan (1930 - 1940-an) hingga sekarang. Bertahannya budaya mengemis karena praktek ini sudah berlangsung lama dari generasi ke generasi/ turun temurun, yang disosialisasikan melalui kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat. Dalam beberapa hal, kajian tentang kehidupan masyarakat pengemis di Desa Pragaan daya, Sumenep, Madura ini memperkokoh teori dari anggapan sementara orang bahwa kemiskinanlah yang menyebabkan orang menjadi pengemis (peminta-minta). Dengan asumsi kesulitan ekonomi merupakan faktor tunggal yang ada di balik profesi kepengemisan ini. Dalam hal demikian pengemis dipandang sebagai satu kategori dengan fenomena kaum miskin lainnya seperti gelandangan yang (terutama) banyak hidup di kota-kota besar. Namun jika kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Suparlan, 1984:12), penelitian ini membuktikan bahwa tidak seluruhnya konsep dan anggapan tersebut benar. Dalam kenyataannya, secara menyakinkan, masyarakat Pragaan Daya tidak bisa digolongkan kaum miskin, yang kekurangan rnateri. Karena pada kenyataannya, masyarakat Desa Pragaan Daya, Sumenep, Madura, termasuk golongan masyarakat yang berkecukupan jika diukur dalam standar kehidupan masyarakat pada umumnya memiliki rumah permanen yang lumayan bagus bahkan lux, memiliki sejumlah perabotan elektronik, kendaran sepeda motor, dan bahkan mereka juga memiliki sejumlah binatang piaraan sapi lebih dari satu ekor. Kalaupun hendak digolongkan sebagai kelompok kaum miskin, kemiskinan yang terjadi di kalangan komunitas masyarakat Pragaan Daya, Sumenep, Madura lebih dekat dengan kemiskinan yang ada di dalam konstruksi Oscar Lewis. Dimana Oscar Lewis tidak melihat masalah kemiskinan sebagai masalah ekonomi, yaitu tidak dikuasainya sumber-sumber produksi dan distribusi benda-benda dan jasa ekonomi oleh orang miskin ; tidak juga melihatnya secara makro, yaitu dalam kerangka teori ketergantungan antar negara atau antar kesatuan produksi dan masyarakat ; dan tidak juga melihatnya sebagai pertentangan kelas sebagaimana yang dikembangkan oleh ilmuwan sosial Marais. Oscar Lewis melliat kemiskinan sebagai cara hidup atau kebudayaan yang unit sasarannya adalah mikro, yaitu keluarga, karena keluarga dilihat sebagai satuan sosial terkecil dan sebagai pranata sosial pendukung kebudayaan kemiskinan. (Lewis, 1988 : xviii). Kajian ini dengan jelas menggambarkan bahwa, meski benar kemiskinan ekonomilah yang mendorong orang untuk terjun ke dalam dunia pengemis, tetapi pada akhirnya ekonomi bukan menjadi faktor yang menentukan apakah seseorang akan selamanya menekuni profesi sebagai pengemis. Data-data yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan, ketika para pengemis itu telah menjadi kaya, (tidak lagi berada dalam kesulitan ekonomi) dan tidak terdesak kebutuhan pokok kehidupan, para pengemis itu tetap saja menjalani profesinya. Mereka temyata justru menikmati profesi tersebut, karena temyata profesi ini dalam banyak hal bisa mendatangkan uang yang lebih banyak dibandingkan dengan usaha yang sebelumnya mereka tekuni, seperti berdagang atau pencari kayu bakar. Artinya persoalan mental dan moral yang menentukan apakah seseorang tetap bertahan dengan profesi pengemis tersebut atau tidak.

Abstrak :
ABSTRAK Tesis mengenai Pembinaan kelompok sadar kamtibmas oleh Babinkamtibmas di Kelurahan Kelapa Gading Barat bertujuan untuk menunjukan peran dari Babinkamtibmas untuk memberdayakan peran serta masyarakat dalam rangka pencegahan kejahatan dengan fokus pada kegiatan Babinkamtibmas dalam pembinaan kelompok sadar kamtibmas di Kelurahan Kelapa Gading Barat. Untuk memperoleh data di lapangan, metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara berpedoman, serta data sekunder diperoleh melalui penelusuran dokumen. Seiring dengan adanya fenomena kehidupan masyarakat dengan mobilitas warganya yang sangat tinggi, maka tuntutan masyarakat terhadap polisi dalam memberikan pelayanan keamanan lingkungan semakin tinggi. Mencermati tuntutan masyarakat yang demikian, maka tugas polisi dalam membina keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan warga masyarakat untuk mewujudkan situasi dan kondisi kamtibmas yang mantap di masa yang akan datang tidaklah semakin ringan. Polisi harus memberdayakan dirinya bersama masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sebab kepedulian masyarakat untuk melakukan pencegahan kejahatan ini sangat signifikan untuk mencegah agar tidak berkembang menjadi suatu tindak kejahatan. Implementasi diwujudkan dengan dibentuk kelompok sadar kamtibmas, dengan kegiatan yang telah dilakukan sangat membantu tugas-tugas kepolisian. Dan dalam pembinaan terhadap kelompok sadar Kamtibmas dilakukan oleh seorang Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas). Dalam pelaksanaan tugas pembinaan yang dilakukan oleh Babinkamtibmas, telah terjadi interaksi sosial antara Babinkamtibmas dengan anggota kelompok sadar Kamtibmas yang ditandai adanya hubungan sosial. Dan berlangsungnya suatu proses interaksi sosial antara Babinkamtibmas dengan anggota kelompok sadar Kamtibmas ditentukan oleh faktor kontak sosial dan faktor komunikasi. Efektivitas tugas yang dilaksanakan oleh Babinkamtibmas telah meningkatkan peran serta anggota kelompok sadar kamtibmas dalam berpartisipasi untuk mencegah kejahatan di Iingkungannya. Kesadaran untuk berperan aktif dalam rangka pencegahan kejahatan secara signifikan akan membantu operasional petugas kepolisian dalam memberikan pelayanan keamanan kepada warga masyarakat. Sebab adanya kendala dan keterbatasan sumber daya yang terdapat dalam organisasi kepolisian dapat teratasi oleh warga melalui kepedulian terhadap situasi keamanan dan ketertiban lingkungannya.

Abstrak :
Terjadinya krisis moneter yang terus berkepanjangan hingga saat ini, telah menambah jumlah angka kemiskinan di Indonesia. Krisis tersebut selain berdampak pada perubahan tatanan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Badan Pusat Statistik (2000) mencatat, dalam kurun waktu 1997-1999 angka pengangguran terbuka naik dari 4,79% menjadi 6,4%, suatu gambaran kenaikan yang relatif tajam. Kondisi ini telah membuat jumlah kelompok miskin semakin bertambah seperti pada tahun 1998 jumlah kelompok miskin sebanyak 34,5 juta menjadi 49,5 juta jiwa pada tahun 1999. Bahkan diprediksikan pada tahun 2001 penduduk miskin meningkat menjadi 80 juta-an jiwa (30%). Sebenarnya pemerintah telah melakukan berbagai program pembangunan yang bertujuan menanggulangi kemiskinan seperti program TAKESRA, KUKESRA, KUT, IDT, dengan pendekatan sentralistik dan top-down yang kurang memperhatikan kondisi daerah.

Untuk mengatasi dampak krisis ekonomi tersebut terhadap masyarakat miskin, maka pemerintah melakukan berbagai program seperti Jaring Pengaman Sosial (JPS), Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Krisis Ekonomi (PDMKE), maupun bantuan sembako melalui pasar murah. Semuanya lebih bersifat darurat dan mengarah pada pola konsumtif. Berkaitan dengan masalah kemiskinan tadi, pemerintah melakukan perubahan pendekatan dengan menganut pendekatan "pemberdayaan" yang lebih berorientasi pada peningkatan kemampuan masyarakat miskin dengan penguatan institusi lokal. Salah satu program yang dimunculkan adalah "Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan" (P2KP) sebagai program pemberdayaan masyarakat miskin, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri (self-help).

Proses pemberdayaan ini menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kewenangan, kekuatan dan meningkatkan kemampuan masyarakat miskin agar mereka lebih berdaya. Dengan kata lain proses pemberdayaan ini harus mampu menyerap aspek-aspek pemberdayaan dalam setiap kegiatan pelaksanaan P2KP seperti (1) perencanaan program tumbuh dari KSM; (2) KSM sebagai aktor utama pelaksana program ; (3) adanya partisipasi dan swadaya KSM; dan; (4) Implementasi program lebih mengutamakan proses daripada hasil.

Bila dikaitkan dengan konsep pemberdayaan tadi, maka permasalahan dalam pelaksanaan P2KP sebagai pemberdayaan masyarakat miskin adalah "apakah sudah terserap aspek-aspek pemberdayaan dan sasaran program adalah orang miskin?. Permasalahan ini memunculkan pertanyaan penelitian yaitu: (1) Aspek-aspek pemberdayaan apa yang diserap dalam pelaksanaan P2KP; (2) Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat miskin; (3) Peranan fasilitator dalam proses pemberdayaan masyarakat miskin; (4) Hambatan apa yang dijumpai dan usaha mengatasinya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan informasi-informasi tentang data-data proses pemberdayaan masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui P2KP. Pemilihan informan dilakukan ,dengan metode "purposive sampling" yang meliputi Kabid.Pemberdayaan Ekonomi Bapade, Kasi Kesos, Sekretaris kelurahan, Faskel, Ketua BKM, Ketua KSM Cemara V dan anggota maupun Ketua KSM Papaya dan anggota. Untuk mendapatkan informasi dari informan penelitian ini melakukan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi.

Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa terdapat aspek-aspek pemberdayaan dalam P2KP sebagai salah satu kebijakan penanggulangan kemiskinan. Tetapi pada tataran implementasi di lapangan penerapan aspek-aspek pemberdayaan dalam pelaksanaan P2KP di Kelurahan Margahayu masih rendah. Ini dapat dilihat dari dominannya fasilitator, RW/RT maupun pengurus BKM dalam pembentukan dan pemilihan pengurus kelompok, perencanaan program/pembuatan proposal usaha serta perguliran dana. Dalam tataran ini KSM hanya pelaksana pasif tanpa ikut terlibat. Sasaran program belum mengakses kelompok miskin yang mengalami kerentanan sosial dan ketidakberdayaan, karena 90 % dari anggota KSM adalah warga masyarakat yang telah memiliki usaha awal walaupun masih disebut "warga miskin".

Dalam tataran pelaksanaan P2KP yang terjadi adalah pemberdayaan program pada tingkat BKM. Ini dilihat dari upaya-upaya pencapaian target ekonomis saja yang selalu mengutamakan hasil daripada proses. Pada hal dalam kebijakan makronya, kegiatan P2KP tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga bersifat sosial seperti peningkatan SDM masyarakat miskin.

Berdasarkan temuan lapangan yang direkomendasikan adalah: BKM dalam perguliran dana P2KP lebih memberdayakan masyarakat miskin dengan cara merubah kebijakannya yang lebih memprioritaskan warga yang telah memiliki usaha awal ke arah masyarakat miskin yang memerlukan bantuan usaha modal. Hal ini agar sasaran program P2KP sebagai upaya pengentasan kemiskinan dapat terwujud. Selain orientasi ekonomi, proses perguliran dana juga dapat diarahkan pada kegiatan sosial seperti upaya peningkatan SDM serta pemberian beasiswa SD terhadap anak-anak dari keluarga miskin. Untuk meningkatkan kemampuan fasilitator dalam pengembangan masyarakat perlu upaya peningkatan pengetahuan tentang teknik-teknik pengembangan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan teknik pendampingan masyarakat serta dilanjutkan dengan peninjauan lapangan.

Abstrak :
Penelitian ini merupakan evaluasi terhadap kebijakan, Kemiskinan Pemberdayaan,. Partisipasi, Program penanggulangan kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan Ketahanan Nasional di Kelurahan Mender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur. permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini meliputi : (1) Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat terhadap program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP)?(2) Bagaimana tingkat pendapatan. masyarakat miskin perkotaan dengan adanya P2KP?(3) Sasaran dan prioritas yang hendak dicapai? (4) Bagaimana dampaknya terhadap ketahanan nasional? Analisis Program Penanggutangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Perspektif Ketahanan nasional , diangkat 4 (empat) hal pokok , yakni :tingkat Partisipasi Masyarakat; Sasaran Penerima Bantuan; Bantuan Modal dengan Pendapatan dan Hubungan P2KP dengan Ketahanan Nasional. Sedangkan slat analisis yang digtmakan adalah " Analitik Hierarki Proses " (AHP). Hasil Penelitian ini menemukan : 1. Pelaksanaan Program P2KP kelurahan klender terjadi penyimpangan penyaluran bantuan yang salah sasaran 2. Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan P2KP. 3. Peningkatan Pendapatan Masyarakat belum dapat memberikan pengaruh nyata terhadap P2KP. 4. Campur tangan Aparat maupun pengelola P2KP yang cukup besar claim peiaksanaan program P2KP sehingga menimbulkan kerawanan sosial yang mempengaruhi ketahanan wilayah keturahan klender

---

Statement of the problems in this thesis includes: (1) the extent of public participation in the urban poverty prevention program (P2KP)? (2) The extent of urban-poor social income along with the existence of (P2KP)? (3) Feasible target and priority, (4) their impacts on the national defenses. Analysis of the urban-based poverty program (P2KP) national defenses, are four variables namely: Participation coax unity, the target-aid granted by income and relation P2KP on the national defenses. The method of the research is "analytical Hierarchy Process". The result of the research is: 1. The implementation of P2KP program at kelurahan Mender is not well managed 2. The Participation of community is low in P2KP 3. Community income rises, event though it is not significant to the P2KP 4. The intervention of infrastructure and facility development by kelurahan is too much, the result disturb social security

Abstrak :
PPMK merupakan program pemberdayaan masyarakat yang menyediakan bantuan masyarakat dengan pendekatan Bantuan Langsung Masyarakat, berbasis Komunitas, senilai 2 Milyar setiap kelurahan sifatnya block grant dengan mengutamakan prinsip Demokratis, Transparan dan Akuntabilitas. Adapun sasarannya secara garis besar sebagal berikut: - Memperkuat kelembagaan komunitas RW untuk diberdayakan secara keseluruhan. - Penambahan modal bagi usaha produktif untuk meningkatkan produktifitas dan membuka lapangan kerja baru. - Meningkatkan prasarana dan sarana dasar lingkungan dan adanya matching fund swadaya dari masyarakat. Dalam pelaksanaannya ada berbagai kendala tekhnis yang menafikan upaya sungguh-sungguh dari pelaku utama dalam hal ini adalah Dewan Kelurahan dan tidak tepat sasaran. Adapun beberapa kendala tekhnis tersebut adalah sebagai berikut: - Kelembagaan yang sudah berakar dalam komunitas RW tidak diperankan justru dalam pelaksanaan PPMK membentuk kelembagaan baru sehingga perlu waktu untuk sosialisasi. - Kegiatan PPMK dibatasi dengan beberapa kegiatan fisik dan ekonomi sedangkan nilai proyek 2 Milyar itupun melalui 4 tahap, sehingga menimbulkan kesenjangan, realisasi tidak sejumlah usulan, ada yang tertunda bahkan belum jelas, akhirnya banyak masyarakat yang tidak puas. - Situasi banjir yang berakibat pada dialihkannya dana fisik untuk kegiatan bidang lain, namun prosesnya memerlukan waktu sehingga penyerapan tahap pertama dinilai lambat. Namun demikian dari hasil penelitian yang menggunakan Analisis Dampak yang dipadukan dengan Analisis SWOT didapatkan bahwa strategi SO terpilih dengan nilai total 10,23. Strategi ini menghendaki keterlibatan seluruh kelembagaan komunitas RW {Ketua LPM, Ketua RT-RW dan organisasi kemasyarakatan dalam pembinaannya yaitu PKK, Karang Taruna Indonesia, dan lainnya khas komunitas setempat} sebagai stakeholder untuk berperan sesuai dengan fungsinya dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan didanai dengan BLM PPMK dengan tetap mengutamakan pada prinsip demokratis, transparan dan akuntabilitas. Kalupun mekanismenya baru, perlu dilakukan pelatihan khusus kepada kelembagaan komunitas RW tersebut. Tidak perlu dibentuk kelembagaan baru yang pada akhirnya banyak kelembagaan baru tapi aktivitasnya minim, timbul tenggelam dan tidak berkelanjutan. Sehingga dengan melibatkan para stakeholder tersebut meskipun dalam pencapaian tujuan tidak maksimal namun dapat memberikan kepuasan kepada para stakeholder yang nantinya akan timbul saling pengertian dan kepercayaan yang dapat mengarahkan pemberdayaan masyarakat komunitas secara keseluruhan dalam meningkatkan kesejehteraan hidupnya.

Abstrak :
Partisipasi masyarakat dalam penerapan program pemberdayaan masyarakat menarik untuk diteliti karena telah banyak program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan tetapi belum menunjukkan hasil yang maksimal. Banyak program yang telah dilakukan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan namun belum berperan optimal untuk pemberdayaan masyarakat dan hanya sebagai penonton dan berada di luar sistem yang ada. Dominannya peranan pihak-pihak di luar masyarakat dalam menjalankan program pembangunan tetapi partisipasi masyarakat belum terlaksana sebagaimana diharapkan. Padahal partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek dari keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini menagunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Informan yang diwawancarai adalah anak dan dewasa yang dikelompokkan dari 4 wilayah yang mendapatkan dampingan secara intensif dan 3 wilayah yang tidak mendapatkan dampingan secara intensif (non intensif). Hasil analisis data dari wawancara yang dilakukan adalah sebagai berikut : Pembuatan rencana program di Proyek Susukan relatif sudah cukup baik karena sudah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya sehingga masyarakat mengetahui peran serta apa yang dibutuhkan dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. Namun, tidak seluruh unsur yang ada di masyarakat turut dalam proses perencanaan. Adapun dalam pelaksanaan kegiatan lebih banyak lagi masyarakat yang terlibat, tidak hanya sebagai peserta tetapi juga turut andil dalam memberikan sumberdaya yang mereka miliki untuk keperluan program. Sedangkan dalam monitoring dan evaluasi terhadap program, masyarakat juga telah terlibat di dalamnya. Bentuk keterlibatan masyarakat adalah dengan memberikan penilaian terhadap program yang berlangsung di Proyek melalui forum-forum diskusi atau menyampaikan langsung kepada pihak proyek. Partisipasi masyarakat dalam program proyek dipengaruhi oleh kebijakan Proyek yang mensyaratkan masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses pada program yang dilakukannya disamping kesadaran masyarakat untuk memperoleh manfaat dari program yang ada. Selain itu faktor-faktor pendorong masyarakat untuk berpatisipasi adalah karena faktor komunikasi yang baik, faktor kesadaran, faktor penyuluhan dan pelatihan serta faktor kebutuhan dari masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, penulis menyarankan mengurangi bantuan yang sifatnya karitatif sehingga akan terlihat motivasi masyarakat yang sesungguhnya apakah karena adanya bantuan atau karena ingin meningkatkan kualitas hidup. Dalam perencanaan juga perlu melibatkan lebih banyak unsur dari masyarakat agar program yang dihasilkan lebih representatif dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Abstrak :
Untuk memperoleh gelar Magister Sosial pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia FISP-UI, penulis melakukan penelitian dengan judul tersebut di atas, dan tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan membahas Peran Badan Keswadayaan Masyarakat dalam pelaksanaan P2KP di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, studi kepustakaan dan wawancara tidak berstruktur. Pemilihan informan ini menggunakan snow ball technique. Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut Peranan manajerial Badan Keswadayaan Masyarakat adalah sebagai fasilitator dan pendamping dalam proses penyusunan proposal peminjaman modal usaha dan penyaluran pinjaman modal usaha, dan jugs berperan sebagai motivator dan pemandu dalam proses pengembalian pinjaman modal usaha tersebut. Peran manajerial yang demikian itu merupakan penjabaran peran pokok BKM sebagaimana yang diatur dalam Manual P2KP, yakni menilai dan memberikan persetujuan, serta mengkoordinasikan rencana-rencana kegiatan KSM, baik yang berupa kelompok-kelompok usaha bersama (kube), maupun kelompok pengelola pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan. BKM mempunyai tanggung jawab untuk merealisasikan pengelolaan dana modal bergulir di masyarakat wilayah penerima bantuan. Kelemahan peran manajerial BKM ini adalah bahwa BKM kurang pandai dalam membantu KSM-menyusun perencanaan dan penentuan tujuan peminjaman modal; mengkaji dan menyetujui permintaan pencairan dana bantuan; dan mengembangkan manajemen sumberdaya, terutama sumber daya KSM. Peran teknis Badan Keswadayaan Masyarakat adalah sebagai pemantau kegiatan usaha KSM. Hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa BKM berhak membahas, menyusun prioritas pendanaan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan KSM berikut perguliran dananya. Kelemahan peran teknis BKM ini adalah bahwa BKM kurang mampu dalam melakukan koordinasi yang diperlukan untuk memfasilitasi kegiatan KSM; melakukan pemantauan kegiatan KSM; serta membantu menyusun dan menetapkan kegiatan KSM yang diprioritaskan. Peran sosiabilitas Badan Keswadayaan Masyarakat adalah sebagai motivator, fasilitator dan koordinator kegiatan usaha KSM. Kelemahan peran sosiabilitas BKM ini adalah bahwa BKM kurang mampu membantu KSM dengan kegiatan-kegiatan manajemen konflik, manajemen sumber daya, koordinasi dan pemantauan kegiatan KSM untuk mensosialisasikan kebijakan P2KP; penyediaan kotak saran dan menindaklanjuti setiap saran dan keluhan yang dimasukkan kedalam kotak saran sebagai media komunikasi dan motivasi. Faktor pendukung peran BKM sebagai organisasi pendamping dalam pelaksanaan kegiatan P2KP di Kecamatan Tanah Sareal adalah kemampuan dan pengalaman berorganisasi para pengurus BKM, insentif untuk para pengurus BKM yang dapat digunakan untuk memperlancar aktivitas administrasi BKM kebijakan P2KP yang menyatakan BKM berhak membahas, menyusun prioritas pendanaan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan KSM berikut perguliran dananya, dan pengakuan terhadap eksistensi BKM, karena BKM dibentuk dari unsur-unsur lembaga swadaya masyarakat setempat. Faktor penghambat peran BKM sebagai organisasi pendamping dalam pelaksanaan kegiatan P2KP di Kecamatan Tanah Sareal adalah keterbatasan sumber daya manusia di kalangan anggota-anggota KSM, mentalitas KSM dan tradisi lokal yang kurang mendukung rasionalisasi, praduktivitas dan efisiensi peminjaman modal bergulir dari P2KP, keterbatasan alokasi dana taktis operasional yang diperlukan untuk memperlancar dan memperluas aktivitas BKM, dan keterbatasan waktu di kalangan pengurus BKM, karena para pengurus BKM mempunyai pekerjaan pokok, dan eksistensinya sebagai pengurus BKM masih dipandang sebagai partisipasi sosial.

Abstrak :
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja terhadap kegiatan non usaha tani dan pengaruh pendapatan dari kegiatan non usaha tani tersebut terhadap struktur dan distribusi pendapatan rumah tangga tani. Data yang digunakan dalam penelitian ini terutama data primer dari hasil survei langsung yang dilengkapi dengan data sekunder lainnya yang diperoleh dari BPS Kabupaten GunungkiduI. Dalam penelitian ini ada tiga hipotesis yang ingin dijawab. Dalam menjawab hipotesis tersebut selain secara deskriptif yang didukung data-data juga dengan menggunakan model, yang terdiri dari tiga model. Model pertama dan kedua masing-masing adalah model penawaran tenaga kerja terhadap kegiatan non usaha tani oleh suami dan oleh istri. Balk model suami maupun model istri variabel dependennya adalah penawaran tenaga kerja yang menggunakan proksi jumlah jam kerja untuk kegiatan non usaha tani selama satu tahun. Variabel independen untuk kedua model tersebut juga sama yaitu iuas lahan yang dikuasai, tingkat upah pada kegiatan non usaha tani, umur, tingkat pendidikan, jumlah anggota rumah tangga yang berumur lebih dari 5 tahun, jumlah anggota rumah tangga yang berumur kurang dari 5 tahun, jumlah anggota rumah tangga yang bekerja, dan lokasi tempat tinggal. Model ketiga adalah model dengan variabel dependennya kontribusi pendapatan non usaha tani dan variabel independennya adalah leas lahan yang dikuasai. Dan hasil studi ini menunjukkan bahwa penawaran tenaga kerja suami terhadap kegiatan non usaha tani dipengaruhi oleh luas lahan yang dikuasai, tingkat upah, tingkat pendidikan, jumlah anggota rumah tangga yang berumur 5 tahun ke atas, jumlah anggota rumah tangga yang berumur kurang dari 5 tahun dan lokasi tempat tinggal. Sedangkan tingkat pendidikan dan jumlah anggota rumah tangga yang bekerja, tidak terlihat mempengaruhi secara signifikan model penawaran tenaga kerja suami terhadap kegiatan non usaha tani. Kemudian penawaran tenaga kerja istri terhadap kegiatan non usaha tani dipengaruhi oleh luas lahan yang dikuasai, tingkat upah, umur, tingkat pendidikan, jumlah anggota rumah tangga yang berumur kurang dari 5 tahun dan lokasi tempat tinggal. Sedangkan jumlah anggota rumah tangga yang berumur 5 tahun ke atas dan jumlah anggota rumah tangga yang bekerja, tidak terlihat mempengaruhi secara signifikan model penawaran tenaga kerja istri terhadap kegiatan non usaha tani. Efek negatif variabel luas lahan dan lingkal upah mcnyiratkan bahwa keterlibatan dalam pekerjaan non usaha tani di Kecamatan Wonosari hanya merupakan strategi bertahan hidup bukan sebagai perluasan kerja. Kegiatan non usaha tani telah mempunyai peranan penting, utamanya bagi petani gurem dalam meningkatkan pendapatan maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Dilihat menurut ukuran luas lahan, semakin sempit penguasaan lahan maka semakin besar peranan kegiatan non usaha tani dalam penyerapan tenaga kerja dan semakin besar pula kontribusi pendapatan non usaha tarsi terhadap pendapatan rumah tangga. Tingkat upah pekerja dari rumah tangga tani tergolong masih rendah, terutama dari rumah tartgga petani gurem. Pendapatan dari kegiatan non usaha tani ternyata mampu meningkatkan pemerataan pendapatan rumah tangga tani. Hal ini bisa dilihat dari menurunnya koefisien gini dari 0,45 menjadi 0,39 setelah adanya pendapatan non usha tani, sementara share dari 40 persen petani termiskin kontribusinya juga naik dari sekitar 13 persen menjadi lebih dari 16 persen.

Abstrak :
Gagasan yang melatarbelakangi penulisan ini adalah bahwa proses pembangunan di negeri ini sesungguhnya masih dihadapkan kepada berbagai ketimpangan, baik ketimpangan antar wilayah maiipun antar kelompok masyarakat. Ketimpangan pembangunan tersebut yakni ketimpangan pada akses pendidikan, sarana perumahan dan sarana sosial lainnya. Salah satu kelompok masyarakat yang "kurang beruntung" dalam perjalanan bangsa yang sudah merdeka 61 tahun ini dikenal dengan istilah Komunitas Adat Terpencil (KAT). Tujuan penelitian ini untuk mencari kebijakan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang optimal. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer yang dianalisis dengan Analisa deskriptif , Participatory Rural Appraisal (PRA) dan Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil analisis menunjukkan bahwa Segi positif dari Program PKAT adalah telah berhasil meningkatkan pendapatan warga KAT, berhasil menciptakan terselenggaranya suatu kehidupan warga KAT untuk menetap dalam suatu lokasi lingkungan perumahan dan pemukiman yang tertata rapi, sehat ke dalam Engkungan Rumah Tangga. Menurut hasil analisa ekspert dengan menggunakan metode AHP diperoleh hasil bahwa kebijakan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang optimal akan dapat terwujud apabila : Target kemandirian warga KAT dapat dicapai, Kendala sumber daya manusia warga KAT yang diberdayakan dapat teratasi, Perilaku utama adalah warga KAT sendiri sebagai tokoh central, Strategi yang paling diprioritaskan adalah peningkatan dan pengintensifkan partisipasi warga KAT.

Abstrak :
Obyek penelitian yang dikaji dalam skripsi ini adalah pemukiman masyarakat Cina di Kota Indramayu, Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan mengetahui kedudukan pemukiman masyarakat Cina di dalam tata ruang Kota Indramayu. Melalui observasi diketahui bahwa pada pemukiman masyarakat Cina di Kota Indramayu dapat dijumpai elemen-elemen pemukiman masyarakat Cina seperti: klenteng, bangunan-bangunan ruko/pasar, akses/orientasi bangunan-bangunan pada pemukiman, serta pelabuhan. Hasil analisis internal terhadap pemukiman masyarakat Cina di Kota Indramayu diketahui bahwa struktur pemukimannya membentuk pola grid dengan sumbu vertikal utara-selatan dan lintang horisontal barat-timur. Dari pola yang demikian, nampak adanya pembagian wilayah yang memperlihatkan fungsi komersial dan strata sosial yang berbeda. Perbedaan ini tergantung pada tingkat kemudahan aksesibilitasnya. Jalan-jalan primer membagi kawasan Pecinan yang memiliki tingkat komersial paling tinggi. Jalan-jalan tersebut juga dapat memperlihatkan batas-batas wilayah pemukiman. Sementara jalan-jalan sekunder merupakan jalan-jalan kecil di antara ruko_ruko yang lebih dikenal dengan gang-gang. Gang-gang ini menghubungkan daerah belakang dengan daerah depan dari pemukiman masyarakat Cina. Ukurannya relatif sempit sehingga gang-gang tersebut hanya dapat dilalui oleh pejalan kaki dan kendaraan_kendaraan seperti motor, becak, dan sepeda. Bangunan-bangunan hunian yang besar dan berornamen mewah menempati daerah di kiri-kanan jalan-jalan primer komersial. Sementara kelompok masyarakat Cina biasa menempati rumah-rumah kecil yang jauh dari jalan-jalan primer. Disamping itu, keletakkan klenteng ternyata memperlihatkan penafsiran yang berbeda-beda di sejumlah kawasan. Hasil analisis ekstemal menunjukkan bahwa di dalam tata ruang Kota Indramayu, pemukiman masyarakat Cina terletak di antara pemukiman Eropa (di utara) dan pemukiman Pribumi-Arab (di selatan) (mediating position). Pemukiman yang dibentuk atas dasar pola grid ini merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung interaksi keruangan, sosial, ekonomik, dan nilai-nilai budaya. Di satu sisi pemukiman masyarakat Cina ini merupakan daerah tertutup, monorasial yang warganya bersandar pada nilai-nilai solidaritas internal dan kekeluargaan. Di sisi lain wilayah ini juga merupakan kawasan multirasial; yakni sebagai pusat kegiatan ekonomi kota yang masyarakatnya heterogen baik dari kebudayaannya (etnik) maupun status sosialnya. Melalui penafsiran peran perantara terhadap tata letak pemukiman masyarakat Cina di dalam tata ruang Kota Indramayu, diketahui bahwa daerah ini memiliki peran perantara (mediating role) baik dalam politik (struktural) maupun ekonomi (fungsional)